Wednesday, June 4, 2014

ERI Belum Rampung Ini Komentar BTP

Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan belum rampungnya proses pendataan kendaraan bermotor secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan Electronic Registration and Identification (ERI) oleh Polda Metro Jaya.
Basuki optimis, proses tersebut akan rampung bersamaan dengan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Selain itu, ia yakin, setiap perusahaan peserta uji coba ERP telah memiliki database. Jadi, siapapun pemenang tender ERP, maka ia harus menyerahkan database tersebut ke pihak kepolisian.
“Nanti kalau bangun ERP, otomatis ada ERI. Tidak mungkin dong kalau tidak ada register Anda bisa nge-charge ERP. Kemarin saya sudah ketemu Direktur Lalu Lintas Polda. Jadi begitu ERP sudah beres, akan kita serahkan datanya. Jadi polisi tinggal pakai karena semuanya sudah terkoneksi, seperti pembayaran pajak dan lain-lain,” katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Basuki justru berujar, ada potensi masalah jika proses ERI sudah beres, namun ERP belum berjalan. “Tapi kalau sudah ada ERP, pasti punya ERI. Kalau Anda sudah punya ERI dan ERP, nanti penerapan ELE (Eletronic Law Enforcement/penegakan hukum secara elektronik) akan lebih gampang,” tukasnya.
Rencananya, uji coba pelaksanaan ERP akan dilakukan pada Juli 2014 mendatang. Sebanyak 30-50 kendaraan akan diberikan alat OBU secara acak. Adapun, mobil yang dipilih adalah yang sering beraktivitas di Jalan Sudirman dan Thamrin.
Sejauh ini, ada perusahaan yang sangat berminat mengikuti uji coba proyek ERP, yakni Q-Free (Norwegia) dan Kapsch (Swedia) yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan lokal, PT Toba Sejahtera. [Kompas.com]

Ahok.Org – Penerapan kebijakan pembatasan kendaraan melalui Electronic Road Pricing(ERP) dinilai dapat membantu Polda Metro Jaya dalam mengurai kemacetan di Jakarta.
Paling tidak, sebanyak 4.300 polisi lalu lintas (polentas) dapat diefiensikan dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak perlu lagi turun ke jalan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.
Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Bakhrudiin Muhammad Syah mengatakan dalam penerapan ERP, pihaknya akan mendukung dengan pembuatanElectronic Registration and Indentification (ERI).
“ERI merupakan database untuk penerapan ERP. Di dalamnya terdapat data kendaraan bermotor. Hanya saja sampai saat ini, Samsat belum dapat mensinkronkan data kendaraan bermotor. Mestinya database ini bisa disinkronkan untuk memudahkan ERI,” kata Bakharuddin di dalam diskusi publik DTKJ di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Selasa (3/6).
Mengapa penerapan ERP ini sangat penting, dia menegaskan, karena ERI dapat membantu Polda Metro Jaya menerapkan sistem penegakan hukum secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Bila ERP dan ETLE dapat diterapkan bersamaan, maka sekitar 4.300 personil polentas dapat dialihkan tugasnya untuk menangani kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang tidak diberlakukan ERP.
“Jadi dengan adanya ERP dan ETLE ini, nantinya 4.300 personil Polantas di Polda Metro Jaya dapat diefesienkan tugasnya. Kalau sekarang, kan personil kami kerepotan mengatasi kemacetan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan,” ujarnya.
Diungkapkannya, setiap hari Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan nomor plat kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.
Sementara jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Semua terdiri dari sepeda motor sebanyak 11 juta unit, mobil tiga juta unit, bus 360 ribu unit, 617 ribu unit mobil barang, 133 ribu unit kendaraan khusus.
Pengamat transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung mendukung kebijakan ERP segera diterapkan di Ibu Kota. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi kemacetan lalu lintas yang semakin parah.
“Banyak masyarakat yang sangat mendukung kebijakan ini, karena mereka sudah sangat jenuh dan jengah dengan kemacetan. Sekarang tinggal niat baik dari Pemprov DKI untuk segera menerapkannya,” tegas Ellen. [Beritasatu.com]

No comments:

Post a Comment