JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Ahmad Basarah, mengecam pernyataan anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fahri Hamzah, yang mengkritik rencana Jokowi menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Dalam pernyataannya melalui Twitter, Fahri menyebut "Jokowi Sinting" karena menyanggupi permintaan kalangan santri. Menurut Basarah, kritik Fahri telah melukai Jokowi dan perasaan santri di seluruh Indonesia.
"Pernyataan Fahri tidak menghormati keberadaan bahkan sudah menghina kaum santri Indonesia," kata Basarah, Senin (30/6/2014), di Jakarta.
Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia itu, melanjutkan, pernyataan Fahri merupakan bukti bahwa dia tak memahami peran kalangan santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Basarah bahkan menuding kritik Fahri itu merupakan cermin kubu Prabowo-Hatta yang tak menghargai keberagaman dan kerukunan bangsa.
Basarah khawatir kicauan Fahri akan memancing kemarahan di kalangan santri. Oleh karena itu, ia mendesak Badan Pengawas Pemilu untuk mengambil tindakan tegas agar menimbulkan efek jera dan tak terulang di lain waktu.
"Bawaslu harus segera menindak pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Fahri," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Tim advokasi Komite Pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla melaporkan Fahri ke Bawaslu. Fahri adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKS dan menjadi anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta. Fahri dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu melalui akun Twitter pribadinya, @fahrihamzah. Ia dituding melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) Pasal 41 ayat 1 huruf C bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon lain.
Ketua Komite Advokasi Pemenangan Jokowi-JK, Mixil Mina Munir mengatakan, melalui akun Twitter-nya, Fahri menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!".
Menurut Mixil, Fahri telah menghina Jokowi "sinting" lantaran akan menjadikan 1 Muharamsebagai Hari Santri Nasional. Atas perbuatannya, Fahri diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada semua santri di Indonesia.
Monday, June 30, 2014
Capres-Cawapres Akan Bacakan Laporan Kekayaannya di KPU Besok
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik mengatakan, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membacakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada pukul 14.00, Selasa (1/7/2014). Rencananya, pembacaan LHKPN ini juga dihadiri oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Besok (Selasa, 1/7/2014) jam 2, yang membacanya nanti dari pasangan calon," kata Husni di KPU Pusat, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Husni menuturkan, tidak ada persiapan khusus untuk acara besok. Ia mengingatkan, KPU hanya memfasilitasi pasangan calon untuk datang dan mengumumkannya.
Sementara itu, untuk undangan, KPU turut mengundang pimpinan KPK dan Bawaslu selain para capres dan cawapres.
"Yang diundang, karena hubungannya dengan hasil kerja KPK, maka pimpinan KPK ada," kata Husni.
Sebelumnya, capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendatangi KPK pada Rabu (25/6/2014) untuk menjalani klarifikasi terkait laporan harta dan kekayaannya, sedangkan capres-cawapres Joko Widodo-Hatta Rajasa menjalani klarifikasi di KPK sehari kemudian, yakni Kamis (26/6/2014).
"Mengapa Anda Layak Dipilih, Pak Jokowi?"
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya tersenyum lebar ketika ditanya oleh wartawan, "Mengapa Anda layak dipilih rakyat dalam pemilihan presiden pada 9 Juli 2014?" Pertanyaan itu dilontarkan seusai Jokowi buka puasa bersama di kantor DPP Nasdem, Cikini.
Lantas, apa jawaban Jokowi? "Yang jelas, presidennya benar-benar barulah. Apanya yang baru? Ya visi, misi, programnya," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, belasan tahun sudah demokrasi di Indonesia hanya diisi oleh wacana dan retorika tanpa aksi yang nyata. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang berkomitmen dalam pelaksanaan program-program tersebut.
"Kita tidak ingin banyak retorika, wacana. Kita ingin konkret, real. Itu yang akan menjadi pembeda kami," lanjut Jokowi.
Hal kedua mengapa Jokowi layak dipilih oleh rakyat, lanjut dia, adalah latar belakang hidup berasal dari rakyat sendiri. Jokowi memiliki pengalaman yang nyata soal kebijakan pemerintah, sebut saja saat rumahnya di tepi kali digusur oleh pemerintah.
"Saya merasakan kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, cara mengambil kebijakan saya pun berbeda," lanjut dia. Hal ketiga yang membuat Jokowi merasa layak dipilih rakyat adalah ketegasannya mengambil keputusan. Menurut Jokowi, ketegasan bagi pejabat publik bukan diukur oleh gesture, postur tubuh, atau wajah, melainkan keputusan yang diambil, apalagi keputusan yang menuai risiko bagi jabatannya.
Dukung Jokowi, Keluarga Ibu Fatmawati Gelar Tari "Ambik Tanah"
Tari Ambik Tanah dalam deklarasi dukungan Yayasan Keluarga Fatmawati Soekarno dukung Jokowi-JKBENGKULU, KOMPAS.com - Dukungan tehadap calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla terus mengalir. Kali ini berasal dari Keluarga Yayasan Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Senin (30/6/2014).
Deklarasi yang dihadiri ribuan warga tersebut digelar di Persada Bung Karno tak jauh dari kediaman Bung Karno saat diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Deklarasi diiringi dengan sebuah tarian "Ambik Tanah", yaitu tarian sakral yang hanya muncul pada saat perayaan Tabut pada bulan Muharam.
"Tarian Ambik Tanah atau mengambil tanah melambangkan kesederhanaan manusia yang pada akhirnya kembali pada sang pencipta," kata pembawa acara mengiringi alunan musik dan tabuhan musik dol semacam bedug kecil.
Tarian ini melambangkan kesederhanaan manusia yang pada akhirnya kembali kepada pangkuan Tuhan atau meninggal. Tarian tabut mengenang gugurnya cucu Rasulullah SAW di Padang Karbela, Husin bin Ali Bin Abi Thalib.
Dalam acara itu, hadir Farida Kalla, adik dari cawapres Jusuf Kalla. Dalam orasinya, dia mengajak warga Bengkulu untuk memenangkan pasangan nomor urut dua denan target 70 persen suara di Provinsi Bengkulu.
"Mari kita dukung Jokowi-JK dengan target perolehan suara 70 persen," ujar Farida.
Fadli Bela Fahri Soal Kicauan Tentang Jokowi Hari Santri Nasional
Halaman akun Twitter Fahri Hamzah yang dilaporkan menghina calon presiden Joko Widodo.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, meminta tak ada pihak yang membesar-besarkan kicauan Fahri Hamzah yang mengritik kebijakan calon presiden Joko Widodo. Kritik Fahri yang dimaksud Fadli adalah mengenai janji Jokowi yang akan menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
Fadli menjelaskan, konteks kritik Fahri bukanlah pada poin 1 Muharram yang diwacanakan menjadi hari santri. Akan tetapi lebih condong pada kebiasaan Jokowi yang kerap mengumbar janji demi untuk menggaet hati pemilih.
"Saya kira itu bentuk ekspresi biasa saja," kata Fadli, saat dijumpai di acara buka bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Sebaliknya, Fadli justru mengapresiasi Fahri karena berani melontarkan kritik melalui akun asli di media sosial. Ia menyindir banyaknya akun anonim yang bergerak menyerang pihak tertentu dengan tujuan mendiskreditkan bahkan melalui fitnah.
"Dari akun-akun asli selalu sesuai dengan faktanya. Banyak yang akunnya tidak jelas, yang berbicara robot," ungkapnya.
Sebelumnya, Tim advokasi Komite Pemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla melaporkan Fahri ke Bawaslu. Fahri adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKS dan menjadi anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta.
Fahri dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu melalui akun Twitter pribadinya, @fahrihamzah. Ia dituding melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) Pasal 41 ayat 1 huruf C bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon lain.
Ketua Komite Advokasi Pemenangan Jokowi-JK, Mixil Mina Munir mengatakan, melalui akun twitternya, Fahri menulis, "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"
Menurut Mixil, Fahri telah menghina Jokowi "sinting" lantaran akan menjadikan 1 Muharam dalam tahun Islam sebagai Hari Santri Nasional. Atas perbuatannya, Fahri diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada semua santri di Indonesia.
Surat untuk Guru Langgar Aturan, Prabowo Dapat Sanksi Teguran
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menyampaikan surat teguran kepada calon presiden Prabowo Subianto atas pelanggaran administrasi pemilu yang ia lakukan. Prabowo melanggar aturan kampanye dengan mengirim surat kepada guru-guru di beberapa sekolah berisi ajakan memilih dirinya.
"Kasus pengiriman surat kepada guru-guru di sekolah oleh capres nomor urut satu (Prabowo) terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Karena itu, yang bersangkutan diberi sanksi teguran," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).
Ia mengatakan, kasus tersebut diputuskan pada Senin siang tadi. Menurut dia, surat rekomendasi akan dikirimkan ke KPU, Senin malam ini.
Menurut Nelson, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, paling lambat tujuh hari sejak rekomendasi disampaikan. Dengan demikian, KPU harus menyampaikan surat teguran kepada Prabowo paling lambat pada Senin (7/7/2014) pekan depan.
Pemberian sanksi itu diberikan atas laporan yang disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Pada Kamis (26/6/2014), FSGI melaporkan Prabowo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye karena mengirimkan surat berisi visi dan misi kepada guru-guru dan staf di beberapa sekolah.
Surat-surat tersebut diterima di beberapa sekolah selama beberapa hari, antara lain pada Senin (23/6/2014). Puluhan surat pribadi atas nama Prabowo terkirim ke beberapa sekolah, antara lain SMA 76, SMA 100, SMA 75, dan SMK 65.
"Kasus pengiriman surat kepada guru-guru di sekolah oleh capres nomor urut satu (Prabowo) terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Karena itu, yang bersangkutan diberi sanksi teguran," ujar anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014).
Ia mengatakan, kasus tersebut diputuskan pada Senin siang tadi. Menurut dia, surat rekomendasi akan dikirimkan ke KPU, Senin malam ini.
Menurut Nelson, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, paling lambat tujuh hari sejak rekomendasi disampaikan. Dengan demikian, KPU harus menyampaikan surat teguran kepada Prabowo paling lambat pada Senin (7/7/2014) pekan depan.
Pemberian sanksi itu diberikan atas laporan yang disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Pada Kamis (26/6/2014), FSGI melaporkan Prabowo ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye karena mengirimkan surat berisi visi dan misi kepada guru-guru dan staf di beberapa sekolah.
Surat-surat tersebut diterima di beberapa sekolah selama beberapa hari, antara lain pada Senin (23/6/2014). Puluhan surat pribadi atas nama Prabowo terkirim ke beberapa sekolah, antara lain SMA 76, SMA 100, SMA 75, dan SMK 65.
Survei Jokowi-JK VS Prabowo-Hatta
Survei LIPI: Elektabilitas Jokowi-JK 43%, Prabowo-Hatta 34%
Survei digelar pada 5-14 Juni 2014 dengan 790 responden berusia di atas 17 tahun di 33 provinsi. Pemilihan sampel dengan metode multistage random. Margin error survei ini 3,51% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Pertanyaan yang diajukan ke responden, yaitu "Jika pemilihan presiden diselenggarakan pada hari ini, siapakah yang akan Anda pilih?"
Hasil survei yang dirilis pada Kamis (26/6/2014) ini menunjukkan Jokowi-JK unggul dengan elektabilitas 43% dari Prabowo-Hatta yang memiliki tingkat keterpilihan 34%. Sisanya sebanyak 23% belum menentukan pilihan.
Selain elektabilitas kedua pasangan, survei ini juga merekam soliditas pemilih dari masing-masing koalisi pengusung capres-cawapres. Koalisi Jokowi-JK disebut lebih solid.
"Pemilih solid di parpol koalisi PDIP-Nasdem-PKB-Hanura yang bakal memiliki Jokowi-JK mencapai 60,4%. Sedangkan pemilih solid di parpol koalisi Gerindra yang bakal memilih Prabowo-Hatta hanya 48,2%," kata peneliti P2P LIPI Wawan Ichwanuddin.
Wawan menegaskan survei ini independen. Pembiayaan survei berasal dari negara.
"Semua biaya kegiatan survei ini bersumber pada dana DIPA. Jadi kita tidak khawatir jika ada yang mengatakan survei dibayar salah satu capres," ujarnya.
Survei LSI Denny JA: Jokowi-JK 45%, Prabowo-Hatta 38,7%
Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA kembali merilis hasil survei. Hasilnya, Jokowi-JK masih unggul namun ditempel semakin ketat oleh Prabowo-Hatta.
Survei digelar pada 1-9 Juni 2014 dengan metode multistage random sampling. Responden survei ini berjumlah 2.400 orang yang diwawancara secara tatap muka. Margin error survei ini 2 persen.
Hasilnya, Jokowi-JK memiliki elektabilitas 45%, unggul dari Prabowo-Hatta yang memiliki elektabilitas 38,7%.
Dari persentase tersebut, LSI Denny menyebut masih banyak pemilih galau, yaitu sebesar 32,2%. Angka itu terdiri dari 16,3% pemilih yang belum memutuskan, 8,1% pemilih Jokowi-JK yang masih ragu dan 7,8% pemilih Prabowo-Hatta yang masih ragu.
"13 Hari menjelang pemilu menjelang Pilpres 9 Juli, total pemilih galau masih 32,2%. Hasil survei mendapatkan, selisih kemenangan dua calon presiden itu hanya 6,3%," kata peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari, di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (26/8/2014).
Prabowo-Hatta disebut berpeluang menyalip Jokowi-JK. Syaratnya, pemilih galau bisa diraih.
"Saling mungkin mengalahkan, jika kedua pasang dapat merebut hati pemilih galau sebesar 32%," ujar Fitri.
Survei digelar pada 1-9 Juni 2014 dengan metode multistage random sampling. Responden survei ini berjumlah 2.400 orang yang diwawancara secara tatap muka. Margin error survei ini 2 persen.
Hasilnya, Jokowi-JK memiliki elektabilitas 45%, unggul dari Prabowo-Hatta yang memiliki elektabilitas 38,7%.
Dari persentase tersebut, LSI Denny menyebut masih banyak pemilih galau, yaitu sebesar 32,2%. Angka itu terdiri dari 16,3% pemilih yang belum memutuskan, 8,1% pemilih Jokowi-JK yang masih ragu dan 7,8% pemilih Prabowo-Hatta yang masih ragu.
"13 Hari menjelang pemilu menjelang Pilpres 9 Juli, total pemilih galau masih 32,2%. Hasil survei mendapatkan, selisih kemenangan dua calon presiden itu hanya 6,3%," kata peneliti LSI Denny JA, Fitri Hari, di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (26/8/2014).
Prabowo-Hatta disebut berpeluang menyalip Jokowi-JK. Syaratnya, pemilih galau bisa diraih.
"Saling mungkin mengalahkan, jika kedua pasang dapat merebut hati pemilih galau sebesar 32%," ujar Fitri.
Indo Barometer: Ini 6 Penyebab Tren Prabowo Naik Pesat
Jakarta - Survei yang dilakukan Indo Barometer di masa kampanye Pilpres menunjukkan tren elektabilitas Prabowo naik pesat. Indo Baromter memaparkan 6 penyebab naiknya tren elektabilitas Prabowo.
"Pertama, mesin politik koalisi Prabowo-Hatta mulai bangkit. Yang kedua pemilih Islam mulai mengarah ke Prabowo-Hatta," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, dalam paparan hasil survei di Hotel Harris, Jl Dr Sahardjo No 191, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014).
Analisis ini didasari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 16 – 22 Juni 2014. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan margin of error sebesar ± 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia (berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan). Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.
Yang ketiga adalah efek SBY dan bergabungnya elite Demokrat ke koalisi Merah Putih mulai terasa. Berikutnya adalah promo mulut ke mulut Prabowo-Hatta dinilai lebih kuat.
"Kelima, Prabowo-Hatta dinilai lebih unggul dalam debat capres, keenam, mayoritas pendukung Prabowo-Hatta menentukan pilihan pada masa kampanye dan hari tenang," katanya.
Berikut hasil survei Indo Barometer selengkapnya
Head to head capres:
Joko Widodo: 45,3%
Prabowo Subianto: 42,9%
Rahasia: 1,4%
Belum memutuskan: 8,4%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1,9%
Head to head cawapres:
Jusuf Kalla: 44,6%
Hatta Rajasa: 39,3%
Tidak akan memilih: 0,3%
Rahasia: 1,1%
Belum memutuskan: 10,5%
Tidak tahu/tidak jawab: 4,3%
Head to head pasangan capres-cawapres:
Jokowi-JK: 46,0%
Prabowo-Hatta: 42,6%
Tidak akan memilih: 0,1%
Rahasia: 1,3%
Belum memutuskan: 8,3%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1,7%
"Pertama, mesin politik koalisi Prabowo-Hatta mulai bangkit. Yang kedua pemilih Islam mulai mengarah ke Prabowo-Hatta," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, dalam paparan hasil survei di Hotel Harris, Jl Dr Sahardjo No 191, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014).
Analisis ini didasari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 16 – 22 Juni 2014. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dengan margin of error sebesar ± 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia (berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan). Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.
Yang ketiga adalah efek SBY dan bergabungnya elite Demokrat ke koalisi Merah Putih mulai terasa. Berikutnya adalah promo mulut ke mulut Prabowo-Hatta dinilai lebih kuat.
"Kelima, Prabowo-Hatta dinilai lebih unggul dalam debat capres, keenam, mayoritas pendukung Prabowo-Hatta menentukan pilihan pada masa kampanye dan hari tenang," katanya.
Berikut hasil survei Indo Barometer selengkapnya
Head to head capres:
Joko Widodo: 45,3%
Prabowo Subianto: 42,9%
Rahasia: 1,4%
Belum memutuskan: 8,4%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1,9%
Head to head cawapres:
Jusuf Kalla: 44,6%
Hatta Rajasa: 39,3%
Tidak akan memilih: 0,3%
Rahasia: 1,1%
Belum memutuskan: 10,5%
Tidak tahu/tidak jawab: 4,3%
Head to head pasangan capres-cawapres:
Jokowi-JK: 46,0%
Prabowo-Hatta: 42,6%
Tidak akan memilih: 0,1%
Rahasia: 1,3%
Belum memutuskan: 8,3%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1,7%
Survei Roy Morgan: Jokowi-JK 52%, Prabowo-Hatta 48%
Jakarta - Sebuah lembaga survei dari Australia Roy Morgan Research hari ini mempublikasikan hasil jajak pendapat terkait pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hasilnya pasangan capres dan cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memiliki elektabilitas sebesar 52 persen.
Sementara pesaingnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempunyai tingkat keterpilihan 48 persen. Pergerakan elektabilitas kedua kandidat presiden cukup menarik. Pada pertengahan Maret lalu saat nama Jokowi sudah diumumkan sebagai capres oleh PDI Perjuangan dia memiliki elektabilitas sebesar 45 persen, dan Prabowo Subianto 15 persen.
Selisih dukungan kedua capres itu cukup lumayan, yakni 30 persen. Namun angka itu terus berubah setelah pemilihan anggota legislatif April lalu. Apalagi setelah PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi hanya memperoleh sekitar 19 persen suara, jauh di bawah target partai tersebut.
Pada bulan Mei, Morgan melakukan survei untuk pertama kalinya sesudah Pemilu Legislatif. Hasilnya Jokowi memiliki elektabilitas 42%, dan Prabowo 24 persen. Jokowi tetap unggul, namun dengan selisih yang kian tipis yakni 18 persen. Selain Jokowi dan Prabowo, saat itu masih ada capres lain yang secara total mendapatkan dukungan 34%.
Di bulan Juni saat calon presiden tinggal Jokowi dan Prabowo, selisih elektabilitas menyempit lagi menjadi 4%, yakni Jokowi 52 persen dan Prabowo 48 persen.
Prabowo menurut Morgan banyak mendapat dukungan dari mereka yang sebelumnya mendukung calon lain, jauh melebihi Jokowi. Meskipun saat ini Jokowi masih di depan, Prabowo bisa menang bila perpindahan pilihan ke Prabowo terus berlanjut di sisa waktu sampai 9 Juli nanti.
"Pemilu Presiden kini terlalu dekat untuk dapat menentukan siapa pemenang secara pasti," kata Direktur Wilayah Asia Morgan Research Debnath Guharoy melalui keterangan tertulisnya Senin (30/6/2014).
Sementara pesaingnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempunyai tingkat keterpilihan 48 persen. Pergerakan elektabilitas kedua kandidat presiden cukup menarik. Pada pertengahan Maret lalu saat nama Jokowi sudah diumumkan sebagai capres oleh PDI Perjuangan dia memiliki elektabilitas sebesar 45 persen, dan Prabowo Subianto 15 persen.
Selisih dukungan kedua capres itu cukup lumayan, yakni 30 persen. Namun angka itu terus berubah setelah pemilihan anggota legislatif April lalu. Apalagi setelah PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi hanya memperoleh sekitar 19 persen suara, jauh di bawah target partai tersebut.
Pada bulan Mei, Morgan melakukan survei untuk pertama kalinya sesudah Pemilu Legislatif. Hasilnya Jokowi memiliki elektabilitas 42%, dan Prabowo 24 persen. Jokowi tetap unggul, namun dengan selisih yang kian tipis yakni 18 persen. Selain Jokowi dan Prabowo, saat itu masih ada capres lain yang secara total mendapatkan dukungan 34%.
Di bulan Juni saat calon presiden tinggal Jokowi dan Prabowo, selisih elektabilitas menyempit lagi menjadi 4%, yakni Jokowi 52 persen dan Prabowo 48 persen.
Prabowo menurut Morgan banyak mendapat dukungan dari mereka yang sebelumnya mendukung calon lain, jauh melebihi Jokowi. Meskipun saat ini Jokowi masih di depan, Prabowo bisa menang bila perpindahan pilihan ke Prabowo terus berlanjut di sisa waktu sampai 9 Juli nanti.
"Pemilu Presiden kini terlalu dekat untuk dapat menentukan siapa pemenang secara pasti," kata Direktur Wilayah Asia Morgan Research Debnath Guharoy melalui keterangan tertulisnya Senin (30/6/2014).
Kubu Prabowo-Hatta menurut Guharoy telah bekerja keras mengecilkan margin, mengejar elektabilitas Jokowi-JK. Duet yang diusung koalisi Merah Putih itu juga berhasil 'memikat' calon pemilih saat tampil di acara debat capres dan cawapres.
Penampilan Prabowo-Hatta di acara debat cukup mempengaruhi calon pemilih. Pasalnya saat ini sembilan dari sepuluh calon pemilih memiliki mobile phone. Bahkan satu dari tiga mempunyai smart phone.
"Terjadi percakapan antar telepon dari calon pemilih yang saling tukar menukar pendapat yang pada akhirnya mempengaruhi opini publik," kata Guharoy.
Survei Morgan dilakukan selama bulan Juni dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 3117 responden calon pemilih di 34 provinsi di Indonesia.
Sample diambil secara seimbang mewakili pemilih secara geografis maupun demografis. Hasil survei juga menunjukkan masih ada 9 persen calon pemilih yang belum menentukan pilihannya.
Penampilan Prabowo-Hatta di acara debat cukup mempengaruhi calon pemilih. Pasalnya saat ini sembilan dari sepuluh calon pemilih memiliki mobile phone. Bahkan satu dari tiga mempunyai smart phone.
"Terjadi percakapan antar telepon dari calon pemilih yang saling tukar menukar pendapat yang pada akhirnya mempengaruhi opini publik," kata Guharoy.
Survei Morgan dilakukan selama bulan Juni dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap 3117 responden calon pemilih di 34 provinsi di Indonesia.
Sample diambil secara seimbang mewakili pemilih secara geografis maupun demografis. Hasil survei juga menunjukkan masih ada 9 persen calon pemilih yang belum menentukan pilihannya.
Fahri Berkicau Jokowi 'Sinting', Fadli Zon: Itu Bentuk Ekspresi
Jakarta - Tim advokasi Jokowi-JK melaporkan politikus PKS Fahri Hamzah atas kicauannya di twitter yang menyebut capres Joko Widodo 'sinting'. Tweet ini terkait janji Jokowi yang akan menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri.
"Saya belum tahu, belum dengar dari Fahri. Tapi itu bentuk ekspresi biasa aja," kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon.
Fadli Zon mengatakan ini kepada wartawan di sela - sela acara Buka puasa bersama Iluni UI bersama capres-cawapres di Ruang Puri Ratna, lantai 2 Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2014) malam.
Fadli yakin, jika Fahri berkicau, akan didasarkan pada data-data. Dia yakin Fahri tak akan bicara asal.
"Tetapi dari akun-akun asli, saya dan Fahri menyampaikan sesuai data-datanya," katanya.
Sebelumnya, tim kampanye Jokowi-JK melaporkan politisi PKS Fahri Hamzah ke Bawaslu lantaran dianggap merendahkan capres Joko Widodo. Mereka melaporkan kicauan Fahri di twitter yang menyebut Jokowi 'sinting'. Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB.
"Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.
Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, agar menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
"Saya belum tahu, belum dengar dari Fahri. Tapi itu bentuk ekspresi biasa aja," kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon.
Fadli Zon mengatakan ini kepada wartawan di sela - sela acara Buka puasa bersama Iluni UI bersama capres-cawapres di Ruang Puri Ratna, lantai 2 Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2014) malam.
Fadli yakin, jika Fahri berkicau, akan didasarkan pada data-data. Dia yakin Fahri tak akan bicara asal.
"Tetapi dari akun-akun asli, saya dan Fahri menyampaikan sesuai data-datanya," katanya.
Sebelumnya, tim kampanye Jokowi-JK melaporkan politisi PKS Fahri Hamzah ke Bawaslu lantaran dianggap merendahkan capres Joko Widodo. Mereka melaporkan kicauan Fahri di twitter yang menyebut Jokowi 'sinting'. Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB.
"Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.
Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, agar menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
Kalangan NU Bereaksi Menanggapi Kicauan 'Sinting' Fahri untuk Jokowi
Jakarta - Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, menyebut keinginan Jokowi untuk menjadikan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional dengan sebutan 'sinting'. Kalangan NU bereaksi atas sikap Fahri.
"Mungkin Fahri memang tak suka dengan kalangan santri, sehingga nyinyir ketika ada calon pemimpin yang ingin mengapresiasi santri," kata Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) Syafiq Ali dalam siaran pers, Senin (30/6/2014).
Menurut dia, sebagai politikus partai Islam, seharusnya Fahri ikut mengapresiasi Jokowi. Sebab, masih kata Syafiq, dengan menyepakati gagasan para santri dan kiai itu, Jokowi berniat mengapresiasi santri yang dalam sejarah bangsa ini tak banyak dihargai.
"Mungkin Fahri tidak memahami hal ini, atau karena dia memang sudah apriori terhadap Jokowi," ujar Syafiq.
"Kalau sudah apriori, ya kita jadi maklum dengan pernyataannya itu," imbuhnya.
Tim kampanye Jokowi-JK melaporkan politisi PKS Fahri Hamzah ke Bawaslu lantaran dianggap merendahkan capres Joko Widodo. Mereka melaporkan kicauan Fahri di twitter yang menyebut Jokowi 'sinting'.
Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40. "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.
Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, agar menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
"Mungkin Fahri memang tak suka dengan kalangan santri, sehingga nyinyir ketika ada calon pemimpin yang ingin mengapresiasi santri," kata Aktivis Muda Nahdlatul Ulama (NU) Syafiq Ali dalam siaran pers, Senin (30/6/2014).
Menurut dia, sebagai politikus partai Islam, seharusnya Fahri ikut mengapresiasi Jokowi. Sebab, masih kata Syafiq, dengan menyepakati gagasan para santri dan kiai itu, Jokowi berniat mengapresiasi santri yang dalam sejarah bangsa ini tak banyak dihargai.
"Mungkin Fahri tidak memahami hal ini, atau karena dia memang sudah apriori terhadap Jokowi," ujar Syafiq.
"Kalau sudah apriori, ya kita jadi maklum dengan pernyataannya itu," imbuhnya.
Tim kampanye Jokowi-JK melaporkan politisi PKS Fahri Hamzah ke Bawaslu lantaran dianggap merendahkan capres Joko Widodo. Mereka melaporkan kicauan Fahri di twitter yang menyebut Jokowi 'sinting'.
Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40. "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.
Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, agar menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
Pulang Buka Puasa di DPP NasDem, Jokowi 'Diserbu' Anak Yatim
Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Joko Widodo menghadiri buka puasa yang dilaksanakan salah satu partai pendukungnya, Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dalam buka puasa tersebut, Jokowi tak sempat berlama-lama karena akan menghadiri pertemuan lainnya.
Senin (30/6/2014), Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak hadir di tengah puluhan anak yatim yang turut diundang dalam buka puasa di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat. Saat tiba, Jokowi hanya sempat bersalaman dan langsung melaksanakan salat maghrib berjamaah.
Usai salat, Jokowi makan bersama para petinggi koalisi partai pendukungnya di dalam gedung kantor DPP. Usai makan, Jokowi menyatakan permohonan maafnya karena tak bisa berlama-lama dalam acara tersebut.
"Maaf, saya nggak bisa lama-lama di sini karena sudah ada undangan lain di Pondok Gede," ujar Jokowi dari atas panggung.
Jokowi pun langsung beranjak menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari lokasi acara. Saat berjalan, Jokowi tiba-tiba diserbu puluhan anak yatim yang minta salaman.
"Salaman dong Pak Jokowi," ujar salah seorang anak sambil menjulurkan tangannya untuk bersalaman.
Meski terburu-buru, Jokowi masih meladeni anak-anak tersebut salaman. Usai bersalaman, Jokowi lantas meninggalkan kantor DPP NasDem sekitar pukul 19.10 WIB.
Senin (30/6/2014), Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak hadir di tengah puluhan anak yatim yang turut diundang dalam buka puasa di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat. Saat tiba, Jokowi hanya sempat bersalaman dan langsung melaksanakan salat maghrib berjamaah.
Usai salat, Jokowi makan bersama para petinggi koalisi partai pendukungnya di dalam gedung kantor DPP. Usai makan, Jokowi menyatakan permohonan maafnya karena tak bisa berlama-lama dalam acara tersebut.
"Maaf, saya nggak bisa lama-lama di sini karena sudah ada undangan lain di Pondok Gede," ujar Jokowi dari atas panggung.
Jokowi pun langsung beranjak menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari lokasi acara. Saat berjalan, Jokowi tiba-tiba diserbu puluhan anak yatim yang minta salaman.
"Salaman dong Pak Jokowi," ujar salah seorang anak sambil menjulurkan tangannya untuk bersalaman.
Meski terburu-buru, Jokowi masih meladeni anak-anak tersebut salaman. Usai bersalaman, Jokowi lantas meninggalkan kantor DPP NasDem sekitar pukul 19.10 WIB.
Wasekjen PDIP: Fahri Hamzah Hina Jokowi dan Kaum Santri
Fahri Hamzah
Jakarta - Wasekjen PKS yang juga tim pemenangan Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, dilaporkan lantaran berkicau Jokowi 'sinting'. Bagi Tim Jokowi, Fahri Hamzah telah menghina kaum santri Indonesia.
Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40. "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri. Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, agar menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
"Pernyataan Fahri selain menghina Jokowi juga tidak menghormati keberadaan bahkan sudah menghina kaum santri Indonesia," tegas anggota Tim Sukses Jokowi-JK yang juga Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Ahmad Basarah, dalam siaran pers (30/6/2014).
Pria yang akrab disapa Baskara itu menekankan Fahri juga tidak memahami peran sejarah perjuangan santri Indonesia bagi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Baskara menekankan, dirinya adalah pelaku sejarah yang berada bersama Jokowi pada saat menghadiri acara Haul Bung Karno dan KH Hasyim Asy'ari di Pesantren Babussalam Malang Jawa Timur, Jumat (28/6) lalu.
Saat itu, Baskara mengaku dirinya bisa merasakan langsung suasana kebatinan yang dirasakan para kyai dan ribuan santri yng hadir dalam acara tersebut. "Mereka menangis histeris dan bergembira karena Jokowi mau menghormati keberadaan kaum santri Indonesia. Yakni dengan cara menyetujui usulan mereka menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional," kata Wasekjen PDIP ini.
Karena itu, menurut dia, pernyataan Fahri adalah cerminan dari sikap kubu Prabowo-Hatta yang sering menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan kepada sesama anak bangsa Indonesia. Hal itu dilancarkan melalui kata-kata hinaan, cacian bahkan fitnah-fitnah yang keji selama masa kampanye ini, bahkan dengan mempermainkan isu SARA.
Baskara mengakui dirinya khawatir pernyataan Fahri tersebut akan memicu kemarahan kalangan santri di seluruh Indonesia. "Oleh karena saya mendesak agar Bawaslu segera mengambil langkah hukum atas pelanggaran pidana pemilu yang telah dilakukan Fahri," tegasnya.
Menurutnya, tindakan Fahri menghina Jokowi dan Hari Santri Nasional itu bisa diduga kuat melanggar perintah UU Nomor 42 tahun 2008 pasal 41 ayat 1 huruf C. Pasal itu berbunyi, "pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pasangan calon lain'.
Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40. "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri. Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, agar menjadikan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.
"Pernyataan Fahri selain menghina Jokowi juga tidak menghormati keberadaan bahkan sudah menghina kaum santri Indonesia," tegas anggota Tim Sukses Jokowi-JK yang juga Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Ahmad Basarah, dalam siaran pers (30/6/2014).
Pria yang akrab disapa Baskara itu menekankan Fahri juga tidak memahami peran sejarah perjuangan santri Indonesia bagi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Baskara menekankan, dirinya adalah pelaku sejarah yang berada bersama Jokowi pada saat menghadiri acara Haul Bung Karno dan KH Hasyim Asy'ari di Pesantren Babussalam Malang Jawa Timur, Jumat (28/6) lalu.
Saat itu, Baskara mengaku dirinya bisa merasakan langsung suasana kebatinan yang dirasakan para kyai dan ribuan santri yng hadir dalam acara tersebut. "Mereka menangis histeris dan bergembira karena Jokowi mau menghormati keberadaan kaum santri Indonesia. Yakni dengan cara menyetujui usulan mereka menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional," kata Wasekjen PDIP ini.
Karena itu, menurut dia, pernyataan Fahri adalah cerminan dari sikap kubu Prabowo-Hatta yang sering menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan kepada sesama anak bangsa Indonesia. Hal itu dilancarkan melalui kata-kata hinaan, cacian bahkan fitnah-fitnah yang keji selama masa kampanye ini, bahkan dengan mempermainkan isu SARA.
Baskara mengakui dirinya khawatir pernyataan Fahri tersebut akan memicu kemarahan kalangan santri di seluruh Indonesia. "Oleh karena saya mendesak agar Bawaslu segera mengambil langkah hukum atas pelanggaran pidana pemilu yang telah dilakukan Fahri," tegasnya.
Menurutnya, tindakan Fahri menghina Jokowi dan Hari Santri Nasional itu bisa diduga kuat melanggar perintah UU Nomor 42 tahun 2008 pasal 41 ayat 1 huruf C. Pasal itu berbunyi, "pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menghina, seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan pasangan calon lain'.
Prabowo Berlutut di Hadapan Jurnalis Wanita Pertama Indonesia
Jakarta - Capres Prabowo Subianto menghadiri acara ekspatriat di Hotel Borobudur. Ketika bercengkerama dengan sejumlah duta besar yang hadir, Prabowo dikejutkan dengan sosok wanita tua yang membuatnya berlutut dan mencium tangan wanita itu.
Peristiwa ini terjadi dalam acara Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di aula Flores Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014). Wanita berbaju merah dengan rambut yang mulai memutih itu hanya bisa tersenyum dan menatap capres nomor urut satu itu mencium tangannya sambil berlutut.
Wanita itu adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia, Herawati Diah (97). Ia menjadi pekerja media saat usianya baru menginjak 22 tahun pada tahun 1940-an.
Prabowo kembali berdiri dan bercipika cipiki dengan Herawati. Ketika melihat sosok Herawati, Prabowo sempat memasang wajah sedikit terkejut walau lekas diganti dengan wajah tersenyum.
"Buat saya itu 1.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tapi saya nggak punya musuh," kata Prabowo mengenai perjumpaannya dengan Herawati.
Setelah itu Prabowo kembali ke mejanya yang berada di sebelah meja Herawati. Ia duduk bersama duta besar dari Italia, Jerman, Tiongkok dan negara sahabat lainnya.
Peristiwa ini terjadi dalam acara Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di aula Flores Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2014). Wanita berbaju merah dengan rambut yang mulai memutih itu hanya bisa tersenyum dan menatap capres nomor urut satu itu mencium tangannya sambil berlutut.
Wanita itu adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia, Herawati Diah (97). Ia menjadi pekerja media saat usianya baru menginjak 22 tahun pada tahun 1940-an.
Prabowo kembali berdiri dan bercipika cipiki dengan Herawati. Ketika melihat sosok Herawati, Prabowo sempat memasang wajah sedikit terkejut walau lekas diganti dengan wajah tersenyum.
"Buat saya itu 1.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tapi saya nggak punya musuh," kata Prabowo mengenai perjumpaannya dengan Herawati.
Setelah itu Prabowo kembali ke mejanya yang berada di sebelah meja Herawati. Ia duduk bersama duta besar dari Italia, Jerman, Tiongkok dan negara sahabat lainnya.
Timses Jokowi-JK tuding SBY tidak netral pada pilpres
Merdeka.com - Tim kuasa hukum Jokowi - JK , Todung Mulya Lubis menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak cukup responsif terhadap kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat. Padahal, sudah diketahui, salah satu pelaku Obor Rakyat merupakan orang di Istana.
"Presiden tepat ia bekerja, kalau presiden kesampingkan objektifitas, membiarkan penggagas dan penerbit obor tidak menindak, sama dengan memberi impunitas, beri endorsement, dan dengan demikian sebetulnya kita bisa simpulkan, presiden berpihak dalam pilpres ini, presiden sama sekali tidak netral, presiden ikut tanggung jawab dengan penyebaran obor rakyat dan jangan salahkan kalau presiden ikut dicap oleh publik," ujar Todung di Media Center, Jakarta, Jumat (27/6).
Todung menuding, SBY tidak memiliki itikad baik setidaknya memerintahkan kepada Kepolisian untuk mengusut pelaku kampanye hitam Obor Rakyat itu. "Kalau presiden punya itikad baik, Presiden bisa perintahkan, kalau enggak, dia bisa diskors, kami tidak bisa pahami kenapa Presiden bersikap pasif tidak lakukan sesuatu pun, Presiden tidak netral," tegas Todung.
Sebelumnya, Todung juga menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mengusut Obor Rakyat. Menurut Todung hal ini agak aneh, lantaran pihak kepolisian sudah menyatakan penyidikan terhadap kasus ini. Kenapa sampai sekarang, para pelaku tidak segera dipanggil untuk diperiksa, bahkan malah kembali menerbitkan tabloid tersebut edisi jilid keempat.
"Kalau Polisi dan Presiden gak bisa berbuat apa-apa, sama artinya negara ini hampir gagal," ujarnya.
"Kami sudah laporkan kepolisian, kita enggak bisa pahami, mengapa negara tak berdaya hadapi satu dua orang yg menerbitkan Obor Rakyat dan tidak bisa ditindak, negara enggak hadir kalau seperti ini, pilpres kan dua minggu lagi, ini betul betul aneh logikanya ya," ujar Todung lagi.
"Presiden tepat ia bekerja, kalau presiden kesampingkan objektifitas, membiarkan penggagas dan penerbit obor tidak menindak, sama dengan memberi impunitas, beri endorsement, dan dengan demikian sebetulnya kita bisa simpulkan, presiden berpihak dalam pilpres ini, presiden sama sekali tidak netral, presiden ikut tanggung jawab dengan penyebaran obor rakyat dan jangan salahkan kalau presiden ikut dicap oleh publik," ujar Todung di Media Center, Jakarta, Jumat (27/6).
Todung menuding, SBY tidak memiliki itikad baik setidaknya memerintahkan kepada Kepolisian untuk mengusut pelaku kampanye hitam Obor Rakyat itu. "Kalau presiden punya itikad baik, Presiden bisa perintahkan, kalau enggak, dia bisa diskors, kami tidak bisa pahami kenapa Presiden bersikap pasif tidak lakukan sesuatu pun, Presiden tidak netral," tegas Todung.
Sebelumnya, Todung juga menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Pol Sutarman yang mengatakan polisi tidak memiliki kewenangan mengusut Obor Rakyat. Menurut Todung hal ini agak aneh, lantaran pihak kepolisian sudah menyatakan penyidikan terhadap kasus ini. Kenapa sampai sekarang, para pelaku tidak segera dipanggil untuk diperiksa, bahkan malah kembali menerbitkan tabloid tersebut edisi jilid keempat.
"Kalau Polisi dan Presiden gak bisa berbuat apa-apa, sama artinya negara ini hampir gagal," ujarnya.
"Kami sudah laporkan kepolisian, kita enggak bisa pahami, mengapa negara tak berdaya hadapi satu dua orang yg menerbitkan Obor Rakyat dan tidak bisa ditindak, negara enggak hadir kalau seperti ini, pilpres kan dua minggu lagi, ini betul betul aneh logikanya ya," ujar Todung lagi.
[has]
Suntik modal Bank DKI, Ahok bakal caplok saham dua bank daerah
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyuntik tambahan modal sebesar Rp 3 triliun ke Bank DKI. Ini agar bank tersebut bisa masuk kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III yang memiliki modal Inti Rp 5 triliun-Rp 30 triliun.
Dengan begitu, kemampuan Bank DKI untuk ekspansi, termasuk membuka cabang di kota lain, semakin meningkat. Dengan modal inti Rp 2,75 triliun, Bank DKI masuk BUKU II.
Pemprov masih menunggu pengesahan aturan yang bisa menjadi dasar hukum menyuntik modal Rp 3 triliun ke Bank DKI. Selain itu, Pemprov juga masih utang janji untuk mencairkan tambahan modal sebesar Rp 1 triliun yang anggarannya sudah disediakan tahun ini.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnamamengatakan, pihaknya bakal menanam saham di BPD Lampung dan BPD NTT. Pemprov DKI dan kedua bank daerah tersebut sudah memiliki kerja sama dala hal penyaluran logistik, seperti ternak dan sayuran.
"Kami mau suntik modal cukup besar ke Bank DKI, karena syaratnya BPD itu harus menyetor Rp 1 triliun. Ada beberapa daerah BPD-nya itu belum menyetor Rp 1 triliun. Dan itu mengajak kami kerja sama dengan Bank DKI. Jadi Bank DKI akan memiliki saham di 2 BPD. Itu ada di Lampung dan NTT. Tahun ini Rp 1 triliun. Kemungkinan Lampung sama NTT yang kita minta supaya mereka mau izinkan kita masuk," jelas pria akrab disapa Ahok tersebut di Balaikota Jakarta, Senin (30/6).
Ahok masih belum dapat membeberkan besaran saham yang diincar Bank DKI di dua BPD tersebut. "NTT dan Lampung kita perlu masuk. Makanya kami perlu setor kan. Nggak tahu berapa persen, itu tergantung DPRD kasih kami berapa. Kami harapkan mereka bisa disetujui DPRD semua jadi kami memperkuat sistem domestik kami," jelas Ahok.
Mulai 2015, pencairan dana KJP akan dilakukan tiap bulan
Merdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku menemukan pengajuan ganda dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). Karena itu pihaknya akan menyeleksi terlebih dahulu agar KJP ganda tak terulang.
"Kita menemukan ada pengajuan yang ganda," kata Lasro di Balai Kota Jakarta, Senin (30/6).
"Kita menemukan ada pengajuan yang ganda," kata Lasro di Balai Kota Jakarta, Senin (30/6).
Lasro mengatakan, dari sebanyak 615.000 pengajuan, hanya 575.000 yang berhasil ditelusuri kebenarannya. "Jumlah calon penerima 575.000. 575.000 hasil penyisiran kita terhadap 615.000 pengajuan," jelas Lasro.
Data hasil penelusuran tersebut telah diserahkan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Setelah saya berikan data, nanti penetapannya oleh BPKD," ucap Lasro.
Data hasil penelusuran tersebut telah diserahkan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Setelah saya berikan data, nanti penetapannya oleh BPKD," ucap Lasro.
Sementara mulai tahun depan, proses pencairan KJP akan diubah menjadi per bulan. Setahun ini pencairan KJP dilakukan setiap tiga bulan sekali. "2015 Pencairannya akan per bulan," tutup Lasro.
[has]
Ahok akan tambah 800 armada truk sampah baru
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan segera mengangkut tumpukan sampah di area Bidara Cina, Jakarta Timur. Tumpukan sampah yang sudah mencapai ketinggian sekitar 5 meter lantaran 3 bulan tak diangkut itu akan dibersihkan secara bertahap.
"Ya kita bertahap (angkut)," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (30/6).
Ahok mengakui tumpukan sampah sangat cepat menggunung. Sayangnya, truk pengangkut sampah tidak cukup untuk menangani masalah sampah di DKI Jakarta.
"Karena sampah itu tiba-tiba jadi 8.000 ton dari dulu 6.000, dan truk kita enggak pernah cukup. Selama ini kan swasta yang nanganin," jelas Ahok.
Untuk menangani masalah sampah itu, Ahok akan menambah armada truk sampah. Penambahan armada truk sampah dilakukan dengan membeli truk sampah atau menyewa dari pihak swasta.
"Solusinya kita mau beli angkutan truk sebanyak mungkin, kejar. Kita beli juga, sewa juga. Ya secukupnya. Kita bisa sampai 700-800an (truk yang akan dibeli) mungkin nanti," tutur Ahok.
"Ya kita bertahap (angkut)," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (30/6).
Ahok mengakui tumpukan sampah sangat cepat menggunung. Sayangnya, truk pengangkut sampah tidak cukup untuk menangani masalah sampah di DKI Jakarta.
"Karena sampah itu tiba-tiba jadi 8.000 ton dari dulu 6.000, dan truk kita enggak pernah cukup. Selama ini kan swasta yang nanganin," jelas Ahok.
Untuk menangani masalah sampah itu, Ahok akan menambah armada truk sampah. Penambahan armada truk sampah dilakukan dengan membeli truk sampah atau menyewa dari pihak swasta.
"Solusinya kita mau beli angkutan truk sebanyak mungkin, kejar. Kita beli juga, sewa juga. Ya secukupnya. Kita bisa sampai 700-800an (truk yang akan dibeli) mungkin nanti," tutur Ahok.
[lia]
Pemprov DKI siapkan rusunawa untuk masyarakat kalangan menengah
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan perumahan di wilayah Jakarta. Tidak hanya untuk warga miskin, perumahan juga diprioritaskan bagi kalangan menengah.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI akan memprioritaskan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan Kuningan. "Perumahan prioritas, banyak jalan, taman pun kita bangun. Kita prioritas bangun yang di Kuningan, yang di bagian diklat, kita mau bangun 40 lantai mungkin 2 tower di situ, jadi ada penggabungan kantor, dan kantor lain kita pakai rusunawa," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (30/6).
Nantinya, rusunawa ini tidak akan dilengkapi fasilitas dan tempat parkir mobil. Namun, dilengkapi dengan lift dan pasar modern. Pemprov DKI, lanjut Ahok, akan memberlakukan sewa apartemen tersebut dengan harga yang relatif murah.
"Rusunawa terpadu semua. Tapi rusunawa ini udah pakai lift. Jadi istilahnya, ini apartemen sederhana, tanpa fasilitas tanpa parkir mobil, tapi ada pasar modern, dan harganya kira-kira akan kita sewakan apartemen harga kost, debit bulanan. Supaya kelas-kelas menengah ini bisa mulai di situ. PNS pun akan mulai tinggal di sini katanya, belakang Kebon Sirih," papar Ahok.
Pembangunan rusunawa tersebut sudah berjalan dengan anggaran mencapai sekitar Rp 1,8 triliun dengan masa pengerjaan lebih dari satu tahun. "Ini lagi dikerjain, anggarannya hampir Rp 1,8 triliun. Dia kan mesti multi years juga. Kalau PMP mesti lebih dari 1 tahun," ungkap Ahok.
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemprov DKI akan memprioritaskan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan Kuningan. "Perumahan prioritas, banyak jalan, taman pun kita bangun. Kita prioritas bangun yang di Kuningan, yang di bagian diklat, kita mau bangun 40 lantai mungkin 2 tower di situ, jadi ada penggabungan kantor, dan kantor lain kita pakai rusunawa," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (30/6).
Nantinya, rusunawa ini tidak akan dilengkapi fasilitas dan tempat parkir mobil. Namun, dilengkapi dengan lift dan pasar modern. Pemprov DKI, lanjut Ahok, akan memberlakukan sewa apartemen tersebut dengan harga yang relatif murah.
"Rusunawa terpadu semua. Tapi rusunawa ini udah pakai lift. Jadi istilahnya, ini apartemen sederhana, tanpa fasilitas tanpa parkir mobil, tapi ada pasar modern, dan harganya kira-kira akan kita sewakan apartemen harga kost, debit bulanan. Supaya kelas-kelas menengah ini bisa mulai di situ. PNS pun akan mulai tinggal di sini katanya, belakang Kebon Sirih," papar Ahok.
Pembangunan rusunawa tersebut sudah berjalan dengan anggaran mencapai sekitar Rp 1,8 triliun dengan masa pengerjaan lebih dari satu tahun. "Ini lagi dikerjain, anggarannya hampir Rp 1,8 triliun. Dia kan mesti multi years juga. Kalau PMP mesti lebih dari 1 tahun," ungkap Ahok.
[has]
Demokrat ikhlas Ruhut dukung Jokowi asal tak bawa-bawa SBY
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Ramadan Pohan menyatakan, sikap politik sejawatnya di partai, Ruhut Sitompul, dengan mendukung calon pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah hak pribadi. Tetapi menurut dia, mestinya Ruhut tidak perlu menyatakan sikapnya sudah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pilihan politik individual itu silakan. Tetapi tidak membawa nama Pak SBY. Enggak perlulah pakai restu-restu, karena Pak SBY tidak pernah memberi restu seperti itu," kata Ramadhan kepada awak media di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu (28/6).
Ramadhan tidak mempermasalahkan sikap politik Ruhut. Tetapi menurut dia tidak etis jika Ruhut membawa-bawa nama SBY supaya seolah-olah sikap politiknya mendapat pengakuan. Sebab menurut dia sampai saat ini SBY tidak pernah menyatakan mendukung siapapun.
"Ini bukan cuma untuk Bang Ruhut. Tapi untuk semua kader. Selama ini Bu Nurhayati Ali Assegaf (ketua fraksi) dan Pak Syarief Hasan (ketua harian), dan Mas Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekjen) tidak pernah mengutip dan menyebut Pak SBY dalam pusaran ini. Pak SBY sampai detik ini posisinya netral," tegas Ramadhan.
Ramadhan mengaku sampai saat ini belum sempat berkomunikasi lagi dengan Ruhut. "Saya sudah telepon, cuma mungkin beliau sibuk mendampingi Pak Jokowi ya," pungkasnya.
"Pilihan politik individual itu silakan. Tetapi tidak membawa nama Pak SBY. Enggak perlulah pakai restu-restu, karena Pak SBY tidak pernah memberi restu seperti itu," kata Ramadhan kepada awak media di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Sabtu (28/6).
Ramadhan tidak mempermasalahkan sikap politik Ruhut. Tetapi menurut dia tidak etis jika Ruhut membawa-bawa nama SBY supaya seolah-olah sikap politiknya mendapat pengakuan. Sebab menurut dia sampai saat ini SBY tidak pernah menyatakan mendukung siapapun.
"Ini bukan cuma untuk Bang Ruhut. Tapi untuk semua kader. Selama ini Bu Nurhayati Ali Assegaf (ketua fraksi) dan Pak Syarief Hasan (ketua harian), dan Mas Edhie Baskoro Yudhoyono (Sekjen) tidak pernah mengutip dan menyebut Pak SBY dalam pusaran ini. Pak SBY sampai detik ini posisinya netral," tegas Ramadhan.
Ramadhan mengaku sampai saat ini belum sempat berkomunikasi lagi dengan Ruhut. "Saya sudah telepon, cuma mungkin beliau sibuk mendampingi Pak Jokowi ya," pungkasnya.
[bal]
Demokrat resmi dukung Prabowo-Hatta, apa kata Ruhut?
Merdeka.com - Partai Demokrat telah resmi mendukung pasangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang karena visi misi pasangan nomor urut satu itu dianggap sejalan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun dukungan resmi Demokrat itu diumumkan ketika sejumlah kader partai besutan SBY itu sudah menjadi pendukung Jokowi-JK, seperti Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Saat dimintai tanggapannya, Ruhut enggan komentar terkait dukungan Partai Demokrat tersebut.
"Aku gak mau bicara lagi di media soal ini," ujar Ruhut kepada merdeka.com di Jakarta, Seni (30/6).
Ruhut menegaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Sekjen PD Edhie Baskoro (Ibas) terkait dukungannya tersebut. "Aku sudah koordinasi dengan Sekjen kok," tegas dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat akhirnya resmi menjatuhkan pilihan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Visi misi Prabowo soal ekonomi dianggap sejalan dengan SBY.
"Memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan DPD PD, pimpinan DPC DPAC, kader, simpatisan termasuk organisasi sayap agar memberi dukungan penuh kepada Prabowo-Hatta," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, di kantor DPP Partai Demokrat, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
"PD akan mendukung capres cawapres yang memiliki visi-misi yang segaris dengan PD," tambahnya.
Namun dukungan resmi Demokrat itu diumumkan ketika sejumlah kader partai besutan SBY itu sudah menjadi pendukung Jokowi-JK, seperti Jubir Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Saat dimintai tanggapannya, Ruhut enggan komentar terkait dukungan Partai Demokrat tersebut.
"Aku gak mau bicara lagi di media soal ini," ujar Ruhut kepada merdeka.com di Jakarta, Seni (30/6).
Ruhut menegaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Sekjen PD Edhie Baskoro (Ibas) terkait dukungannya tersebut. "Aku sudah koordinasi dengan Sekjen kok," tegas dia.
Sebelumnya, Partai Demokrat akhirnya resmi menjatuhkan pilihan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Visi misi Prabowo soal ekonomi dianggap sejalan dengan SBY.
"Memutuskan dan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan DPD PD, pimpinan DPC DPAC, kader, simpatisan termasuk organisasi sayap agar memberi dukungan penuh kepada Prabowo-Hatta," kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan, di kantor DPP Partai Demokrat, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
"PD akan mendukung capres cawapres yang memiliki visi-misi yang segaris dengan PD," tambahnya.
[did]
Lalai Awasi Ekskul, Kepsek SMA 3 Segera Dicopot
Gedung SMAN 3 Setiabudi, Jakarta SelatanJAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun memberi sinyalemen bahwa tak lama lagi Ni Ketut Diah Chaerani akan dicopot dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 3.
Ni Ketut dinilai lalai dalam kasus tewasnya Arfiand Caesar Al Irhami (16), siswa kelas 1 SMAN 3. Arfiand diduga dianiaya saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam di sekolah tersebut.
"Sanksi pasti ada. Contohnya gini, kalau saya tidak pantas jadi kepala dinas mungkin nanti akan dicopot. Kemudian dipindah ke tempat lain. Pasti ada sanksi apabila ada seseorang pimpinan yang tidak optimal menjalankan tugasnya. Jalan terbaik yapenugasan itu ditarik dan diberikan ke orang yang lebih tepat," kata Lasro, di Balaikota Jakarta, Senin (30/6/2014).
Menurut Lasro, Ni Ketut banyak menyampaikan pembelaan sehubungan dengan kejadian tersebut. Namun dia menegaskan, tidak akan mempertimbangkan alasan tersebut.
Lasro mengatakan, segala bukti yang dikumpulkan sudah menunjukkan ada pembiaran dari pihak SMA 3 terhadap aksi kekerasan yang dilakukan anak didiknya. Hasil tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan para guru serta siswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
"Alasannya banyak tapi aku tidak mau dengar itulah. Kita lihat fakta aja. Hampir semua orang bela diri. Kalau saya sih siap ajakalau dicopot, kalau saya ya. Ada orang membela diri, itu hak dia. Tapi apakah bentuk pembelaan dirinya berlebihan atau tidak, itu yang kita nilai," kata dia.
Lebih lanjut, Lasro mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam di SMA 3 sudah dihentikan. Tak hanya itu, ia juga sudah mengingatkan para kepala sekolah di sekolah lain agar tanggap mengawasi segala kegiatan ekstrakurikuler yang terjadi di lingkungan sekolahnya masing-masing.
"Seluruh kepala sekolah sudah seminggu melarang kegiatan yang sama. Seluruh pendidikan di dunia tidak ada yang memperbolehkan aksi kekerasan. Apalagi kalau menganggu keamanan dan kenyamanan orang," kata dia.
Arfiand meninggal dunia pada Jumat (20/6/2014) di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan. Sebelumnya ia diketahui telah mengikuti pelatihan ekstrakurikuler pencinta alam selama satu minggu di Tangkuban Parahu, Jawa Barat.
300 WNI di Australia Gelar Deklarasi Dukung Jokowi di Sydney Opera House
Tak kurang dari 300 warga Negara Indonesia yang menetap di Sydney, Australia menggelar deklarasi damai mendukung Calon Presiden Joko Widodo. Acara ini berlangsung di Sydney Opera House – Hyde Park, Minggu, 29 Juni 2014.SYDNEY, KOMPAS.com — Tak kurang dari 300 warga negara Indonesia yang menetap di Sydney, Australia, menggelar deklarasi damai mendukung calon presiden Joko Widodo. Acara ini berlangsung di Sydney Opera House – Hyde Park, Minggu, 29 Juni 2014.
Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/6/2014), dari Relawan Pendukung Jokowi-JK Australia Bersatu, disebutkan dalam acara bertajuk "Australia for Jokowi" itu, 300-an warga memadati selasar gedung yang menjadi salah satu ikon Australia tersebut.
Salah satu anggota tim kerja Relawan Australia Bersatu untuk Jokowi-JK 2014, Donny Verdian, menyebutkan, massa pendukung Jokowi tak hanya datang dari Kota Sydney, tetapi juga dari wilayah-wilayah lain di negara bagian New South Wales. Bahkan ada serombongan warga Indonesia yang datang dari Melbourne, kota berjarak 870 kilometer dari Sydney, lewat jalur darat.
Donny mengatakan, acara dimulai tepat pukul 13.00 waktu setempat, diawali dengan pembacaan deklarasi oleh Fajar B Hirawan, mahasiswa program PhD, University of Sydney. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu "Salam Dua Jari" karya grup musik rock Tanah Air, Slank. Terakhir acara ini ditutup dengan foto bersama.
"Tapi hingga acara diakhiri, masyarakat Indonesia terus berdatangan, akhirnya panitia memutuskan untuk melanjutkan acara di Hyde Park, sebuah taman di pusat kota Sydney yang memiliki daya tampung lebih luas daripada selasar Sydney Opera House," kata Donny.
Dalam kesempatan tersebut, Fajar kembali didaulat untuk melakukan deklarasi diikuti dengan foto-foto bersama.
Sekitar pukul 16.00 waktu setempat, seluruh rangkaian acara akhirnya selesai digelar, para peserta pulang ke rumah masing-masing dengan tertib. Menurut Donny, pada waktu yang hampir bersamaan, acara deklarasi juga dilangsungkan di kota-kota besar lainnya di Australia, seperti Adelaide, Brisbane, Melbourne, dan Canberra.
KPK : Hatta Harusnya Sampaikan Soal Mafia Migas Kepada KPK
JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menyampaikan, calon wakil presiden Hatta Rajasa sedianya mengatakan kepada KPK secara langsung jika menilai KPK perlu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek mafia migas. Saat mengikuti debat cawapres pada Minggu (29/4/2014) Hatta mengatakan agar masalah terkait dengan mafia apa pun, termasuk mafia migas, diserahkan saja kepada KPK.
"Kok di dalam debat? Seharusnya saat ke KPK disampaikan itu. Seharusnya yang kayak gitu disampaikan kepada KPK, kan dia (Hatta) ketemu pimpinan KPK juga ketika itu," kata Johan di Jakarta, Senin (30/6/2014).
Johan mengakui, KPK pernah menerima laporan masyarakat terkait dengan pengelolaan migas. Laporan tersebut, katanya, kini tengah ditelaah. Jika ditemukan alat bukti yang menunjukkan indikasi pidana, menurut Johan, terbuka kemungkinan KPK meningkatkan penanganan laporan itu ke tahap penyelidikan.
Mengenai lamanya waktu yang diperlukan KPK untuk menelaah laporan tersebut, Johan mengatakan bahwa hal itu tergantung dari kelengkapan bahan yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Sebelumnya, dalam debat cawapres, Hatta menjawab pertanyaan cawapres Jusuf Kalla mengenai potensi hilangnya pendapatan negara yang berkaitan dengan praktek mafia migas.
"Kalau itu kebocoran, tercermin di KPK dan Kejaksaan. Apakah kebocoran ini karena mafia daging? Mafia bibit? Mafia gula?" tanya Kalla kepada Hatta, Minggu (29/6/2014) malam.
Hatta lantas menjawab, masalah terkait mafia apa pun, termasuk mafia migas sedianya diserahkan kepada KPK.
“Apa pun yang namanya mafia minyak apapun, adalah masalah hukum. Serahkan ke KPK akan menangani. Kalau kenapa kita mengimpor, itu kan ada masa di Pak JK. Angka psikologis 1 juta barel ada di masa Pak JK. Tapi angka ini kini menurun di masa Pak SBY. Kita setuju harus mengelola good governance, akuntabel, tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Hatta.
Ahok Bakal Awasi Ketat CPNS Baru
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melakukan pengawasan ketat terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru yang telah ditempatkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan, kecamatan, dan kotamadya atau kabupaten.
"Pegawai yang baru masuk, kita ingin mereka ada di frontterdepan pelayanan. Kalau mereka sudah bisa betul-betul teruji, dua tahun baru diangkat jadi PNS," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (30/6/2014).
Selain melihat optimalisasi pelayanan publik, pria yang akrab disapa Ahok itu juga akan melihat kesetiaan CPNS dalam melakukan pekerjaannya. Jika mereka tetap setia dan tidak berpindah pekerjaan, maka mereka akan diberi peluang untuk memiliki jenjang karier di Pemprov DKI.
Bila tidak setia, mereka akan dicoret dari daftar kepegawaian Pemprov DKI. Para CPNS DKI juga diberi tugas untuk mengawasi kinerja lurah, camat, wali kota, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
"Nah, saya bisa mencoret mereka dari PNS, kalau dia enggak melakukan perlawanan. Tapi kalau mereka melakukan perlawanan, jadi ketahuan nih kalau PNS yang lama yang enggakbener. Di situ baru kita akan lebih tegas lagi," ujar dia.
Ke depannya, Pemprov DKI berencana menurunkan jabatan PNS golongan eselon yang berkinerja buruk menjadi staf biasa. Untuk merealisasikan hal itu, DKI perlu membuat payung hukumnya.
"Memang pejabat-pejabat eselon pun sudah mau saya stafkan. Tapi tergantung peraturan, kita baru siapkan dulu CPNS yang baru. Pasukan PTSP kan baru masuk hari ini," kata Basuki.
"Pegawai yang baru masuk, kita ingin mereka ada di frontterdepan pelayanan. Kalau mereka sudah bisa betul-betul teruji, dua tahun baru diangkat jadi PNS," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (30/6/2014).
Selain melihat optimalisasi pelayanan publik, pria yang akrab disapa Ahok itu juga akan melihat kesetiaan CPNS dalam melakukan pekerjaannya. Jika mereka tetap setia dan tidak berpindah pekerjaan, maka mereka akan diberi peluang untuk memiliki jenjang karier di Pemprov DKI.
Bila tidak setia, mereka akan dicoret dari daftar kepegawaian Pemprov DKI. Para CPNS DKI juga diberi tugas untuk mengawasi kinerja lurah, camat, wali kota, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
"Nah, saya bisa mencoret mereka dari PNS, kalau dia enggak melakukan perlawanan. Tapi kalau mereka melakukan perlawanan, jadi ketahuan nih kalau PNS yang lama yang enggakbener. Di situ baru kita akan lebih tegas lagi," ujar dia.
Ke depannya, Pemprov DKI berencana menurunkan jabatan PNS golongan eselon yang berkinerja buruk menjadi staf biasa. Untuk merealisasikan hal itu, DKI perlu membuat payung hukumnya.
"Memang pejabat-pejabat eselon pun sudah mau saya stafkan. Tapi tergantung peraturan, kita baru siapkan dulu CPNS yang baru. Pasukan PTSP kan baru masuk hari ini," kata Basuki.
Subscribe to:
Posts (Atom)