Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas pungutan liar (pungli) di segala lini. Dia berjanji untuk melakukan pengawasan dengan caranya sendiri agar perbuatan terlarang tersebut tak dilakukan di instansi pemerintah khususnya pelayanan masyarakat.
Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi di hadapan ribuan warga penerima sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Lapangan Kotta Barat Solo, Minggu (16/10). Dia mewanti-wanti agar dalam pelayanan masyarakat dilakukan secara jujur dan cepat.
Komitmen Jokowi untuk memberantas pungli memang sempat dipertanyakan masyarakat, terutama saat peristiwa OTT di Kementerian Perhubungan, beberapa waktu lalu. Sebagian masyarakat menilai presiden tidak pada tempatnya mengurusi pungli yang hanya bernilai puluhan atau ratusan juta.
Menanggapi hal tersebut Jokowi tak mau ambil pusing. Sebesar apapun nominalnya, dia akan tetap melakukan pemberantasan pungutan liar.
"Biarpun nilainya cuma Rp 10 ribu atau Rp 100 ribu, akan tetap saya urusi. Yang kecil-kecil biar saya urusi sendiri, yang besar, yang nilainya miliaran biar KPK yang mengurusi. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali melakukan pungli. Saya akan awasi, meskipun kecil, tapi kalau terjadi dimana-mana jumlahnya bisa triliunan," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.
Untuk menunjukkan keseriusannya tersebut, Jokowi mengaku sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli). Satgas tersebut akan ditempatkan di seluruh pelayanan publik di Indonesia.
"Kita sekarang ini memiliki tim operasi Saber Pungli, yang dikomandani oleh Menkopolhukam (Wiranto). Dan nanti dalam pelaksanaannya nanti yang paling banyak akan melibatkan Polri," ujarnya.
Jokowi menegaskan dirinya tidak menginginkan kejadian di Kemenhub (operasi tangkap tangan) terulang lagi. Oleh sebab itu, lanjut dia, di semua kantor, instansi, di pelabuhan maupun di jalan, pungli harus dihentikan.
"Begitu kita dengar (ada praktek pungli), hati-hati, tim ini (Saber) pasti akan datang kesana," tegasnya.
No comments:
Post a Comment