Presiden Joko Widodo "menyentil" pegawai negeri sipil yang terlalu sibuk mengurusi surat pertangggungjawaban (SPJ).
Jokowi menilai, karena terlalu sibuk mengurus SPJ untuk mendapatkan uang dinas, pekerjaan lain jadi terbengkalai.
"Kepala sekolah, gurunya ngurusi SPJ dibanding KBM, kegiatan belajar mengajar. Di instansi juga sama," kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).
"Di PU (Kementerian Pekerjaan Umum) misalnya tidak mengurus, mengontrol di lapangan, tapi justru juga di meja semua urusan SPJ," lanjut Jokowi.
Ia meminta ada reformasi total dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
Setiap kementerian juga diingatkan untuk menggelar rapat terkait permasalahan SPJ ini.
"Karena ini betul-betul menyita energi kita, menyita waktu kita," kata Jokowi.
Jokowi juga menekankan, moratorium CPNS dilakukan dalam rangka pembenahan manajemen.
Akan tetapi, belanja pegawai justru naik hingga 13,7 persen dan belanja pensiunan naik 10 persen sepanjang 2019.
"Saya minta Menpan melakukan perombakan dari hulu sampai hilir dari sisi kuantitas jumlah PNS proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, serta pengembangan teknologi informasi pemerintah yang berbasis elektronik," kata Jokowi.
No comments:
Post a Comment