Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan ingin agar anak-anak juru parkir diberi dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Juru parkir yang dimaksudkannya adalah tukang parkir yang terdata di Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan dan Transportasi.
Menurut Djarot, pemberian dana KJP merupakan salah satu cara memberikan kepastian agar mereka tak lagi terlibat pungutan liar. Selain pemberian gaji bulanan dan namanya didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Selain otomatis dapat KJP, nanti naik bus transjakarta juga gratis," kata Djarot saat peluncuran mesin terminal parkir elektronik (TPE) di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).
(Baca: DKI Anggarkan Rp 2,7 Triliun untuk Pemegang KJP yang Akan Kuliah)
Pada sistem pembayaran parkir dengan mesin TPE, pembayaran dilakukan secara non tunai dengan kartu elektronik. Pada sistem ini, juru parkir dilarang menerima uang tunai dari pengguna jasa.
Selain mencegah pungutan liar, Djarot menyatakan penggunaan mesin TPE juga efektif meningkatkan pemasukan daerah dari sektor parkir. Karena itu ia ingin agar para jukir dididik untuk bisa mentaati aturan yang ada.
"Bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, tapi lebih dari itu. Berusaha betul hijrah, dari yang dulu suka pungli, sekarang tidak ada pungli. Sekarang transparan betul-betuk dimonitor. Itu misi utamanya," ujar Djarot.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah menargetkan ke depannya juru parkir di Jakarta bisa mendapatkan gaji dua kali upah minimum provinsi (UMP).
Saat ini, juru tukang parkir masih setara UMP. Ia menyebut hal itu akan dilakukan saat mesin TPE sudah dipasang di 200-378 titik.
"Minimal 200 titik saja sudah terpasang TPE, Insya Allah kami bisa membayar juru parkir 2 kali UMP. Sehingga jukir konsentrasinya hanya ngatur, tapi tidak melakukan transaksi," ucap Andri.
No comments:
Post a Comment