Bakal calon Gubernur DKI Anies Baswedan meneken kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, yang salah satu poinnya menyangkut soal konflik sengketa tanah. Bakal calon Gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyarankan kepada Anies untuk terlebih dahulu memiliki data yang akurat sebelum melakukan kontrak politik dengan warga.
Salah satu poin dalam kontrak politik Anies dengan warga Tanah Merah tersebut yakni terkait dengan realisasi Kampung Deret dan mempertahankan kearifan lokal Jakarta. Ahok mengatakan, untuk memujudkan kontrak politik melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal, seperti isi kontrak politik Anies, tidak sesederhana yang dibayangkan.
"Tanya sama yang bersangkutan. Enggak sederhana. Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang, Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data. Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
Ahok tak mau panjang lebar membahas persoalan Kampung Deret tersebut. Namun, jika saat disebut apakah kontrak politik itu karena ketidakmampuan Ahok dalam merealisasikan Kampung Deret, Ahok kembali menyarankan Anies dan timnya untuk meminta data kepadanya.
"Enggak usah ngomonginlah. Makanya saya bilang minta dia data yang jelas. Pak Anies, timsesnya itu datanglah ke Balai Kota minta ke Bappeda semua. Semua open data, semua ada. Kasihan kalau sampai ngomong sesuatu, janji sesuatu yang tidak mengerti masalah," kata Ahok.
Lalu, apa masalah sebenarnya?
"Enggak usahlah kamu (tanya), enggak usah tanya lagi, saya enggak enak," kata Ahok.
No comments:
Post a Comment