Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2016 sudah lebih baik dibanding tahun lalu.
Dia memuji anggaran Pemprov DKI yang banyak dihabiskan untuk belanja infrastruktur.
"Kelebihan APBD DKI tahun ini, belanja infrastruktur sudah bagus yaitu 29 persen di atas rata-rata nasional sebesar 22, 86 persen," ujar Donny (sapaan Reydonnyzar) ketika dihubungi, Jumat (8/1/2016).
Selain itu, belanja di bidang pendidikan yang dianggarkan Pemerintah Provinsi DKI juga diapresiasi.
Sebab, anggarannya mencapai 26 persen dari nilai APBD DKI 2016, bahkan di atas rata-rata nasional sebesar 20 persen. Belanja di bidang kesehatan juga besar yaitu mencapai 19 persen.
"Jadi penilaian kami, ini sudah lebih baik," ujar Donny.
Bahkan, Pemprov DKI termasuk yang tepat waktu dalam menyerahkan anggaran yaitu 31 Desember 2015. Kini, proses APBD hanya tinggal penyesuaian terhadap evaluasi Kemendagri saja.
Meskipun demikian, Donny menyatakan Kemendagri tetap berkewajiban mengevaluasi. Pihaknya harus tetap mengoreksi anggaran-anggaran yang kurang tepat di RAPBD DKI 2016.
Kemendagri diketahui telah mengevaluasi sejumlah anggaran diantaranya anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP), hibah, bansos, dan tunjangan PNS.
"Tapi kan boleh dong Kemendagri mengingatkan. Ini kan pembinaan Kemendagri dan tugas Kemendagri juga," ujar Donny.
Dia memuji anggaran Pemprov DKI yang banyak dihabiskan untuk belanja infrastruktur.
"Kelebihan APBD DKI tahun ini, belanja infrastruktur sudah bagus yaitu 29 persen di atas rata-rata nasional sebesar 22, 86 persen," ujar Donny (sapaan Reydonnyzar) ketika dihubungi, Jumat (8/1/2016).
Selain itu, belanja di bidang pendidikan yang dianggarkan Pemerintah Provinsi DKI juga diapresiasi.
Sebab, anggarannya mencapai 26 persen dari nilai APBD DKI 2016, bahkan di atas rata-rata nasional sebesar 20 persen. Belanja di bidang kesehatan juga besar yaitu mencapai 19 persen.
"Jadi penilaian kami, ini sudah lebih baik," ujar Donny.
Bahkan, Pemprov DKI termasuk yang tepat waktu dalam menyerahkan anggaran yaitu 31 Desember 2015. Kini, proses APBD hanya tinggal penyesuaian terhadap evaluasi Kemendagri saja.
Meskipun demikian, Donny menyatakan Kemendagri tetap berkewajiban mengevaluasi. Pihaknya harus tetap mengoreksi anggaran-anggaran yang kurang tepat di RAPBD DKI 2016.
Kemendagri diketahui telah mengevaluasi sejumlah anggaran diantaranya anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP), hibah, bansos, dan tunjangan PNS.
"Tapi kan boleh dong Kemendagri mengingatkan. Ini kan pembinaan Kemendagri dan tugas Kemendagri juga," ujar Donny.
No comments:
Post a Comment