Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang orang-orang untuk mengkorek berbagai kesalahan serta keburukannya. Selain itu, ia juga meminta semua pihak untuk menelusuri sumber pendapatannya.
"Saya suka orang-orang yang cari kesalahan saya. Seperti dalam kasus (dugaan penyalahgunaan pembelian lahan Rumah Sakit) Sumber Waras," kata Basuki.
Hal itu dikatakannya saat meluncurkan tiga layanan baru di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI, di Balai Kota, Selasa (12/1/2016).
"Orang-orang terus cari (kesalahannya). Sampai-sampai nanti mereka dalam hatinya berpikir, 'ini orang setengah dewa atau apa ya'. Semua harta saya diperiksa dari tahun 1999, darimana saja aliran dananya," lanjut Basuki.
Sehingga, Basuki mengaku senang saat dua lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras.
Basuki menegaskan tidak takut dengan dua lembaga tersebut. Ia bahkan menantang, BPK dan KPK untuk memeriksanya secara terbuka serta transparan.
"BPK, KPK saya suka. Kita berdebat, asal semua pertanyaannya terbuka dan bisa dibuktikan," kata Basuki.
Hal ini, kata dia, untuk mematahkan stigma negatif warga tentang politisi yang gemar korupsi dan menerima suap.
Di sisi lain, ia mengaku tidak pernah melakukan politik uang sejak masuk ke dunia politik pada tahun 2003 lalu.
Bahkan, lanjut Basuki, ia tidak akan memberi uang pulsa sebesar Rp 5.000 kepada para pendukungnya.
Basuki memastikan, orang-orang yang menerima uang bukanlah pendukungnya. Hal ini dilakukan agar dia tidak memiliki balas budi dengan pihak manapun ketika sudah menjabat.
"Silakan pilih yang lain, daripada saya mesti siapkan uang banyak. Kemudian cari 'koreng' saya, dicari-cari semuanya, duit saya sembunyi di mana," kata Basuki.
Meskipun kerap memarahi pegawai negeri sipil (PNS) DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tengah menghapus pandangan negatif warga.
Salah satu program yang dapat menghapus stigma negatif warga adalah pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI.
"Saya masih ingat Pak Edy (Kepala BPTSP DKI) debat sama saya dan ingin pegawai BPTSP pakai baju putih dan dasi hitam. Saya bilang tidak boleh, pakai seragam saja yang warna cokelat dan hijau, yang jelek ini, saya juga selalu pakai seragam," kata Basuki, saat meluncurkan layanan PTSP baru, di Balai Kota, Selasa (12/1/2016).
"Nanti warga akan melihat, ternyata PNS yang melayani mereka. Kan kalau pakai baju putih sama dasi dikira pekerja outsourcing lagi," kata Basuki tertawa.
Dengan demikian, lanjut dia, warga akan menilai masih banyak PNS DKI yang baik, jujur, dan mau melayani. PTSP, kata Basuki, mengubah stigma buruk warga tentang PNS DKI.
Tak hanya PTSP, Basuki mengatakan, pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) juga menghilangkan stigma buruk warga tentang PNS DKI. Lurah dan Camat menjadi manajer wilayah serta mengendalikan kinerja PPSU.
"Got diurusin, genangan tengah malam dibobok, siapa itu yang amati semua? Pasukan PPSU sama Lurah yang kerjain semua. Saya monitor saja lewat grup Whatsapp," kata Basuki.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga tengah membangun banyak rumah susun untuk relokasi warga. Tahun ini, Pemprov DKI membangun sekitar 30 tower rusun dan pihak swasta membangun 46 tower rusun.
Dengan demikian, Basuki menyebut Jakarta sebagai perusahaan pengembang terbesar di Indonesia.
Dari bidang kesehatan, Basuki menyebut pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta luar biasa.
Di RSUD Koja, kata dia, warga tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mengantre Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Basuki mengatakan, pendaftaran BPJS Kesehatan di RSUD Koja tidak perlu mengantre dan langsung dilayani.
"Siapa yang lakukan ini semua? PNS lakukan. PNS yang bangun rusun dan PNS yang buat sistem antrean rumah sakit," kata Basuki.
Bahkan, langkah terbaru Basuki untuk menghilangkan pandangan buruk warga tentang PNS, yakni dengan menggandeng seorang PNS DKI jadi bakal calon Wakil Gubernurnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Dengan syarat, PNS itu memiliki rekam jejak baik dan tidak korupsi.
"Saya ingin sekali PNS yang nantinya saya gandeng ini dicari-cari kesalahannya. Tapi orang-orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Berarti dia memang bersih dan stigma buruk warga tentang PNS DKI akan dipatahkan," kata Basuki.
"Saya suka orang-orang yang cari kesalahan saya. Seperti dalam kasus (dugaan penyalahgunaan pembelian lahan Rumah Sakit) Sumber Waras," kata Basuki.
Hal itu dikatakannya saat meluncurkan tiga layanan baru di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI, di Balai Kota, Selasa (12/1/2016).
"Orang-orang terus cari (kesalahannya). Sampai-sampai nanti mereka dalam hatinya berpikir, 'ini orang setengah dewa atau apa ya'. Semua harta saya diperiksa dari tahun 1999, darimana saja aliran dananya," lanjut Basuki.
Sehingga, Basuki mengaku senang saat dua lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras.
Basuki menegaskan tidak takut dengan dua lembaga tersebut. Ia bahkan menantang, BPK dan KPK untuk memeriksanya secara terbuka serta transparan.
"BPK, KPK saya suka. Kita berdebat, asal semua pertanyaannya terbuka dan bisa dibuktikan," kata Basuki.
Hal ini, kata dia, untuk mematahkan stigma negatif warga tentang politisi yang gemar korupsi dan menerima suap.
Di sisi lain, ia mengaku tidak pernah melakukan politik uang sejak masuk ke dunia politik pada tahun 2003 lalu.
Bahkan, lanjut Basuki, ia tidak akan memberi uang pulsa sebesar Rp 5.000 kepada para pendukungnya.
Basuki memastikan, orang-orang yang menerima uang bukanlah pendukungnya. Hal ini dilakukan agar dia tidak memiliki balas budi dengan pihak manapun ketika sudah menjabat.
"Silakan pilih yang lain, daripada saya mesti siapkan uang banyak. Kemudian cari 'koreng' saya, dicari-cari semuanya, duit saya sembunyi di mana," kata Basuki.
Meskipun kerap memarahi pegawai negeri sipil (PNS) DKI, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tengah menghapus pandangan negatif warga.
Salah satu program yang dapat menghapus stigma negatif warga adalah pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI.
"Saya masih ingat Pak Edy (Kepala BPTSP DKI) debat sama saya dan ingin pegawai BPTSP pakai baju putih dan dasi hitam. Saya bilang tidak boleh, pakai seragam saja yang warna cokelat dan hijau, yang jelek ini, saya juga selalu pakai seragam," kata Basuki, saat meluncurkan layanan PTSP baru, di Balai Kota, Selasa (12/1/2016).
"Nanti warga akan melihat, ternyata PNS yang melayani mereka. Kan kalau pakai baju putih sama dasi dikira pekerja outsourcing lagi," kata Basuki tertawa.
Dengan demikian, lanjut dia, warga akan menilai masih banyak PNS DKI yang baik, jujur, dan mau melayani. PTSP, kata Basuki, mengubah stigma buruk warga tentang PNS DKI.
Tak hanya PTSP, Basuki mengatakan, pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) juga menghilangkan stigma buruk warga tentang PNS DKI. Lurah dan Camat menjadi manajer wilayah serta mengendalikan kinerja PPSU.
"Got diurusin, genangan tengah malam dibobok, siapa itu yang amati semua? Pasukan PPSU sama Lurah yang kerjain semua. Saya monitor saja lewat grup Whatsapp," kata Basuki.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga tengah membangun banyak rumah susun untuk relokasi warga. Tahun ini, Pemprov DKI membangun sekitar 30 tower rusun dan pihak swasta membangun 46 tower rusun.
Dengan demikian, Basuki menyebut Jakarta sebagai perusahaan pengembang terbesar di Indonesia.
Dari bidang kesehatan, Basuki menyebut pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta luar biasa.
Di RSUD Koja, kata dia, warga tidak perlu menunggu berjam-jam untuk mengantre Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Basuki mengatakan, pendaftaran BPJS Kesehatan di RSUD Koja tidak perlu mengantre dan langsung dilayani.
"Siapa yang lakukan ini semua? PNS lakukan. PNS yang bangun rusun dan PNS yang buat sistem antrean rumah sakit," kata Basuki.
Bahkan, langkah terbaru Basuki untuk menghilangkan pandangan buruk warga tentang PNS, yakni dengan menggandeng seorang PNS DKI jadi bakal calon Wakil Gubernurnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Dengan syarat, PNS itu memiliki rekam jejak baik dan tidak korupsi.
"Saya ingin sekali PNS yang nantinya saya gandeng ini dicari-cari kesalahannya. Tapi orang-orang tidak bisa menemukan kesalahannya. Berarti dia memang bersih dan stigma buruk warga tentang PNS DKI akan dipatahkan," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment