Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasan penghapusan operasi bus jemputan bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, bus jemputan kerap disalahgunakan. Salah satunya, para PNS lama sudah menetapkan kursi-kursi di dalam bus agar tidak ditempati orang lain, termasuk para PNS muda.
"Sekarang saya tanya sama PNS ya, ini namanya ngelunjak, betul-betul ngelunjak sekarang saya bilang," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (22/1/2016).
"Tanya sama PNS muda, mereka bisa naik enggak (ke dalam bus jemputan)? Di-bully lho di dalam bus sama (PNS) yang sudah duduk dan merasa itu kursi punya dia," kata Basuki lagi.
Basuki menengarai sudah ada kelompok-kelompok di tiap rute perjalanan bus jemputan. Sehingga kursinya pun sudah ditetapkan untuk diduduki oleh pegawai yang mana saja.
"Sudah ada gengnya nih, yang PNS muda enggak bisa naik, di-bully. Karena kursi ini punya si A atau punya si B," kata Basuki.
Rencananya, kebijakan ini mulai berlaku pada 25 Januari 2016 mendatang. Kemudian Pemprov DKI Jakarta akan menyosialisasikan kebijakan ini hingga benar-benar terlaksana pada 1 Februari 2016.
Saat ini ada 18 unit bus jemputan yang beroperasi untuk PNS DKI yang bekerja di lingkungan Balai Kota.
Di tiap wilayah kota, disediakan 2-3 unit bus jemputan. Rute-rutenya mencapai Bekasi Barat, Depok, Bogor, dan Tangerang.
Bus jemputan bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI direncanakan akan dialihkan menjadi angkutan umum. Hal itu tercantum dalam poin surat edaran tentang penghentian bus jemputan bagi PNS DKI Jakarta.
No comments:
Post a Comment