Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendeklarasikan dimulainya program sekolah aman bencana. Deklarasi dilakukan di Balai Kota, Selasa (19/1/2016).
Baru dimulainya program tersebut membuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa malu.
Ia mengaku heran karena DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki anggaran yang tergolong besar, tetapi 47 persen bangunan sekolahnya tidak laik pakai.
"Urusan keamanan lama sekali implementasinya. DKI agak memalukan, jujur saja. Jangankan bicara aman, bangunannya saja jelek, enggak aman," ujar dia saat memberikan kata sambutan dalam acara tersebut.
Ahok kemudian melontarkan sejumlah kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan yang sempat mencuat, mulai dari pembelian alat kebugaran dan alat penyedia daya listrik (UPS).
Ia menyebut pembelian alat-alat itu menjadi aneh saat di sisi lain banyak sekolah di Jakarta yang plafonnya sudah jebol, toiletnya rusak, dan tidak memiliki sumber air bersih.
"Tapi kalau beli UPS, fitness center, komputer, scanner, satu sekolah scanner Rp 3,8 miliar. Beli alat fitnes hampir Rp 2 miliar, beli UPS Rp 6 miliar. Gendheng memang Jakarta. Di kampung saya sudah jadi sekolah bagus itu," ujar dia.
Ahok mengaku sudah menegaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto agar kejadian yang sama tidak lagi terulang ke depannya.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan, rintisan program sekolah aman bencana tidak hanya berfokus pada bangunan, tetapi juga bertujuan membangun budaya sadar bencana sejak dini.
Ada tiga hal yang difokuskan, masing-masing sarana dan prasarana sekolah yang aman; manajemen penanggulangan bencana di sekolah; dan pendidikan pengurangan risiko bencana, yang salah satunya dengan memperkenalkan pengetahuan pengelolaan risiko bencana kepada pelajar di sekolah.
Walaupun baru dideklarasikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut program ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu, dan saat ini sudah ada sekitar 62 sekolah yang mengimplementasikannya.
Adapun di Jakarta, terdapat lebih dari 5.000 sekolah, baik itu sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.
Program itu berjalan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kanwil Kementerian Agama, serta beberapa LSM, seperti Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI), Plan International Indonesia, Save the Children-Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Wahana Visi Indonesia.
Deklarasi Program Sekolah Aman ditandatangani oleh Kepala BPBD DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto; Kepala Dinas Pendidikan, Sopan Adrianto; Kepala Kanwil Kementerian Agama, Abdurrahman; dan Country Director Plan International Indonesia, Myrna Remata Evora sebagai perwakilan LSM yang mendukung Program Sekolah Aman di Jakarta.
Beberapa LSM yang selama ini aktif mendorong terwujudnya sekolah aman di Jakarta juga hadir, antara lain YTBI, Save the Children-Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Wahana Visi Indonesia.
Baru dimulainya program tersebut membuat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa malu.
Ia mengaku heran karena DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki anggaran yang tergolong besar, tetapi 47 persen bangunan sekolahnya tidak laik pakai.
"Urusan keamanan lama sekali implementasinya. DKI agak memalukan, jujur saja. Jangankan bicara aman, bangunannya saja jelek, enggak aman," ujar dia saat memberikan kata sambutan dalam acara tersebut.
Ahok kemudian melontarkan sejumlah kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan yang sempat mencuat, mulai dari pembelian alat kebugaran dan alat penyedia daya listrik (UPS).
Ia menyebut pembelian alat-alat itu menjadi aneh saat di sisi lain banyak sekolah di Jakarta yang plafonnya sudah jebol, toiletnya rusak, dan tidak memiliki sumber air bersih.
"Tapi kalau beli UPS, fitness center, komputer, scanner, satu sekolah scanner Rp 3,8 miliar. Beli alat fitnes hampir Rp 2 miliar, beli UPS Rp 6 miliar. Gendheng memang Jakarta. Di kampung saya sudah jadi sekolah bagus itu," ujar dia.
Ahok mengaku sudah menegaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto agar kejadian yang sama tidak lagi terulang ke depannya.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan, rintisan program sekolah aman bencana tidak hanya berfokus pada bangunan, tetapi juga bertujuan membangun budaya sadar bencana sejak dini.
Ada tiga hal yang difokuskan, masing-masing sarana dan prasarana sekolah yang aman; manajemen penanggulangan bencana di sekolah; dan pendidikan pengurangan risiko bencana, yang salah satunya dengan memperkenalkan pengetahuan pengelolaan risiko bencana kepada pelajar di sekolah.
Walaupun baru dideklarasikan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut program ini sudah berjalan sejak dua tahun lalu, dan saat ini sudah ada sekitar 62 sekolah yang mengimplementasikannya.
Adapun di Jakarta, terdapat lebih dari 5.000 sekolah, baik itu sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.
Program itu berjalan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kanwil Kementerian Agama, serta beberapa LSM, seperti Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI), Plan International Indonesia, Save the Children-Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Wahana Visi Indonesia.
Deklarasi Program Sekolah Aman ditandatangani oleh Kepala BPBD DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto; Kepala Dinas Pendidikan, Sopan Adrianto; Kepala Kanwil Kementerian Agama, Abdurrahman; dan Country Director Plan International Indonesia, Myrna Remata Evora sebagai perwakilan LSM yang mendukung Program Sekolah Aman di Jakarta.
Beberapa LSM yang selama ini aktif mendorong terwujudnya sekolah aman di Jakarta juga hadir, antara lain YTBI, Save the Children-Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Wahana Visi Indonesia.
No comments:
Post a Comment