Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus mengaku memiliki alasan melaporkan temuan anggaran siluman dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Dia mengatakan tidak ingin anggota DPRD terlibat kasus hukum di kemudian hari akibat anggaran ini.
"Ada anggaran muncul tanpa ada pembahasan, lu sama aja doain kita supaya diperiksa Bareskrim. Mana mau kita. Ini harus clearbener," ujar Bestari ketika dihubungi, Kamis (10/12/2015).
Bestari mengaku bingung banyak anggaran yang tidak pernah dibahas sebelumnya, tiba-tiba masuk dalam rancangan KUA-PPAS. Dalam hal ini, kehadiran Basuki dalam rapat menjadi penting menurut Bestari.
Kehadiran Basuki bisa mempercepat proses pembahasan. Anggota Banggar juga bisa langsung konfirmasi dengan Basuki jika menemukan anggaran siluman.
"Saya bilang ke dia, 'Ini urusannya gimana sih? kalau you enggak dateng banggar nih enggak bakalan kelar-kelar,'. Hampir setengah jam kemarin ngobrolin itu sama Gubernur," ujar dia.
Dia tidak ingin kejadian seperti kasus uninterruptible power supply (UPS) terulang kembali. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran tanpa pembahasan terlebih dahulu.
Akhirnya, beberapa anggota DPRD yang belum tentu terlibat harus ikut-ikut menjadi saksi dalam kasus itu.
"Kita lagi menyelamatkan diri kita juga dalam pembahasan anggaran ini," ujar Bestari.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapat laporan dari Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus.
Berdasarkan informasi Bestari, hanya Sudin Tata Air Jakarta Pusat yang tidak memasukkan anggaran yang sudah dipangkas.
No comments:
Post a Comment