Pakar tata kota asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyebutkan usulan Badan Anggaran DPRD DKI untuk membangun pemakaman mewah tidak sejalan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Joga, Basuki atau Ahok ingin bisa menggratiskan pemakaman di Jakarta, sedangkan wacana pemakaman mewah yang disebut DPRD malah menuntut biaya yang tinggi.
"Isunya pemakaman mau digratiskan. Pak Ahok buka wacana, biaya pemakaman mau digratiskan, ini kok mau bangun makam mewah. Tentu ini bertentangan. Menurut saya, perbedaan ini harus dipertemukan," kata Joga saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/9/2015).
Usulan pemakaman mewah di Jakarta yang mirip dengan pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat, disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syahrial dalam rapat KUA-PPAS 2016, Selasa (22/9/2015).
Syahrial mengajukan hal tersebut karena dianggap berpotensi sebagai pendapatan daerah dari kalangan menengah ke atas yang selama ini memilih memakamkan sanak saudaranya di San Diego Hills. (Baca: DKI Krisis Lahan, Wacana Bangun Pemakaman Mewah Dinilai Tidak Pas)
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik menilai, jika kompleks pemakaman mewah jadi dibangun di DKI, maka pendapatan yang besar dari sana bisa untuk menyubsidi biaya pemakaman dan sewa di pemakaman umum.
Meski demikian, Joga melihat hal ini sulit dilakukan lantaran DKI sudah krisis lahan makam. Berdasarkan pengamatan Joga, saat ini, jumlah lahan makam DKI sudah sangat terbatas menampung jumlah warga yang meninggal sekitar 100 orang per hari.
Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada upaya menambah lahan makam dan terobosan lainnya, maka lahan makam di DKI hanya bisa untuk jangka waktu dua tahun lagi.
"Kondisi krisis lahan ini harus dibahas oleh DPRD. Konsep pemakaman mewah malah semakin menjauhkan makam sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial," tutur dia. (Baca: DPRD DKI Usulkan Penghapusan Biaya Pemakaman)
Menurut Joga, DPRD bisa mencontoh sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri tentang pemakaman, dengan menerapkan kebijakan tertentu. Salah satu terobosan yang diterapkan di luar negeri adalah makam berdiri, tepatnya di Melbourne, Australia.
Di sana, meski dipandang cukup ekstrem, lahan makam untuk satu orang hanya menggunakan lahan 1x1 meter dengan kedalaman mencapai 2 meter. Jenazah dibungkus dengan bahan yang mudah hancur sehingga membantu proses pembusukan jenazah menjadi lebih cepat.
Bisa juga mendorong peraturan dengan melegalkan kremasi untuk agama tertentu yang memperbolehkan kremasi.
Menurut Joga, Basuki atau Ahok ingin bisa menggratiskan pemakaman di Jakarta, sedangkan wacana pemakaman mewah yang disebut DPRD malah menuntut biaya yang tinggi.
"Isunya pemakaman mau digratiskan. Pak Ahok buka wacana, biaya pemakaman mau digratiskan, ini kok mau bangun makam mewah. Tentu ini bertentangan. Menurut saya, perbedaan ini harus dipertemukan," kata Joga saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/9/2015).
Usulan pemakaman mewah di Jakarta yang mirip dengan pemakaman San Diego Hills di Karawang, Jawa Barat, disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syahrial dalam rapat KUA-PPAS 2016, Selasa (22/9/2015).
Syahrial mengajukan hal tersebut karena dianggap berpotensi sebagai pendapatan daerah dari kalangan menengah ke atas yang selama ini memilih memakamkan sanak saudaranya di San Diego Hills. (Baca: DKI Krisis Lahan, Wacana Bangun Pemakaman Mewah Dinilai Tidak Pas)
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik menilai, jika kompleks pemakaman mewah jadi dibangun di DKI, maka pendapatan yang besar dari sana bisa untuk menyubsidi biaya pemakaman dan sewa di pemakaman umum.
Meski demikian, Joga melihat hal ini sulit dilakukan lantaran DKI sudah krisis lahan makam. Berdasarkan pengamatan Joga, saat ini, jumlah lahan makam DKI sudah sangat terbatas menampung jumlah warga yang meninggal sekitar 100 orang per hari.
Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada upaya menambah lahan makam dan terobosan lainnya, maka lahan makam di DKI hanya bisa untuk jangka waktu dua tahun lagi.
"Kondisi krisis lahan ini harus dibahas oleh DPRD. Konsep pemakaman mewah malah semakin menjauhkan makam sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial," tutur dia. (Baca: DPRD DKI Usulkan Penghapusan Biaya Pemakaman)
Menurut Joga, DPRD bisa mencontoh sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri tentang pemakaman, dengan menerapkan kebijakan tertentu. Salah satu terobosan yang diterapkan di luar negeri adalah makam berdiri, tepatnya di Melbourne, Australia.
Di sana, meski dipandang cukup ekstrem, lahan makam untuk satu orang hanya menggunakan lahan 1x1 meter dengan kedalaman mencapai 2 meter. Jenazah dibungkus dengan bahan yang mudah hancur sehingga membantu proses pembusukan jenazah menjadi lebih cepat.
Bisa juga mendorong peraturan dengan melegalkan kremasi untuk agama tertentu yang memperbolehkan kremasi.
No comments:
Post a Comment