Djarot berujar, meskipun penyerapan anggaran rendah, Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa yang ia contohkan adalah pelayanan di bidang pendidikan dan perumahan.
"Sebetulnya, tugas tanggung jawab pemerintah itu apa sih? Betul, salah satunya anggaran, tetapi yang lebih substansial adalah apakah kita mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).
Atas dasar itu, Djarot meminta agar kesuksesan pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
"Jangan menilainya dengan cara penyerapan anggaran rendah, maka gagal melakukan pembangunan, sedangkan kalau penyerapannya tinggi, pembangunan dinilai berjalan baik. Tidak seperti itu," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.
Sebagai informasi, hingga berakhirnya semester II tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 di DKI Jakarta baru mencapai 19,2 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa dari total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp 63,65 triliun, yang baru terserap baru sekitar Rp 12,22 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai sejauh ini, DKI Jakarta tercatat jadi provinsi dengan penyerapan paling rendah.
"Sebetulnya, tugas tanggung jawab pemerintah itu apa sih? Betul, salah satunya anggaran, tetapi yang lebih substansial adalah apakah kita mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).
Atas dasar itu, Djarot meminta agar kesuksesan pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
"Jangan menilainya dengan cara penyerapan anggaran rendah, maka gagal melakukan pembangunan, sedangkan kalau penyerapannya tinggi, pembangunan dinilai berjalan baik. Tidak seperti itu," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.
Sebagai informasi, hingga berakhirnya semester II tahun anggaran 2015, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 di DKI Jakarta baru mencapai 19,2 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa dari total anggaran belanja langsung yang mencapai Rp 63,65 triliun, yang baru terserap baru sekitar Rp 12,22 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai sejauh ini, DKI Jakarta tercatat jadi provinsi dengan penyerapan paling rendah.
No comments:
Post a Comment