Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut penyerapan DKI memang masih rendah. Salah satu alasannya dikarenakan Dinas Pertamanan dan Pemakamanan DKI yang kerap gagal membeli lahan, sehingga masih terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
"Masih kecil sekali karena memang beli tanah saja enggak bisa. Kamu bayangin Dinas Taman beli tanah Rp 2,4 triliun, dia baru pakai Rp 200 miliar. Lucu enggak? Beli tanah saja enggak bisa," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).
"Tapi kalau tahun depan, beli tanah deal sampai November-Desember enggak beres kita paksa stafkan," imbuhnya.
Ahok telah mengeluarkan surat keputusan (SK) agar dinas tersebut bisa menggunakan dananya untuk beli lahan. Dia pun telah mengingatkan adanya warga yang enggan membebaskan atau menggugat lahannya kepada Pemprov.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga adanya permainan dalam hal proses pembelian yang senantiasa menemui kendala. Ahok menilai ada sejumlah orang di dalam yang bermain komisi.
"Ini duit beli tanah Rp 2,4 triliun, kamu cuma ketemu orang mau beli lahan Rp 1,5 triliun kan lucu. Di situ saja sudah SiLPA saya bilang, jadi memang saya enggak ngerti. Makanya saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah," terang dia.
Ahok juga menyebut permainan semacam itu ditemui dalam Dinas PU Tata Air DKI yang kinerjanya mengecawakan. Dia bahkan mengancam staf Dinas PU Tata Air bidang pengadaan tanah.
"Makanya saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah. Termasuk PU Tata Air. Makanya Jumat ini mau kita ganti pengadaan tanah mereka mau distafkan karena enggak becus," sambungnya.
Ahok berharap dalam penyusunan APBD 2016 mendatang bisa lebih baik lagi. Sehingga tidak ada program yang terhambat apalagi sampai berimbas pada penyerapan yang rendah.
"Memang ada beberapa kita potong karena ada satuannya, ada juga SKPD yang bikin buat lelangnya sampai sekarang saja baru ngumpulin. Yang model-model itu terpaksa kita akan stafkan November. Kita memang sudah hitung, 2016 baru akan mulai lancar karena untuk pengadaan barang 2016 kita November-Desember sudah selesai lelang," tutup Ahok.
"Masih kecil sekali karena memang beli tanah saja enggak bisa. Kamu bayangin Dinas Taman beli tanah Rp 2,4 triliun, dia baru pakai Rp 200 miliar. Lucu enggak? Beli tanah saja enggak bisa," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).
"Tapi kalau tahun depan, beli tanah deal sampai November-Desember enggak beres kita paksa stafkan," imbuhnya.
Ahok telah mengeluarkan surat keputusan (SK) agar dinas tersebut bisa menggunakan dananya untuk beli lahan. Dia pun telah mengingatkan adanya warga yang enggan membebaskan atau menggugat lahannya kepada Pemprov.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga adanya permainan dalam hal proses pembelian yang senantiasa menemui kendala. Ahok menilai ada sejumlah orang di dalam yang bermain komisi.
"Ini duit beli tanah Rp 2,4 triliun, kamu cuma ketemu orang mau beli lahan Rp 1,5 triliun kan lucu. Di situ saja sudah SiLPA saya bilang, jadi memang saya enggak ngerti. Makanya saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah," terang dia.
Ahok juga menyebut permainan semacam itu ditemui dalam Dinas PU Tata Air DKI yang kinerjanya mengecawakan. Dia bahkan mengancam staf Dinas PU Tata Air bidang pengadaan tanah.
"Makanya saya tuduh ini ada komisi di kalian yang membuat tidak mau beli tanah. Termasuk PU Tata Air. Makanya Jumat ini mau kita ganti pengadaan tanah mereka mau distafkan karena enggak becus," sambungnya.
Ahok berharap dalam penyusunan APBD 2016 mendatang bisa lebih baik lagi. Sehingga tidak ada program yang terhambat apalagi sampai berimbas pada penyerapan yang rendah.
"Memang ada beberapa kita potong karena ada satuannya, ada juga SKPD yang bikin buat lelangnya sampai sekarang saja baru ngumpulin. Yang model-model itu terpaksa kita akan stafkan November. Kita memang sudah hitung, 2016 baru akan mulai lancar karena untuk pengadaan barang 2016 kita November-Desember sudah selesai lelang," tutup Ahok.
No comments:
Post a Comment