Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja purnama (Ahok) menantang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan pemerintah daerah secara transparan.
Pasalnya, masih banyak Pemda yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tetap terjadi korupsi di jajaran Pemda tersebut.
"Kita buka-bukaan saja, audit secara terbuka. Saya enggak mau terusin saja kira-kira, BPK mengertilah tentang orang dalam. Semua juga mengerti kok BPK itu seperti apa," ujar Ahok tanpa merinci apa yang dimaksud, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7)
Ahok mengaku tidak mempermasalahkan laporan keuangan Pemrov DKI yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Ia mengaku hanya kecewa dengan rekomendasi BPK, yang menyebut pembelian tanah milik RS Sumber Waras kemahalan.
"Kemarin saya sewot itu apa? Dia kasih rekomendasi, dia bilang pembelian RS sumber waras kemahalan, dan sebaiknya DKI enggak usah beli tanah, karena sudah punya banyak lahan," ujar Ahok.
Diketahui, mulanya RS Sumber Waras menjual lahan tersebut kepada Ciputra Group dengan NJOP tahun 2013. Saat itu, lantaran mengalami kerugian, Ciputra Group akhirnya kembali menjualnya kepada Pemprov DKI dengan harga NJOP tahun 2014.
Namun, karena selisih harga properti itulah, BPK tidak bisa membandingkan NJOP lahan tersebut saat dijual kepada Ciputra Group pada tahun 2013, dan harga NJOP yang terus meningkat pada tahun 2014.
"Padahal, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) 40 tahun 2014, pembelian tanah di bawah lima hektar, selama harganya appraisal dan bersertifikat, bisa langsung dibeli," ujar Ahok kemarin.
"Kita buka-bukaan saja, audit secara terbuka. Saya enggak mau terusin saja kira-kira, BPK mengertilah tentang orang dalam. Semua juga mengerti kok BPK itu seperti apa," ujar Ahok tanpa merinci apa yang dimaksud, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7)
Ahok mengaku tidak mempermasalahkan laporan keuangan Pemrov DKI yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Ia mengaku hanya kecewa dengan rekomendasi BPK, yang menyebut pembelian tanah milik RS Sumber Waras kemahalan.
"Kemarin saya sewot itu apa? Dia kasih rekomendasi, dia bilang pembelian RS sumber waras kemahalan, dan sebaiknya DKI enggak usah beli tanah, karena sudah punya banyak lahan," ujar Ahok.
Diketahui, mulanya RS Sumber Waras menjual lahan tersebut kepada Ciputra Group dengan NJOP tahun 2013. Saat itu, lantaran mengalami kerugian, Ciputra Group akhirnya kembali menjualnya kepada Pemprov DKI dengan harga NJOP tahun 2014.
Namun, karena selisih harga properti itulah, BPK tidak bisa membandingkan NJOP lahan tersebut saat dijual kepada Ciputra Group pada tahun 2013, dan harga NJOP yang terus meningkat pada tahun 2014.
"Padahal, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) 40 tahun 2014, pembelian tanah di bawah lima hektar, selama harganya appraisal dan bersertifikat, bisa langsung dibeli," ujar Ahok kemarin.
No comments:
Post a Comment