Thursday, July 9, 2015

Ahok Akui Turut Senang DKI Dapat Rapor WDP dari BPK

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ada sisi positif DKI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014. 

Basuki yang sempat marah-marah terhadap temuan BPK, kini mengaku tidak mempersoalkan temuan BPK tersebut.  

"Kalau ada indikasi merugi, kan bisa diperbaiki dalam waktu 60 hari. Saya tidak mempersoalkan temuannya, saya justru juga senang karena anak buah saya yang kerjanya enggak bagus, hanya main-main gitu ya ketahuan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (9/7/2015). 

Ahok, sapaan Basuki hanya mempermasalahkan temuan BPK yang menyebutkan adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga Rp 191 miliar untuk pembelian lahan pembangunan Rumah Sakit Kanker di lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. 

Akibatnya ia harus membatalkan rencana pembangunan RS khusus kanker. Basuki kesal karena DKI sudah berhasil membeli lahan sesuai harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun diminta BPK untuk menggunakan harga appraisal (taksiran) dan harga yang didapatkan jauh lebih mahal. 

"Makanya saya bilang BPK itu kalau mengaudit pakai substansi jangan cuman bilang aturan saja. Makanya enggak heran saya bilang di Indonesia ada provinsi yang kepala daerahnya korupsi dikasih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena dia memang hitungnya cuma ngomong prosedural gitu loh. Itu saja yang saya protes," kata Basuki.  

Lebih lanjut, dia meminta audit penilaian laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan transparan. 

Hal ini untuk meminimalisir kecurigaan terhadap lembaga pemerintah tersebut. Sebab, lanjut dia, ada kota, kabupaten, provinsi yang dulu mendapt opini WDP karena masalah aset dan belum diperbaiki, namun akhirnya mendapat opini WTP. 

Sementara di Jakarta, kata Basuki, banyak masalah aset yang belum terselesaikan namun tetap mendapat opini WTP. 

"Lucunya, BPK kasih opini WTP dengan catatan. Kalau dengan catatan mah menurut saya opininya WDP, kalau tanpa pengecualian ya enggak ada catatannya. Sekarang kami sedang berusaha memperbaiki masalah aset yang sudah ada sejak zaman Pak Foke (Fauzi Bowo), eh malah dikasih WDP. Jadi aneh gitu loh," kata Basuki.

No comments:

Post a Comment