Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebab, lanjut dia, besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 senilai Rp 2,7 juta tidak cukup menghidupi sepasang suami istri dengan anak.
Beberapa langkah untuk menutupi kebutuhan warga dengan pemberian jaminan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan lain-lain.
"Setelah saya melakukan survei di Jakarta, warga miskin itu bukan 4 persen tapi 17 persen. Dulu standar yang dipakai adalah 2.500 kalori per hari, jadi kalau penghasilan orang di atas Rp 450.000 per bulannya dianggap di atas garis kemiskinan."
"Sekarang, honor pegawai lepas kami semua senilai UMP, kami juga berikan KJP kepada anak-anak mereka, tapi tidak bisa ditarik kontan," kata Basuki dalam sambutannya dalam apel dan halal bihalal, di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015).
Selain itu, ia juga berupaya memberi subsidi atau public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta. Sehingga warga tidak terbebani untuk membayar tarif transjakarta. Bahkan, dalam waktu satu pekan ini, Basuki mengujicoba tarif transjakarta gratis bagi siswa pengguna KJP.
Bahkan, bukan tak mungkin, ia juga akan menggratiskan tarif transjakarta kepada personel TNI/Polri yang masih memiliki kartu keanggotaan aktif.
"Sore ini, saya akan buka Jakarta Book Fair dan akan ada potongan harga bagi pemegang KJP. Saya akan ujicoba pemegang KJP naik transjakarta tidak perlu bayar. Begitu juga nanti akan diperluas untuk personel TNI/Polri aktif, tidak perlu bayar naik transjakarta," kata Basuki.
Bahkan, lanjut Basuki, DKI akan memberi KJP bagi anak-anak personel TNI/Polri yang membutuhkan. Bahkan, KJP juga dapat diberikan bagi anak-anak buruh lepas.
"Saya sadar TNI/Polri sekarang jauh lebih baik. Tapi masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya," kata Basuki.
No comments:
Post a Comment