Dorong warga DKI gunakan bus, Ahok subsidi tiket Transjakarta

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, pihaknya akan memberikan subsidi pada sejumlah transportasi milik Pemprov DKI, terutama bus Transjakarta. Cara itu diharapkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, sebagai indikator utama penyebab kemacetan di ibu kota.

"Intinya, kalau nanti sistem bus sudah dibayar rupiah per-kilometer, nanti kan kita bayar. Kita harap bisa bantu yang lansia, yang pakai KJP, prajurit TNI-Polri, sehingga bisa meringankan beban prajurit di lapangan. Ini juga akan mengurangi orang naik motor," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/7).

"Tapi tentu jaringannya harus luas dulu supaya semua busnya itu dibayar rupiah per-kilometer, dan tidak terlalu repot," katanya menambahkan.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan hal ini dilakukan untuk menekan salah satu komponen kebutuhan hidup layak di ibu kota. Sebab menurutnya, masalah transportasi memegang peranan dalam pengeluaran yang cukup besar bagi warga DKI Jakarta.

Untuk itu, lanjut Ahok, pihaknya mengakali hal tersebut dengan mensubsidi angkutan umum, terutama bus, milik Pemprov DKI Jakarta, sebagai solusi menekan angka kemacetan, sekaligus mendukung kelayakan hidup bagi warga ibu kota dalam hal biaya transportasi.

"Kalau (angkutan bus) makin baik, bayarnya rupiah per-kilometer, nanti akan ada juga tiket harian, mingguan, bulanan, tahunan, yang nanti pasti akan meringankan beban orang. Ini dalam rangka kita menekan salah satu komponen kebutuhan hidup layak," ujar Ahok.

"Salah satu yang membuat hidup mahal di Jakarta kan transportasi, makanya kita subsidi. Tapi kalau disubsidi ke orang kan enggak tepat, makanya kita subsidi ke bus. Bus jadi bagus, sopir digaji mahal, dan ini akan semakin menguntungkan," pungkasnya.

Ganjar: Malam Diangkat Jadi Plh Bupati Rembang, Pagi Hari Mundur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyelesalkan mundurnya Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni jadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Rembang. Menurut Ganjar, Hamzah mundur sehari setelah dia mendapat tugas menjadi Plh. 

"Di Rembang, Plhnya mundur. Malamnya diberi mandat untuk jadi Plh Bupati, pagi harinya mengundurkan diri," kata Ganjar, di Semarang, Miinggu (26/7/2015). 

Ganjar mengaku menyesalkan atas pilihan yang ditempuh oleh Hamzah. Terlebih, mundurnya setelah mendapat tugas resmi dari pemerintah. Atas mundurnya Sekda, ia akan mengutus kembali nama untuk menjadi Plh. 

Jika tak ada halangan, pada Senin (28/7/2015) esok, sudah ada pejabat yang menggantikannya sebagai Plh Bupati. Ganjar mengaku tetap menghormati sikap Hamzah yang memilih mundur karena ingin maju menjadi calon bupati dalam putaran pilkada serentak bulan Desember 2015 mendatang. 

"Mencari amanah dan rezeki itu bedanya tipis. Tapi saya minta untuk birokrasi di Rembang tidak berhenti meski plhnya mundur. Birokrasi tidak boleh berhenti, agar tetap bisa melayani masyarakat," ucapnya. 

Ganjar pun berpesan pada masyarakat Rembang untuk menghormati pilihan seorang. Hal tersebut penting untuk menjaga sikap kondusif di masyarakat. 

"Saya ingin agar nanti setelah pilkada serentak, mampu menghormati terpilih, dan tidak menistakan yang tidak terpilih," pungkasnya.

Ahok: Lakukan "Bullying", Hukumannya Dikeluarkan dari Sekolah Negeri

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan tidak boleh ada lagi siswa yang melakukan orientasi dengan kekerasan kepada siswa baru. Sanksi tegas telah disiapkan bagi para siswa pelaku kekerasan.  

"Siswa senior yang melakukan MOS (masa orientasi sekolah) itu kalau ada kekerasan atau bullying, hukumannya akan kami keluarkan dari sekolah negeri," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (27/7/2015).  

Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga telah menerbitkan surat edaran yang melarang tegas adanya kekerasan di sekolah-sekolah pada masa orientasi siswa pada 27-29 Juli mendatang. 

Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman mengatakan, selain dikeluarkan dari sekolah, siswa pelaku kekerasan juga akan dihapus dari daftar nama penerima dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

"Kita harus menghentikan seluruh perilaku tidak terpuji dan menyimpang di sekolah. Tidak hanya yang terkait kekerasan danbullying, tetapi juga pungutan dan pelecehan. Dan tidak hanya saat masa orientasi, tapi juga ke depannya," kata Arie.  

Selain siswa pelaku kekerasan, DKI juga memberi sanksi tegas kepada kepala sekolah dan guru yang terbukti lalai serta membiarkan kekerasan terjadi. Sanksi terberat bagi kepala sekolah adalah pencopotan jabatan dan bagi guru dapat pindahkan ke posisi staf.

Ridwan Kamil Tangkap Dua Anak Jalanan yang Memeras di Braga

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengamankan dua anak jalanan yang tengah memeras di Jalan Braga. Setelah diperiksa, keduanya diketahui berasal dari Garut. 

"Boleh ke Bandung asal berkegiatan, mau sekolah atau ada kegiatan usaha. Jangan pengangguran. Jangan kaya kemarin banyak anak jalanan. Pas saya samperin dari Garut. Luntang-lantung teu paruguh. Saya tangkap dua orang karena meres di depan mata saya, di jalan Braga," ujar Ridwan Kamil seusai Halal Bihalal dengan pegawai Pemkot Bandung di Balai Kota Bandung, Senin (27/7/2015). 

Pria yang akrab disapa Emil menjelaskan, anak jalanan yang ditangkapnya sudah diserahkan ke Satpol PP. Dari hasil pantauannya ke lapangan, bukan hanya anjal, pengunjung Alun-Alun yang melanggar aturan bukan warga Kota Bandung. 

"Tadi malam jam 11 di Alun-Alun, saya lihat yang melanggar aturan bukan orang Bandung," tuturnya. 

Emil mengaku, sebagai kota yang terbuka, Bandung tidak bisa menolak urbanisasi. Namun, dia mengimbau, tanpa modal maupun keahlian untuk tidak ke Bandung. Untuk memastikan hal tersebut, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) akan melakukan operasi yustisi. 

"Dengan operasi yustisi, kita ingin memastikan, mereka ke Bandung itu ada urusan apa," tuturnya. 

Data Disdukcapil memperlihatkan, dari operasi yustisi selama dua hari (Sabtu-Minggu/25-25/7/2015), pihaknya mendata 750 pendatang di Terminal Cicaheum yang tidak memiliki KTP Kota Bandung. 

Dari jumlah itu, 24 pendatang tidak memiliki KTP. Bagi pendatang yang tak memiliki KTP, Disdukcapil memberikan sanksi tegas berupa biaya denda Rp 50.000. Hal ini sesuai dengan Perda No 8/2012 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan.

Pasangan Rendra-Sanusi Diarak Becak, Ontel, dan Harley Davidson

MALANG,  - Pasangan H Rendra Kresna-HM Sanusi, yang diusung tujuh partai politik resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Malang. Usai mendaftar keduanya diarak dengan ratusan becak, komunitas gowes, sepeda onthel dan Harley Davidson menuju lokasi deklarasi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. 

Adapun tujuh parpol pengusung pasangan ini adalah Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PPP, PKS dan Partai Demokrat. Pasangan Rendra-Sanusi mendaftar ke KPU pada pukul 09.30 WIB, Senin (27/7/2015).

"Seluruh berkas akan kami verifikasi dulu. Jika ada kekurangan berkas akan disampaikan kepeda tim pemenangan," tegas Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko, saat menerima pendaftaran pasangan pasangan calon Rendra-Sanusi. 

Sebelum diarak, pasangan ini  terlebih dahulu melakukan prosesi pecah kendi, sejalan dengan budaya Jawa. "Kita tak bisa melewatkan ritual budaya Jawa. Kedua pasangan akan menjalani pecah kendi sebelum diarak naik becak ke lokasi deklarasi," ujar Ketua DPC Partai Nasdem, Kresna Dewanata Prosakh. 

Terlihat hadir Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, Ketua DPW Jatim Effendi Chori, dan Ketua DPD Partai Golkar Jatim Hadiri Sudiono, serta sejumlah engurus lainnya. 

Berdasarkan pantauan Kompas.com, diperkirakan deklarasi pasangan ini dihadiri puluhan ribu pendukung dan simpatisan. 

Dalam sambutannya, Rendra mengaku, dia dan Sanusi, siap untuk kembali memimpin Kabupaten Malang lebih baik dan sejahtera. "Masyarakat Kabupaten Malang harus sejahtera. Pembangunannya harus terus ditingkatkan menjadi lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada tujuh parpol pendukung. Semoga apa yang ditargetkan sukses," kata dia.

Ditemui usai acara deklarasi, Rendra mengaku optimistis akan meraih 80 persen suara. "Hal itu dilihat dari dukungan para pilkada sebelumnya yang mampu meraih 60 persen suara. Saya yakin tujuh partai akan solid dan siap memenangkan kami," kata dia. 

Sementara itu, menurut Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, sosok Rendra-Sanusi layak didukung dan kembali memipin Kabupaten Malang. "Karena mereka sudah berpengalaman. Jangan salah pilih. Pilihlah calon yang sudah teruji dan perpengalaman. Supaya bisa melanjutkan program yang sudah dijalankan dengan baik dan benar," kata dia.

Sementara itu, Ketua Tim pemenangan pasangan Rendra-Sanusi, Choirul Anam mengatakan, dalam pendaftaran ke KPU dan deklarasi, mereka mengerahkan kurang lebih 15.000 pendukung dan simpatisan pasangan calon. "Kita kerahkan dari komunitas sepeda onthel, gowes, Harley Davidson dan pasukan Sakera. Ini bukti dukungan ke pasangan Rendra-Sanusi cukup luar biasa. Kami optimis akan menang di Pilkada 9 Desember mendatang," kata dia.

Sejauh ini, para pasangan calon yang sudah resmi diusulkan oleh partai, adalah pasangan Rendra Kresna-Sanusi, pasangan Dewanti Rumpoko-Masrifah, yang diusung oleh PDI Perjuangan dan calon independen, Nurcholis-Muhammad Mufid. Pasangan independen sudah mendaftar ke KPU pada Minggu (26/7/2015). Sementara pasangan Dewanti-Masrifah rencananya akan mendaftar pada Senin (27/7/2015) siang. 

Pemprov DKI Dinilai Perlu Beri Hibah kepada Badan Negara Pimpinan Sutiyoso

 Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyarankan Pemerintah Provinsi DKI tidak hanya memberikan bantuan hibah kepada instansi militer dan kepolisian. Akan tetapi, juga kepada instansi intelijen seperti Badan Intelijen Negara. 

"Saya kira justru Pemprov DKI perlu juga membantu anggaran Kantor BIN yang saat ini dipimpin oleh mantan Gubernur DKI, Bang Yos (Sutiyoso)," ujar Sani (sapaan Triwisaksana), ketika dihubungi, Senin (27/7/2015). 

Sani mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui lebih awal potensi ancaman yang mungkin terjadi di Jakarta. Sehingga, Pemprov DKI bisa mengantisipasi ancaman tersebut dengan lebih baik. 

Keanekaragaman penduduk serta masalah yang ada di Jakarta membuat badan intelijen perlu mengawasi dengan khusus. "Agar antisipasi informasi intelijen terhadap ancaman dan kerawanan sosial di Jakarta terdeteksi lebih dini," ujar Sani. 

Sebelumnya, DKI memberi hibah kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebesar Rp 30 miliar diberikan pada Jumat (24/7/2015) lalu. 

Beberapa institusi militer lain yang juga telah mendapat hibah dari DKI, seperti: Mabes TNI Rp 15,2 miliar, Mabes TNI AD Rp 3,2 miliar, Kodam Jaya Rp 38,6 miliar, Kopassus Rp 750 juta, Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, Kostrad Rp 30 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 miliar. Adapun pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk pengamanan ibu kota, khususnya ketika terjadi huru-hara.

Warga Bersedia Pindah asal Ada Penjelasan

 Para penghuni lahan di Jalan Cengkeh, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, yang akan diambil alih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersedia pindah ke tempat lain. Namun, mereka berharap ada penjelasan secara langsung dari Pemprov DKI atau Pemerintah Kota Jakarta Barat mengenai rencana pemindahan itu.

"Kami ingin pemerintah menjelaskan secara langsung kepada kami kapan mereka akan menggunakan lahan ini sehingga kami bisa bersiap-siap pindah. Kami ikut saja," kata Lilik (45), salah satu pekerja di lahan tersebut, Sabtu (25/7).

Menurut dia, jika Pemprov DKI tidak buru-buru menggunakan lahan itu, para penghuni bersedia membayar sewa lahan. Namun, jika pembersihan akan dilakukan dalam waktu dekat, penghuni minta waktu satu bulan untuk mencari tempat baru.

Lahan seluas 1,2 hektar tersebut kini menjadi tempat untuk memarkir puluhan truk yang sebagian besar milik pengusaha ekspedisi. Di tempat yang tampak kumuh itu, banyak dijumpai bangunan dari kayu yang digunakan sebagai tempat usaha pembuatan palet kayu dan pengolahan sampah. Menurut para penghuni, ada sekitar 30 pengusaha di lahan tersebut dengan jumlah pekerja sekitar 100 orang.

Sebelumnya dikabarkan, Pemprov DKI berencana mengosongkan dan membersihkan lahan itu karena akan digunakan untuk membangun gedung parkir susun. Rencana pemerintah tersebut menjadi bagian dari program pengambilan kembali aset-aset Pemprov DKI yang selama ini diduduki secara tidak sah oleh pihak ketiga.

Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi, Jumat (24/7), mengatakan, pengosongan dan pembersihan lahan di Jalan Cengkeh dilakukan Sabtu. "Besok truk-truk tersebut harus keluar, atau, akan kami derek paksa keluar. Bangkai-bangkai truk yang menumpuk juga akan kami keluarkan dari sana," ujar Anas (Kompas, 25/7).

Akan tetapi, tidak ada kegiatan pembersihan di tempat tersebut kemarin. Puluhan truk masih menumpuk dan sebagian besar masih ditutupi kain terpal supaya tidak rusak.

Para penghuni juga kaget mendengar ada rencana pengosongan itu. "Lagi pula, bagaimana bisa disuruh ngeluarin truk, kunci-kuncinya saja dibawa bos kami yang mungkin baru pulang Senin besok," kata Mutaji (43), salah seorang sopir ekspedisi.

Isra (63), pengusaha palet kayu yang telah berada di lahan tersebut selama 8 tahun, mengakui, selama ini mereka telah tiga kali mendapat surat peringatan dari Pemkot Jakarta Barat sejak bulan lalu. Namun, penghuni juga mendapat aneka informasi berbeda dari sejumlah pihak mengenai pengambilalihan itu.

"Maka, kami ingin Wali Kota atau pejabat berwenang langsung datang menemui kami dan menjelaskan langsung," ujarnya.

Isra menambahkan, penghuni ingin memastikan kepada pemerintah bahwa semua penghuni akan dipindah tanpa pandang bulu. Jika lahan sudah kosong, mereka juga ingin pemerintah segera membangun gedung parkir.

Mereka khawatir, setelah dikosongkan, lahan itu dibiarkan begitu saja sehingga memancing penghuni baru. Hal ini dapat menimbulkan persoalan baru lagi.

Selain itu, Isra berharap pemerintah dapat menunjuk alternatif tempat baru untuk dihuni. Alasannya, mencari lokasi pengganti untuk usaha mereka di Jakarta sudah tak mudah. 

Naik Bus Transjakarta, Gratis bagi Pengguna KJP

 Para siswa pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) dapat menikmati layanan moda transportasi transjakarta secara cuma-cuma alias gratis. Fasilitas ini berlaku selama pelaksanaan Pesta Buku Jakarta atau Jakarta Book Fair 2015 yang diselenggarakan di Parkir Timur Senayan, mulai hari ini hingga 3 Agustus 2015. 

Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) DKI Jakarta Afrizal Sinaro mengungkapkan pemberian fasilitas ini untuk memudahkan siswa berkunjung ke Jakarta Book Fair 2015.  

"Betul (pemegang KJP gratis naik transjakarta), ini sesuai arahan bapak Gubernur. Jadi setiap pemegang KJP yang akan hadir di Jakbook menggunakan bus tranjakarta gratis, cukup dengan menunjukkan kartunya saja saat mau naik bus," kata Afrizal kepada Kompas.com, Senin (27/7/2015) pagi.  

Fasilitas ini tidak hanya berlaku untuk koridor yang menuju Senayan saja, namun berlaku di semua koridor transjakarta. Tak hanya naik transjakarta gratis, lanjut dia, IKAPI bersama Dinas Pendidikan serta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI telah menyiapkan sebanyak 20 bus sekolah untuk mengantar jemput siswa dari sekolah menuju lokasi pameran. 

Selain itu, transaksi jual beli di Jakarta Book Fair menggunakan sistem non-tunai. Bagi pengunjung yang tidak memiliki KJP dapat melakukan pembelian dan pengisian ulang (top-up) JakCard secara debet di mesin EDC Bank DKI. 

"Dana KJP siswa dipergunakan untuk belanja buku, alat tulis, tas, sepatu, dan seragam sekolah. Bank DKI juga sudah menyediakan dua ATM di lokasi," kata Afrizal.

Cuma "Ngedrop" Anak Sekolah agar TKD Tak Dipotong

 SDN Menteng 01 Pagi di Jalan Besuki nomor 04, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7/2015) pagi, ramai oleh orangtua yang mengantarkan anaknya masuk pada pelajaran baru. Sejak pukul 06.00, kawasan sekolah yang pernah menjadi tempat belajar Presiden Barack Obama saat kecil itu sudah dipadati oleh kendaraan yang mengantar. 

"Ramai yang mengantar sejak pagi, banyak yang bawa kendaraan. Kalau yang PNS kebanyakan jam 06.00 tadi sudah banyak yang sampai sini," kata Adang, salah satu petugas keamanan sekolah tersebut pada Kompas.com. 

Meski sudah ramai sejak pukul 06.00, tidak ada kemacetan di Jalan Besuki yang memiliki lebar sekitar 6 meter itu. Para orang tua siswa hanya sekadar mengantar anak mereka dan tidak berlama-lama di sana. 

"Kebanyakan cuma ngedrop saja, jadi tidak bikin macet, soalnya pada mau kerja juga. Sebelumnya hari Sabtu mereka juga udah ke sini buat ngecek jarak dan berapa lama bisa sampai ke sekolah, jadi udah tau patokannya-lah," imbuh Adang. 

Sementara itu, sejumlah ibu dari para murid baru tampak masih ada yang berlama-lama di sekolah tersebut. Mereka memperhatikan anaknya yang pertama kali masuk sekolah. 

Pihak SDN Menteng 01 pun masih memberi keleluasaan kepada sejumlah orangtua yang ingin menunggui anak mereka hingga 2 hari ke depan. Setelahnya, orang tua murid tidak diperbolehkan berada di area sekolah selama proses belajar mengajar berlangsung. 

"Tadi udah dari jam setengah 7 datang buat anterin anak, pergi sama suami kebetulan PNS juga. Suami tadi cuma bisa nganter sampai gerbang terus berangkat kerja biar enggak kelamaan telat, nanti TKD dipotong kita jadi makan apa," kata Reni (32), salah satu orangtua murid, sambil tertawa.

Ahok: Bahaya Jika Kompromi Membiarkan Kebijakan Daerah Menginjak Konstitusi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pentingnya kerja sama antara tiga pilar dalam menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota yang aman serta nyaman. 

Tiga pilar yang dimaksud Basuki itu adalah unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan Kodam Jaya. Kerja sama antara aparat kepolisian dengan militer ini berfungsi sebagai pengawas pemerintah daerah jika telah menyimpang dari konstitusi yang berlaku.  

"Dalam banyak hal, saya ingat kalau orang pintar itu ikat talinya lebih kuat kalau tiga tali. Secara jujur ketika reformasi terjadi, mayoritas dari kami para politisi sepertinya mulai pragmatis dan dalam situasi seperti ini sangat tipis ketika politisi melakukan kompromi." 

"Tentu berbahaya jika kompromi membiarkan kebijakan daerah yang menginjak ideologi negara," kata Basuki, saat menjadi Inspektur Upacara dalam Apel Bersama dan Halal Bihalal, di Makodam Jaya, Cililitan, Senin (27/7/2015).  

Tanpa keterlibatan TNI dan Polri, kata Basuki, bangsa Indonesia akan pecah nantinya. Ia berharap kerjasama antar tiga pilar itu dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh warga. 

Khusus untuk di Jakarta, ia berharap program lima tertib yang telah digalakkan dapat terus terealisasi. Seperti misalnya tertib berlalu lintas, tertib pemukiman kumuh, tertib berdemo, dan lain-lain. 

"Ibu kota ini etalase bagi provinsi lain di Indonesia. Saya enggak ingin ada warga Jakarta tinggal seenaknya, buang sampah seenaknya, jualan seenaknya dan demo seenaknya. Kerja sama lima tertib ini harus dilaksanakan," kata Basuki.  

Dalam apel tersebut turut hadir Pangdam Jaya Mayjen Agus Sutomo, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, Panglima Komando Operasi Marsda Dwi Putranto, Danjen Kopassus Mayjen Doni Monardo, serta jajaran pejabat Pemprov DKI.

Acara Deklarasi Molor Gara-gara Airin Minta Restu Tamu Undangan

Calon Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany berkeliling untuk menyalami semua tamu undangan di acara deklarasi dirinya bersama Benyamin Davnie, calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Universitas Terbuka Convention Centre (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (27/7/2015) pagi. 

Pantauan Kompas.com, Airin tiba di lokasi acara tanpa didampingi Benyamin tepat pukul 09.00 WIB. Dia datang dari pintu belakang langsung menuju deretan kursi VIP di sebelah depan dan menyalami sejumlah perwakilan partai yang sudah duduk di sana. 

Dari depan, Airin bergerak ke belakang sambil menyalami semua orang yang dia lewati. "Mohon doanya ya, berjuang lagi nih," kata Airin kepada seorang laki-laki perwakilan Partai Nasdem. 

Tidak hanya perwakilan partai, Airin juga menyalami semua tamu undangan yang tidak berasal dari partai. Prosesi salaman itu berlangsung selama setengah jam lebih. 

Sampai pukul 09.37 WIB, Airin masih bersalaman dengan tamu undangan yang baru saja datang. Padahal, jadwal acara deklarasi seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB. 

"Makasih ya, makasih doanya," ucap Airin di sela-sela bersalaman. 

Jumlah tamu undangan cukup banyak, melebihi jumlah kursi yang disediakan. Dengan kondisi seperti itu, sejumlah tamu undangan terpaksa harus berdiri di bagian belakang. 

Selain pasangan Airin dan Benyamin, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan lainnya, Ikhsan Mojo dan Li Claudia Chandra, juga akan mendeklarasikan diri mereka hari ini. Sedangkan pasangan lainnya, Arsid dan Intan Nurul Hikmah akan mendeklarasikan diri besok.

Djarot Janji Pemprov Bantu GKPI jika Ingin Mengurus Izin

Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan membantu pengurus Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jatinegara menyelesaikan proses perizinan yang selama ini menjadi penghalang. Sehingga, para jemaat bisa kembali membangun gereja tersebut sesuai aturan yang ada.

"Negara kan tugasnya memang memfasilitasi semuanya, apalagi untuk kepentingan beribadah," kata Djarot di Balai Kota, Senin (27/7/2015).

Djarot juga menanggapi positif jemaat gereja yang membongkar sendiri bangunan gereja di lantai 2, yang belum memiliki izin. Artinya, kata dia, pihak gereja menyadari kesalahannya membangun gereja tanpa izin. 

"Ya memang membongkar sendiri itu yang diharapkan. Karena dia tidak ada izin untuk pembangunan itu," kata dia.

Pihak GKPI membongkar sendiri bangunan gereja mereka pada Sabtu (25/7/2015) lalu. Pembongkaran terjadi karena gereja tersebut belum menyelesaikan persoalan izin bangunan. 

Pembongkaran lantai dua bangunan gereja itu disaksikan oleh Camat Jatinegara dan jemaat gereja tersebut. Pihak gereja menyatakan akan mengurus izin agar jemaat bisa beribadah dengan tenang.

Triwisaksana: Hibah Tidak Boleh dalam Bentuk Dana

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana setuju dengan pemberian hibah kepada instansi militer dan kepolisian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Akan tetapi, Sani (sapaan Triwisaksana) mengingatkan bentuk pemberian hibah harus lebih terencana. 

"Tidak masalah hibah DKI diberikan pada instansi Polri maupun TNI karena keamanan dan pertahanan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara memang perlu dijamin lebih kuat. Namun, bentuk hibahnya yang perlu direncanakan lebih matang," ujar Sani ketika dihubungi, Senin (27/7/2015). 

Sani mengatakan, sebaiknya hibah kepada instansi vertikal tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan langsung dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Sani mengatakan, Pemprov DKI dapat meminta daftar barang yang dibutuhkan instansi tersebut. 

"Jadi tidak boleh dalam bentuk dana tetapi barang seperti peralatan pendukung, markas, kendaraan," ujar Sani. 

Sani mengatakan, dengan hal itu, penggunaan anggaran DKI menjadi mudah dipertanggungjawabkan. Selain itu, hal tersebut juga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan anggaran. 

Mengenai hibah ini, Sani berharap masyarakat Jakarta dapat merasakan secara langsung manfaatnya. Khususnya terhadap ancaman kriminakitas di Ibu Kota. 

Agar semakin dapat mempertanggungjawabkan anggaran dengan baik, Sani juga menyarankan Pemprov DKI menggaet Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini agar pemberian hibah menjadi lebih terencana. 

"Saya sarankan Pemprov DKI dalam hal ini BPKAD, bisa melibatkan BPKP dalam perencanaan dana hibah ke instansi vertikal. Tapi secara umum saya setuju untuk diberikan hibah ke instansi militer dan kepolisian ini," ujar Sani. 

Sebelumnya, DKI memberi hibah kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebesar Rp 30 miliar diberikan pada Jumat (24/7/2015) lalu. 

Beberapa institusi militer lain yang juga telah mendapat hibah dari DKI, seperti: Mabes TNI Rp 15,2 miliar, Mabes TNI AD Rp 3,2 miliar, Kodam Jaya Rp 38,6 miliar, Kopassus Rp 750 juta, Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, Kostrad Rp 30 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 miliar. Adapun pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk pengamanan Ibu Kota, khususnya ketika terjadi huru-hara.

Ahok: Nantinya, TNI-Polri Aktif Tidak Perlu Bayar Naik Transjakarta

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebab, lanjut dia, besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 senilai Rp 2,7 juta tidak cukup menghidupi sepasang suami istri dengan anak. 

Beberapa langkah untuk menutupi kebutuhan warga dengan pemberian jaminan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), jaminan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan lain-lain.  

"Setelah saya melakukan survei di Jakarta, warga miskin itu bukan 4 persen tapi 17 persen. Dulu standar yang dipakai adalah 2.500 kalori per hari, jadi kalau penghasilan orang di atas Rp 450.000 per bulannya dianggap di atas garis kemiskinan." 

"Sekarang, honor pegawai lepas kami semua senilai UMP, kami juga berikan KJP kepada anak-anak mereka, tapi tidak bisa ditarik kontan," kata Basuki dalam sambutannya dalam apel dan halal bihalal, di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (27/7/2015).  

Selain itu, ia juga berupaya memberi subsidi atau public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta. Sehingga warga tidak terbebani untuk membayar tarif transjakarta. Bahkan, dalam waktu satu pekan ini, Basuki mengujicoba tarif transjakarta gratis bagi siswa pengguna KJP. 

Bahkan, bukan tak mungkin, ia juga akan menggratiskan tarif transjakarta kepada personel TNI/Polri yang masih memiliki kartu keanggotaan aktif. 

"Sore ini, saya akan buka Jakarta Book Fair dan akan ada potongan harga bagi pemegang KJP. Saya akan ujicoba pemegang KJP naik transjakarta tidak perlu bayar. Begitu juga nanti akan diperluas untuk personel TNI/Polri aktif, tidak perlu bayar naik transjakarta," kata Basuki.  

Bahkan, lanjut Basuki, DKI akan memberi KJP bagi anak-anak personel TNI/Polri yang membutuhkan. Bahkan, KJP juga dapat diberikan bagi anak-anak buruh lepas. 

"Saya sadar TNI/Polri sekarang jauh lebih baik. Tapi masih banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya," kata Basuki.

Ahok Rancang Pergub Uang Saku TNI/Polri Rp 250.000 Per Hari

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merancang peraturan gubernur (pergub) untuk membantu peningkatan kesejahteraan bagi personel TNI/Polri. Menurut dia, TNI/Polri banyak berperan dalam perkembangan Ibu Kota. Namun, masih banyak personel TNI/Polri yang belum dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.  

"Oleh karena itu, saya buat pergub agar TNI/Polri dikasih uang saku Rp 250.000 tiap harinya dan uang makan Rp 48.000 per hari. Saya rasa itu layak diberikan," kata Basuki seusai mengikuti apel dan halalbihalal di Makodam Jaya, Senin (27/7/2015).  

Ia juga tengah merancang pergub agar bisa menarik 2,5 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) DKI sebagai insentif. Insentif itu juga akan diberikan untuk TNI/Polri. 

Rencana pemberian berbagai insentif ini sebagai bentuk kerja sama yang terjalin di antara tiga pilar, yakni Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya. 

"Kami punya uang banyak untuk menyejahterakan rakyat Indonesia sebetulnya, dan kami akan terus menghemat setiap sen negara untuk keadilan secara menyeluruh. Kami tidak ingin TNI/Polri ada kesulitan materi, sedangkan gaji PNS sekarang sudah lumayan baik. Ini yang sedang saya perbaiki, dan saya yakin Pak Jokowi akan terus memperbaiki ini," kata Basuki.  

Selain pemberian insentif, anak-anak personel TNI/Polri juga dapat diberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP), bagi mereka yang membutuhkan. Personel TNI/Polri aktif juga dapat menggunakan transjakarta secara cuma-cuma alias gratis. 

Adapun DKI juga telah memberi hibah kepada institusi militer dan kepolisian, seperti Kostrad Rp 30 miliar, Mabes TNI Rp 15,2 miliar, Mabes TNI AD Rp 3,2 miliar, Kodam Jaya Rp 38,6 miliar, Kopassus Rp 750 juta, Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 miliar.

Masa Orientasi, Guru SMAN 70 Kaget Rambut Siswinya Diikat Semua

Hari ini merupakan hari pertama sekolah-sekolah kembali beraktivitas setelah cuti Lebaran sekaligus memasuki tahun ajaran baru 2015-2016. Aktivitas ini tampak di lingkungan sekolah-sekolah di Jakarta Selatan, termasuk SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. 

Meskipun sudah tidak menggelar perpeloncoan di sekolah tersebut, tetapi guru-guru sempat terkejut dengan rambut siswi-siswi yang tampak terikat. Kondisi itu mirip dengan aturan perpeloncoan yang terjadi beberapa tahun lalu di sekolah tersebut. 

Zaitun Airani, salah satu guru SMAN 70 menuturkan hal itu saat ditemui Kompas.com di sekolah tersebut, Senin (27/7/2015). Ia menuturkan, pada kegiatan orientasi siswa baru tahun ini, seharusnya sudah tidak ada lagi aturan tersebut. 

"Kami membebaskan untuk gaya rambut para siswi. Tapi kami kaget kenapa semuanya kompak dikuncir? Makanya pas pembukaan acara tadi, Pak Kepala Sekolah langsung minta mereka (para siswi) membuka kuncir rambutnya," kata dia. 

Kegiatan orientasi siswa baru tahun ini disebut Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa baru soal aturan akademik dan tata tertib sekolah. 

Untuk mencegah terjadinya perundungan (bullying) kakak kelas ke siswa baru, MOPDB sepenuhnya dipanitiai oleh guru. Sementara OSIS hanya diizinkan memberikan materi, seperti perkenalan ekstrakulikuler dan sebagainya. 

"Makanya seharusnya sudah tidak ada aturan mengikat-ikat rambut seragam seperti itu. Kecuali yang rambutnya panjang sekali, mau diikat silakan, tetapi kami tidak mengharuskan," ucapnya. 

Zaitun menduga, aturan tersebut didengar para siswi dari senior-senior mereka yang berasal dari SMP yang sama. Ia menuturkan, kebanyakan siswa SMAN 70 berasal dari SMPN 19, sehingga senior yang sudah lebih dulu merasakan aturan tersebut menuturkan ke adik kelasnya. 

"Dulu memang begitu aturannya. Tetapi sekarang kan sudah tidak ad lagi. Kami benar-benar memfokuskan sekolah hanya untuk belajar," ucap Zaitun.

Ahok Sebut Jakarta Masih Aman dari Kekeringan

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Ibu Kota masih aman dari bahaya kekeringan akibat musim kemarau. Adapun baru-baru ini, terjadi kekeringan di hampir semua kota dan kabupaten di Jawa Barat. 

Daerah terparah yang mengalami kekeringan di sana adalah Kota Bandung, Cirebon, dan Karawang. 

"(Keadaan) Jakarta sementara memang masih tergantung cuaca di atas (daerah hulu - Bogor, Puncak) kan. Hari ini katanya Jakarta diprediksi hujan, kemarin daerah Pondok Indah hujan, saya kira masih oke lah Jakarta," kata Basuki, di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta, Senin (27/7/2015).  

Pada sisi lain, ia menjamin pasokan air bersih masih tersedia bagi warga Ibu Kota. Sehingga, lanjut Basuki, warga Jakarta tidak perlu khawatir atas datangnya musim kemarau ini. 

Kepala Humas PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) Meyritha Maryanie juga memastikan pasokan air bersih di wilayah Barat Jakarta. Pasokan air baku didapatkan dari Waduk Jatiluhur dan Kanal Banjir Barat (KBB). 

"Hanya saja wilayah Barat dan Barat Laut seperti wilayah Cengkareng dan sekitarnya masih kekurangan pasokan, karena memang pasokan air dari Palyja Tangerang masih terbatas," kata Meyritha.  

Adapun untuk pasokan air bersih di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, Coorporate Secretary PT Aetra, Pratama S Adi juga mengungkapkan, status distribusi air bersih masih aman. Sebab, pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur masih tinggi. 

"Walaupun musim kemarau, produksi air baku tidak ada kendala, suplai air masih memadai dengan kapasitas optimal, seratus persen," kata dia.

Penuhi Panggilan KPK, Gubernur Sumut dan Istrinya Kompak Bungkam

 Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi, Senin (27/7/2015). Keduanya akan diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan.

Gatot dan Evy tiba di gedung KPK sekira pukul 09.35 WIB, dengan menumpangi mobil Innova Putih bernomor polisi B 1429 RFN. Keduanya didampingi kuasa hukum mereka, Razman Arif Nasution.

Saat ditanya seputar agenda pemeriksaan, Gatot dan Evy kompak bungkam. Gatot hanya melambaikan tangan ke kamera, sedangkan Evy yang mengenakan kerudung berwarna hitam terlihat menunduk.

"Hari ini dijadwalkan pemeriksaan keduanya sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap kepada hakim PTUN Medan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Gatot dan Evy sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat (24/7/2015). Namun, Gatot menghubungi langsung penyidik untuk memberitahu perihal ketidak hadirannya. 

Gatot juga menuliskan surat yang diserahkan kepada KPK melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution. Isi surat tersebut juga menyatakan permintaan pengunduran pemeriksaan untuk Gatot dan Evy karena berhalangan hadir.

Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itu, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh pengacara M Yagari Bhastara, anak buah pengacara OC Kaligis, kepada tiga hakim dan satu panitera. 

Ketiga hakim PTUN Medan itu adalah Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Adapun satu panitera tersebut bernama Syamsir Yusfan.

Laporkan Pimpinan KY, Sarpin Dianggap Melawan Negara

 Kriminolog Universitas Indonesia, Ferdinand Andi Lohlo, menilai Hakim Sarpin Rizaldi sama saja melawan negara karena melaporkan dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri, ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Ferdinand menjelaskan, seseorang yang menjadi representasi dari negara tidak bisa dituduh melakukan pencemaran nama baik karena komentar yang diajukannya. 

"Komisioner Komisi Yudisial menjalankan tugasnya sebagai institusi negara. Dia (Suparman dan Taufiqurrahman) tidak datang sebagai komisioner pribadi. Bagaimana caranya negara melakukan pencemaran nama baik? Kalau begitu kan Sarpin salah alamat, sama saja tuntutannya kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena dia representasi dari negara," kata Ferdinand di Jakarta, Minggu (26/7/2015). 

Ferdinand mencontohkan, jika seseorang yang menjalankan tugas negara bisa dijadikan tersangka, maka berapa banyak polisi yang masuk ke dalam penjara karena menembak mati penjahat. 

Sebab, lanjut dia, menembak mati penjahat bisa dikategorikan menghilangkan nyawa orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang. 

"Kenapa polisi tidak dipenjara? Itu karena dia punya imunitas, dia menjalankan tugas negara, sama seperti komisioner Komisi Yudisial yang menjalankan tugas negara," ujarnya. 

Lebih lanjut, Ferdinand menilai bahwa masalah hukum bukanlah masalah formal yuridis saja, melainkan juga harus dilihat secara kontekstual. 

Oleh karena itu, yang harus dilihat, apakah Komisioner KY bicara di media massa dalam konteks bahwa hal tersebut merupakan wewenangnya atau bukan. 

"Sebagian besar orang berpendapat, dan termasuk saya juga berpendapat, itu masih konteks yudisial. Jadi, sebenarnya, itu tidak bisa dilarikan ke masalah pidana," ucap Ferdinand. 

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Ketua KY Suparman Marzuki dan anggota KY, Taufiqurrahman Syahuri, sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. 

Hakim Sarpin adalah hakim yang memutus gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut putusan Sarpin, penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK tidaklah sah.  

Dalam laporannya, Sarpin keberatan dengan komentar serta pernyataan ketua dan komisioner KY tersebut yang dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. 

Menurut Sarpin, perbuatan keduanya telah mencemarkan nama baik. Sebelum melapor ke Bareskrim, Sarpin melalui pengacaranya sempat melayangkan somasi terbuka agar pihak-pihak yang memberikan komentar negatif itu meminta maaf secara terbuka. Apabila mereka tidak meminta maaf, ia akan melaporkannya ke polisi.

Jokowi Minta Parpol Tak Usung Calon Tunggal Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo belum berniat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengantisipasi adanya calon tunggal pada pelaksanaan pilkada serentak 2015. Pemerintah masih tetap berharap agar partai politik bisa lebih aktif mengajukan calon-calonnya untuk menghindari calon tunggal.

"Belum ada pembahasan isu (menerbitkan perppu). Memang kemarin sudah diantisipasi adanya calon tunggal, tapi Presiden lebih meminta partai politik untuk tidak mengusung calon tunggal," ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Teten menganggap hal itu memerlukan kesadaran berdemokrasi dari seluruh partai politik agar jangan sampai ada calon tunggal untuk daerah-daerah yang dianggap calon petahananya cukup kuat. 

"Jadi ini kan nggak bisa semua diatur lewat undang-undang, tetapi juga saya kira harus menjadi komitmen dari semua partai politik," ucap Teten.

Pemerintah, sebut Teten, juga aktif mendekati partai politik untuk tetap mengajukan calon. Menurut dia, banyaknya calon yang bersaing pada pilkada ini akan membangun kualitas demokrasi di Indonesia.

Teten mengaku optimistis dalam waktu dua hari sisa masa pendaftaran masih akan ada calon kepala daerah dan wakilnya yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. 

"Pemerintah optimistis bahwa semua partai politik akan menggunakan kesempatan pilkada serentak untuk partisipasi. Saya kira pada waktunya nanti akan mendaftar," kata Teten.

KPU sebelumnya mengkhawatirkan munculnya calon tunggal dalam pilkada serentak ini. Apabila dalam tahap pendaftaran hingga verifikasi calon, KPU hanya mendapat satu calon yang lolos, maka pilkada di wilayah terkait itu harus ditunda hingga tahun 2017. 

Aturan penundaan ini ada pada Pasal 89 PKPU nomor 12 tahun 2015. Di sana disebutkan apabila sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama tiga hari.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan pemerintah masih mengkaji apakah pemerintah perlu mengeluarkan perppu untuk menetapkan syarat pengusungan pasangan calon. 

Pemerintah berwacana menerbitkan aturan terkait batas maksimal suara atau kursi yang dimiliki pasangan calon untuk memecah suara dan mengantisipasi keberadaan calon tunggal.

Fadli Zon: Tak Mungkin Gerindra Calonkan Kutu Loncat seperti Ahok

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah kabar bahwa partainya membuka kemungkinan untuk mengusung kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

"Tidak mungkin kita mencalonkan orang yang kutu loncat (seperti Ahok)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Fadli mengaku sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, tidak benar bahwa Hashim mengatakan Gerindra akan mengusung Ahok, sebagaimana diberitakan sejumlah media.

"Saya sudah cek ke Pak Hashim, dia tidak mengatakan akan mencalonkan Ahok. Dia hanya bilang akan mencalonkan yang terbaik," ucap Fadli.

Fadli meyakini, calon terbaik yang dimaksud oleh adik Prabowo Subianto itu, bukan lah Ahok. Sebab, kata dia, Ahok sudah menjadi kutu loncat karena meninggalkan Partai Gerindra yang mengusungnya. Terlebih lagi, menurut dia, prestasi Ahok di DKI Jakarta juga tidak terlihat.

"Prestasinya enggak jelas apa. Bisa kita lihat dari audit BPK," ucapnya.

Sebelumnya, Hashim menyatakan hubungan partainya dengan Ahok cukup baik meski Ahok telah keluar dari Gerindra. 

Dengan bekal hubungan baik yang masih terjalin itu, Hashim tidak menutup peluang partainya akan kembali mendukung Ahok dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017.

"Never say never. Pak Prabowo sangat mengerti. Beliau sangat-sangat orang yang paling memaafkan. Dua tahun kan masih lama, jadi everything is possible," kata Hashim di Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2015).

Ahok sebelumnya menjabat Ketua DPP Partai Gerindra bidang politik. Ia lalu memutus hengkang dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu pada 10 September 2014 lalu. 

Saat itu, Ahok sempat berseberangan dengan sikap Gerindra yang mendukung pelaksanaan pilkada tidak langsung. Sementara Ahok merasa lahir dalam era pilkada langsung saat Gerindra mendukungnya maju bersama Joko Widodo pada pilkada DKI Jakarta 2012.

Untuk menghadapi Pilkada 2017, relawan pendukung Ahok,Teman Ahok, tengah mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta. Langkah itu sebagai antisipasi jika Ahok maju lewat jalur independen.