Reaksi keras anak negeri saat Jokowi disebut angkuh Malaysia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan komentar keras terhadap kedaulatan maritim Indonesia. Dia menginstuksikan agar TNI AL untuk langsung menenggelamkan kapal asing yang melanggar batas wilayah laut Indonesia.

"Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara pekan lalu.

Dia yakin dengan sikap tegas pemerintah, maka negara tetangga tidak akan berani lagi mencuri ikan di laut Indonesia. "Jadi ramai nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.

Namun sikap ini mendapat komentar keras dari salah satu media massa Malaysia. Malaysia justru balik mengancam bakal hukum berat para pekerja ilegal asal Indonesia.

"Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?" tulis asisten editor Utusan Malaysia, Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat utusan.com, Minggu (23/11).

Dalam tulisan itu, Jokowi juga dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.

"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis Ku Seman dalam tajuknya yang berjudul 'Maaf Cakap, Inilah Jokowi' itu.

Pernyataan angkuh ini juga mengundang reaksi para pejabat di Indonesia. Mereka mendukung penuh keinginan Jokowi untuk langsung menenggelamkan kapal asing yang melanggar di wilayah perairan Indonesia.

Berikut reaksi keras anak negeri saat Jokowi disebut angkuh oleh orang Malaysia:

Mantan Bupati Blitar yang kini anggota Komisi II DPR Djarot Saiful menilai kebijakan Jokowi bukan lah sebuah keangkuhan. Dia menilai bahwa itu merupakan ketegasan dari seorang pemimpin negara.

"Bedanya apa angkuh sama tegas? Jadi menurut saya sah-sah saja (Kebijakan Jokowi)," kata Djarot usai mengisi diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (29/11).

Politikus PDIP ini mengimbau jangan sampai Malaysia menganggap Indonesia sebagai negara kelas dua. Dia menegaskan bahwa Indonesia sejajar dengan negara Malaysia.

"Jangan sampai lah kita ditekan sama mereka, dianggap sebagai negara kelas dua, kita itu sejajar dengan Malaysia," katanya.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, kebijakan Jokowi tersebut bukanlah suatu bentuk keangkuhan, melainkan suatu wujud ketegasan sikap untuk melindungi kedaulatan Tanah Air.

Tedjo mengatakan selama ini Malaysia juga mempraktikkan ketegasan hukum terhadap sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melakukan kesalahan di negeri Jiran itu.

"Presiden Jokowi bukan angkuh tapi tegas, kenapa orang kita digantung di sana? Siapa yang angkuh sekarang. Media Malaysia mengatakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana? Berbuat kesalahan di sini kok enggak boleh ditenggelamkan," katanya di Istana Bogor, Jumat (28/11).

Lebih jauh Tedjo mengatakan, kebijakan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, penenggelaman kapal asing tidak dilakukan secara semena-mena melainkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti awak kapal asing yang tidak memiliki surat izin.

"Ya ada, enggak ada masalah. Ini negara kita, jangan diatur orang asing. Yang terbukti melanggar, tidak ada suratnya, tidak ada aturannya, fisihing groundnya melanggar, awak kapal bukan orang Indonesia, hanya pakai bendera Indonesia," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait pernyataan salah satu media Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo bersikap angkuh. Jokowi disebut angkuh lantaran kebijakan menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.

Tjahjo menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait erat dengan kedaulatan NKRI serta kehormatan bangsa. "Itu menyangkut kedaulatan, harga diri dan kehormatan negara, untuk mengamankan wilayah, mempertahankan Sumber Daya Alamnya," kata Tjahjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).

Menurut Tjahjo, selama ini kapal-kapal asing bebas berkeliaran dan menangkap hasil laut Indonesia dengan tidak bertangungjawab. Hal ini perlu ketegasan dari pihak pemerintah Indonesia.

Tjahjo meminta negara sahabat yang berkomentar terkait langkah ketegasan pemerintah Indonesia, untuk berkaca pada negara mereka sendiri. "Selama ini kapal asing seenaknya saja mengambil milik Indonesia. Kami kalau sampai ada negara sahabat yang mengomentari itu, dia harusnya bercermin, toh kapal-kapal dia banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, mencuri ikan-ikan kita, kenapa dia marah. Sebagai Mendagri kita wajib mengingatkan, kita kan boleh tegas," papar Tjahjo.