Jakarta - Golkar jadi motor penggunaan hak interpelasi DPR untuk kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM. PDIP mengajak Golkar dan fraksi-fraksi DPR lainnya instropeksi.
"Jadi sebenarnya kami menghormati teman-teman dari fraksi yang akan menggulirkan interpelasi, karena memang hak dewan," kata anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno saat berbincang dengan detikcom, Senin (24/11/2014).
Meski menghormati, PDIP tak setuju hak interpelasi itu digulirkan dengan alasan pemerintah tak memberi penjelasan ke DPR soal kenaikan harga BBM. Hendrawan memandang wajar pemerintah tak memberi penjelasan, sebab saat itu DPR masih terbelah.
Alih-alih menggulirkan penggunaan hak interpelasi, Hendrawan menyarankan agar Golkar fokus pada pembenahan internal DPR. Hingga saat ini DPR belum bisa menjalankan fungsinya secara penuh karena poin-poin kesepakatan damai belum direalisasikan.
"Konsentrasinya mbok pembenahan internal, penyelesaian revisi UU MD3, pembentukan alat kelengkapan dewan yang solid. Sehingga reses ini bisa dijalankan dengan baik, anggota DPR bisa menjalankan tugas di dapil dengan maksimal," ujar politikus senior PDIP ini.
Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menggalang interpelasi yang ditujukan kepada pemerintah. Bambang menyebut bahwa keputusan penggunaan hak ini solid akan dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP).
"Nanti siang pukul 14.00 WIB di sini (Ruang F-Golkar) perwakilan KMP akan ambil formulir untuk interpelasi. Semuanya akan hadir ke sini," ujar Bambang di Ruang Fraksi Golkar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2014).
No comments:
Post a Comment