Jokowi: Satu Provinsi Tidak Harus Dapat Rp 1 T

Sabrina Asril/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang meminta dana Rp 1 triliun untuk satu provinsi. Meski mempertimbangkan pertambahan anggaran,Jokowi mengaku jumlahnya tak akan sama setiap daerahnya.

"Tapi tadi tidak harus kemudian satu provinsi (dapat) Rp 1 T," ujar Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Jokowi mengatakan, dana transfer ke daerah itu kini sedang dihitung oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Adapun yang menjadi pertimbangan besar atau kecilnya dana setiap daerah, sebut Jokowi, yakni jumlah penduduk hingga luas wilayah. "Semuanya sedang dihitung sama Menkeu," ucap dia.

Para gubernur yang tergabung dalam APPSI meminta Presiden Joko Widodo segera mengucurkan dana Rp 1 triliun untuk satu provinsi. Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, dengan program Rp 1 triliun per provinsi tersebut, daerah-daerah bisa memperkuat pelaksanaan program yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan Rp 1 triliun dana bagi daerah-daerah agar bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas," kata Syahrul dalam pertemuan para gubernur dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Beragam program kerja memang dibahas Presiden Jokowi dan Wapres Kalla saat mengadakan pertemuan dengan semua gubernur hari ini. Misalnya saja, rapat bersama itu akhirnya memutuskan untuk meningkatkan jumlah bendungan yang akan dibangun pemerintah dalam lima tahun mendatang. (Baca: Rapat Bareng Gubernur, Jokowi Putuskan Naikkan Target Pembangunan Bendungan)

Selain program kerja, sejumlah isu juga disampaikan kepala daerah kepada Jokowi dan JK. Misalnya saja, para kepala daerah ini mengeluh mengenai blusukan para menteri yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah provinsi. (Baca: Kepada Presiden, Para Gubernur Mengeluh Menteri "Blusukan" Tanpa Pemberitahuan) Selain itu, para gubernur juga mengeluh karena merasa kerjanya terganggu akibat sering dikaitkan kasus korupsi. (Baca: Jokowi: Pemeriksaan Kepala Daerah Harus Melalui BPK dan BPKP, Kecuali Tertangkap Tangan)