Cegah Titipan Proyek dari DPRD, Ahok Minta Rapat Direkam dan Diunggah di Youtube

Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf mengungkapkan modus-modus korupsi di kalangan penyelenggara negara. Salah satunya adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

"Soal pelaksanaan anggaran biasanya diatur oleh ketua DPRD, jadi kadang Bappeda nggak berani untuk menolak. Paling banyak itu terjadi di Badan Anggaran," kata Yusuf saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2014 di Hotel JS Luwansa di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang juga menjadi narasumber dalam forum yang sama mengamini penjelasan Yusuf. 

Karena itu Ahok pun merancang strategi baru untuk meminimalisir upaya kongkalikong antara DPRD dengan SKPD di lingkungan provinsi DKI.

"Wallahu a'lam saya jawabnya. Tapi yang jelas bagi saya, saya sudah bilang sama SKPD, kalau rapat sama DPRD tidak mau direkam suasana rapatnya, terus di-upload ke youtube, tidak usah rapat. Jadi gak usah rapat anggaran kalau ada oknum DPRD ngotot tidak mau direkam," ucap Ahok kepada wartawan usai acara.

Ahok menegaskan tak semua oknum DPRD berperilaku korup. Dia yakin usulnya untuk merekam dan mempublikasikan rapat anggaran itu akan diterima.

Walau begitu, Ahok siap jika nantinya DPRD menolak untuk direkam dan DKI tak punya APBD 2015. 

"Kalau mereka tetap protes, tidak mau lakukan, kami memilih tidak usah rapat APBD. Kita gunakan APBD tahun lalu, karena APBD 2014 pun sudah hampir RP 80 triliun, sudah banyak banget. Itu saja enggak bisa dipakai semua," ujarnya.