Jakarta - Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta kepada Presiden Jokowi agar gubernur yang terlilit kasus korupsi tidak diekspose. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menilai sudah seharusnya aparat penegak hukum itu melakukan pemeriksaan sesuai prosedural.
"Kita ingin prosedural saja. Tentu kita tidak pungkiri bahwa masalah ada. Kalau ada masalah kita ingin prosedural saja. Dalam arti bahwa sebelum perkara ini selesai, sebelum lelang selesai, masa sanggah selesai masa udah diperiksa-periksa, ini belum jadi," tutur Aher usai mengikuti rapat dengan presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
"Proyeknya belum jadi. Ketika lelang belum selesai, masa sanggah, ada yang kalah melaporkan. Belum apa-apa sudah ada pemanggilan. Kami ingin setiap ada laporan penegak hukum supaya dilihat dulu oleh BPKP ada ga penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, penegak hukum masuk lebih lanjut," tuturnya.
Hal itu menurut Aher dilakukan bukan tanpa alasan. Sebab, jika ekspose perkara dilakukan, maka proyek-proyek yang sedang dilakukan pemerintah daerah akan terhambat.
"Supaya apa? Supaya aparat kita menangani proyek tenang tidak ada gangguan apa-apa. Kalau kesalahan ada, terserah, kalau ada korupsi, proses. Kalau tidak ada, ada proses seperti ini kan sayang kan akan menghambat proyek pemerintah yang akan dinikmati segera oleh masyarakat jadi terganggu," ungkapnya.
No comments:
Post a Comment