Jakarta -Kondisi kelistrikan Indonesia di ambang krisis, karena tidak ada pembangunan pembangkit listrik baru yang selesai. Sehingga dampaknya ada krisis listrik di Sumatera Utara atau di Kalimantan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan pembangkit listrik penting. Pada masa pemerintahannya, pembangkit listrik akan dibangun, untuk mencegah terjadinya krisis listrik.
"Semua sekarang ini teriaknya kekurangan listrik, kekurangan listrik. Di Sumsel, lalu ke Sumut. Di Kalimantan sama satu hari mati lampu 3 kali. Di Sulawesi Barat, Utara sama, mau bangun," jelas Jokowi pada acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Namun, pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia lagi-lagi terkendala masalah perizinan. Belum lagi pembangunan transmisi listrik yang tidak sejalan dengan pembangunan pembangkitnya.
"Ini tugas manajemen pemerintahan itu ada di situ, titik mana yang tidak bergerak oleh sebab itu harus diikuti. Kenapa saya selalu ke bawah? Karena biar sambung. Kalau sudah sambung ditinggal tidak apa-apa. Sudah kelihatan sekali, titik mana yang harus diselesaikan," papar Jokowi.
Memang cukup lucu, saat pembangkit selesai dibangun, ujar Jokowi, namun tidak ada sarana transmisi untuk mengantarkan listrik dari pembangkit ke industri atau kota.
"Misalnya terhambat oleh lewat hutan izinnya nggak keluar. Kehutanan ditelepon jadi, kemarin Sulawesi 3 hari jadi. Apa kerjaan saya hanya telepon-telepon. Masa manajemen negara harus dengan begitu," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan pembangkit listrik penting. Pada masa pemerintahannya, pembangkit listrik akan dibangun, untuk mencegah terjadinya krisis listrik.
"Semua sekarang ini teriaknya kekurangan listrik, kekurangan listrik. Di Sumsel, lalu ke Sumut. Di Kalimantan sama satu hari mati lampu 3 kali. Di Sulawesi Barat, Utara sama, mau bangun," jelas Jokowi pada acara Kompas 100 CEO Forum di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Namun, pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia lagi-lagi terkendala masalah perizinan. Belum lagi pembangunan transmisi listrik yang tidak sejalan dengan pembangunan pembangkitnya.
"Ini tugas manajemen pemerintahan itu ada di situ, titik mana yang tidak bergerak oleh sebab itu harus diikuti. Kenapa saya selalu ke bawah? Karena biar sambung. Kalau sudah sambung ditinggal tidak apa-apa. Sudah kelihatan sekali, titik mana yang harus diselesaikan," papar Jokowi.
Memang cukup lucu, saat pembangkit selesai dibangun, ujar Jokowi, namun tidak ada sarana transmisi untuk mengantarkan listrik dari pembangkit ke industri atau kota.
"Misalnya terhambat oleh lewat hutan izinnya nggak keluar. Kehutanan ditelepon jadi, kemarin Sulawesi 3 hari jadi. Apa kerjaan saya hanya telepon-telepon. Masa manajemen negara harus dengan begitu," kata Jokowi.
Selain perizinan, aturan pembebasan lahan di Indonesia juga ruwet. Hampir setiap proyek infrastruktur terkendala oleh pembebasan lahan. Contoh, proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah 2 x 1.000 megawatt (MW) yang sampai sekarang tidak rampung karena masalah pembebasan lahan. Padahal PLTU Batang menjadi penentu potensi krisis listrik di Pulau Jawa-Bali pada 2018.
"Di Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2, 15 tahun lalu dibangun, dan 7 tahun berhenti. Hanya karena 143 keluarga yang tidak mau diberi kompensasi, hanya 1,5 km. Jadi 7 tahun (berhenti) bayangkan, investasi itu berhenti. Tahun lalu saya datangi kampung itu, saya undang warga 4 kali makan siang, rampung," kisahnya.
Karena itu, Jokowi meminta pemimpin daerah juga langsung turun tangan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pembangunan.
Soal perizinan, Jokowi memberi target soal one stop service atau perizinan satu atap harus jadi.
"Tak pindah ke kementerian ini, ke kementerian ini, ke kementerian ini, capek di jalan. Satu tempat sudah disiapkan. Di BKPM saya kira lebih baik," ungkap Jokowi.
"Di Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2, 15 tahun lalu dibangun, dan 7 tahun berhenti. Hanya karena 143 keluarga yang tidak mau diberi kompensasi, hanya 1,5 km. Jadi 7 tahun (berhenti) bayangkan, investasi itu berhenti. Tahun lalu saya datangi kampung itu, saya undang warga 4 kali makan siang, rampung," kisahnya.
Karena itu, Jokowi meminta pemimpin daerah juga langsung turun tangan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pembangunan.
Soal perizinan, Jokowi memberi target soal one stop service atau perizinan satu atap harus jadi.
"Tak pindah ke kementerian ini, ke kementerian ini, ke kementerian ini, capek di jalan. Satu tempat sudah disiapkan. Di BKPM saya kira lebih baik," ungkap Jokowi.
No comments:
Post a Comment