JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak ikut serta dalam perayaan pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi presiden serta wakil presiden periode 2014-2019.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, mengatakan bahwa Pemprov DKI akan memiliki acara sendiri untuk perpisahan pria yang kini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu.
"Sebenarnya kami berkeinginan dari Pegawai Pemerintah DKI untuk mengantar Pak Jokowi dari rumah dinas ke Istana," kata Saefullah, di Balaikota, Rabu (15/10/2014). [Baca: Ini Kereta Kencana yang Digunakan Jokowi Menuju Istana Negara]
Namun, setiap acara harus dikoordinasikan dulu dengan Paspampres. Saefullah mengaku belum berkoordinasi perihal acara itu dengan pemerintah pusat. Saefullah menuturkan acara kejutan untuk Jokowi itu merupakan ide Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Rencananya, Basuki dan PNS DKI bakal mengantar Jokowi ke Istana setelah hari pelantikan. "Sebelum mengakhiri jabatan sebagai Pak Gubernur, Pak Jokowi akan menggelar rembuk dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat RT sampai pejabat tinggi di DKI," kata Saefullah.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu, mengatakan perayaan pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014 dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini DPR/MPR dan Paspampres. Hal itu diketahui Saefullah setelah mendapat laporan dari Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Untuk pesta rakyat yang diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), seluruh acara dikelola oleh relawan Jokowi-JK. Pemprov DKI hanya memberikan izin penggunaan kawasan Monas saja. "Relawan sudah ajukan surat izin penggunaan Monas kepada saya dan sudah saya disposisi ke UP Monas," kata Saefullah.
No comments:
Post a Comment