JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta adalah pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa tidak mampu.
Ada sederet persyaratan ditetapkan soal siapa-siapa saja yang berhak mendapat KJP. Persyaratan itu diterapkan terhadap orangtua maupun siswa itu sendiri.
Salah satu orangtua siswa penerima KJP dari SDN Kenari 08, Jakarta Pusat, berpendapat beberapa syarat yang ditetapkan berlebihan. Ibu bernama Nining itu menyebut salah satunya adalah tidak memiliki ponsel seharga di atas Rp 1 juta atau mendapat uang saku lebih dari Rp 10.000.
"Siapa tahu anaknya nabung sendiri atau beli dari uang THR," ujar Nining di SDN Kenari 08 Pagi, Selasa (14/10/2014).
Menurut Nining, kategori tidak mampu tidak bisa dilihat dari kepemilikan harta benda. Jika kategori mampu dilihat dari tempat tinggal yang bagus, bisa saja tempat tinggal tersebut merupakan milik keluarga atau menumpang dengan keluarga.
Apabila dilihat dari kepemilikan ponsel mahal, bisa juga itu didapat dari hasil menabung berbulan-bulan. Mengenai kendaraan bermotor, bisa saja itu masih kredit. Sehingga, masuknya komponen-komponen tersebut, menurut Nining adalah hal yang berlebihan.
"Saya aja tinggal di rumah yang bagus sih, tapi itu bukan rumah saya, saya numpang," ujar Nining.
Sebaliknya, Nining masih merasa masuk akal jika persyaratannya dilihat dari pekerjaan orangtua dan pendapatan rutin tiap bulannya.
Nining sendiri, mendapat KJP pada gelombang pertama tanpa mengusulkan sendiri sebelumnya. Bahkan, Nining awalnya mengira apa yang dia dapat itu adalah beasiswa bukan KJP.
Suatu saat, jika pemberian dana KJP kepadanya dihentikan, Nining tidak akan marah atau kecewa. Nining mengaku menerima apabila KJP miliknya dicabut dengan alasan dirinya dianggap masih mampu membiayai keperluan sekolah anak.
"Kalau mau dicabut punya saya, ya silahkan. Dari awal saya gak pernahengajukan juga," ujar Nining.
No comments:
Post a Comment