Matinya server ini membuat lelang pengadaan barang dan jasa di DKI jadi lamban. Hal ini berpengaruh pada rendahnya penyerapan anggaran DKI. Padahal, seharusnya pada bulan ini pengadaan barang dikebut untuk memperbesar penyerapan.
Saat dikonfirmasi, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) merasa curiga namun ia tak berdaya. "Ya sudah biarin saja. Makanya saya bilang ini banyak sekali masalah (di ULP), tapi kita enggak bisa menuduh siapapun," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2014).
Ahok menyatakan sejak awal ada penolakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap sistem lelang satu pintu. "Supaya tetap bisa lelang-lelang dilakukan di SKPD. Kita sudah tahu tahun lalu bagaimana mark upnya, kerjanya bagaimana kalau dilakukan lelang di SKPD," ujarnya.
Menurutnya, ada tekanan dari SKPD yang dihadapi agar pengadaan dikembalikan ke sistem lama, yakni dilakukan di masing-masing SKPD. Tekanan itu antara lain ogah-ogahan untuk mengajukan berkas pengadaan.
Belakangan terungkap di ULP ada 3 orang PNS yang ketahuan menekan peserta lelang dengan meminta komisi. Jika sogokan tidak diberikan, maka pengadaan akan diperlambat.
"Dari dulu ada selentingan kalau (pengadaan) tidak dikembalikan (ke SKPD) dan masih memaksa satu pintu lewat ULP, bisa-bisa enggak terserap anggaran," tuturnya. Namun Ahok enggan merinci SKPD yang dimaksudnya.
Apakah ini disengaja, Pak? "Saya enggak bisa bilang itu disengaja, tapi saya sudah mensinyalir ini akan terjadi, maka biarin saja," jawabnya.
No comments:
Post a Comment