Klaim Sukses Ahok Dua Tahun Bersama Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah berhasil mereformasi birokrasi. Salah satunya dengan memperbaiki sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang ada di kelurahan dan kecamatan. 

"Sistem yang pak Jokowi terapkan, tercapai. Sistem pertama, yang paling dasar, pejabat itu bukan dilayani tapi melayani dan pejabat tidak boleh terkukung oleh protokoler yang sangat kaku serta dalam memilih PNS tidak boleh karena faktor kedekatan," kata Basuki, kepada wartawan, di Balaikota, beberapa waktu lalu. 

Basuki tak menampik banyak pihak partai maupun mantan tim suksesnya bersama Jokowi di Pilkada DKI 2012 yang memohon jabatan strategis di Pemprov DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, Jokowi memiliki prinsip kuat untuk tidak memilih pejabat karena faktor kedekatan maupun kedekatan dengan lawan politik. 

"Tidak ada prinsip pak Jokowi itu, ini orang partai, ini tim sukses, ini bekas timnya pak Foke. Yang paling penting bagi pak Jokowi, dia mau mewujudkan Jakarta Baru. Makanya dibuatlah seleksi jabatan dan terbuka untuk semua posisi," kata Basuki. 

Selain itu, lanjut dia, pembentukan PTSP memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian. ‎Jokowi bertekad menciptakan pelayanan pengurusan izin tanpa birokrasi yang rumit. Dasar-dasar inilah yang diciptakan Jokowi dan Basuki bertugas untuk mengontrol serta menjalankan program itu. 

Di samping itu, Jokowi, lanjut dia, dapat merealisasikan relokasi warga dengan komunikasi. Menurut Basuki, Jokowi tidak memberi toleransi pada seluruh warga yang membangun bangunan liar di atas lahan negara maupun bantaran sungai. Jokowi, lanjut Basuki, tidak hanya membongkar bangunan tapi juga menyediakan unit rumah susun yang layak huni dan full furnished. 

"PKL juga begitu penting bagi Pak Jokowi untuk menumbuhkan pereknomian rakyat. Kami membangun begitu banyak tempat, taman, ruang terbuka hijau untuk PKL, termasuk rusun terpadu dan pasar rakyat yang harus disewa secara harian, walaupun baru tahap pembangunan. Dasar-dasar ini yang kami jalankan sebetulnya," klaim Basuki.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, masih banyak program yang belum dapat diselesaikan oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama selama dua tahun pemerintahannya. Sehingga, Basuki yang bakal menjadi Gubernur DKI itu berkewajiban untuk menuntaskan berbagai permasalahan Jakarta.

"Pekerjaan rumah (PR) Pemprov DKI masih segudang. Banyak laporan program yang gagal dan dapat rapor merah," kata pria yang akrab disapa Sani itu. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan beberapa program yang gagal. Seperti lelang ‎jabatan lurah camat, kawasan pasar Tanah Abang yang kembali semrawut, laporan keuangan DKI yang menurun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), gagalnya Pemprov DKI meraih Piala Adipura, dan lainnya. 

Reformasi birokrasi yang dijalankan DKI melalui seleksi atau lelang jabatan, menurut dia, gagal. Sebab, tak sedikit lurah camat hasil lelang jabatan yang terjerat tindak pidana korupsi. Selain itu, perombakan beberapa pejabat DKI tidak membuat kemajuan, seperti misalnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta Dinas Pekerjaan Umum. 

"Selain itu, serapan anggaran tidak bisa terserap dengan baik dan menyebabkan tidak adanya pembangunan infrastruktur. Muncul lagi, kasus transjakarta yang menyeret pejabat DKI ke ranah hukum," kata Sani. 

Sementara untuk penanggulangan kemacetan, Pemprov DKI belum dapat berbuat banyak. Tahun ini, Pemprov DKI membatalkan pengadaan transjakarta dan bus sedang. Program penanggulangan kemacetan lainnya, seperti sistem jalan berb‎ayar melalui ERP dan parkir berbayar belum dapat dikatakan berhasil. Sebab, kedua program itu baru diujicoba. 

Untuk program jangka panjang, proyek mass rapid transit (MRT) baru dapat dinikmati warga Jakarta pada tahun 2018 mendatang. "Monorel juga tidak jelas bagaimana kelanjutannya. Program lainnya seperti ERP juga masih tahap ujicoba," kata dia.