Merdeka.com - Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan televisi berbasis website yang dapat diakses melalui laman www.kpk.go.id/kanalKPK. Peluncuran kanal KPK TV ini dilakukan di Taman Fatahilah Kota Tua Jakarta Barat.
KPK punya alasan tersendiri kenapa peluncuran TV ini dilakukan di Kota Tua. Indonesia tak boleh hancur seperti VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Bandar dagang yang hancur karenakorupsi luar biasa para pejabat dan pegawainya.
"Kota tua itu punya sejarah peradaban. Indonesia pernah mengalami kejayaan tapi di sisi lain ada kehancuran, Kota Tua dilihat dari 2 sisi ini," kata wakil pimpinan KPK Bambang Widjayanto di Taman Fatahilah Kota Tua Jakarta Barat, Minggu (17/8).
Bambang menyatakan di Kota Tua ini pernah ada bandar dagang yang pernah masyur tapi kemudian hancur akibat korupsi pegawainya. Di Kota Tua ini akan diawali proses pembelajaran audio visual anti korupsi.
"Kenapa Bandar Jakarta hancur, itu tidak lain karena adanya korupsi. Jadi Kota Tua itu pusat pembelajaran, dari sini kita ikrarkan pembelajaran pemberantasan korupsi," terang dia.
Di samping itu, dia juga menyatakan keberadaan kanal KPK TV akan melengkapi media yang telah dimiliki KPK selama ini. Sekarang pun media sosial dan portal berita KPK sudah banyak diakses masyarakat.
"TV melengkapi instrumen komunikasi KPK (radio dan majalah). Kita juga punya medsos, ada Twitter kita folowernya 960 ribu, FB kemungkinan diatas 1 juta, dan hit portal KPK di atas 20 juta, ini semua melengkapi," pungkas dia.
Merdeka.com - Komisioner Komisi Anggaran Independen (KAI), Sugeng Bahagijo menyebut alokasi anggaran untuk KPK dalam RAPBN 2015 sangat kurang. Padahal KPK harus menyelesaikan banyak kasus dengan nilai mencapai Rp 42 triliun.
Menurut Sugeng, ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) presiden selanjutnya. "Alokasi anggaran KPK belum memadai. Penyelesaian penyimpangan anggaran masih administrasi saja. Harusnya selain kerugian negara harus integrasi pidana. Sampai sekarang belum maksimal karena dari 432 temuan nilai Rp 42 triliun yang menjadi beban pemerintah berikutnya," ucap Sugeng di Jakarta, Sabtu (16/8).
Sugeng menyebut hal ini adalah salah satu kekurangan SBY selama jadi presiden. SBY belum bisa memperkuat sinergi KPK dan BPK termasuk aparatur penegak hukum lainnya. Harusnya, anggaran KPK bisa ditambah agar bisa bekerja dengan maksimal.
Bukan itu saja, kata Sugeng, SBY dinilai juga belum berhasil dalam meng-cover warga miskin. Hal ini terbukti masih adanya sekitar 62 juta rakyat miskin yang belum terlindungi kesehatannya. Serta masih ada 90 juta pekerja yang belum terjamin kesehatannya. Ini masih akan menjadi beban pemerintah berikutnya.
"Ke depan juga belum masuk ini karena tidak ada alokasi anggara. Jadi presiden baru nanti harus ada upaya luar biasa. Strategi menurunkan kemiskinan sekarang tidak signifikan. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY, ketimpangan miskin dan kaya melebar," tutupnya.
No comments:
Post a Comment