Dituding Khianati Rakyat, Bupati Pamekasan Kesal

KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANBupati Pamekasan, Achmad Syafii, saat menemui massa aksi dari tiga elemen mahasiswa. Syafii mengklaim, janji politiknya sudah banyak yang terealisasi.

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Aktivis dari 3 organisasi kemahasiswaan Pamekasan, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Solidaritas Mahasiswa (GSM) dan Gerakan Pemuda Ronggosukowati (GPRS), menggelar unjuk rasa ke kantor Bupati Pamekasan, Selasa (18/8/2014). 

Aksi itu untuk menagih tujuh janji politik Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang disampaikan ketika mencalonkan sebagai Bupati Pamekasan pada 2013 lalu. 

Muhammad Elman, koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, dua tahun menjelang kepemimpinannya di Pamekasan, 7 janji politik Bupati Pamekasan tidak ada yang dipenuhinya. Elman menuding bupati Pamekasan sudah mengkhianati rakyat Pamekasan. 

Janji-janji yang disampaikan Syafii, tidak ada satu pun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Kami lihat tidak ada satu pun janji politiknya bupati Pamekasan yang dirasakan langsung. Jangan khianati rakyat Pamekasan," tandas Elman. 

Janji yang paling ditagih pendemo itu adalah pemberian honor bagi Guru Tidak Tetap (GTT) sebesar Rp 900.000 atau setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pamekasan tahun 2013. 

Hingga kini, kata Elman, rakyat Pamekasan masih belum merasakan janji-janji manis bupati. Bahkan ada GTT yang hanya dibayar Rp 150.000 sebulan. 

Bupati kesal

Dituduh mengkhianati rakyat, Syafii terlihat kesal. Dia menegaskan, mahasiswa jangan asal tuduh mengkhianati rakyat sebelum ada klarifikasi dari dirinya. 

"Jangan menuduh saya khianat rakyat sebelum Anda konfirmasi. Saya mengingatkan saja sebagai orangtua," katanya saat menanggapi mahasiswa pendemo. 

Syafii menjelaskan, janji politiknya sudah dituangkan dalam APBD tahun 2014 ini. Sebab tahun 2013, APBD yang dikelolanya baru dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Anggaran di APBD murni 2013 sudah dialokasikan oleh bupati sebelumnya.

Dia menyatakan, janji politik yang sudah direalisasikan tahun ini baru pemberian anggaran Rp 300 juta untuk setiap desa. 

"Anggaran untuk bantuan mushala dan masjid serta guru ngaji, sudah dinaikkan tahun ini. Untuk bantuan koperasi syariah, sudah disiapkan Rp 25 juta per koperasi. Namun yang aktif hanya 5 koperasi saja," ungkapnya. 

Sedangkan janji-janji lainnya, akan dituntaskan pada tiga tahun anggaran selanjutnya. Alasannya, kalau dianggarkan sekaligus tidak mungkin, sebab APBD Pamekasan tidak cukup untuk membiayai semuanya. 

"Pemerintahan saya masih berjalan satu tahun setengah. Jadi mohon maaf kalau baru beberapa saja yang terealisasi," tandasnya.