Ahok: Dengan Transaksi Non Tunai Bisa Tahu Siapa Yang Korupsi

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama yang mengaplikasikan transaksi non tunai dalam sistem pemerintahan. Selain itu transaksi pakai uang elektronik (e-money) juga sudah mulai digalakkan seperti dalam transportasi.

“Kenapa kami katakan DKI ini jadi pionir karena dalam dua tahun ini kami mengamati DKI sebagai salah satu provinsi yang konsisten menerapkan transaksi non tunai,” kata Agus.

Hal ini disampaikannya saat peresmian kampanye Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) alias non cash society di atrium Mall Mangga Dua, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

Acara itu juga dihadiri Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Wagub DKI Basuki T. Purnama (Ahok), Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo serta sejumlah bos perbankan. 

Ahok kemudian menceritakan transaksi keuangan non tunai yang digalakkan dalam masa kepemimpinannya dan Gubernur Jokowi. Menurut Ahok, adanya sistem e-money akan bisa membantu pemerintah memahami kebutuhan warganya secara pasti.

“Misalnya saat bapak ibu naik bus pakai e-money, kalau bayarnya pakai cash, saya enggak tahu data bapak ibu, tapi kalau pakai e-money kami bisa tau. Ini memungkinkan kami evaluasi apa perlu tambah bus atau rute baru untuk tujuan memberikan kenyamanan bapak ibu,” kata dia.

Transaksi non tunai sudah mulai diterapkan dalam pembayaran gaji pegawai termasuk pegawai harian lepas, pekerja di dinas kebersihan. Ke depan Ahok ingin hal yang sama diberlakukan dalam penyaluran bansos seperti KJP hingga bantuan bagi korban banjir.

“Kami gak mau lagi dibayar lewat uang tunai, semua non tunai. Di pasar rakyat juga sama. dengan begini kami bisa tahu siapa warga DKI yang butuh pertolongan dan perlu dibiayai, termasuk tahu siapa yang korupsi,” pungkas dia.