Dahlan Sebut Diincar Penguasa, Johan Budi: yang Dimaksud Bukan Jokowi

Foto: Johan Budi di Istana (Muh. Iqbal/detikcomm)

Jakarta - Dahlan Iskan saat ditahan Kejati Jawa Timur atas kasus korupsi penjualan aset PT PWU menyebut dirinya sudah lama diincar penguasa. Dahlan memang sempat tersenggol beberapa kasus hukum di kejaksaan.

Siapa yang dimaksud Dahlan sebagai penguasa? Juru bicara Presiden, Johan Budi yakin yang dimaksud Dahlan sebagai 'penguasa' bukanlah Presiden Jokowi.

"Saya tidak yakin apakah yang dimaksud Pak Dahlan Iskan dengan diincar kekuasaan itu adalah oleh Pak Presiden Jokowi. Karena Presiden dalam penegakan hukum tidak pernah mengincar siapapun," kata Johan di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Jumat (28/10/2016).

Johan menjelaskan, Presiden tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum. Jokowi juga tidak pernah mencampuri jalannya sebuah kasus yang tengah ditangani para penegak hukum.

"Penegakan hukum sepenuhnya diserahkan kepada institusi penegak hukum baik itu Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK. Selama ini Presiden Jokowi tidak pernah melakukan intervensi kepada aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum kepada siapa pun," tegas Johan.

Sebelumnya, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejati Jatim dalam kasus pelepasan aset PT PWU. Dahlan menyebut sudah sejak lama diincar oleh penguasa.

"Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini, dan kemudian juga ditahan. Karena seperti anda semua tahu saya memang sedang diincar terus oleh yang berkuasa," ucap Dahlan saat dibawa ke tahanan Kejati Jatim, Kamis (27/10).

Bila merunut ke belakang, semenjak lengser dari posisi Menteri BUMN, Dahlan memang 'akrab' dengan kasus hukum. Dahlan pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI dalam kasus pembangunan gardu listrik, namun mantan Dirut PLN itu menang di praperadilan. Selain itu, ada pula kasus mobil listrik dan cetak sawah yang sempat menyerempet Dahlan. 

Banyak Blusukan, Djarot: Pak Ahok Sudah Terkenal, Saya Belum

Foto: Fida/detikcom

Jakarta - Cawagub Djarot Saiful Hidayat akan lebih sering blusukan sendiri tanpa pasangannya di Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama . Djarot merasa dirinya masih belum terkenal dibanding pasanganya Basuki T. Purnama (Ahok).

"Kalau kunjungan ya kita misah biar efektif. Kalau gabung nanti cuma di beberapa titik aja. Pak Ahok juga kan sudah terkenal, saya ke sini karena masih banyak yang belum tahu saya," ujar Djarot di Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2016).

Dengan kunjungan langsung ke masyarakat, dirinya ingin mengetahui masalah yang ada di lapangan. Solusi dapat ditemukan dengan kunjungan tersebut.

"Saya di sini untuk melihat langsung, jadi nanti kita bisa ke subtansinya langsung. Jadi saya minta kalau kita turun ke bawah kita cari subtansinya. Banjir di sini jangan sampai setiap tahun," ujar

Sebelumnya Djarot, sempat sholat Jumat di masjid Al Mujahidin. Seusai salat, Djarot mengadakan ramah tamah bersama warga di rumah ketua RW setempat.

FPI berembuk dgn Fadli Zon di gedung DPR soal Demo tgl 4 November nanti

Sebanyak 35 perwakilan ormas Islam menyambangi Gedung DPR untuk menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Mereka menyampaikan soal keresahan terkait kondisi sosial-politik di Indonesia yang dianggap gaduh..

Mereka datang pukul 13.15 WIB ke ruang Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016). Hadir dalam pertemuan ini Ketua FPI Habib Rizieq Shihab, K. H Bachtiar Nasir, Ustad Malidu Rahmat, Prof. Jawahir Tontowi dan lain-lain.

Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyampaikan keresahannya itu terutama sejak ada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al-Maidah 51. Muhamad ingin Ahok dipanggil oleh DPR. 

Selain soal itu, pertemuan ini juga akan membahas soal rencana aksi bela Islam yang akan diselenggarakan tanggal 4 November 2016 nanti.

"Ini situasi sospol di tengah masyarakat kita sangat dinamis. Karena itu kita perlu mendorong DPR melakukan fungsi pengawasannya supaya memanggil pemerintah melalui komisi atau konsultasi dengan presiden," ungkap Munarman.

"Itu bagaimana mekanismenya terserah. Intinya ini sudah menjadi masalah yang sifatnya krusial," imbuhnya.

Munarman menambahkan, situasi politik khususnya di Jakarta kini tengah tidak kondusif. Pernyataan Ahok beberapa kali disebutnya merusak prinsip kebhinekaan.

"Mulai dari ekonomi sampai pejabat setingkat gubernur yang mengacak-acak kebhinekaan. Di Kalimantan Barat ada gubernur non muslim tapi tenang-tenang aja. Di sini ada ucapan yang merusak kebhinekaan," ujarnya.

"DPR kan ada Komisi III. Nah, kita minta sejauh mana untuk mendorong supaya memanggil kepolisian. Peraturan mana yang membuat kepolisian menunda pemeriksaan? Tidak ada Perkap (Peraturan Kapolri) atau UU yang menyebut pasangan calon tidak boleh diperiksa secara hukum pidana ketika menjadi calon," sambung dia.

Munarman juga menambahkan, FPI bersama ribuan umat Islam lainnya sudah merencanakan untuk mengadakan aksi bela Islam pada Jumat (4/11) mendatang. Ia menyebut aksi tersebut aksi damai dan tertib.

Selain bertemu Fadli, elemen ormas Islam juga akan menemui Komisi III dan Komisi VIII DPR RI. Mereka juga menjadwalkan untuk bertemu dengan Pimpinan MPR. 
(wsn/miq)

Mendikbud Baru Sepakat dengan Buwas Soal Kurikulum Antinarkoba di Sekolah

Foto: Dikhy Sasra

Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) sempat curhat tentang program berupa buku mengenai antinarkoba untuk masuk ke kurikulum . Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy merespon positif hal tersebut.

"Itu memang sangat penting," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud di Jalan Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Muhadjir mengatakan, Kurikulum Anti Narkoba yang diusulkan kepala BNN akan masuk dalam kurikulum sekolah. Namun nantinya, materi tentang bahaya narkoba itu tidak harus masuk dalam mata pelajaran.

"Pengertian kurikulum pak Buwas sudah bener itu. Perlu ada kurikulum bukan berati harus menjadi mata pelajaran. Kurikulum bukan berarti pelajaran," jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Baca Juga: Curhat Buwas yang Bikin Anies Baswedan Keheranan

Sebelumnya, Kepala BNN Komjen Budi Waseso curhat tentang upaya penyebaran informasi anti narkoba ke masyarakat. Buwas meminta informasi tersebut masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah tahun 2016 ini.

Jika dilakukan, kata Buwas penyebaran informasi bahaya narkoba lewat kurikulum merupakan bisa efektif tersmapaikan untuk masyarakat. Buwas menyampaikan curhatan itu di hadapan Menko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/10/2016).

"Terus terang, produk saya banyak. Bahkan, mohon izin juga kepada Menko Polhukam (Wiranto) bahwa kami sudah membuat buku untuk dimasukkan ke kurikulum, SD, SMP, SMA, semenjak saya tiga bulan jadi Kepala BNN. Dan sudah saya serahkan ke Mendikbud yang lama dan Menteri PMK. Tapi 2016 ternyata tidak masuk ke dalam kurikulum," kata Buwas.

"Padahal ini pencegahan yang efektif. Nah, mudah-mudahan ke depan ini masuk (kurikulum)," imbuhnya. 

Curhatnya Bikin Heran, Buwas: Saya Tak Serang Anies Baswedan

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) mengklarifikasi curhatannya soal Cagub DKI yang juga mantan Mendikbud Anies Baswedan. Buwas mengatakan tidak ada niat sama sekali untuk menyerang Anies. Dirinya hanya berharap kurikulum tentang narkoba bisa dijalankan oleh siapapun Mendikbud-nya.

"Bukan, saya bukan nyerang siapapun apalagi Anies. Tapi saya menyampaikan program itu masih saya harapkan masih bisa jalan. Karena apa, kalau dimasukkan ke dalam kurikurum pelajaran, maka secara dini sudah dapat dipahami tentang narkoba dan bahayanya," kata Buwas di kantornya, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2016).

Buwas mengatakan, curhatnya tersebut tidak sama sekali ingin menyinggung Anies. Karena awalnya curhat tersebut tentang evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Kemarin itu saya di Istana ditanyai wartawan tentang evaluasi selama 2 pemerintah Presiden Jokowi. Saya menjelaskan capaian BNN selama ini dari daya cegah, pemberantasan dan rehabilitasi, saya jelaskan secara runtun. Kemudian ada yang tanya soal pembuktian dari pencegahan. Salah satunya yaitu kurikulum yang ingin di masukan dalam sekolah SD, SMP dan SMA," ujar Buwas.

"Waktu itu saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dulu (Anies Baswedan). Tapi sampai saat ini saya masih belum menyampaikan hal yang sama ke Menteri Pendidikan yang baru (Muhajir).

Baca Juga: Anies Baswedan Heran: Kenapa Buwas Curhat Soal Saya di Musim Pilkada Begini?

Buwas tidak mau curhatnya tersebut dikaitkan dengan majunya Anies sebagai cagub pada Pilgub DKI 2017. Dirinya saat itu hanya menyampaikan apa saja pencapaian yang sudah dan belum dicapai oleh BNN.

"Tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah Pilkada DKI. Nanti saya dikira ada kepentingan menyerang Anies Baswedan. Tapi ini sampaikan sebagai pencapaian BNN selama 2 tahun. Jadi jangan sampai hal itu dimasukkan kedalam hal-hal politik," tutup Buwas. 

Sempat Sentil Ahok dan Anies, Apa Kata Buwas Soal Agus Yudhoyono?

 2 Cagub DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan sudah terkena sentilan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) soal pencegahan Narkoba. Bagaimana dengan Agus Yudhoyono?

Ahok disentil tidak konsisten karena baru mau menutup diskotek yang dua kali ditemukan peredaran narkoba, sedangkan Anies disentil saat masih menjadi Mendikbud soal kurikulum narkoba. Lalu, Buwas sempat ditanya soal Agus. 

"Nah ini, kan saya enggak ikut masalah itu. Nanti dipelintir lagi masalah politik," kata Buwas di kantornya, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2016).

Namun secara umum, Buwas menitipkan pesan anti narkoba kepada seluruh calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Dirinya ingin semua calon kepala daerah berkomitmen untuk memerangi narkoba. Apalagi Presiden Jokowi sudah mengatakan perang kepada narkoba.

"Presiden RI mengatakan negara dalam kondisi darurat narkoba dan negara perang pad narkoba. Jadi itu harus jadi domain setiap kepala daerah apalagi calon," ujar Buwas.

"Harus dikampanyekan, tiap calon harus mengkampanyekan bagaimana program terhadap narkoba. Karena ini program nasional yang sudah dicanangkan presiden," tutupnya.

Ditantang Soal Razia Narkoba, Buwas: Ahok Tidak Konsekuen dan Konsisten

 Cagub petahana DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menantang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) dan lembaga BNN untuk tidak hanya sekali melakukan razia narkoba di tempat hiburan malam tapi ditindak lanjuti untuk razia kedua kali. Buwas pun merespon tantangan tersebut.

Buwas mengatakan tidak perlu dilakukan razia sampai dua kali. Karena bila sudah ditemukan peredaran narkoba di tempat hiburan malam, maka sudah dapat dipastikan bahwa tempat tersebut sudah lama menjadi tempat peredaran narkoba.

"Kalau di situ ada penggunaan, penjualan dan peredaran narkoba, maka tempat itu sudah pasti dipakai untuk peredaran. Dan komitmen kita bersama saat itu harus ditutup dan tidak akan diizinkan walaupun dengan nama baru," tegas Buwas di kantornya, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat (28/10/2016).

Buwas pun menyindir Ahok, dengan mengatakan Ahok tidak konsisten bila mengharuskan dua kali ditemukan peredaran narkoba di tempat hiburan malam yang sama untuk dilakukan penutupan. Mantan Kabareskrim Polri tersebut juga menyebut bila diberi ampun, maka peredaran narkoba di tempat tersebut akan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

"Nah itu tidak konsekuen dan tidak konsisten. Yang saya mau sekali sudah terbukti, ya ditutup. Berarti sudah sekian lama ada transaksi narkoba di tempat itu," kata Buwas.

"Kalau begitu dikasih ampun, besok dia akan sembunyi-sembunyi dengan modus baru mengedarkannya," lanjutnya

Lebih lanjut, Buwas mengatakan tidak ada niat sama sekali untuk menyerang Ahok yang akan maju di Pilgub DKI 2017. Dirinya hanya meminta Pemprov DKI untuk konsisten dalam upaya pemberantasan narkoba.

"Jangan dipelintir ya, saya bukan mau nyerang Pak Ahok. Tapi kita semua harus konsisten dan konsekuen di dalam kita menemukan kejahatan narkoba harus ada tindakan tegas," tuturnya.

"Saya kira tidak usah dua kali. Itu komitmen kita sudah jelas, sekali ketahuan harus dibekukan. Nanti kalau ada dua kali ada tiga kali dan seterusnya. Itu tidak boleh," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahok menilai BNN hanya sekali saja melakukan razia dan mendapati tempat hiburan malam yang terdapat narkoba. Namun razia BNN di tempat hiburan malam yang kedapatan ada narkoba berhenti hanya sekali saja, tidak dilanjutkan untuk razia kedua kalinya.

Padahal, aturan di Pemprov DKI yang disepakati bersama Bareskrim Polri dan BNN, tempat hiburan malam akan ditutup bila dua kali kedapatan narkoba. Ahok menyayangkan langkah BNN yang hanya sekali saja merazia.

"Justru saya nantang BNN, kamu tangkap dong! Sudah banyak tangkap sekali kok diam? Tangkap dong semua. Anda bisa buktikan ada barang, kami tutup (tempat hiburan malam). Enggal peduli siapa," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (27/10) kemarin.

Mumpung Ada Djarot, Warga Curhat Sering Kebanjiran

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berbicara dengan warga tentang rencana pembuatan sodetan di RW 08, Pasar Rebo, Jumat (28/10/2016).

Ketua RW 08 di Kelurahan Pasar Rebo, Sugeng Karno, memanfaatkan kesempatan kunjungan calon wakil gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat ke lingkungannya untuk curhat soal banjir.

Kebetulan, sebelum Sugeng mulai bercerita, Djarot sudah menduga bahwa masalah di lingkungan itu adalah banjir.

"Ini pasti banjir ya Pak, daerahnya cekung begini," ujar Djarot, Jumat (28/10/2016).

"Banjir, Pak, sampai masuk rumah. Kebetulan memang itu yang mau kami ceritakan, Pak," jawab Sugeng.

Sugeng mengatakan, warga sekitar sebenarnya sudah memiliki usulan untuk solusi banjir ini. Warga ingin membuat sodetan yang menghubungkan aliran air ke Kali Ciliwung. Sehingga, air bisa langsung ke kali.

"Kalau dibikin sodetan, nabrak rumah orang enggak? Harus bongkar rumah orang enggak," ujar Djarot.

Sugeng mengatakan, pembuatan sodetan tidak akan menabrak bangunan di atasnya. Djarot pun langsung meninjau titik yang akan dibuat sodetan. Dia bingung karena air tidak mengalir ke arah Kali Ciliwung. Selain itu, ada bangunan di atasnya.

"Ini ada bangunan loh, Pak, di atasnya," ujar Djarot.

"Warga waktu itu sudah perjanjian, Pak, sebelum membangun. Kalau dibutuhkan, mereka bersedia dibongkar," ujar Sugeng.

Djarot pun memberi solusi lain selain membuat sodetan. Dia ingin membuat sumur resapan di kawasan itu. Sehingga, air yang turun tidak langsung dibuang ke Kali Ciliwung melainkan ditampung dalam sumur resapan. Setelah sumur penuh, barulah air dialirkan ke Kali Ciliwung.

Djarot juga meminta warga untuk melapor jika ada tanah kosong. Tanah kosong tersebut bisa dibeli oleh Pemprov DKI.

"Saya Februari balik lagi dari cuti. Langsung kita usulkan kita beli untuk bikin embung, sehingga air juga bisa ditampung di situ," ujar Djarot.

Jika MK Kabulkan Gugatan Ahok, Mendagri Siap Cabut SK Plt Gubernur

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan mencabut Surat Kerja Pelaksana Tugas Gubernur apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pencabutan SK Plt akan dilakukan jika putusan MK berlaku surut. Adapun gugatan itu sedang diproses MK setelah diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Seandainya putusan MK mengabulkan untuk cuti hanya saat kampanye, ya sudah kami cabut saja SK Plt," kaya Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Dalam Pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada, terdapat aturan yang mewajibkan petahana mengambil cuti pada masa kampanye yang berlangsung sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.

Setelah sejumlah petahana mengajukan cuti, Kemendagri menyiapkan pelaksana tugas. Mendagri telah melantik lima Plt gubernur untuk menggantikan petahana yang maju kembali pada Pilkada 2017.

Pada Rabu (27/10/2016), Kemendagri mengangkat Plt Gubernur DKI Jakarta dan Plt Gubernur Banten. Sedangkan kemarin, Kemendagri mengangkat Plt Gubernur Gorontalo, Plt Gubernur Aceh, dan Plt Gubernur Bangka Belitung.

Tjahjo menuturkan, pemerintah tidak bisa menunggu putusan MK mengingat tahapan pilkada berjalan lebih dulu. Terlebih lagi, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan calon.

"28 Oktober 2016 sudah mulai tahapan kampanye. Dia (kepala daerah) harus mulai cuti," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Ahok menilai kewajiban cuti bagi calon petahana sama saja dengan melanggar hak konstitusional. Sebab, petahana jadi tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan.

(Baca: Penjelasan Ahok di Depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi)

Pernyataan itu disampaikannya dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu (31/8/2016).

"Pemohon memiliki hak yang diatur dalam konstitusi untuk memerintah secara penuh dan menjaIankan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis dengan jangka waktu yang penuh yakni Iima tahun lamanya," kata Ahok saat membacakan isi gugatannya.

Namun, pemerintah berharap Majelis Hakim MK tidak mengabulkan gugatan Ahok. (Baca: Pemerintah Minta Majelis Hakim MK Tolak Gugatan Ahok)

Sebab, pemerintah menilai ada potensi terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur jika petahana tidak diwajibkan cuti selama masa kampanye berlangsung.

Petahana dianggap memiliki peluang memobilisasi masyarakat untuk memilih dirinya.

Ahok Unggah Video Ucapan Sumpah Pemuda Bareng Sejumlah Selebriti

Dok. Twitter @basuki_btpVideo yang diunggah calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengenai peringatan Hari Sumpah Pemuda pada akun Twitter milik dia.

Gubernur DKI Jakarta non-aktif,Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengunggah video pada akun Twitter miliknya, @basuki_btp pada Jumat (28/10/2016).

(Baca juga: Balai Kota DKI Jakarta Tanpa Ahok...)

Video ini berisi ucapan terkait peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini.

Video berdurasi sekitar 35 detik itu juga diisi pesan dari sejumlah selebriti, di antaranya Ernest Prakasa, Denny Cagur, dan sejumlah personil Project Pop, mulai dari Tika, Yossi, hingga Udjo.

Dalam pesannya, para selebriti itu menyatakan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk menjalin persahabatan, mencari ilmu, menggapai cita-cita, hingga memberikan yang terbaik untuk negeri.

Ahok tak ketinggalan menyampaikan pesannya. Ia menyatakan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang juga dibangun dari keberagaman.

Pada akhir video, ditampilkan sebuah kutipan dari Ahok yang menyatakan "Bangsa ini tidak akan goyah jika para pemudanya memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika".

(Baca juga: Isu SARA Dinilai Kemunduran Sumpah Pemuda)

Adapun kicauan yang ditulisnya pada video itu berisi pesan tentang kemajemukan.

"Kita sudah bersumpah untuk bersatu dlm kemajemukan. Upaya memecah-belah bangsa tidak akan pernah kita biarkan. Selamat Hari Sumpah Pemuda,"  tulis Ahok.

Saat Mimpi Marbut Masjid Kembangan Utara untuk Umrah Jadi Kenyataan

Mardani, Marbut Masjid Darul Hasyim, Kembangan Utara, Jakarta Barat, merupakan salah satu marbut yang diberangkatkan umrah oleh Pemprov DKI Jakarta.

 Wajah Mardani (65) begitu semringah mengetahui dirinya merupakan salah satu dari 50 marbut yang diberangkatkan untuk beribadah umrah ke Tanah Suci oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mardani merupakan marbut Masjid Darul Hasyim, Puri Kembangan, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Seumur hidupnya, Mardani mengaku belum pernah beribadah umrah. Suatu saat, Mardani yang sudah lebih dari 10 tahun menjadi marbut itu, diberitahu tentang program Pemprov DKI Jakarta memberangkatkan umrah para penjaga masjid secara cuma-cuma.

Mardani memberanikan diri untuk mengikuti seleksi yang diselenggarakan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta.

"Sejak tiga bulan lalu, saya ikut seleksi dengan membaca ayat surat pendek, membaca Al-Quran, dan pertanyaannya banyak," kata Mardani, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Awal pekan ini, berita bahagia itu datang. Mardani ditelepon pengurus DMI DKI Jakarta, dan ia diminta untuk membuat passpor.

Mardani langsung bersyukur. Mardani mengaku selama ini ia hanya bermimpi untuk dapat mengelilingi Kabah maupun shalat di makam Rasulullah.

"Alhamdulillah, saya sudah bukan kepengin lagi, tapi sudah sampai kebawa mimpi pengin umrah, Alhamdulillah sekarang bisa terwujud. Apalagi semuanya serba gratis," kata Mardani.

Rencananya, Mardani bersama puluhan rekannya akan menunaikan ibadah umrah pada awal November mendatang. Ia sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk beribadah selama 10 hari.

"Saya juga mau berdoa agar keluarga dan teman-teman saya yang ada di kampung bisa umrah atau naik haji. Doain semuanya, doain Pak Gubernur juga," kata Mardani dengan wajah berseri-seri.

Program itu merupakan program Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2013. Anggarannya menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada DMI DKI Jakarta. DMI DKI Jakarta yang kemudian menyeleksi marbut yang berhak menunaikan ibadah umrah.

Masih ada 30.000 marbut se-DKI Jakarta yang menunggu giliran diberangkatkan umrah oleh Pemprov DKI Jakarta. Agar rencana itu terealisasi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta agar ada 100 marbut yang diberangkatkan umrah tiap dua bulan.

Sudah Boleh Kampanye, Apa Agenda Ahok dan Djarot Hari Ini?

Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah dimulai hari ini, Jumat (28/10/2016). Pasangan cagub dan cawagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sudah mulai cuti dan tidak lagi beraktivitas di Balai Kota DKI Jakarta.

Apa yang dilakukan keduanya, hari ini? Kemarin, Basuki atau Ahok sempat bingung menjawab pertanyaan wartawan soal apa yang akan dia kerjakan pada hari pertama kampanye.

"Besok saya enggak tahu, kayaknya belum kampanye besok. Besok maungapain yah? Saya belum tahu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis.

Sampai pagi ini, Ahok masih belum memiliki agenda kegiatan di manapun. Sebelumnya dia mengatakan telah menyerahkan jadwal kampanye kepada tim pemenangannya. Dia hanya tinggal mengikuti jadwal itu.

"Tinggal ikut saja yang penting orang yang datang mesti bayar aja he-he-he," ujar Ahok.

Bagaimana dengan Djarot? Ternyata Djarot sudah memiliki agenda kegiatan pada hari pertama kampanye. Nanti siang, rencananya dia akan shalat Jumat di Masjid Al Mujahidin, Jalan Danakarya, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Kegiatan shalat Jumat keliling sebenarnya bukan baru kali ini dilakukan Djarot. Ketika masih aktif sebagai Wagub, dia juga mendatangi masjid warga pada waktu shalat Jumat.

Pada pukul 16.00 WIB nanti, Djarot dijadwalkan untuk menghadiri acara Gerakan 5 Juta Pemuda Jakarta Bersatu Sukseskan Pilgub DKI Merdeka. Acara itu akan digelar di Jalan Pemuda, Jakarta Timur.

Djarot juga dijadwalkan akan memberi sambutan pada acara ibadah syukur memperingati Hari Sumpah Pemuda pada pukul 18.30 WIB di Cempaka Putih. Namun, acara terakhir ini masih tentatif.

Pengalaman Lucu Kamillus, Staf yang Bantu Ahok Layani Aduan Warga di Balai Kota

Kamillus Elu, staf Gubernur DKI yang bertugas melayani aduan warga setiap pagi di Balai Kota DKI Jakarta.

Setiap melayani pengaduan warga di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selalu dibantu oleh staf pribadinya. Salah satu staf yang bertugas di bagian pengaduan adalah Kamillus Elu.

Setiap hari, Kamilus harus datang lebih pagi dari Ahok. Dia bersama dua staf lainnya harus melayani warga yang jumlahnya setiap hari tambah banyak.

"Jadi sebelum Bapak (Ahok) datang, kita tanya dulu masalahnya apa, keperluannya apa," ujar Kamillus di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (27/10/2016).

Kamillus mengatakan, pada umumnya warga selalu ingin bercerita panjang lebar kepada Ahok. Namun, karena keterbatasan waktu, para staf yang akan membantu warga menjelaskan kepada Ahok duduk permasalahannya sehingga Ahok bisa langsung menentukan sikap apa yang diambil terkait laporan warga itu.

Banyak kisah menarik. Kemudahan bertemu Ahok membuat warga mengadu, bahkan dalam hal yang bukan menjadi kewajiban Ahok. Katakanlah masalah putus cinta.

"Ada yang pasangannya selingkuh, suaminya main sama perempuan lain. Ada gadis yang pacaran, pas putus cintanya datang ke sini," kata Kamillus.

"Misalnya pacarnya PNS, lapor 'Saya diputusin nih, Pak'. Kita sih ya terus bagaimana? Ya udah cinta kan enggak semuanya bersatu, ha-ha-ha," tambah Kamillus.

Ada juga perempuan yang hamil di luar nikah datang ke Balai Kota. Kamillus mengatakan, dia dan staf lain sempat heran karena biaya melahirkan seharusnya ditanggung BPJS Kesehatan. Seharusnya perempuan itu tidak perlu meminta bantuan ke Ahok.

Ternyata, perempuan itu meminta biaya persiapan melahirkan. Setelah melahirkan, perempuan itu kembali ke Balai Kota sambil membawa anaknya.

"Saya tanya, terus ke sini buat apa? Dia bilang mau minta bantuan buat beli susu. Makanya saya suka bercanda, yang berbuat di sana yang disuruh tanggung jawab malah kita di sini, he-he-he...," ujar Kamillus.

Namun, aduan seaneh apa pun harus dilayani dengan baik. Kamillus mengatakan, biasanya Ahok akan menyuruh staf lainnya untuk melakukan survei hari itu juga terhadap beberapa aduan yang butuh disurvei. Setelah yakin warga butuh bantuan, Ahok akan membantu.

"Ada yang mau pulang ke kampung enggak bisa beli tiket, kami belikan tiket. Kami kasih dalam bentuk tiket, bukan kasih duit. Uangnya pakai uang operasional, Bapak. Dia enggak pakai sendiri, dia pakai buat bantu orang," kata Kamillus.

Kamis kemarin adalah hari terakhir Ahok bertugas di Balai Kota sebelum memasuki masa cuti untuk berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

Kamillus dan dua staf Ahok lainnya bukan PNS DKI. Mereka melekat dengan Ahok termasuk pada masa cuti ini. Hari ini, mereka tidak akan tampak di Balai Kota.

Lalu bagaimana nasib aduan warga?

Ahok Sudah Beli Mobil Bekas dan Akan Kembalikan Mobil Dinas Hari Ini

Calon petahana pada Pilkada Jakarta,Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, baru akan mengembalikan kendaraan dinasnya, pada Jumat (28/10/2016) ini. Ahok cuti dari tugasnya sebagai Gubernur Jakarta mulai hari ini hingga tiga bulan lebih ke depan.

Ia harus cuti karena telah memasuki masa kampanye Pilkada DKI Jakarta2017.

"Besok (kendaraan dinas) baru dibalikin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis malam.

Kendaraan dinas yang selama ini digunakan Ahok adalah Toyota Land Cruiser berwarna hitam berpelat nomor B 1966 RFR.

Ahok mengaku sudah membeli mobil bekas yang akan digunakannya selama berkampanye. Namun Ahok tidak menjelaskan detil spesifikasi mobil bekas yang ia beli.

"Pokoknya mobil yang bisa dibawa pulang kampung aja kalau sudah pensiun. Yang pasti juga, bukan mobil China, biar makanan aja yang dari China," kata Ahok.

Untuk rumah dinas, Ahok mempersilakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menempati rumah yang terletak di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut. Ahok tetap menetap di kediamannya di Kompleks Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

Begini Ahok Menata PKL, Menghidupi Jakarta...

Kantin baru di Gedung Menara 165 yang diisi 10 pedagang kaki lima yang biasa berjualan di luar gedung, Kamis (27/10/2016).

Kamis (27/10/2016) siang, seorang pedagang nasi gulai di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, diuber Satpol PP. Pedagang nasi gulai tersebut terpasksa mengumpet sementara dari tempat jualannya di trotoar.

Di waktu yang sama, seorang pedagang nasi soto di Jalan TB Simatupang, juga di Jakarta Selatan, sibuk menyiapkan dagangannya kepada para karyawan gedung Menara 165.

Si pedagang nasi gulai dan pedagang nasi soto sama-sama bermodalkan gerobak, sama-sama dagang di jalanan pada awalnya.

Bedanya? Tukang soto tersebut kini bergabung dengan Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jakarta Selatan. Biasa berjualan di trotoar, si tukang nasi soto ditawari oleh pemerintah dan pengelola gedung untuk berjualan di kantin.

UMKM atau pedagang kaki lima (PKL) kini jadi perhatian besar pemerintah. Sebab keberadaan mereka tiap sudut kerap membuat macet jalanan. Pemprov DKI Jakarta pun menyediakan tempat.

Di Jakarta Selatan saja, tercatat ada 68.000 UMKM. Saat ini tercatat baru 3.428 pedagang UMKM yang mendapat tempat di perkantoran, mal, lokasi sementara, dan lokasi binaan.

Selain Gedung Menara 165, sejumlah gedung lain juga menempatkan PKL di dalam gedung seperti di Mal Gandaria City, Mal Kota Kasablanka, Mal One Bell Park, Mal Ciputra World, Mal Pejaten Village, dan Gedung Alamanda Tower.

Upaya menata PKL telah dikemukakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ingin kantor wali kota jadi tempat berjualan PKL pada malam hari. Ia menilai cara itu akan lebih baik daripada PKL berjualan di trotoar.

Pemilihan waktu malam hari dinilai tidak akan mengganggu kegiatan pemerintahan.

"Jakarta mau dagang apapun laku, apalagi kalau dagangannya enak. Yang repot nyewa tempat strategis yang tidak sanggup karena mahal. Makanya kami mau manfaatkan semua," kata Ahok di Balai Kota, Senin (17/10/2016).

Selain bertujuan untuk menyediakan tempat yang layak dan strategis, Ahok menilai cara itu akan ampuh mengurangi kemacetan. Ia melihat cukup banyak tempat berjualan PKL yang menjadi sumber kemacetan, terutama PKL yang dagangannya laris.

Pemkot Jaksel sendiri mendorong ada perusahaan-perusahaan yang mau menyediakan tempat bagi PKL, dan membiayai BPJS-nya melalui danacorporate social responsibility (CSR).

Sop kaki kambing H Irwan yang legendaris sejak 60-an diresmikan beberapa pekan lalu di Jalan Melawai oleh PT Sosro. Bakso tenis Blok S dan bubur Barito berikutnya.

Nibras Nada NailufarSuku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan merazia kendaraan yang parkir liar di Jalan Widya Chandra, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis siang (27/10/2016).

Merasa merdeka dan omzet belasan juta

Para PKL yang dibina DKI memiliki kisah suksesnya masing-masing. H Irwan misalnya, berbahagia bisa berjualan di tempat lamanya sebelum ditertibkan tahun lalu.

Di usia senjanya, ia masih kucing-kucingan dengan Satpol PP. Bermodalkan gerobak dan resep mutakhir, Irwan mulai jualan sop kaki kambing di Jakarta pada 1961. Ia memulai bisnisnya di pom bensin Melawai.

Beberapa kali ia harus pindah, mulai dari Semanggi, Roxy, hingga akhirnya menetap di belakang Taman Sepeda Melawai atau di pinggir Jalan Melawai XIII.

Meski memiliki pelanggan setia mulai dari pejabat hingga artis Ibu Kota, Irwan tak pernah membuka rumah makan secara resmi. Kuali-kuali jeroan kambing di tenda mungil menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya. Hingga akhirnya pada Oktober 2015, "musibah" menimpanya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan membubarkan Pujasera Melawai, termasuk sop dan sate kambing Irwan yang termahsyur. Irwan pun terpaksa angkat kaki karena ia memang mengokupasi lahan secara liar.

Awal 2016 Irwan pindah ke Taman Wijaya IX. Di usia senjanya, Irwan yang memiliki tiga pegawai masih terus dihantui ancaman penertiban. Namun nasib baik memihaknya. Pujasera Melawai kembali dihidupkan oleh pemerintah dengan menggandeng 41 pedagang lama. Kali ini lebih tertata, melalui program revitalisasi UKM yang didanai oleh corporate social responsibility (CSR) dari PT Sosro.

Masih sama seperti dulu, Irwan tetap harus membayar retribusi sebesar Rp 3.000 per hari yang didebet melalui rekening Bank DKI. Tak hanya itu, Irwan juga didaftarkan BPJS Kesehatan. Iuran tiga bulan pertamanya dibayari oleh Bank DKI.

"(Sudah) 55 tahun saya dagang di Jakarta, baru sekarang saya merasa merdeka," kata Irwan ketika ditanya rasanya berjulan kembali di bawah binaan DKI.

(Lihat: "55 Tahun Dagang di Jakarta, Baru Sekarang Saya Ngerasa Merdeka")

Kisah sukses lainnya dialami PKL di Kota Tua. Jika saat ini puluhan pedagang kesal karena ditertibkan dan dipindahkan ke Jalan Cengkeh, pedagang roti Kevin Sihombing dan 28 PKL lainnya sudah menuai hasil dari penataan PKL.

Sebelum DKI aktif menata, Kevin-lah yang berjuang agar PKL diberikan tempat dan diizinkan merawat terowongan penyeberangan orang (TPO) Kota Tua. Tujuh tahun lamanya sejak diresmikan Fauzi Bowo pada 2008, TPO itu jadi sarang pengemis, pengamen, jambret, hingga prostitusi.

Nibras Nada NailufarTerowongan Penyeberangan Orang Jakarta Kota, Kamis (23/6/2016).

Kevin yang biasa dagang di sana sambil dibayangi ancaman penertiban, sejak 2013 mengupayakan izin berjualan. Juli 2015, ia membayar retribusi yang menurutnya sangat murah dibandingkan omzetnya yang mencapai belasan juta.

Retribusi sebesar Rp 150.000 per bulan, dianggarkan sebagian untuk menghias TPO Kota Tua. Tempat itu kini jadi semacam festival hari-hari besar. Banyak orang beristirahat dan berfoto di sana sembari menikmati jajanan.

"Ini supaya orang-orang merasa nyaman dan senang. Pasti senang dong kalau misalnya ke sini melihat tidak hanya hari rayanya (warga) mayoritas saja yang dirayakan, tapi juga (warga) minoritas merasa diakui. Semua hari raya mulai dari Islam, Kong Hu Cu, Buddha, Hindu, kami akui semua di sini," kata Kevin.

Terowongan Penyeberangan Orang Jakarta Kota, Kamis (23/6/2016).

(Lihat: Buah Perjuangan PKL Menata Terowongan Penyeberangan Orang di Kawasan Kota)