Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menarik 34 PNS yang ditugaskan di KPUD DKI Jakarta. Alasan penarikan itu karena mereka semua sudah lama menempati jabatannya masing-masing.
"Sudah kelamaan, mereka dari KPUD minta diganti. Ya kita ganti," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2016).
Ahok menyebut pihaknya mengusulkan sejumlah nama pengganti PNS yang diganti. Namun keputusan akhirnya tetap berada di tangan KPUD DKI Jakarta.
"Ya kita usulin, mereka minta ganti dan kita usulin. Kita usulin saja nanti mereka yang atur," ujar dia.
Sebelum ini, Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan pergantian itu merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran. Sebanyak 34 orang ditarik oleh Ahok.
"Penyegaran biasa saja. Ya pegawai Pemda yang di KPUD itu, dilakukan penyegaran lah. Itu kan (mereka) sudah lama," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno saat dihubungi.
Sumarno mengatakan sementara ini jabatan-jabatan tersebut masih kosong. Namun dia memastikan tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama.
Sedikitnya 34 PNS yang bertugas di KPUD DKI Jakarta dikembalikan ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Langkah 'cuci gudang' ini dilakukan untuk penyegaran sumberdaya manusia dalam instansi tersebut.
"Penyegaran biasa saja. Ya pegawai Pemda yang di KPUD itu, dilakukan penyegaran lah. Itu kan (mereka) sudah lama," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno saat dihubungi, Rabu (13/1/2016).
"(Yang diganti) Semua pegawai Pemda yang di KPUD yang menempati jabatan Sekretaris KPU, Sekretaris KPU Kota, petugas, kepala bagian dan lainnya. Total ada 34 PNS di KPUD DKI," lanjutnya.
Sumarno mengatakan sementara ini jabatan-jabatan tersebut masih kosong. Namun, dia memastikan tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Sebab pihaknya juga sudah mengadakan rapat dengan KPU RI dan Pemprov DKI. Saat ini mereka tengah mencari pengganti mereka.
"Ini baru kita lakukan rapat dengan KPU RI dan Pemda. Sekarang sedang dalam proses penyediaan," kata Sumarno.
Dia pun menegaskan proses 'cuci gudang' yang dilakukan dengan sepengetahuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan dalam Surat Keputusan (SK) pengembalian SKPD itu ditandatangani oleh Ahok dan Sekda DKI Saefullah. Namun Sumarno enggan mendetail kapan pastinya perombakan itu dilakukan.
Sumarno juga memastikan dalam lembaganya itu tidak akan mengganggu persiapan Pilgub DKI 2017 mendatang. "Enggak kok karena kan sebelum dimulai akan segera terisi orang yang baru. Tahapannya juga kan belum dimulai," pungkasnya.
"Sudah kelamaan, mereka dari KPUD minta diganti. Ya kita ganti," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2016).
Ahok menyebut pihaknya mengusulkan sejumlah nama pengganti PNS yang diganti. Namun keputusan akhirnya tetap berada di tangan KPUD DKI Jakarta.
"Ya kita usulin, mereka minta ganti dan kita usulin. Kita usulin saja nanti mereka yang atur," ujar dia.
Sebelum ini, Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan pergantian itu merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran. Sebanyak 34 orang ditarik oleh Ahok.
"Penyegaran biasa saja. Ya pegawai Pemda yang di KPUD itu, dilakukan penyegaran lah. Itu kan (mereka) sudah lama," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno saat dihubungi.
Sumarno mengatakan sementara ini jabatan-jabatan tersebut masih kosong. Namun dia memastikan tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama.
Sedikitnya 34 PNS yang bertugas di KPUD DKI Jakarta dikembalikan ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Langkah 'cuci gudang' ini dilakukan untuk penyegaran sumberdaya manusia dalam instansi tersebut.
"Penyegaran biasa saja. Ya pegawai Pemda yang di KPUD itu, dilakukan penyegaran lah. Itu kan (mereka) sudah lama," ujar Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno saat dihubungi, Rabu (13/1/2016).
"(Yang diganti) Semua pegawai Pemda yang di KPUD yang menempati jabatan Sekretaris KPU, Sekretaris KPU Kota, petugas, kepala bagian dan lainnya. Total ada 34 PNS di KPUD DKI," lanjutnya.
Sumarno mengatakan sementara ini jabatan-jabatan tersebut masih kosong. Namun, dia memastikan tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Sebab pihaknya juga sudah mengadakan rapat dengan KPU RI dan Pemprov DKI. Saat ini mereka tengah mencari pengganti mereka.
"Ini baru kita lakukan rapat dengan KPU RI dan Pemda. Sekarang sedang dalam proses penyediaan," kata Sumarno.
Dia pun menegaskan proses 'cuci gudang' yang dilakukan dengan sepengetahuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan dalam Surat Keputusan (SK) pengembalian SKPD itu ditandatangani oleh Ahok dan Sekda DKI Saefullah. Namun Sumarno enggan mendetail kapan pastinya perombakan itu dilakukan.
Sumarno juga memastikan dalam lembaganya itu tidak akan mengganggu persiapan Pilgub DKI 2017 mendatang. "Enggak kok karena kan sebelum dimulai akan segera terisi orang yang baru. Tahapannya juga kan belum dimulai," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment