SETAHUN AHOK, Berapa Skor Kinerja Pemerintahan?

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya kesempatan hingga Oktober 2017 untuk membereskan sejumlah pekerjaan rumah membangun Jakarta. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai tugas Basuki yang utama adalah membereskan penyerapan anggaran.

Dua tahun terakhir, Jakarta mencatat penyerapan anggaran terendah sepanjang masa. Bila dirunut, hal itu terjadi akibat Gubernur kerap menggonta-ganti pejabat eselon kurang dari tiga bulan menjabat. "Reformasi birokrasi malah kontraproduktif," ujar Nirwono, Selasa, 17 November 2015.
Nirwono, yang juga beberapa kali menjadi tim seleksi terbuka jabatan eselon ini, menyarankan Basuki memberikan waktu evaluasi setahun sebelum memutuskan rotasi. Tujuannya, agar pejabat sempat mengerjakan penganggaran kegiatan, pelelangan, dan pelaksanaan. 

Tugas lain adalah menangani banjir. Revitalisasi waduk dan sungai belum berjalan optimal sehingga beberapa wilayah di Jakarta masih terendam air saat hujan mengguyur selama pekan lalu. "Baru Waduk Pluit dan Ria Rio yang terlihat, bagaimana dengan 10 waduk lain?" ujar Nirwono. Untuk sungai, dia menilai Basuki terlalu memperhatikan Ciliwung. Padahal ada 13 sungai yang membelah Jakarta.

Penanganan banjir juga masih seperti gubernur-gubernur sebelumnya, yakni membersihkan drainase menjelang musim hujan. Nirwono melihat pola ini sebagai kelambanan birokrat mengejar cara kerja Basuki yang cepat sehingga anggaran yang sudah elektronik itu susah cair.

Di bidang transportasi massal, kata Nirwono, belum ada program Basuki yang berpihak pada transportasi berkelanjutan nonkendaraan bermotor. Basuki masih mengandalkan mega proyek untuk mengatasi kemacetan dengan membangun jalan layang non-tol dan mass rapid transit

. Walhasil, Nirwono memberi skor 6,5 untuk setahun masa kerja Basuki.

Beda tipis dengan Nirwono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Muhammad Sanusi memberikan Basuki nilai 6. Sanusi menilai kinerja Basuki melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun bersama Joko Widodo, terutama soal sampah. "Ini pekerjaan rumah besar dia," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.

Basuki tak menampik kritik-kritik tersebut. Anggaran elektronik akan ia sempurnakan agar pengelolaan uang besar Jakarta lebih transparan. Ia berharap kelak sistem ini mengubah etos kerja pegawai negeri Jakarta. Semula, penyusunan anggaran menggunakan cara manual yang membuat penyisipan anggaran siluman menjadi mudah.

Basuki juga berniat membenahi sistem tunjangan kinerja daerah sebelum habis masa jabatannya. Dengan skema tunjangan dua tahap setiap bulan, anak buahnya tak lagi bisa mencurangi penilaian. Semula, pegawai kerap mencantumkan kegiatan fiktif agar memperoleh poin kinerja penyerapan anggaran yang baik.

Melalui sistem baru ini, pencapaian serapan anggaran pada tiap satuan kerja perangkat daerah menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian tunjangan dengan bobot 10 persen. Bobot paling besar adalah capaian kinerja dan perilaku. "Kami sedang formulasikan mana yang paling tepat," kata Basuki.