Pembuangan sampah dari Jakarta ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi menemui masalah. Mengapa Jakarta tak membangun tempat pengolahan sampah modern? Ini jawaban Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ahok menjelaskan sebenarnya sudah ada rencana membangun tempat pengolahan sampah canggih disebut Intermediate Treatment Facilities (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. ITF seharusnya sudah dibangun sejak tahun 2011. Namun, mengalami kendala.
"Sunter mau ada pengolahan, nanti ITF mau dibangun di Sunter," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2015).
Rencananya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk membangun ITF. Pembiayaannya dari uang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), Ahok menyebut biaya yang dibutuhkan adalah Rp 1,2 triliun untuk tiga tahun.
Namun ternyata, anggaran untuk membangun ITF itu hilang dari APBD DKI. Anggaran ITF ini hilang sejak 2013 dan di 2014 anggaran siluman juga malah muncul dalam bentuk anggaran UPS.
"Hilang anggarannya makanya saya langsung mau ngusut, ini ada anggaran siluman. Yang nggak ada bisa muncul. Cuma saya digugat, malah mau memakzulkan saya," kata dia.
Ahok lantas mempermasalahkan anggaran untuk pengolahan sampah yang hilang itu. DPRD disebutnya memasukkan anggaran siluman, bukannya malah mengakomodasi program Pemprov DKI. Pihak DPRD yang tak terima tuduhan itu lantas berusaha memakzulkan Ahok. Begitulah Ahok menjelaskan.
"Buktinya, sekarang di persidangan dibuktikan bahwa anggaran tanpa KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tiba-tiba muncul UPS. Berarti tuduhan saya tidak salah. Benar dong tuduhan saya," ujar Ahok.
Sekadar membandingkan, Rp 1,2 triliun untuk UPS disebut Ahok setara dengan biaya membangun tempat ITF. Kini, Ahok merencanakan pembangunan ITF pada 2016.
(aan/nrl)
Ahok menjelaskan sebenarnya sudah ada rencana membangun tempat pengolahan sampah canggih disebut Intermediate Treatment Facilities (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. ITF seharusnya sudah dibangun sejak tahun 2011. Namun, mengalami kendala.
"Sunter mau ada pengolahan, nanti ITF mau dibangun di Sunter," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2015).
Rencananya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk membangun ITF. Pembiayaannya dari uang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP), Ahok menyebut biaya yang dibutuhkan adalah Rp 1,2 triliun untuk tiga tahun.
Namun ternyata, anggaran untuk membangun ITF itu hilang dari APBD DKI. Anggaran ITF ini hilang sejak 2013 dan di 2014 anggaran siluman juga malah muncul dalam bentuk anggaran UPS.
"Hilang anggarannya makanya saya langsung mau ngusut, ini ada anggaran siluman. Yang nggak ada bisa muncul. Cuma saya digugat, malah mau memakzulkan saya," kata dia.
Ahok lantas mempermasalahkan anggaran untuk pengolahan sampah yang hilang itu. DPRD disebutnya memasukkan anggaran siluman, bukannya malah mengakomodasi program Pemprov DKI. Pihak DPRD yang tak terima tuduhan itu lantas berusaha memakzulkan Ahok. Begitulah Ahok menjelaskan.
"Buktinya, sekarang di persidangan dibuktikan bahwa anggaran tanpa KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tiba-tiba muncul UPS. Berarti tuduhan saya tidak salah. Benar dong tuduhan saya," ujar Ahok.
Sekadar membandingkan, Rp 1,2 triliun untuk UPS disebut Ahok setara dengan biaya membangun tempat ITF. Kini, Ahok merencanakan pembangunan ITF pada 2016.
(aan/nrl)
No comments:
Post a Comment