Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari langkah Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk melaporkan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Basuki, BPK saja belum menyelesaikan audit investigatif perihal kasus yang diduga terindikasi merugikan daerah sebesar Rp 191 miliar tersebut.
"Kalau DPRD bawa ke sana (lapor KPK) apa enggak lucu? Makanya saya bilang ini cuma gaya politik saja," kata Basuki, di Balai Kota, Sabtu (31/10/2015).
Bahkan, Basuki menyindir Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung yang ikut melaporkan permasalahan itu ke KPK.
"Ya Lulung gayalah, supaya dia bisa lapor ke KPK. Mudah-mudahan saja dia enggak 'masuk' ke KPK nanti," kata Basuki sambil tertawa kecil.
Basuki mengatakan, KPK menginstruksikan BPK untuk melakukan audit investigasi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.
BPK, kata Basuki, tidak cukup melakukan audit investigasi selama 60 hari.
"Sehingga dia minta perpanjang (waktu audit investigasi) lagi 20 hari. Orang BPK saja belum selesai auditnya. KPK kan lagi nunggu hasil audit investigasi BPK," kata Basuki.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana sebelumnya meminta KPK menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan yang diduga menyebabkan kerugian negara.
"Permohonan untuk dilakukan penegakan hukum sambil menunggu hasil audit BPK," kata Lulung saat melaporkan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK, Jumat (30/10/2015) kemarin.
Selain Lulung, turut hadir Ketua Pansus LHP BPK RI, Triwisaksana dan anggota Pansus lainnya Prabowo Soenirman, Tubagus Arief, Inggard Joshua, Muhammad Taufik, Ahmad Nawawi, dan Syarif.
No comments:
Post a Comment