Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, satu-satunya penyelesaian masalah pengelolaan sampah adalah dengan membangun teknologiincinerator atau mesin pembakar sampah.
Incinerator itu ditempatkan di intermediate treatment facility(ITF)yang rencananya dibangun di empat lokasi di Ibu Kota.
"Saya sudah dari tiga tahun lalu mau bangun incinerator. Siapa sih yang mau buang sampah ke Bekasi atau Bogor (TPST Bantargebang)? Rugi saya. Mana truk sampahnya bikin macet," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (6/11/2015).
Menurut Basuki, ketika ia dan Joko Widodo mulai memimpin Jakarta, belum ada regulasi yang mengatur pembayaran buang sampah.
Jokowi selaku gubernur ketika itu lalu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini diterbitkan karena warga kerap tidak membayar retribusi sampah.
"Perumahan mewah, hotel, restoran, enggak ada bayar sampah. Namun, dia sogok oknum (Dinas) Kebersihan. Kamu lihat saja perumahan-perumahan mewah, mal, yang angkut sampah siapa? Mobil truk sampah DKI dan bayarnya ke oknum, enggak masuk ke DKI," kata Basuki.
Banyaknya sampah yang dihasilkan warga Jakarta hingga 6.500 ton per hari membutuhkan banyak truk sampah untuk mengangkutnya.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Dinas Kebersihan DKI selalu menyewa truk sampah dari pihak swasta.
"Saya ganti Kepala Dinas (Kebersihan) tahun 2013 pecat, ganti wakilnya jadi kepala dinas terus enggak mau jalanin lagi, pecat lagi. Ganti wakilnya lagi, enggak mau jalan juga. Nah, sekarang sudah diganti sama Isnawa Adji dan dia mulai beresin, ya kami butuh waktu," kata Basuki.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan memutus kontrak dengan pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, per tahun depan.
Saat ini, DKI sudah melayangkan surat peringatan (SP) 1 kepada PT GTJ. Pemutusan kontrak itu didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa PT GTJ wanprestasi.
Incinerator itu ditempatkan di intermediate treatment facility(ITF)yang rencananya dibangun di empat lokasi di Ibu Kota.
"Saya sudah dari tiga tahun lalu mau bangun incinerator. Siapa sih yang mau buang sampah ke Bekasi atau Bogor (TPST Bantargebang)? Rugi saya. Mana truk sampahnya bikin macet," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (6/11/2015).
Menurut Basuki, ketika ia dan Joko Widodo mulai memimpin Jakarta, belum ada regulasi yang mengatur pembayaran buang sampah.
Jokowi selaku gubernur ketika itu lalu menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini diterbitkan karena warga kerap tidak membayar retribusi sampah.
"Perumahan mewah, hotel, restoran, enggak ada bayar sampah. Namun, dia sogok oknum (Dinas) Kebersihan. Kamu lihat saja perumahan-perumahan mewah, mal, yang angkut sampah siapa? Mobil truk sampah DKI dan bayarnya ke oknum, enggak masuk ke DKI," kata Basuki.
Banyaknya sampah yang dihasilkan warga Jakarta hingga 6.500 ton per hari membutuhkan banyak truk sampah untuk mengangkutnya.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, Dinas Kebersihan DKI selalu menyewa truk sampah dari pihak swasta.
"Saya ganti Kepala Dinas (Kebersihan) tahun 2013 pecat, ganti wakilnya jadi kepala dinas terus enggak mau jalanin lagi, pecat lagi. Ganti wakilnya lagi, enggak mau jalan juga. Nah, sekarang sudah diganti sama Isnawa Adji dan dia mulai beresin, ya kami butuh waktu," kata Basuki.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan memutus kontrak dengan pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, per tahun depan.
Saat ini, DKI sudah melayangkan surat peringatan (SP) 1 kepada PT GTJ. Pemutusan kontrak itu didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa PT GTJ wanprestasi.
No comments:
Post a Comment