Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana memberi nilai 5,5 untuk kinerja Gubernur Basuki T Purnama yang sudah setahun memimpin Jakarta. Dia menilai kinerja Ahok masih jauh dari memuaskan.
"(Nilai) 5,5. (Dari kinerja) apresiasi karena dia cerdas membuat pencitraan. Memangnya apa yang sudah dia lakukan?" Kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2015).
Ia mengkritik sejumlah kebijakan Ahok seperti penertiban PKL yang menurutnya tidak disertai relokasi yang baik. "Jangan ada penertiban tanpa relokasi," ucapnya. Padahal selama ini Ahok selalu merelokasi warga yang di tertibkan, salah satunya warga Kampung Pulo yang direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ahok juga tengah membangun banyak rusun untuk merelokasi seluruh warga yang tinggal di bantaran kali dan lainnya.
Selain itu, penyerapan anggaran DKI Jakarta yang rendah tahun ini juga dikritik Lulung. Menurutnya, pembangunan Jakarta tak sebanding dengan pendapatan pajak yang begitu besar.
"Pak Ahok tidak mampu menjalankan pemerintahan karena tidak sesuai harapan masyarakat," pungkasnya.
Nilai yang diberikan Lulung memang lebih tinggi dari nilai yang diberikan rekannya sesama wakil ketua DPRD, Triwisaksana. Pria yang akrab disapa Sani itu memberi Ahok nilai 5 namun memberi sejumlah apresiasi atas kinerja Ahok.
Sani mengapresiasi langkah penyusunan anggaran yang sudah menggunakan e-budgeting dan pemusatan perizinan melalui PTSP. Namun, ia mengkritik masalah macet yang belum selesai dan penyerapan anggaran yang rendah
Thursday, November 19, 2015
Illegal Fishing Jadi Kejahatan Internasional, Ini Untungnya Bagi RI
Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan ke International Criminal Police Organization (Interpol) agarillegal fishing menjadi kejahatan internasional.
Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh oleh negara-negara anggota Interpol, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan wilayah laut terluas di dunia.
"Nama kapal yang bikin kejahatan di Indonesia, saya tinggal setor namanya ke Interpol. Mereka akan jadi penjahat dunia," kata Susi di Rumah Dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Susi mencontohkan, seperti kapal-kapal asing yang 'meloloskan diri' dan kabur ke luar Indonesia, seperti Hai Fa dan Silver Sea dapat diburu oleh Interpol. Sehingga menurut Susi, tidak ada ruang lagi bagi kapal-kapal asing maling ikan itu untuk melarikan diri lagi setelah berbuat kejahatan di Indonesia.
Selama ini, Indonesia sulit menindak kapal-kapal asing yang melarikan diri ke luar negeri. Hal ini dikarenakan ada batas hukum negara lain yang tidak bisa dilanggar, bila kapal yang bersangkutan sudah berada di luar wilayah hukum Indonesia.
Bila usulan ini disetujui, maka kendala wilayah hukum tadi tidak akan lagi menjadi masalah. "Interpol akan buru dia sampai dapat, mau lari ke negara manapun," tegas dia,
Sistem kerja Interpol kata Susi, akan memberikan data-data keberadaan kapal memanfaatkan satelit yang dimiliki negara-negara anggota Interpol. Kapal yang masuk daftar pencarian akan diburu hingga tertangkap oleh Interpol
Kapal yang 'buron' yang tertangkap akan diadili di negara tempat kapal itu ditangkap. "Misalnya ditangkap di Inggris, ya diadili di Inggris. Tertangkap di Afrika, diadilinya di Afrika. Jadi tidak dibawa pulang ke Indonesia," jelas Susi.
Meski demikian tak perlu khawatir kapal tersebut akan kabur lagi. Karena Indonesia tetap bisa menyampaikan tuntutannya meski proses peradilan dilakukan di luar negeri.
"Kalau kita punya tuntutan apa yang belum selesai, itu bisa dititipkan ke pengadilan yang mengadili mereka. Seperti Hai Fa, kita sedang menyiapkan novum (fakta hukum) baru untuk menuntut Hai Fa. Kita akan buat tuntutan baru," pungkas Susi.
Alasan Susi menyampaikan usulan tersebut, karena ia berpendapat kejahatan perikanan seperti penangkapan ikan ilegal umumnya melibatkan kapal-kapal besar untuk mengangkut ikan hasil tangkapan.
Hal ini sering dimanfaatkan juga untuk berbagai kejahatan lain seperti penyelundupan hewan dilindungi hingga perdagangan manusia antar negara. Sehingga menurutnya, tak berlebihan bila kejahatan perikanan dikategaorikan sebagai kejahatan internasional.
Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh oleh negara-negara anggota Interpol, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan wilayah laut terluas di dunia.
"Nama kapal yang bikin kejahatan di Indonesia, saya tinggal setor namanya ke Interpol. Mereka akan jadi penjahat dunia," kata Susi di Rumah Dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Susi mencontohkan, seperti kapal-kapal asing yang 'meloloskan diri' dan kabur ke luar Indonesia, seperti Hai Fa dan Silver Sea dapat diburu oleh Interpol. Sehingga menurut Susi, tidak ada ruang lagi bagi kapal-kapal asing maling ikan itu untuk melarikan diri lagi setelah berbuat kejahatan di Indonesia.
Selama ini, Indonesia sulit menindak kapal-kapal asing yang melarikan diri ke luar negeri. Hal ini dikarenakan ada batas hukum negara lain yang tidak bisa dilanggar, bila kapal yang bersangkutan sudah berada di luar wilayah hukum Indonesia.
Bila usulan ini disetujui, maka kendala wilayah hukum tadi tidak akan lagi menjadi masalah. "Interpol akan buru dia sampai dapat, mau lari ke negara manapun," tegas dia,
Sistem kerja Interpol kata Susi, akan memberikan data-data keberadaan kapal memanfaatkan satelit yang dimiliki negara-negara anggota Interpol. Kapal yang masuk daftar pencarian akan diburu hingga tertangkap oleh Interpol
Kapal yang 'buron' yang tertangkap akan diadili di negara tempat kapal itu ditangkap. "Misalnya ditangkap di Inggris, ya diadili di Inggris. Tertangkap di Afrika, diadilinya di Afrika. Jadi tidak dibawa pulang ke Indonesia," jelas Susi.
Meski demikian tak perlu khawatir kapal tersebut akan kabur lagi. Karena Indonesia tetap bisa menyampaikan tuntutannya meski proses peradilan dilakukan di luar negeri.
"Kalau kita punya tuntutan apa yang belum selesai, itu bisa dititipkan ke pengadilan yang mengadili mereka. Seperti Hai Fa, kita sedang menyiapkan novum (fakta hukum) baru untuk menuntut Hai Fa. Kita akan buat tuntutan baru," pungkas Susi.
Alasan Susi menyampaikan usulan tersebut, karena ia berpendapat kejahatan perikanan seperti penangkapan ikan ilegal umumnya melibatkan kapal-kapal besar untuk mengangkut ikan hasil tangkapan.
Hal ini sering dimanfaatkan juga untuk berbagai kejahatan lain seperti penyelundupan hewan dilindungi hingga perdagangan manusia antar negara. Sehingga menurutnya, tak berlebihan bila kejahatan perikanan dikategaorikan sebagai kejahatan internasional.
Lulung Ajak Ahok Kerjasama Cegah Korupsi
Gubernur DKI Basuki T Purnama kerap ribut dengan anggota DPRD DKI karena dugaan adanya ikut campur DPRD dalam mark up APBD DKI. Kini, tak ingin cari ribut, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana justru mengajak Ahok untuk bersama-sama mencegah praktek korupsi.
"Soal pemberantasan korupsi, kami sepakat dengan itu tapi mekanismenya seperti apa? Itu harus ada mekanisme pencegahan. Ayok deh sama-sama mencegah korupsi," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2015).
Menurutnya, belajar dari kasus pengadaan UPS yang sempat menyeret namanya dulu seharusnya SKPD bisa membandingkan harga satuan yang ditawarkan setiap perusahaan peserta lelang dengan harga katalog barang tersebut.
"Misalnya ada (yang mengajukan harga) UPS Rp 6 miliar terus di katalog Rp 3 miliar, ya harus ada studi banding antara harga yang ditawarkan. Mana yang paling realistis," sambungnya.
Selain itu, hal penting lainnya yakni menelusuri rekam jejak perusahaan peserta lelang. "Jangan sampai PTnya bodong. Kan sekarang banyak tuh. Terus lihat garansi dari bank untuk perusahaannya," ucapnya.
Pola pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran DPRD DKI yang terbuka disebutnya sebagai jalan transparansi DPRD menyusun anggaran. Karena itu, ia mengajak Ahok untuk berhenti cekcok dengan DPRD dan sama-sama mencegah praktek korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
"DPRD sekarang pembahasannya terbuka loh. Ini langkah kami untuk mengurangi kecurigaan," pungkas politisi PPP ini.
"Soal pemberantasan korupsi, kami sepakat dengan itu tapi mekanismenya seperti apa? Itu harus ada mekanisme pencegahan. Ayok deh sama-sama mencegah korupsi," kata Lulung di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2015).
Menurutnya, belajar dari kasus pengadaan UPS yang sempat menyeret namanya dulu seharusnya SKPD bisa membandingkan harga satuan yang ditawarkan setiap perusahaan peserta lelang dengan harga katalog barang tersebut.
"Misalnya ada (yang mengajukan harga) UPS Rp 6 miliar terus di katalog Rp 3 miliar, ya harus ada studi banding antara harga yang ditawarkan. Mana yang paling realistis," sambungnya.
Selain itu, hal penting lainnya yakni menelusuri rekam jejak perusahaan peserta lelang. "Jangan sampai PTnya bodong. Kan sekarang banyak tuh. Terus lihat garansi dari bank untuk perusahaannya," ucapnya.
Pola pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran DPRD DKI yang terbuka disebutnya sebagai jalan transparansi DPRD menyusun anggaran. Karena itu, ia mengajak Ahok untuk berhenti cekcok dengan DPRD dan sama-sama mencegah praktek korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
"DPRD sekarang pembahasannya terbuka loh. Ini langkah kami untuk mengurangi kecurigaan," pungkas politisi PPP ini.
Bulan Depan, 51 Bus Transjakarta dari Swedia Datang
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan baru saja membeli bus merek Scania buatan Swedia untuk menambah jumlah armada yang beroperasi di koridor-koridor Transjakarta. "Sudah kami pesan dan tinggal nunggu datang," ujar Andri saat dihubungi, Kamis, 19 November 2015.
Menurut Andri, pengoperasian bus-bus baru di masing-masing koridor akan tergantung pada tingkat kepadatan yang terjadi di setiap trayek. "Selain itu, kami juga melihat koridor-koridor yang terkena sistem ERP (electronic road pricing). Jangan hanya enggak bolehin aja, tapi kami juga harus memberi kepastian adanya angkutan umum bagi masyarakat," tutur Andri.
Ke depannya, Andri juga mengatakan akan terus menambah jumlah armada yang akan dioperasikan untuk angkutan massal Transjakarta. "Ke depan ya terus, nambah terus. Makanya kemarin, saya sudah sidak ke PT Transjakarta. Kami minta tambah armada yang dibeli oleh PT Transjakarta sendiri sebanyak 40-50 unit," kata Andri.
Selain itu, Andri juga telah meminta operator-operator lain, selain PT Transjakarta, untuk menambah jumlah armada apabila ingin diperpanjang kontraknya. "Akhir tahun kan banyak nih operator yang habis kontrak. Akan kami liat kemampuan dia untuk meremajakan armadanya. Kalau enggak bisa, ya udah kami ambil alih. Tapi, kalau dia mau perpanjang, dia harus menyiapkan sekian armada," ujar Andri.
Pada Juli lalu, PT Transjakarta mulai mengoperasikan 20 unit bus merek Scania. Bus-bus gandeng ini digunakan untuk membawa penumpang moda transportasi Transjakarta di koridor 1 yang melayani rute Blok M-Kota serta koridor 9 yang melayani rute Pluit-Pinang Ranti.
Bus berkelir biru muda tersebut berkapasitas 120 orang. Selain itu, bus berbahan bakar gas ini juga dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR), kamera CCTV, dan GPS. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli satu unit bus Scania dengan harga Rp 4 miliar. Mereka pun mendatangkan 51 unit bus bermerek Scania tersebut.
Pegawai Transjakarta melintas di depan bus Transjakarta yang baru diresmikan di Lapangan Monas, Jakarta, 22 Juni 2015. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan 20 unit bus gandeng Transjakarta merek Scania yang rencananya akan dioperasikan pada Juli 2015.
Andri berujar, pembelian bus Swedia ini merupakan rentetan dari pengadaan bus Scania tahap satu yang dilaksanakan pada Agustus lalu. "Kalau yang pesanan Scania tahap dua ini akan datang pada pertengahan Desember besok. Totalnya menjadi 51 unit," ujar Andri menjelaskan.Menurut Andri, pengoperasian bus-bus baru di masing-masing koridor akan tergantung pada tingkat kepadatan yang terjadi di setiap trayek. "Selain itu, kami juga melihat koridor-koridor yang terkena sistem ERP (electronic road pricing). Jangan hanya enggak bolehin aja, tapi kami juga harus memberi kepastian adanya angkutan umum bagi masyarakat," tutur Andri.
Ke depannya, Andri juga mengatakan akan terus menambah jumlah armada yang akan dioperasikan untuk angkutan massal Transjakarta. "Ke depan ya terus, nambah terus. Makanya kemarin, saya sudah sidak ke PT Transjakarta. Kami minta tambah armada yang dibeli oleh PT Transjakarta sendiri sebanyak 40-50 unit," kata Andri.
Selain itu, Andri juga telah meminta operator-operator lain, selain PT Transjakarta, untuk menambah jumlah armada apabila ingin diperpanjang kontraknya. "Akhir tahun kan banyak nih operator yang habis kontrak. Akan kami liat kemampuan dia untuk meremajakan armadanya. Kalau enggak bisa, ya udah kami ambil alih. Tapi, kalau dia mau perpanjang, dia harus menyiapkan sekian armada," ujar Andri.
Pada Juli lalu, PT Transjakarta mulai mengoperasikan 20 unit bus merek Scania. Bus-bus gandeng ini digunakan untuk membawa penumpang moda transportasi Transjakarta di koridor 1 yang melayani rute Blok M-Kota serta koridor 9 yang melayani rute Pluit-Pinang Ranti.
Bus berkelir biru muda tersebut berkapasitas 120 orang. Selain itu, bus berbahan bakar gas ini juga dilengkapi alat pemadam api ringan (APAR), kamera CCTV, dan GPS. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli satu unit bus Scania dengan harga Rp 4 miliar. Mereka pun mendatangkan 51 unit bus bermerek Scania tersebut.
Setahun Jadi Gubernur, Ahok Masih Punya 2 Pekerjaan Rumah
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui, dalam setahun ia memegang tampuk kepemimpinan di Jakarta, pemerintahan Ibu Kota belum berjalan secara maksimal. "Kami memang masih banyak banget kekurangan," katanya saat ditemui di Balai Kota pada Kamis, 19 November 2015.
Ahok mengatakan salah satu permasalahan Ibu Kota yang masih menjadi pekerjaan rumah baginya adalah ketersediaan transportasi massal yang dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan. "Kami punya kesulitan beli bus," kata Ahok. Menurut dia, karoseri bus terbaik dari Jawa Tengah hanya mampu memproduksi satu bus per hari. "Padahal kami butuh ribuan. Kalau sehari satu bus, setahun hanya 365 unit. Dikurangi liburan dan weekend enggak kerja segala macam, cuma 300 buslah hitung-hitungannya. Kalau impor juga sayang," ucapnya.
Karena itu, Ahok berencana segera menggabungkan bus-bus angkutan umum untuk diintegrasikan dengan jalur busway. Ahok pun berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menetapkan sistem rupiah per kilometer di seluruh jalan yang ada di Jakarta. "Kalau sudah gitu, semua bus bisa saya gabungin. Termasuk bus-bus ke luar kota, sekarang kan lagi sepi, mereka pasti merugi terus. Jadi, bus siapa pun boleh masuk kalau dibayar rupiah per kilometer, kamibayarin. Itu yang jadi masalah," tuturnya.
Selain permasalahan transportasi publik, Ahok juga akan membenahi permasalahan birokrasi yang ada di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami ingin pemeliharaan sungai segala macam itu enggak ada yang dikerjakan pihak swasta. Jadi semua pekerjaan yang rutin, tidak ada lagi swasta. Tapi teman-teman ini masih banyak yang curang," ujarnya.
Ahok mencontohkan, pada tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air masih menganggarkan dana untuk pemeliharaan oleh swasta. "Kan lucu. Pemeliharaan sungai kan tiap hari. Kenapa enggak pakai alat berat? Saya juga pasangin tracking supaya saya bisa tahu kerjanya berat, ringan, sedang, minyak berapa, dirusakin. Terus dicolongin," kata Ahok, geram.
Ahok pun mengaku kesal atas penyusunan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang masih dilakukan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karena itu, selama sepekan ini, ia akan menuntaskan pembahasan KUA-PPAS ke dalam sistem e-budgeting dengan SKPD dari berbagai dinas pemerintah.
"Nyusun KUA-PPAS, dia enggak langsung di e-budgeting. Mereka susun di Excell. Gila aja kasih saya segumpal kertas. 'Saya enggak mau,' saya bilang. Saya maunya pegang password, kita diskusi, selesai langsung print, jadi tuh barang. Saya enggak mau dengan sistem manual. Kalau manual, balik lagi dong ke zaman saya di 2012 yang saya marah-marah enggak jelas itu," ucapnya.
Ahok pun berharap nantinya pemerintah yang dipimpinnya akan berjalan dengan lebih baik. "Mental-mental ini yang harus kami bersihkan. Saya pikir ya ke depan ini harus berani aja. Kayak main bola kan saya bilang. Kalau pemain enggak mau lari, bek ngegolin ke gawang sendiri, ya harus kami ganti," ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung mengenai peluangnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, Ahok menanggapinya dengan guyonan. "Aku sih enggak pesimistis. Namanya kan semua garis tangan. Garis tangannya bakalan jadi lagi enggak kamu liat?" kata Ahok seraya menunjukkan garis tangannya kepada media.
Ahok mengatakan salah satu permasalahan Ibu Kota yang masih menjadi pekerjaan rumah baginya adalah ketersediaan transportasi massal yang dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan. "Kami punya kesulitan beli bus," kata Ahok. Menurut dia, karoseri bus terbaik dari Jawa Tengah hanya mampu memproduksi satu bus per hari. "Padahal kami butuh ribuan. Kalau sehari satu bus, setahun hanya 365 unit. Dikurangi liburan dan weekend enggak kerja segala macam, cuma 300 buslah hitung-hitungannya. Kalau impor juga sayang," ucapnya.
Karena itu, Ahok berencana segera menggabungkan bus-bus angkutan umum untuk diintegrasikan dengan jalur busway. Ahok pun berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menetapkan sistem rupiah per kilometer di seluruh jalan yang ada di Jakarta. "Kalau sudah gitu, semua bus bisa saya gabungin. Termasuk bus-bus ke luar kota, sekarang kan lagi sepi, mereka pasti merugi terus. Jadi, bus siapa pun boleh masuk kalau dibayar rupiah per kilometer, kamibayarin. Itu yang jadi masalah," tuturnya.
Selain permasalahan transportasi publik, Ahok juga akan membenahi permasalahan birokrasi yang ada di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kami ingin pemeliharaan sungai segala macam itu enggak ada yang dikerjakan pihak swasta. Jadi semua pekerjaan yang rutin, tidak ada lagi swasta. Tapi teman-teman ini masih banyak yang curang," ujarnya.
Ahok mencontohkan, pada tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air masih menganggarkan dana untuk pemeliharaan oleh swasta. "Kan lucu. Pemeliharaan sungai kan tiap hari. Kenapa enggak pakai alat berat? Saya juga pasangin tracking supaya saya bisa tahu kerjanya berat, ringan, sedang, minyak berapa, dirusakin. Terus dicolongin," kata Ahok, geram.
Ahok pun mengaku kesal atas penyusunan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang masih dilakukan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karena itu, selama sepekan ini, ia akan menuntaskan pembahasan KUA-PPAS ke dalam sistem e-budgeting dengan SKPD dari berbagai dinas pemerintah.
"Nyusun KUA-PPAS, dia enggak langsung di e-budgeting. Mereka susun di Excell. Gila aja kasih saya segumpal kertas. 'Saya enggak mau,' saya bilang. Saya maunya pegang password, kita diskusi, selesai langsung print, jadi tuh barang. Saya enggak mau dengan sistem manual. Kalau manual, balik lagi dong ke zaman saya di 2012 yang saya marah-marah enggak jelas itu," ucapnya.
Ahok pun berharap nantinya pemerintah yang dipimpinnya akan berjalan dengan lebih baik. "Mental-mental ini yang harus kami bersihkan. Saya pikir ya ke depan ini harus berani aja. Kayak main bola kan saya bilang. Kalau pemain enggak mau lari, bek ngegolin ke gawang sendiri, ya harus kami ganti," ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung mengenai peluangnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, Ahok menanggapinya dengan guyonan. "Aku sih enggak pesimistis. Namanya kan semua garis tangan. Garis tangannya bakalan jadi lagi enggak kamu liat?" kata Ahok seraya menunjukkan garis tangannya kepada media.
SETAHUN AHOK, Berapa Skor Kinerja Pemerintahan?
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya kesempatan hingga Oktober 2017 untuk membereskan sejumlah pekerjaan rumah membangun Jakarta. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai tugas Basuki yang utama adalah membereskan penyerapan anggaran.
Dua tahun terakhir, Jakarta mencatat penyerapan anggaran terendah sepanjang masa. Bila dirunut, hal itu terjadi akibat Gubernur kerap menggonta-ganti pejabat eselon kurang dari tiga bulan menjabat. "Reformasi birokrasi malah kontraproduktif," ujar Nirwono, Selasa, 17 November 2015.
Nirwono, yang juga beberapa kali menjadi tim seleksi terbuka jabatan eselon ini, menyarankan Basuki memberikan waktu evaluasi setahun sebelum memutuskan rotasi. Tujuannya, agar pejabat sempat mengerjakan penganggaran kegiatan, pelelangan, dan pelaksanaan.
Tugas lain adalah menangani banjir. Revitalisasi waduk dan sungai belum berjalan optimal sehingga beberapa wilayah di Jakarta masih terendam air saat hujan mengguyur selama pekan lalu. "Baru Waduk Pluit dan Ria Rio yang terlihat, bagaimana dengan 10 waduk lain?" ujar Nirwono. Untuk sungai, dia menilai Basuki terlalu memperhatikan Ciliwung. Padahal ada 13 sungai yang membelah Jakarta.
Penanganan banjir juga masih seperti gubernur-gubernur sebelumnya, yakni membersihkan drainase menjelang musim hujan. Nirwono melihat pola ini sebagai kelambanan birokrat mengejar cara kerja Basuki yang cepat sehingga anggaran yang sudah elektronik itu susah cair.
Di bidang transportasi massal, kata Nirwono, belum ada program Basuki yang berpihak pada transportasi berkelanjutan nonkendaraan bermotor. Basuki masih mengandalkan mega proyek untuk mengatasi kemacetan dengan membangun jalan layang non-tol dan mass rapid transit
. Walhasil, Nirwono memberi skor 6,5 untuk setahun masa kerja Basuki.
Beda tipis dengan Nirwono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Muhammad Sanusi memberikan Basuki nilai 6. Sanusi menilai kinerja Basuki melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun bersama Joko Widodo, terutama soal sampah. "Ini pekerjaan rumah besar dia," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.
Basuki tak menampik kritik-kritik tersebut. Anggaran elektronik akan ia sempurnakan agar pengelolaan uang besar Jakarta lebih transparan. Ia berharap kelak sistem ini mengubah etos kerja pegawai negeri Jakarta. Semula, penyusunan anggaran menggunakan cara manual yang membuat penyisipan anggaran siluman menjadi mudah.
Basuki juga berniat membenahi sistem tunjangan kinerja daerah sebelum habis masa jabatannya. Dengan skema tunjangan dua tahap setiap bulan, anak buahnya tak lagi bisa mencurangi penilaian. Semula, pegawai kerap mencantumkan kegiatan fiktif agar memperoleh poin kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Melalui sistem baru ini, pencapaian serapan anggaran pada tiap satuan kerja perangkat daerah menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian tunjangan dengan bobot 10 persen. Bobot paling besar adalah capaian kinerja dan perilaku. "Kami sedang formulasikan mana yang paling tepat," kata Basuki.
Dua tahun terakhir, Jakarta mencatat penyerapan anggaran terendah sepanjang masa. Bila dirunut, hal itu terjadi akibat Gubernur kerap menggonta-ganti pejabat eselon kurang dari tiga bulan menjabat. "Reformasi birokrasi malah kontraproduktif," ujar Nirwono, Selasa, 17 November 2015.
Nirwono, yang juga beberapa kali menjadi tim seleksi terbuka jabatan eselon ini, menyarankan Basuki memberikan waktu evaluasi setahun sebelum memutuskan rotasi. Tujuannya, agar pejabat sempat mengerjakan penganggaran kegiatan, pelelangan, dan pelaksanaan.
Tugas lain adalah menangani banjir. Revitalisasi waduk dan sungai belum berjalan optimal sehingga beberapa wilayah di Jakarta masih terendam air saat hujan mengguyur selama pekan lalu. "Baru Waduk Pluit dan Ria Rio yang terlihat, bagaimana dengan 10 waduk lain?" ujar Nirwono. Untuk sungai, dia menilai Basuki terlalu memperhatikan Ciliwung. Padahal ada 13 sungai yang membelah Jakarta.
Penanganan banjir juga masih seperti gubernur-gubernur sebelumnya, yakni membersihkan drainase menjelang musim hujan. Nirwono melihat pola ini sebagai kelambanan birokrat mengejar cara kerja Basuki yang cepat sehingga anggaran yang sudah elektronik itu susah cair.
Di bidang transportasi massal, kata Nirwono, belum ada program Basuki yang berpihak pada transportasi berkelanjutan nonkendaraan bermotor. Basuki masih mengandalkan mega proyek untuk mengatasi kemacetan dengan membangun jalan layang non-tol dan mass rapid transit
. Walhasil, Nirwono memberi skor 6,5 untuk setahun masa kerja Basuki.
Beda tipis dengan Nirwono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD DKI Muhammad Sanusi memberikan Basuki nilai 6. Sanusi menilai kinerja Basuki melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun bersama Joko Widodo, terutama soal sampah. "Ini pekerjaan rumah besar dia," kata Ketua Fraksi Gerindra itu.
Basuki tak menampik kritik-kritik tersebut. Anggaran elektronik akan ia sempurnakan agar pengelolaan uang besar Jakarta lebih transparan. Ia berharap kelak sistem ini mengubah etos kerja pegawai negeri Jakarta. Semula, penyusunan anggaran menggunakan cara manual yang membuat penyisipan anggaran siluman menjadi mudah.
Basuki juga berniat membenahi sistem tunjangan kinerja daerah sebelum habis masa jabatannya. Dengan skema tunjangan dua tahap setiap bulan, anak buahnya tak lagi bisa mencurangi penilaian. Semula, pegawai kerap mencantumkan kegiatan fiktif agar memperoleh poin kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Melalui sistem baru ini, pencapaian serapan anggaran pada tiap satuan kerja perangkat daerah menjadi salah satu unsur pertimbangan pemberian tunjangan dengan bobot 10 persen. Bobot paling besar adalah capaian kinerja dan perilaku. "Kami sedang formulasikan mana yang paling tepat," kata Basuki.
Setahun jadi gubernur, Ahok akui dibantu Jokowi-JK
Selama satu tahun memimpin ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama ( Ahok) tidak menampik bahwa dirinya dibantu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hal tersebut diungkapkannya karena dia mengaku memiliki kedekatan dengan dua pimpinan negara ini.
Ahok, begitu dia disapa, menilai, Jakarta memang menjadi kota megapolitan di mana banyak kantor-kantor pemerintah pusat di dalamnya. Karenanya, peran pemerintah pusat dalam membangun Jakarta juga tidak dapat dipungkiri.
Semisal kata Ahok, dalam penanganan kisruh sampah, pengerjaan proyek MRT dan persiapan ASEAN Games 2018, ada andil juga dari pemerintah pusat.
"Ya terbantu ya lah ya. Contohnya banyak. Soal sampah, soal Keputusan Presiden yang untuk beli balik MRT, soal Kemayoran kita mau bikin ASEAN Games, soal Pekerjaan Umum (PU) ini PU jalan-jalan yang besar udah serahkan pada kami terus PU juga bantu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11)
Selain dekat dengan Jokowi saat bersama-sama mengurus Jakarta, Ahok juga mengaku dekat dengan Jusuf Kalla ketika dirinya masih menjadi kader Partai Golongan Karya (Golkar).
"Saya lebih deket sama Pak JK sebetulnya karena saya kan Golkar. Sama JK juga baik dari dulu, saya lebih kenal JK dibanding Pak Jokowi dulu karena saya Golkar," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok, begitu dia disapa, menilai, Jakarta memang menjadi kota megapolitan di mana banyak kantor-kantor pemerintah pusat di dalamnya. Karenanya, peran pemerintah pusat dalam membangun Jakarta juga tidak dapat dipungkiri.
Semisal kata Ahok, dalam penanganan kisruh sampah, pengerjaan proyek MRT dan persiapan ASEAN Games 2018, ada andil juga dari pemerintah pusat.
"Ya terbantu ya lah ya. Contohnya banyak. Soal sampah, soal Keputusan Presiden yang untuk beli balik MRT, soal Kemayoran kita mau bikin ASEAN Games, soal Pekerjaan Umum (PU) ini PU jalan-jalan yang besar udah serahkan pada kami terus PU juga bantu," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11)
Selain dekat dengan Jokowi saat bersama-sama mengurus Jakarta, Ahok juga mengaku dekat dengan Jusuf Kalla ketika dirinya masih menjadi kader Partai Golongan Karya (Golkar).
"Saya lebih deket sama Pak JK sebetulnya karena saya kan Golkar. Sama JK juga baik dari dulu, saya lebih kenal JK dibanding Pak Jokowi dulu karena saya Golkar," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok soal kritik anggaran SKPD: Nanti e-budgetingnya saya lock!
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengevaluasi anggaran dan pengalokasian beberapa dinas di DKI Jakarta. Sebab menurutnya, banyak sekali pemborosan anggaran untuk kegiatan tak terlalu penting seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.
"Banyak (yang dievaluasi lagi anggarannya) hampir semua (dinas). Dinas PU (Tata Air dan Bina Marga DKI), Dinas Taman, Dinas Olahraga sama Kelautan sama semuanya. Hampir semua SKPD," kata Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11)
Selain akan mengevaluasi anggaran satu persatu dinas, Ahokmengancam akan menstafkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta bila penyusunan anggaran tidak diperbaiki dan tidak mengikuti perintahnya.
"Saya sudah perintahkan plus ancaman. Jadi yang lain saya sudah bilang, Anda sudah tahu apa yang tidak perlu kalian tahu dari saya sebetulnya. Nanti kalau sudah sampai KUA-PPAS saya sudah minta kayak gitu tapi masih dilolosin, maka kalian semua akan saya stafkan," tegas mantan politisi Gerindra ini.
Jika tak kunjung diperbaiki, Ahok juga mengancam dinas terkait tidak dapat menggunakan anggaran tersebut dan akan ditarik kembali jika telah masuk dalam e-budgeting.
"Kamu enggak bisa nikmatin dan uangnya akan saya di-lock. Nanti APBDP paling cepet Juni udah bisa APBDP, saya akan tarik kembali semua. Itu yang saya bilang sama mereka," tandasnya.
Seperti diketahui, orang nomor satu DKI ini tengah gencar mendorong penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi tiap detil penggunaan anggaran di tiap dinas di DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.
"Banyak (yang dievaluasi lagi anggarannya) hampir semua (dinas). Dinas PU (Tata Air dan Bina Marga DKI), Dinas Taman, Dinas Olahraga sama Kelautan sama semuanya. Hampir semua SKPD," kata Ahok, sapaannya, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11)
Selain akan mengevaluasi anggaran satu persatu dinas, Ahokmengancam akan menstafkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta bila penyusunan anggaran tidak diperbaiki dan tidak mengikuti perintahnya.
"Saya sudah perintahkan plus ancaman. Jadi yang lain saya sudah bilang, Anda sudah tahu apa yang tidak perlu kalian tahu dari saya sebetulnya. Nanti kalau sudah sampai KUA-PPAS saya sudah minta kayak gitu tapi masih dilolosin, maka kalian semua akan saya stafkan," tegas mantan politisi Gerindra ini.
Jika tak kunjung diperbaiki, Ahok juga mengancam dinas terkait tidak dapat menggunakan anggaran tersebut dan akan ditarik kembali jika telah masuk dalam e-budgeting.
"Kamu enggak bisa nikmatin dan uangnya akan saya di-lock. Nanti APBDP paling cepet Juni udah bisa APBDP, saya akan tarik kembali semua. Itu yang saya bilang sama mereka," tandasnya.
Seperti diketahui, orang nomor satu DKI ini tengah gencar mendorong penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan. Upaya ini dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi tiap detil penggunaan anggaran di tiap dinas di DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.
JK sosok di balik keberanian Sudirman Said laporkan Setnov ke MKD
Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, untuk melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) soal pencatutan nama Jokowi-JK pada perpanjangan kontrak PT.Freeport.
"Iya (saya beri lampu hijau), selama dapat dipertanggungjawabkan, karena jika benar akan berbahaya apalagi dengan orang asing dan perusahaan besar," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2015 di Manila,seperti dikutip dari Antara, Kamis(19/11).
Menurut JK, permasalahan itu jika tidak selesai dan jelas, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan para investor untuk menanam modal di Indonesia dan jika para investor tidak lagi percaya dengan pemerintah maka negara yang dirugikan.
"Karena menyangkutkan Presiden dan Wapres untuk urusan komisi-komisi dan sebagainya, itu berbahaya, itu menghina. Bahayanya adalah, orang nanti tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Kalo tidak percaya lagi ke Presiden dan Wapres maka negeri ini rusak," papar JK.
Wapres menjelaskan, dirinya sudah bertemu dengan Sudirman Said sebelum Menteri ESDM juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan jika memang benar fakta yang dimiliki Sudirman Said itu bisa dipertanggungjawabkan, maka sudah selayaknya dilaporkan ke MKD.
"Presiden dan Wakil Presiden dianggap korupsi, kalo begitu bagaimana? Nanti tidak ada lagi (investor) yang mau datang ke Indonesia. Oleh karena itu kenapa Sudirman Said harus melakukannya," bebernya.
Menurut Jusuf Kalla, transparansi itu merupakan sebuah keharusan, bahwa jika seorang pejabat mengetahui ada pelanggaran di instansi atau di luar instansi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu tidak bisa didiamkan.
"ini harus diclearkan,"katanya singkat.
"Iya (saya beri lampu hijau), selama dapat dipertanggungjawabkan, karena jika benar akan berbahaya apalagi dengan orang asing dan perusahaan besar," kata Jusuf Kalla seusai menghadiri Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2015 di Manila,seperti dikutip dari Antara, Kamis(19/11).
Menurut JK, permasalahan itu jika tidak selesai dan jelas, akan menyebabkan hilangnya kepercayaan para investor untuk menanam modal di Indonesia dan jika para investor tidak lagi percaya dengan pemerintah maka negara yang dirugikan.
"Karena menyangkutkan Presiden dan Wapres untuk urusan komisi-komisi dan sebagainya, itu berbahaya, itu menghina. Bahayanya adalah, orang nanti tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Kalo tidak percaya lagi ke Presiden dan Wapres maka negeri ini rusak," papar JK.
Wapres menjelaskan, dirinya sudah bertemu dengan Sudirman Said sebelum Menteri ESDM juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan jika memang benar fakta yang dimiliki Sudirman Said itu bisa dipertanggungjawabkan, maka sudah selayaknya dilaporkan ke MKD.
"Presiden dan Wakil Presiden dianggap korupsi, kalo begitu bagaimana? Nanti tidak ada lagi (investor) yang mau datang ke Indonesia. Oleh karena itu kenapa Sudirman Said harus melakukannya," bebernya.
Menurut Jusuf Kalla, transparansi itu merupakan sebuah keharusan, bahwa jika seorang pejabat mengetahui ada pelanggaran di instansi atau di luar instansi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu tidak bisa didiamkan.
"ini harus diclearkan,"katanya singkat.
Setahun Jadi Gubernur, Ahok Akui Layanan Transportasi Buruk
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa layanan transportasi di Ibu Kota masih buruk.
Selama satu tahun menjabat sebagai gubernur, Basuki mengaku masih mengalami kekurangan bus untuk menampung warga Jakarta.
"Kami masih kekurangan bus banget," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/11/2015).
Menurut Basuki, produksi bus terbaik datang dari produsen karoseri di Jawa Tengah. Namun, produsen karoseri itu hanya mampu memproduksi satu bus per hari. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan hingga ribuan bus.
Basuki lebih memilih membeli bus menggunakan karoseri lokal ketimbang membeli bus produksi Tiongkok dan dilelang oleh Dinas Perhubungan DKI.
"Kalau pakai karoseri lokal, setahun bisa dapat 365 bus, tetapi dikurang Lebaran sama hari Minggu enggak kerja, paling setahun bisa produksi 300 unit bus," kata Basuki.
Selain itu, ia berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bisa bekerja lebih baik lagi.
Sebab, LKPP bisa menetapkan nilai rupiah per kilometer bagi transportasi umum di Jakarta, seperti kopaja dan bus sedang lain yang terintegrasi PT Transjakarta.
"Semua bus nanti bisa saya gabungin. Jadi, bus yang gabung di PT Transjakarta akan kami bayar rupiah per kilometer. Saya harap tiap tahun lebih baik ya," kata Basuki.
Selama satu tahun menjabat sebagai gubernur, Basuki mengaku masih mengalami kekurangan bus untuk menampung warga Jakarta.
"Kami masih kekurangan bus banget," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/11/2015).
Menurut Basuki, produksi bus terbaik datang dari produsen karoseri di Jawa Tengah. Namun, produsen karoseri itu hanya mampu memproduksi satu bus per hari. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan hingga ribuan bus.
Basuki lebih memilih membeli bus menggunakan karoseri lokal ketimbang membeli bus produksi Tiongkok dan dilelang oleh Dinas Perhubungan DKI.
"Kalau pakai karoseri lokal, setahun bisa dapat 365 bus, tetapi dikurang Lebaran sama hari Minggu enggak kerja, paling setahun bisa produksi 300 unit bus," kata Basuki.
Selain itu, ia berharap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) bisa bekerja lebih baik lagi.
Sebab, LKPP bisa menetapkan nilai rupiah per kilometer bagi transportasi umum di Jakarta, seperti kopaja dan bus sedang lain yang terintegrasi PT Transjakarta.
"Semua bus nanti bisa saya gabungin. Jadi, bus yang gabung di PT Transjakarta akan kami bayar rupiah per kilometer. Saya harap tiap tahun lebih baik ya," kata Basuki.
Tips dari Lulung untuk Ahok Mencegah Korupsi di Pemprov DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana tidak ingin kasus seperti dugaan korupsiuninterruptible power suply (UPS) terjadi lagi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.
Lulung pun berpesan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk serius melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahannya. (Baca: Lulung Maafkan Orang yang Menargetkan Dia Jadi Tersangka UPS)
"Kita sama-sama sepakat nih buat memberantas korupsi, tetapi sebelum pemberantasan, harus ada pencegahan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11/2015).
Menurut Lulung, Basuki bisa mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya dengan sejumlah cara, misalnya dengan memastikan harga barang-barang dan membandingkan harga yang diajukan dengan harga katalog ketika melakukan pengadaan barang, seperti UPS, printer, atau scanner.
Langkah ini, menurut dia, diperlukan untuk memastikan bahwa harga satuan UPS sesuai dengan aslinya.
Kemudian, Lulung menyarankan Basuki untuk memastikan asal-usul perusahaan pemenang tender proyek pengadaan tersebut.
Hal ini dinilainya perlu agar kasusnya tidak seperti perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan UPS.
Dalam kasus UPS, banyak perusahaan yang menjadi rekanan yang ternyata perusahaan fiktif atau bahkan hanya berupa tempat fotokopi.
"Setelah itu, baru Ahok tanda tangan SPD (surat penyediaan dana). Kalau dia langsung tanda tangan SPD, itu namanya bukan melakukan pencegahan korupsi," ujar Lulung.
Selain itu, lanjut Lulung, DPRD DKI juga harus berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. (Baca: Anggota DPRD Jadi Tersangka UPS, Lulung Ingatkan Hak untuk Praperadilan)
Salah satu langkah yang dapat dilakukan DPRD adalah dengan membuka proses pembahasan anggaran untuk umum.
Dengan cara itu, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung proses penyusunan anggaran. (Baca: Fahmi Zulfikar, Inisiator Hak Angket Ahok yang Kini Jadi Tersangka UPS)
Lulung pun berpesan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk serius melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahannya. (Baca: Lulung Maafkan Orang yang Menargetkan Dia Jadi Tersangka UPS)
"Kita sama-sama sepakat nih buat memberantas korupsi, tetapi sebelum pemberantasan, harus ada pencegahan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (19/11/2015).
Menurut Lulung, Basuki bisa mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya dengan sejumlah cara, misalnya dengan memastikan harga barang-barang dan membandingkan harga yang diajukan dengan harga katalog ketika melakukan pengadaan barang, seperti UPS, printer, atau scanner.
Langkah ini, menurut dia, diperlukan untuk memastikan bahwa harga satuan UPS sesuai dengan aslinya.
Kemudian, Lulung menyarankan Basuki untuk memastikan asal-usul perusahaan pemenang tender proyek pengadaan tersebut.
Hal ini dinilainya perlu agar kasusnya tidak seperti perusahaan yang menjadi rekanan pengadaan UPS.
Dalam kasus UPS, banyak perusahaan yang menjadi rekanan yang ternyata perusahaan fiktif atau bahkan hanya berupa tempat fotokopi.
"Setelah itu, baru Ahok tanda tangan SPD (surat penyediaan dana). Kalau dia langsung tanda tangan SPD, itu namanya bukan melakukan pencegahan korupsi," ujar Lulung.
Selain itu, lanjut Lulung, DPRD DKI juga harus berkomitmen untuk melakukan pencegahan korupsi. (Baca: Anggota DPRD Jadi Tersangka UPS, Lulung Ingatkan Hak untuk Praperadilan)
Salah satu langkah yang dapat dilakukan DPRD adalah dengan membuka proses pembahasan anggaran untuk umum.
Dengan cara itu, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung proses penyusunan anggaran. (Baca: Fahmi Zulfikar, Inisiator Hak Angket Ahok yang Kini Jadi Tersangka UPS)
15 Jam Ahok Pelototi Anggaran SKPD DKI
Pada Rabu (18/11/2015) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sengaja mengosongkan agendanya.
Kemarin, Basuki, yang biasanya menerima wawancara wartawan, tidak keluar dari ruang rapat pimpinan hingga malam.
Ternyata, di ruang rapim itulah, Basuki memanggil pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
"Kemarin Bapak baru balik jam 12 malam. Rapatnya mah dari pagi jam 9-an lah," kata salah seorang staf pengamanan dalam Balai Kota, Amsori, di Balai Kota, Kamis (19/11/2015) pagi.
Banyak SKPD yang dipanggil Basuki. Mulai dari Dinas Kesehatan DKI, Dinas Kelautan dan Pertanian DKI, hingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
"Paling lama Dinas Pariwisata yang ada di dalam. Dari pagi sampai malam. Soalnya UPT nya banyak," kata seorang staf protokoler DKI, Mansyur.
Rencananya, hari ini Basuki akan memanggil Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Kemarin, kata Mansyur, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sudah dipanggil. Namun panggilan itu dibatalkan dan dijadwal ulang hari ini.
Sebelumnya Basuki mengatakan, ia mengosongkan dari Rabu hingga Jumat (20/11/2015). Semua agenda didisposisikan ke Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
"Tiga hari ini, saya mau cek anggaran. Saya sudah bilang sama mereka (SKPD DKI), kalau ada bahas anggaran dan kalian belum ngerti, ya seminggu ini saya tidak ada terima tamu deh. Saya pelototin (anggaran) satu-satu, kalau enggak kacau lagi," kata Basuki, Rabu.
Kemarin, Basuki, yang biasanya menerima wawancara wartawan, tidak keluar dari ruang rapat pimpinan hingga malam.
Ternyata, di ruang rapim itulah, Basuki memanggil pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
"Kemarin Bapak baru balik jam 12 malam. Rapatnya mah dari pagi jam 9-an lah," kata salah seorang staf pengamanan dalam Balai Kota, Amsori, di Balai Kota, Kamis (19/11/2015) pagi.
Banyak SKPD yang dipanggil Basuki. Mulai dari Dinas Kesehatan DKI, Dinas Kelautan dan Pertanian DKI, hingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
"Paling lama Dinas Pariwisata yang ada di dalam. Dari pagi sampai malam. Soalnya UPT nya banyak," kata seorang staf protokoler DKI, Mansyur.
Rencananya, hari ini Basuki akan memanggil Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Kemarin, kata Mansyur, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sudah dipanggil. Namun panggilan itu dibatalkan dan dijadwal ulang hari ini.
Sebelumnya Basuki mengatakan, ia mengosongkan dari Rabu hingga Jumat (20/11/2015). Semua agenda didisposisikan ke Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
"Tiga hari ini, saya mau cek anggaran. Saya sudah bilang sama mereka (SKPD DKI), kalau ada bahas anggaran dan kalian belum ngerti, ya seminggu ini saya tidak ada terima tamu deh. Saya pelototin (anggaran) satu-satu, kalau enggak kacau lagi," kata Basuki, Rabu.
Satu Tahun Ahok, Warga Puas Masalah Perizinan, Kecewa dengan Transportasi
Hari ini, Kamis (19/11/2015), genap satu tahun Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Selama pemerintahannya, tak sedikit program yang dijalankan, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya adalah penyediaan transportasi massal.
"Skor data yang kami ambil, secara umum 7/10. Tapi transportasi masih di posisi paling bawah. Pasti banyak warga sekarang tidak puas dengan pelayanan transportasi," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Warga merasa tidak puas dengan pelayanan moda transportasi andalan Jakarta, transjakarta.
Beberapa masalah yang ada di moda transportasi ini di antaranya bus yang tidak laik pakai, bus mudah terbakar, beberapa kasus pelecehan seksual di dalamnya, headway (jarak antar bus) yang terlampau lama, dan sebagainya.
Selain itu, bus-bus sedang di Jakarta seperti metromini dan kopaja yang reyot juga masih beroperasi.
Alternatifnya, kata Hasan, dengan segera menyelesaikan proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).
Di sisi lain, warga Jakarta merasa puas dengan terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
Hasan mengatakan konsep calo yang diterapkan Basuki di BPTSP DKI, berhasil. Menurut Hasan, Basuki berhasil menghilangkan stigma birokrasi berbelit pada perizinan.
"Perizinan, pendidikan, dan kesehatan yang berada di nilai paling tinggi. Soal mentalitas birokrasi, PTSP sudah bagus. Tapi apa yang lain juga bagus? Itu tetap harus dibenahi," kata Hasan.
Hingga kini, lanjut dia, belum banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bisa menyamakan gerak langkah dengan Basuki.
Buktinya banyak lelang program yang gagal, rendahnya serapan anggaran, dan lain-lain.
Bahkan, Hasan memprediksi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2016 kembali disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
"Dari sisi anggaran sama DPRD kan belum harmonis, bisa jadi (APBD 2016) Pergub lagi. Tapi walaupun serapan anggaran tidak bagus, tetap bisa melakukan banyak hal. Seperti pembebasan lahan, normalisasi sungai, dan pembersihan drainase," klaim Hasan.
Selama pemerintahannya, tak sedikit program yang dijalankan, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Salah satunya adalah penyediaan transportasi massal.
"Skor data yang kami ambil, secara umum 7/10. Tapi transportasi masih di posisi paling bawah. Pasti banyak warga sekarang tidak puas dengan pelayanan transportasi," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.
Warga merasa tidak puas dengan pelayanan moda transportasi andalan Jakarta, transjakarta.
Beberapa masalah yang ada di moda transportasi ini di antaranya bus yang tidak laik pakai, bus mudah terbakar, beberapa kasus pelecehan seksual di dalamnya, headway (jarak antar bus) yang terlampau lama, dan sebagainya.
Selain itu, bus-bus sedang di Jakarta seperti metromini dan kopaja yang reyot juga masih beroperasi.
Alternatifnya, kata Hasan, dengan segera menyelesaikan proyek mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).
Di sisi lain, warga Jakarta merasa puas dengan terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
Hasan mengatakan konsep calo yang diterapkan Basuki di BPTSP DKI, berhasil. Menurut Hasan, Basuki berhasil menghilangkan stigma birokrasi berbelit pada perizinan.
"Perizinan, pendidikan, dan kesehatan yang berada di nilai paling tinggi. Soal mentalitas birokrasi, PTSP sudah bagus. Tapi apa yang lain juga bagus? Itu tetap harus dibenahi," kata Hasan.
Hingga kini, lanjut dia, belum banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bisa menyamakan gerak langkah dengan Basuki.
Buktinya banyak lelang program yang gagal, rendahnya serapan anggaran, dan lain-lain.
Bahkan, Hasan memprediksi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2016 kembali disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
"Dari sisi anggaran sama DPRD kan belum harmonis, bisa jadi (APBD 2016) Pergub lagi. Tapi walaupun serapan anggaran tidak bagus, tetap bisa melakukan banyak hal. Seperti pembebasan lahan, normalisasi sungai, dan pembersihan drainase," klaim Hasan.
Satu Tahun Gubernur Ahok, Apa Kata Warga DKI?
Hari ini, Kamis (19/11/2015), tepat satu tahun Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta.
Selama perjalanan itu, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Basuki sudah dirasakan warga Jakarta. Beragam pendapat dilontarkan warga Jakarta tentang kebijakan pria yang akrab disapa Ahok itu.
Ada yang menilai Ahok sudah baik memerintah, yang lain mengatakan tak ada yang berubah, bahkan ada pula yang menyatakan Ahok belum berhasil dengan kebijakannya.
Salah satunya Dado (36), warga Kampung Pulo yang telah pindah ke Rusun Jatinegara Barat.
"(Satu tahun Ahok) menurut saya sama saja. Karena omongannya enggak terbukti kan. Di Pulo (Kampung Pulo) masih juga kebanjiran, alam dilawan," kata Dado, kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2015).
Sebagai warga, Dado berharap Ahok dapat memberikan janji yang benar kepada warganya. Ia pun berharap Ahok menyelesaikan dulu normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo dan tidak menggusur lagi di kawasan tersebut.
"Yang sudah (digusur), sudah. Yang sekarang dilanjutin saja dulu. Mudah-mudahan omongannya terbukti," ujar warga Tower B Rusun Jatinegara Barat ini.
Anwar (24), warga Cakung, Jakarta Timur memandang kinerjaAhok selama satu tahun ini sudah cukup baik.
"Gue menilai satu tahun kinerja Ahok udah cukup bagus, dia sosok gubernur yang tegas dalam memimpin Jakarta," ujar Anwar.
Namun, tetap masih ada menurut dia yang harus dibenahi. Misalnya soal penanganan banjir.
"Penanganan banjir saat ini emang belum keliatan maksimal, tapi menurut gue dia perlu waktu, mungkin satu atau dua tahun ke depan dia bisa atasin banjir," ujar Anwar.
Soal tata kota dan lingkungan, khususnya dalam hal kebersihan dan keindahan, Anwar melihat Jakarta masih "belang-belang".
"Di sejumlah wilayah enggak merata. Jadi ada daerah yang bersih dan udah bagus banget, tapi di Jakarta juga ada yang kumuh dan kotor. Jadi menurut gue Ahok harus bisa ngatasin itu. Gimana caranya Jakarta bagus secara keseluruhan," ujar Anwar.
Anwar juga menilai Ahok perlu menjadikan Jakarta kota yang mampu mengelola sampahnya sendiri agar masalah pembuangan sampah tidak bergantu ke deaerah lain.
"Ngatasin sampah emang bukan satu hal yang gampang, tapi biar gimanapun ya, DKI harus bisa ngolah sampah sendiri. Mau sampai kapan bergantung ke Bekasi," ujarnya.
Diana (25), warga Klender, Jakarta Timur lain mengatakan, soal kebijakan Ahok yang berkaitan dengan fasilitas publik menurutnya sudah cukup lumayan.
Ia memberi contoh pembenahan transjakarta dan juga pasar tradisional yang lebih modern.
"Busway (transjakarta) dibagusin lagi. Untuk pasar sudah lumayan okelah buat gua yang males becek, sudah lumayan nyaman," ujar Diana.
Ia menambahkan, Ahok perlu mengatasi proyek pembangunan jalan yang di beberapa titik sedang berlangsung.
"Kalau macet pasti susah sih ya. Tapi kalau ada proyek pembetulan jalan lebih cepet aja selesainya, soalnya macet sama debunya (mengganggu)," ujar Diana.
Selama perjalanan itu, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Basuki sudah dirasakan warga Jakarta. Beragam pendapat dilontarkan warga Jakarta tentang kebijakan pria yang akrab disapa Ahok itu.
Ada yang menilai Ahok sudah baik memerintah, yang lain mengatakan tak ada yang berubah, bahkan ada pula yang menyatakan Ahok belum berhasil dengan kebijakannya.
Salah satunya Dado (36), warga Kampung Pulo yang telah pindah ke Rusun Jatinegara Barat.
"(Satu tahun Ahok) menurut saya sama saja. Karena omongannya enggak terbukti kan. Di Pulo (Kampung Pulo) masih juga kebanjiran, alam dilawan," kata Dado, kepada Kompas.com, Kamis (19/11/2015).
Sebagai warga, Dado berharap Ahok dapat memberikan janji yang benar kepada warganya. Ia pun berharap Ahok menyelesaikan dulu normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo dan tidak menggusur lagi di kawasan tersebut.
"Yang sudah (digusur), sudah. Yang sekarang dilanjutin saja dulu. Mudah-mudahan omongannya terbukti," ujar warga Tower B Rusun Jatinegara Barat ini.
Anwar (24), warga Cakung, Jakarta Timur memandang kinerjaAhok selama satu tahun ini sudah cukup baik.
"Gue menilai satu tahun kinerja Ahok udah cukup bagus, dia sosok gubernur yang tegas dalam memimpin Jakarta," ujar Anwar.
Namun, tetap masih ada menurut dia yang harus dibenahi. Misalnya soal penanganan banjir.
"Penanganan banjir saat ini emang belum keliatan maksimal, tapi menurut gue dia perlu waktu, mungkin satu atau dua tahun ke depan dia bisa atasin banjir," ujar Anwar.
Soal tata kota dan lingkungan, khususnya dalam hal kebersihan dan keindahan, Anwar melihat Jakarta masih "belang-belang".
"Di sejumlah wilayah enggak merata. Jadi ada daerah yang bersih dan udah bagus banget, tapi di Jakarta juga ada yang kumuh dan kotor. Jadi menurut gue Ahok harus bisa ngatasin itu. Gimana caranya Jakarta bagus secara keseluruhan," ujar Anwar.
Anwar juga menilai Ahok perlu menjadikan Jakarta kota yang mampu mengelola sampahnya sendiri agar masalah pembuangan sampah tidak bergantu ke deaerah lain.
"Ngatasin sampah emang bukan satu hal yang gampang, tapi biar gimanapun ya, DKI harus bisa ngolah sampah sendiri. Mau sampai kapan bergantung ke Bekasi," ujarnya.
Diana (25), warga Klender, Jakarta Timur lain mengatakan, soal kebijakan Ahok yang berkaitan dengan fasilitas publik menurutnya sudah cukup lumayan.
Ia memberi contoh pembenahan transjakarta dan juga pasar tradisional yang lebih modern.
"Busway (transjakarta) dibagusin lagi. Untuk pasar sudah lumayan okelah buat gua yang males becek, sudah lumayan nyaman," ujar Diana.
Ia menambahkan, Ahok perlu mengatasi proyek pembangunan jalan yang di beberapa titik sedang berlangsung.
"Kalau macet pasti susah sih ya. Tapi kalau ada proyek pembetulan jalan lebih cepet aja selesainya, soalnya macet sama debunya (mengganggu)," ujar Diana.
KPK Nilai Setya Novanto Berperilaku Koruptif jika Benar Minta Saham Freeport
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, menilai Ketua DPR Setya Novanto salah jika terbukti meminta saham dari PT Freeport Indonesia.
Dia mengatakan, setiap pejabat negara tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk meminta sesuatu kepada pihak lain demi keuntungan pribadi.
"Itu namanya perilaku koruptif," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Kendati demikian, Ruki mengatakan, KPK belum berencana mengusut kasus yang kini ramai diperbincangkan publik ini.
Menurut dia, perlu kajian lebih mendalam mengenai bagaimana proses pertemuan Novanto dengan bos PT Freeport serta deal apa yang dijanjikan.
"Yang paling tepat menyelidiki adalah kepolisian karena bisa masuk dari berbagai penjuru, mulai dari IT, tindak pidana umum, dan bisa segala macam," ujar Ruki.
"KPK hanya satu penjuru, yaitu tindak pidana korupsi," ucapnya.
Dalam hukum pidana, kata dia, tindak pidana yang dilakukan Novanto belum sempurna.
Dia membuka kemungkinan KPK mengusut kasus ini jika sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
"Percuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas," ucap dia.
Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)
Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres.
(Lihat videonya di tautan ini: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)
Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Rizalah yang menyatakan berniat memberi 9 persen untuk JK. (Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)
"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.
Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Jika Usut Setya Novanto, KPK Ingin Tak Ada yang Bebas di Pengadilan
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki menegaskan, hingga saat ini KPK belum akan mengusut dugaan Ketua DPR Setya Novanto yang meminta saham dari PT Freeport Indonesia.
Menurut dia, perlu kajian lebih mendalam mengenai proses pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin serta deal apa yang dijanjikan.
"Pecuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan, bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Ruki mengatakan, jika benar, langkah Novanto yang meminta saham ke PT Freeport Indonesia adalah sebuah tindakan yang koruptif.
Namun, dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan Novanto belum sempurna karena belum jelas jumlah kerugian negaranya.
"Saya belum bisa berandai-andai karena kerugian negaranya di mana?" ucap Ruki.
Ruki pun mendorong agar kasus ini ditangani lebih dulu oleh kepolisian. Sebab, kepolisian bisa menangani hal yang lebih luas.
Setelah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka Polri dan KPK bisa berkoordinasi.
"Silakan kalau polisi mampu tangani tindak pidana korupsi, silakan tangani karena polisi pun mempunyai kewenangan. Tapi kalau polisi tidak mampu, kami siap," ujar dia.
Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.
Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres.
(Lihat videonya di tautan ini: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)
Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.
Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Reza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari pihak internal DPR, Reza-lah yang menyatakan berniat memberi 9 persen untuk JK.
"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.
Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Subscribe to:
Posts (Atom)