JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akhirnya mencopot jabatan dua pejabat DKI yang selama ini dia anggap bermasalah. Dua pejabat itu adalah Manggas Rudy Siahaan dan Endang Widjajanti.
Selama menjadi Kepala Dinas PU DKI, Manggas kerap dimarahi Ahok. Dia kerap naik pitam karena menilai kinerja Manggas lamban dalam mengatasi banjir dan jalan berlubang di Jakarta.
Manggas menjadi Kepala Dinas PU pada 13 Februari 2013. Sejak dilantik, Manggas kerap mengungkapkan berbagai janjinya untuk dapat meminimalkan semua permasalahan infrastruktur Ibu Kota. Bahkan, Manggas pernah memiliki target "Jakarta zero hole" pada tahun 2013.
Nyatanya, banyak jalan raya di Jakarta yang masih berlubang dan rusak. Hal ini diperparah dengan banyaknya korban jiwa akibat jalan rusak tersebut.
Sementara itu, Endang Widjajanti dilantik oleh Joko Widodo menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI pada 1 Desember 2012 lalu. Selama ini, Ahok kerap kesal atas lambannya kinerja BPKD.
Ahok juga kesal karena seringnya kejadian keterlambatan pembayaran gaji para pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI, Dinas Pekerjaan Umum DKI, dan lainnya.
Rendahnya serapan anggaran DKI periode 2013-2014 ditengarai karena kinerja BPKD. Terakhir, Basuki naik pitam atas sikap Endang yang menyulitkan perusahaan swasta memberi sumbangan bus.
Tiga perusahaan swasta, PT Roda Mas, PT Telkomsel Indonesia, dan PT Ti-Phone kesulitan menyumbangkan 30 bus sedang kepada DKI dengan alasan birokrasi.
Ahok pun tak jarang menyampaikan keinginannya untuk memecat Endang dan Manggas. Hanya, statusnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta membuat Basuki tidak bisa merombak birokrasi.
Setelah Ahok menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, dia memecat kedua kepala dinas tersebut.
Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjadi Wali Kota Jakarta Utara dilantik oleh Basuki menjadi Kepala BPKD DKI.
Sementara itu, Agus Priyono yang sebelumnya menjadi Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta dilantik oleh Ahok menjadi Kepala Dinas PU DKI. Hingga pukul 11.15, acara pelantikan di lingkungan Pemprov DKI masih berlangsung.
Friday, October 31, 2014
Manggas Rudy Terkejut dan Tak Percaya Dipecat Ahok
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy SiahaanJAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengaku menerima telepon dari Manggas Rudy Siahaan sesaat sebelum jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI dicopot oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Kepada Made, Manggas mengaku tidak percaya dan masih kaget mendapat pemberitahuan pemecatan.
"Tadi pagi, sekitar pukul 06.00, Pak Rudy telepon saya tanya apa benar ada pelantikan dan posisinya diganti oleh Wakil (Kepala Dinas PU). Beliau kaget karena tidak diberi tahu sebelumnya," kata Made kepada Kompas.com, di Balaikota, Jumat (31/10/2014).
Saat Manggas menanyakan perihal itu, Made hanya bisa memberikan jawaban normatif. Made tidak memberi tahu secara detail alasan Basuki memecat Manggas dari jabatannya serta menjadikannya sebagai staf. [Baca: Dipecat Ahok dari Kadis PU, Ini "Dosa" Manggas Rudy]
Mantan Sekretaris Bappeda DKI itu mengatakan bahwa perombakan pejabat ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki gubernur, sementara BKD hanya pihak yang memfasilitasi penyelenggaraan pelantikan pejabat itu.
"Semua penilaian kinerja pegawai itu hak prerogatif pimpinan (gubernur). Nah, berarti perombakan jabatan kepada Pak Rudy ini hasil penilaian Pak Gubernur sebagai pembina kepegawaian," kata Made. [Baca: Setelah Dicopot Ahok, Tugas Manggas Terserah Sekda]
Kemudian, bagaimana tanggapan Made atas absennya Manggas pada hari pelantikan? Padahal, sebelumnya Manggas telah diberi undangan untuk menghadiri pelantikan tersebut.
"Nanti saya telepon beliau menanyakan alasannya (absen di pelantikan)," kata Made. Posisi Kepala Dinas PU DKI kini ditempati oleh Agus Priyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas PU DKI.
Fadli Zon lebih berkuasa dari Kapolri, Klaim Penghina Jokowi Bisa Pulang pada Senin Pekan Depan
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin bahwa MA (24), pemuda yang ditangkap karena diduga menghina Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2014, akan mendapat penangguhan penahanan pada Senin (3/11/2014).
"Karena Kabareskrim juga tidak ada di tempat, nanti hari Senin pagi akan ditangguhkan ke pihak keluarga. Jadi, saya sudah sampaikan kepada keluarga untuk tenang bahwa anaknya juga makin sehat dan tidak shock lagi," ujar Fadli saat kembali mendatangi Gedung Bareskrim, Jumat (31/10/2014) sore.
Menurut Fadli, beberapa keperluan administrasi mengenai penangguhan penahanan sudah dilakukan. Ia mengatakan bahwa upaya penangguhan tersebut merupakan kerja sama dengan kuasa hukum untuk MA yang ditunjuk langsung oleh Fadli. "Senin pasti bebas," kata Fadli.
Keluarga MA yang diwakili oleh kuasa hukum, Irfan Fahmi, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri kepada pihak keluarga. Namun, Irfan mengakui bahwa MA telah menandatangi sebuah surat penangguhan penahanan.
"Memang tadi ada tanda tangan berkas, ibunya yang jadi penjamin. Akan tetapi, kami belum tahu, Senin itu boleh pulang atau baru putusan," kata Irfan.
Pagi tadi, Fadli Zon beserta keluarga MA mendatangi Gedung Bareskrim Polri. Fadli menyebut, kedatangannya tersebut untuk menjenguk serta memberi bantuan hukum kepada MA.
MA ditangkap pada Kamis (23/10/2014) di rumahnya di Jalan H Jum, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sehari kemudian, ia ditahan di Mabes Polri.
Penangkapan MA bermula saat Kasubdit Cyber Crime Polri melakukan penyelidikan mengenai pembuat serta penyebar foto pornografi Jokowi. Setelah penelusuran dilakukan, ditemukan sebuah akun Facebook atas nama Arsyad Assegaf yang diketahui dimiliki oleh MA.
MA yang berprofesi sebagai pekerja di rumah makan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pornografi dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, serta Pasal 310 dan 311 UU KUHP tentang Pencemaran Nama Baik. Barang bukti yang digunakan polisi adalah akun Facebook atas nama Arsyad Assegaf.
Bareskrim Polri Bantah Penangguhan Penahanan Penghina Jokowi Telah Disetujui
JAKARTA, KOMPAS.com — Bareskrim Polri membantah jika penangguhan penahanan terhadap MA (24), pelaku penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, telah disetujui. Kepastian terkait permohonan penangguhan masih menunggu beberapa pertimbangan.
"Belum ada keputusan apa-apa, masih akan dipertimbangkan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Kamil Razak, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (31/10/2014).
Kamil membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut penangguhan penahanan MA telah disetujui oleh pihak Bareskrim Polri. Padahal, saat ditemui di halaman Gedung Bareskrim, Jumat sore, Fadli menyebut kepastian pembebasan MA akan dilakukan pada Senin (3/11/2014). (Baca: Fadli Zon Klaim Penghina Jokowi Bisa Pulang pada Senin Pekan Depan)
"Ya kan belum, kita mesti pelajari dulu, disiapkan administrasinya. Yang belum disiapkan, soal kewajiban tersangka, apakah bersedia wajib lapor, dan dia tidak melarikan diri ke mana-mana," kata Kamil.
Menurut Kamil, pertimbangan penangguhan akan dilakukan apabila tersangka telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut mengatur bahwa penangguhan boleh diajukan bagi tersangka, dengan syarat, tersangka menjamin tidak melarikan diri dan bersedia wajib lapor dua kali dalam seminggu. Selain itu, kata Kamil, setelah semua berkas administrasi telah dipenuhi, penyidik masih akan menentukan, apakah tersangka tersebut benar-benar dapat dipercaya.
Setelah disetujui penyidik, berkas tersangka kemudian akan dibawa kepada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Kemudian, sebelum benar-benar ditangguhkan, berkas tersangka akan dibawa ke Kepala Bareskrim untuk mendapat persetujuan.
Ahok: Ganti Saja Seluruh Direksi PD Dharma Jaya
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disebut Ahok membenarkan PD Dharma Jaya, perusahaan rumah potong hewan, terindikasi menyelewengkan keuangan negara.
Oleh karena itu, kata dia, semua direksi PD Dharma Jaya sebaiknya diganti. "Memang. Saya kira ganti seluruh direksinya," ujar Ahok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (31/10/2014). [Baca: Ahok Konsultasikan Nasib PD Dharma Jaya ke KPK]
Bahkan, Ahok berencana mengganti fungsi Dharma Jaya menjadi agen penjaminan suplai daging lokal. Sebelumnya, badan usaha milik daerah ini bergerak di bidang usaha rumah potong hewan, kandang hewan, dan penyewaan cold storage.
Ahok mengaku bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan penyuplai sapi dari Nusa Tenggara Timur dan Lampung. "Dharma Jaya kita akan pakai menjadi sebuah agen untuk melakukan penjaminan suplai daging lokal. Karena kita kerja sama dengan NTT dan Lampung, kita mau pakai seperti itu," ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI berusaha mengamankan kebutuhan daging di Jakarta melalui PD Dharma Jaya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan investigasi terkait nasib BUMD yang terancam pailit ini.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menemukan potensi penyalahgunaan anggaran dalam BUMD tersebut. Ada 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan PD Dharma Jaya.
Indikasi kerugian negara dari pemeriksaan buku tahun 2010/2011 senilai Rp 4,9 miliar.
Oleh karena itu, kata dia, semua direksi PD Dharma Jaya sebaiknya diganti. "Memang. Saya kira ganti seluruh direksinya," ujar Ahok di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (31/10/2014). [Baca: Ahok Konsultasikan Nasib PD Dharma Jaya ke KPK]
Bahkan, Ahok berencana mengganti fungsi Dharma Jaya menjadi agen penjaminan suplai daging lokal. Sebelumnya, badan usaha milik daerah ini bergerak di bidang usaha rumah potong hewan, kandang hewan, dan penyewaan cold storage.
Ahok mengaku bahwa Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan penyuplai sapi dari Nusa Tenggara Timur dan Lampung. "Dharma Jaya kita akan pakai menjadi sebuah agen untuk melakukan penjaminan suplai daging lokal. Karena kita kerja sama dengan NTT dan Lampung, kita mau pakai seperti itu," ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI berusaha mengamankan kebutuhan daging di Jakarta melalui PD Dharma Jaya. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan investigasi terkait nasib BUMD yang terancam pailit ini.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menemukan potensi penyalahgunaan anggaran dalam BUMD tersebut. Ada 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan PD Dharma Jaya.
Indikasi kerugian negara dari pemeriksaan buku tahun 2010/2011 senilai Rp 4,9 miliar.
Kejagung Sita Rp 800 Juta dari Mantan Kadishub Udar Pristono
JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa penyidik pidana khusus menyita barang bukti uang Rp 800 juta milik mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono. Udar Pristono menjadi tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara pengadaan bus transjakarta tahun 2012 dan 2013.
"Barang buktinya sudah ada. Ada sekitar Rp 800 juta lebih yang kami sita," ucap Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto di Kejaksaan Agung, Jumat (31/10/2014). [Baca: Mantan Kadishub DKI Udar Pristono Batal Diperiksa Kejaksaan Agung]
Selain uang Rp 800 juta, Kejagung juga menyita aset harta bergerak dan tak bergerak lainnya. Sampai saat ini, jaksa penyidik masih terus melakukan penelusuran untuk mendapatkan barang bukti. "Masih dalam proses, sementara aset lainnya sedang kami telusuri semua," kata Andhi.
Untuk diketahui, sebelumnya penyidik Kejagung sudah menyita bangunan berupa kondotel di Bali yang dimiliki Udar. Sebab, kondotel itu diduga berasal uang hasil korupsi pengadaan transjakarta pada 2012 dan 2013. (Theresia Felisiani)
"Barang buktinya sudah ada. Ada sekitar Rp 800 juta lebih yang kami sita," ucap Plt Jaksa Agung Andhi Nirwanto di Kejaksaan Agung, Jumat (31/10/2014). [Baca: Mantan Kadishub DKI Udar Pristono Batal Diperiksa Kejaksaan Agung]
Selain uang Rp 800 juta, Kejagung juga menyita aset harta bergerak dan tak bergerak lainnya. Sampai saat ini, jaksa penyidik masih terus melakukan penelusuran untuk mendapatkan barang bukti. "Masih dalam proses, sementara aset lainnya sedang kami telusuri semua," kata Andhi.
Untuk diketahui, sebelumnya penyidik Kejagung sudah menyita bangunan berupa kondotel di Bali yang dimiliki Udar. Sebab, kondotel itu diduga berasal uang hasil korupsi pengadaan transjakarta pada 2012 dan 2013. (Theresia Felisiani)
Ahok Gandeng KPK Berantas Mafia Daging Sapi di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia pendistribusian daging sapi ke Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
"Tadi diskusi pembenahan distribusi sapi, jalur sapi, agar enggak ada mafia-mafia. Kata Pak Bambang Widjojanto (pimpinan KPK), distribusi sapi di tempat-tempat tertentu kan ada mafianya," kata Heru. [Baca: Ahok: Ganti Saja Seluruh Direksi PD Dharma Jaya]
Cara memberantas mafia daging sapi itu ialah dengan menurunkan penyidik KPK beserta tim Pemprov DKI untuk mengawal proses pendistribusian daging sapi, mulai dari peternakan sapi di daerah asal, pengiriman, pemotongan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar.
Semua proses itu harus sesuai dengan prosedur yang ada sehingga harganya bisa ditekan, kesehatan sapi terjamin, dan tercukupinya jaminan stok sapi.
"Kalau kami tidak berantas mafia bersama KPK, nantinya harga sapi tinggi, stok (daging) tidak terpenuhi, distribusi sembarangan, dan lainnya. KPK mau mengawal supaya stok sapi terjamin bersih dan safety stock (terjamin keamanannya)," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Heru mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam memberantas mafia daging sapi. Ia berharap kerja sama ini dapat membuat proses pengolahan dan pengelolaan daging sapi di Jakarta lebih baik.
"Ini percontohan awal kerja sama DKI dengan KPK dalam pengelolaan daging sapi. Belum ada laporan apa-apa ke KPK," ujar Heru.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
"Tadi diskusi pembenahan distribusi sapi, jalur sapi, agar enggak ada mafia-mafia. Kata Pak Bambang Widjojanto (pimpinan KPK), distribusi sapi di tempat-tempat tertentu kan ada mafianya," kata Heru. [Baca: Ahok: Ganti Saja Seluruh Direksi PD Dharma Jaya]
Cara memberantas mafia daging sapi itu ialah dengan menurunkan penyidik KPK beserta tim Pemprov DKI untuk mengawal proses pendistribusian daging sapi, mulai dari peternakan sapi di daerah asal, pengiriman, pemotongan, pengemasan, hingga pendistribusian ke pasar.
Semua proses itu harus sesuai dengan prosedur yang ada sehingga harganya bisa ditekan, kesehatan sapi terjamin, dan tercukupinya jaminan stok sapi.
"Kalau kami tidak berantas mafia bersama KPK, nantinya harga sapi tinggi, stok (daging) tidak terpenuhi, distribusi sembarangan, dan lainnya. KPK mau mengawal supaya stok sapi terjamin bersih dan safety stock (terjamin keamanannya)," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.
Heru mengatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam memberantas mafia daging sapi. Ia berharap kerja sama ini dapat membuat proses pengolahan dan pengelolaan daging sapi di Jakarta lebih baik.
"Ini percontohan awal kerja sama DKI dengan KPK dalam pengelolaan daging sapi. Belum ada laporan apa-apa ke KPK," ujar Heru.
"Siapa Cepat, Dapat Lantai Dasar Rusun Muara Baru..."
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga di sisi barat Waduk Pluit yang terkena dampak proyek pelebaran jalan inspeksi masih enggan pindah ke rumah susun Muara Baru. Pasalnya, warga masih berharap adanya ganti rugi rumah mereka.
Namun, Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan, pihaknya menggunakan cara 'siapa cepat dia dapat', dengan menjanjikan lantai bawah rusun bagi mereka yang lebih dulu mau pindah. "Warga yang pertama mendaftar, akan diberikan tempat di lantai dasar rusun," kata Rusdiyanto, kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).
Dengan iming-iming tersebut, dirinya berharap warga mau pindah. Rusdiyanto pun mengaku telah melakukan pendataan terhadap warga sejak Senin (13/10/2014). Dari 200 keluarga yang hendak dipindahkan, baru sekitar 20 keluarga yang bersedia pindah.
Diketahui, sebanyak 8 blok dibangun untuk relokasi warga Waduk Pluit. Pekan depan, diprediksi rusun tersebut telah siap untuk ditempati. "Minggu depan sudah beres. Tinggal menunggu instalasi air dan listrik," ujar Rusdiyanto.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 200 keluarga akan dipindahkan dari sisi barat Waduk Pluit. Mereka adalah warga yang bermukim mulai belakang Pos Polisi Wadul Pluit hingga Rumah Pompa Muara Baru, berlanjut ke pemukiman sampai depan Rusun Muara Baru.
Relokasi dilakukan karena mereka berada di tepi jalan inspeksi yang akan diperbaiki. Jalan inspeksi Waduk Pluit, akan ditinggikan dan dilebarkan. Perbaikan jalan inspeksi juga untuk mencegah banjir rob yang kerap merendam jalan inspeksi tersebut.
Warga Muara Baru yang kini tinggal di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, merasa senang dengan kemarahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin. Warga bahkan bertepuk tangan saat Ahok menyinggung soal jual beli rusun. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]
Ketua RT 014 RW 07 Kluster B, Christine, yang juga hadir saat Ahok ke Rusun Marunda berpendapat, mereka mengapresiasi kinerja Ahok yang sampai tahu ada oknum yang mengalihkan rusun miliknya atau bahkan menyewakan untuk orang lain.
Dengan ditegurnya pihak Bank DKI, Christine berharap tidak ada oknum yang menyalahgunakan rusun di Marunda. "Kalau kartunya sudah ada foto, orang-orang yang sewa itu kan bisa ketahuan," tutur Christine kepada Kompas.com, Jumat (5/9/2014).
Christine juga paham alasan Ahok sampai marah saat ke Rusun Marunda. Dia juga menginginkan semua warga di Rusun Marunda paham agar jangan lagi jual beli rusun miliknya sendiri, baik dengan alasan diberikan ke saudara, disewakan, maupun alasan lainnya.
Warga lain yang juga setuju dengan aksi Ahok sampai memuji sambil meneriakkan nama Ahok. "Hidup Ahok," kata seorang ibu.
Sebelumnya diberitakan, warga di Rusun Marunda membenarkan ada praktik jual beli rusun seperti yang diucapkan oleh Ahok. Adapun praktik tersebut telah dilakukan sejak Rusun Marunda diresmikan dua tahun lalu. [Baca: Ahok Sebut Banyak PNS DKI "Main" di Rusun Marunda, Ini Pengakuan Warga]
Christine sendiri selaku ketua RT di sana tidak bisa berbuat banyak. Dia mengetahui siapa-siapa saja yang mengoperalihkan rusun miliknya, tetapi dia merasa tidak berwenang untuk menegur mereka.
"Enggak enak saja tegur warga, soalnya ada yang rusunnya kosong dibiarin sama pemiliknya enggak ditinggalin, kayak vila," ujar Christine. Untuk kasus seperti itu, menurut dia, lebih baik rusun diberikan kepada orang yang membutuhkan saja.
Namun, Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan, pihaknya menggunakan cara 'siapa cepat dia dapat', dengan menjanjikan lantai bawah rusun bagi mereka yang lebih dulu mau pindah. "Warga yang pertama mendaftar, akan diberikan tempat di lantai dasar rusun," kata Rusdiyanto, kepada wartawan, Rabu (15/10/2014).
Dengan iming-iming tersebut, dirinya berharap warga mau pindah. Rusdiyanto pun mengaku telah melakukan pendataan terhadap warga sejak Senin (13/10/2014). Dari 200 keluarga yang hendak dipindahkan, baru sekitar 20 keluarga yang bersedia pindah.
Diketahui, sebanyak 8 blok dibangun untuk relokasi warga Waduk Pluit. Pekan depan, diprediksi rusun tersebut telah siap untuk ditempati. "Minggu depan sudah beres. Tinggal menunggu instalasi air dan listrik," ujar Rusdiyanto.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 200 keluarga akan dipindahkan dari sisi barat Waduk Pluit. Mereka adalah warga yang bermukim mulai belakang Pos Polisi Wadul Pluit hingga Rumah Pompa Muara Baru, berlanjut ke pemukiman sampai depan Rusun Muara Baru.
Relokasi dilakukan karena mereka berada di tepi jalan inspeksi yang akan diperbaiki. Jalan inspeksi Waduk Pluit, akan ditinggikan dan dilebarkan. Perbaikan jalan inspeksi juga untuk mencegah banjir rob yang kerap merendam jalan inspeksi tersebut.
Warga Muara Baru yang kini tinggal di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara, merasa senang dengan kemarahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin. Warga bahkan bertepuk tangan saat Ahok menyinggung soal jual beli rusun. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]
Ketua RT 014 RW 07 Kluster B, Christine, yang juga hadir saat Ahok ke Rusun Marunda berpendapat, mereka mengapresiasi kinerja Ahok yang sampai tahu ada oknum yang mengalihkan rusun miliknya atau bahkan menyewakan untuk orang lain.
Dengan ditegurnya pihak Bank DKI, Christine berharap tidak ada oknum yang menyalahgunakan rusun di Marunda. "Kalau kartunya sudah ada foto, orang-orang yang sewa itu kan bisa ketahuan," tutur Christine kepada Kompas.com, Jumat (5/9/2014).
Christine juga paham alasan Ahok sampai marah saat ke Rusun Marunda. Dia juga menginginkan semua warga di Rusun Marunda paham agar jangan lagi jual beli rusun miliknya sendiri, baik dengan alasan diberikan ke saudara, disewakan, maupun alasan lainnya.
Warga lain yang juga setuju dengan aksi Ahok sampai memuji sambil meneriakkan nama Ahok. "Hidup Ahok," kata seorang ibu.
Sebelumnya diberitakan, warga di Rusun Marunda membenarkan ada praktik jual beli rusun seperti yang diucapkan oleh Ahok. Adapun praktik tersebut telah dilakukan sejak Rusun Marunda diresmikan dua tahun lalu. [Baca: Ahok Sebut Banyak PNS DKI "Main" di Rusun Marunda, Ini Pengakuan Warga]
Christine sendiri selaku ketua RT di sana tidak bisa berbuat banyak. Dia mengetahui siapa-siapa saja yang mengoperalihkan rusun miliknya, tetapi dia merasa tidak berwenang untuk menegur mereka.
"Enggak enak saja tegur warga, soalnya ada yang rusunnya kosong dibiarin sama pemiliknya enggak ditinggalin, kayak vila," ujar Christine. Untuk kasus seperti itu, menurut dia, lebih baik rusun diberikan kepada orang yang membutuhkan saja.
Digusur dari Waduk Pluit, Mereka Kini Mendapat Rumah Baru
Warga Waduk Pluit berlarian bergegas masuk ke Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, yang akan menjadi tempat tinggal mereka setelah digusur, Jumat (31/10/2014).JAKARTA, KOMPAS.com — Begitu pintu bus berwarna oranye bertuliskan "Enjoy Jakarta" terbuka, beberapa orang bergegas turun dan berlari menuju Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (31/10/2014).
Mereka adalah warga Waduk Pluit yang terkena penggusuran dan bakal menjadi penghuni Rusun Muara Baru.
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Maharyadi, pun memanggil warga yang berebut naik ke tangga rusun itu.
"Nanti, tunggu dulu. Ini barengan naiknya. Ha-ha-ha...," Maharyadi memanggil mereka.
Mereka pun berhenti mendengar perkataan Maharyadi. Namun, mereka tetap semringah meskipun tidak sabar memasuki unit rusun yang akan menjadi tempat tinggal mereka.
Di tangan mereka, sudah ada kunci unit masing-masing. Salah satunya adalah Nia. Dengan kunci di tangan, dia membuka pintu bertuliskan angka 111. Nia mendapat unit di Blok 11 lantai 1 Nomor 111.
Ruang pertama yang dituju adalah dapur. Setelah itu, ia menengok ke dua kamar di unitnya. "Kok pecah, pecah sih temboknya," ucap Nia dengan nada kecewa.
Nia langsung mendatangi Maharyadi yang saat itu sedang menengok warga lainnya. "Iya, Bu. Mungkin yang mengerjakan kelelahan jadinya begitu, nanti saya bilang ke pengelola ya," Maharyadi menjelaskan.
Keluhan Nia mendapat tanggapan dari seorang pria paruh baya, warga Waduk Pluit lainnya. "Ya sudah, syukur Bu dapat lantai 1. Rezeki dari Allah, apalagi suami Ibu kan sudah enggak bisa jalan," kata pria itu.
Warga lainnya, Nur, juga senang bisa mendapatkan unit di lantai 1. "Duh enggak usah ditanya. Enggak bisa ngomong saya. Senang, apalagi dapat di lantai 1, dekat tangga pula," ujar Nur dengan raut muka gembira.
Namun, tidak demikian dengan Eni yang mendapat unit di lantai 3. "Alhamdulillah aja. Syukur aja dah. Namanya juga diundi, harus legawa. Besok mau langsung pindah, mau diberes-beresin dulu tapi hari ini," kata Nur.
Pada kesempatan itu, Maharyadi menerangkan, pemerintah memberikan waktu tiga hari bagi penghuni rusun untuk menempati unit masing-masing.
Saat ini, memang baru 36 warga Waduk Pluit yang pindah ke Rusunawa Muara Baru. Meskipun demikian, ia tetap optimistis warga yang lainnya pun akan mengikuti. Saat ini, baru Blok 11 yang dibuka untuk diisi oleh warga Waduk Pluit.
Ahok Minta KPK Awasi Pelayanan di Jakarta
akarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi langsung semua unit pelayanan di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
"Selain membahas tata niaga daging sapi, tadi juga dibahas permintaan Pak Gubernur agar KPK bisa mengawasi langsung unit-unit pelayanan di Jakarta," kata Heru.
Unit pelayanan yang diawasi ialah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), BPKD, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLP) DKI, serta Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pajak di tiap kecamatan. [Baca: Ahok Gandeng KPK Berantas Mafia Daging Sapi di Jakarta]
Untuk unit terakhir ini, Basuki menyebutkan banyaknya penyelewengan anggaran di sana. "Jadi, teman-teman tidak usah 'main-main' lagi ya (dengan anggaran). Seram nanti KPK turun tangkap tangan juga, itu saran saya," kata Heru.
Sementara itu, Basuki menambahkan, jajarannya bakal menempatkan KPK di Inspektorat DKI sehingga bisa langsung memantau semua kegiatan Pemprov DKI.
Selain KPK, Pemprov DKI juga bakal melibatkan Ombudsman untuk mencegah praktik korupsi. Basuki menargetkan, tahun 2015 mendatang, tidak ada transaksi tunai di atas nilai Rp 25 juta di lingkungan Pemprov DKI. "Semua transfer harus pakai e-money. Jadi, semua kami bisa monitor orang pakai uang ke mana saja dan bisa kelihatan gaya hidupnya bagaimana," ujar Basuki.
"Selain membahas tata niaga daging sapi, tadi juga dibahas permintaan Pak Gubernur agar KPK bisa mengawasi langsung unit-unit pelayanan di Jakarta," kata Heru.
Unit pelayanan yang diawasi ialah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), BPKD, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLP) DKI, serta Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pajak di tiap kecamatan. [Baca: Ahok Gandeng KPK Berantas Mafia Daging Sapi di Jakarta]
Untuk unit terakhir ini, Basuki menyebutkan banyaknya penyelewengan anggaran di sana. "Jadi, teman-teman tidak usah 'main-main' lagi ya (dengan anggaran). Seram nanti KPK turun tangkap tangan juga, itu saran saya," kata Heru.
Sementara itu, Basuki menambahkan, jajarannya bakal menempatkan KPK di Inspektorat DKI sehingga bisa langsung memantau semua kegiatan Pemprov DKI.
Selain KPK, Pemprov DKI juga bakal melibatkan Ombudsman untuk mencegah praktik korupsi. Basuki menargetkan, tahun 2015 mendatang, tidak ada transaksi tunai di atas nilai Rp 25 juta di lingkungan Pemprov DKI. "Semua transfer harus pakai e-money. Jadi, semua kami bisa monitor orang pakai uang ke mana saja dan bisa kelihatan gaya hidupnya bagaimana," ujar Basuki.
Ajudan Wali Kota Makassar Duel dengan Sopir Taksi
Taksi Putra yang dikemudikan Ardi mengalami pecah kaca bagian depan dan belakang setelah dilempari ajudan Walikota Makassar, Sertu Zulfikar diamankan ke Polsekta Panakukang, Jumat (31/10/2014).MAKASSAR, KOMPAS.com - Ajudan Wali Kota Makassar, Sersan Satu (Sertu) Zulfikar menganiaya seorang sopir taksi, Ardi dan merusak mobil korban di Jalan Boulevard, tepatnya di depan Hotel Denpasar, Makassar, Jumat (31/10/2014).
Informasi yang dihimpun Kompas.com, kasus penganiayaan ini dipicu kesalahpahaman antara Zulfikar yang merupakan anggota Detasemen Intel Kodam VII Wirabuana dengan Ardi yang berprofesi sebagai sopir taksi Putra.
Awalnya, Zulfikar yang mengendarai mobil Honda Vario warna putih DD 929 XT melintas di Jalan Boulevard dari arah Jalan Pettarani. Bersamaan itu pula, mobil taksi Putra melintas dari arah kompleks Lily hampir menyenggol pengendara sepeda motor yang melintas di samping mobil Zulfikar. Di situ, Ardi langsung marah dan memaki pengendara motor.
Melihat situasi tersebut, Zulfikar turun dari mobilnya dan mendekati Ardi. Perkelahian pun tak terhindarkan, namun segera dilerai oleh anggota Babinsa, Sersan Kepala (Serka) Sudirman yang kebetulan berada di lokasi kejadian.
Tak puas, Zulfikar lalu mengambil batu dan mengejar Ardi, tetapi sopir taksi itu berhasil menyelamatkan diri ke arah Mall Panakukang. Gagal menangkap Ardi, Zulfikar kembali ke lokasi kejadian, lalu melihat kunci mobilnya sudah tidak terpasang lagi di tempatnya.
Kekesalan Zulfikar pun dilampiaskan dengan melempari kaca mobil taksi bagian depan dan belakang hingga pecah.
Sementara itu, akibat perkelahian itu, Zulfikar mengalami luka cakar di kedua lengannya. Sementara Ardi menderita luka memar di pelipis kiri. Selanjutnya, Zulfikar membawa mobil taksi Ardi ke Polsekta Panakukang. Tidak lama kemudian, Ardi pun datang ke Polsekta Panakukang.
Kepala Polsekta Panakukang, Komisaris Polisi (Kompol) Tri Hambodo yang dikonfirmasi mengatakan, kasus tersebut sempat ditangani oleh Polsekta Panakukang. Hanya saja, kedua belah pihak sudah berdamai sehingga penanganan kasusnya dihentikan.
"Keduanya sudah berdamai, Mas. Jadi permasalahannya hanya kesalahpahaman saja," jelas Tri.
Tak Punya Lahan, 21 Warga NTT Pindah ke Timor Leste
Inilah lokasi zona netral yang pada tahun 2012 lalu terjadi bentrokan antara warga Indonesia dan Timor LesteKUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak 21 warga dari lima kepala keluarga asal Kelurahan Naibonat, kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memilih menjadi warga negara Timor Leste, lantaran tidak punya lahan yang cukup untuk dikelola.
Umbu Rame Bunga, staf Circle of Imagine Society (CIS) Timor wilayah Kupang, kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2014) mengatakan, lima kepala keluarga (KK) itu berjumlah 21 jiwa, akan berangkat ke Timor leste, Sabtu (1/11/2014) besok. Mereka yang juga warga eks Timor Timur itu memilih kembali ke tanah asal mereka atau repatriasi.
“Ada sejumlah alasan lima KK ini memilih repatriasi, yakni di antaranya terbatasnya lahan untuk dikelola. Mereka tinggal di tanah milik TNI AD-KIPUR (saat ini TNI sedang membangun markas) dan juga karena mereka lebih cinta pada tanah kelahiran di Timor Leste,” ungkap Umbu, Jumat.
Menurut Umbu, CIS Timor adalah lembaga yang memiliki perhatian pada warga eks Timtim dari sejak masa eksodus hingga sekarang. Dengan segala kemampuannya, kata Umbu, CIS Timor berusaha agar masyarakat eks Timtim mendapatkan akses pada segala aspek kehidupan.
Sampai saat ini kata Umbu, bagi warga eks Timtim yang mau pulang, masih selalu berkomunikasi dengan CIS Timor melalui tenaga lapangan, agar dapat memfasilitasi kepulangan mereka ke tanah kelahiran mereka.
“Seperti halnya dengan lima KK yang akan kembali ke Laline, Lacluta, Distik Viqueque, Timor Leste ini, CIS Timor hanya dapat membantu sebisanya seperti administrasi, transportasi dan akomodsi. Dalam proses repatriasi mandiri ini juga dibantu oleh teman-teman di Dili (ibu kota negara Timor Leste) dengan individu yang peduli pada kemanusiaan yang terbentuk dalam komunitas Gruppu Vila Hikas Knua,” terangnya.
Umbu mengatakan, saat ini, lima KK yang pindah kewarganegaraan itu sedang dibuatkan administrasinya oleh CIS Timor. Nantinya, pihak CIS Timor akan berkomunikasi dengan jaringan kerja di Dili, sehingga kepulangan warga dapat dijamin lebih baik.
Ahok Tunjuk Wiriyatmoko sebagai Pengganti Sarwo Handayani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bakal mempromosikan Asisten Pembangunan DKI Wiriyatmoko menjadi deputi gubernur DKI bidang tata ruang dan lingkungan hidup DKI.
Sebelumnya, jabatan itu ditempati oleh Sarwo Handayani. Basuki telah mengukuhkan wanita yang akrab disapa Yani itu menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Jumat (31/10/2014) ini.
"Pak Moko (Wiriyatmoko) mau saya naikkan jadi deputi gubernur (bidang tata ruang dan lingkungan hidup)," kata Basuki, di Balaikota. [Baca: Ahok: Wiriyatmoko Terlalu Berkuasa!]
Hingga 1 November 2014, Yani masih menjadi Plt Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI.
Rencana promosi Wiriyatmoko oleh Basuki ini terbilang mengejutkan. Sebab, sebelumnya Basuki kerap naik pitam atas kebijakan Wiriyatmoko saat menjabat sebagai Asisten Pembangunan DKI dan Plt Sekda DKI. [Baca: Lagi-lagi, Ahok Kesal kepada Wiriyatmoko]
Beberapa waktu lalu, Basuki pernah mengatakan, Wiriyatmoko adalah PNS DKI yang memiliki kekuasaan besar di lingkungan Pemprov DKI. Selama menjadi Asisten Pembangunan, lanjut Basuki, Wiriyatmoko menguasai semua izin reklame. [Baca: Diancam Ahok, Wiriyatmoko Mengaku Siap Dipecat]
Terakhir, Wiriyatmoko dianggap mempersulit birokrasi proses pemberian bantuan unit bus oleh tiga perusahaan swasta, yakni PT Ti-Phone, Telkomsel, dan Roda Mas. Basuki pun tak segan berulang kali mengancam mencopot Wiriyatmoko dari jabatannya.[Baca: Ahok: Berdoa Saja Wiriyatmoko Mau Kerja Sama dengan Baik]
Sebelumnya, jabatan itu ditempati oleh Sarwo Handayani. Basuki telah mengukuhkan wanita yang akrab disapa Yani itu menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Jumat (31/10/2014) ini.
"Pak Moko (Wiriyatmoko) mau saya naikkan jadi deputi gubernur (bidang tata ruang dan lingkungan hidup)," kata Basuki, di Balaikota. [Baca: Ahok: Wiriyatmoko Terlalu Berkuasa!]
Hingga 1 November 2014, Yani masih menjadi Plt Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI.
Rencana promosi Wiriyatmoko oleh Basuki ini terbilang mengejutkan. Sebab, sebelumnya Basuki kerap naik pitam atas kebijakan Wiriyatmoko saat menjabat sebagai Asisten Pembangunan DKI dan Plt Sekda DKI. [Baca: Lagi-lagi, Ahok Kesal kepada Wiriyatmoko]
Beberapa waktu lalu, Basuki pernah mengatakan, Wiriyatmoko adalah PNS DKI yang memiliki kekuasaan besar di lingkungan Pemprov DKI. Selama menjadi Asisten Pembangunan, lanjut Basuki, Wiriyatmoko menguasai semua izin reklame. [Baca: Diancam Ahok, Wiriyatmoko Mengaku Siap Dipecat]
Terakhir, Wiriyatmoko dianggap mempersulit birokrasi proses pemberian bantuan unit bus oleh tiga perusahaan swasta, yakni PT Ti-Phone, Telkomsel, dan Roda Mas. Basuki pun tak segan berulang kali mengancam mencopot Wiriyatmoko dari jabatannya.[Baca: Ahok: Berdoa Saja Wiriyatmoko Mau Kerja Sama dengan Baik]
Ahok ke Pejabat Baru: 3 Bulan Program Tak Jalan, Langsung Distafkan!
Menurutnya, setiap pejabat yang baru dilantik harusnya juga diminta untuk meneken program kerja yang terukur tiap bulan. Dengan begitu, jika kepala SKPD atau UKPD main-main dalam bekerja, dia bisa langsung mencopotnya.
“Ke depan, tidak hanya tandatangan integritas saja, tapi kita sudah siapkan setiap kepala eselon yang dilantik harus tandatangan dan mengisi program kerjanya tiap bulan itu apa. Jadi jelas terukur. Begitu kelihatan tiga bulan programnya enggak jalan, langsung kita stafkan, tidak kita carikan posisi lagi,” kata Ahok di Balai Kota, Jumat (31/10/2014).
Ahok berujar komitmen seperti itu harus dilakukan secara tegas. Sehingga tak ada lagi kadis atau pejabat yang bekerja tapi tanpa menunjukkan progress yang berarti.
Dia juga mengingatkan pada 8 pejabat PNS yang baru dilantiknya hari ini agar tidak merasa terlalu aman sehingga tidak bekerja dengan baik. Ahok mengancam akan langsung mencopot mereka dari jabatan barunya jika dianggap tidak bisa bekerja.
“Untuk pejabat yang baru dilantik, jangan merasa aman juga. Begitu bapak ibu tidak beres langsung kita copot jadi staf. Jadi sistemnya sangat jelas,” ujarnya.
Siang tadi Ahok mencopot dua pejabat DKI yang dianggapnya sangat lamban dan menghambat program DKI, yakni mantan Kadis PU Manggas Rudi Siahaan dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti.
Sebagai gantinya dia melantik Agus Priyono jadi Kadis PU, dan Heru Budi Hartono sebagai Kepala BPKD. Saat bersamaan dia juga mengangkat Noor Syamsu menjadi Kepala BPTSP, I Gede Dewa Sony jadi Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP), Muhammad Mawardi jadi Kepala Biro KDH-KLN, Irvan Amtha sebagai Wakil Kepala BPTSP, serta Sarwo Handayani dan M. Yusuf menjadi anggota TGUPP.
Jokowi Tak Lanjutkan Proyek Jembatan Selat Sunda, Kenapa?
Andrinof Chaniago
Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak memasukkan Jembatan Selat Sunda sebagai proyek infrastruktur prioritas. Apa alasannya?
Andrinof mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari proyek ratusan triliun rupiah ini tidak masuk dalam program infrastruktur yang dibangun dalam pemerintahan Jokowi-JK.
"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya saat berbincang dengan media di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Andrinof mengatakan, Presiden Joko Widodo khawatir proyek ini malah mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Seharusnya transportasi laut yang lebih dikembangkan daripada darat.
"Beliau khawatir dampaknya pada 2 hal. Pertama mematikan identitas negara maritim karena di Selat Sunda itu adalah jalur penyebrangan terpadat di Nusantara. Kalau penyebrangannya dimatikan, itu akan mematikan (identitas)," papar Andrinof.
Alasan kedua, lanjut Andrinof, adalah jika proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini jadi dibangun, itu malah bersebrangan dengan program pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.
"Kita harus menghentikan berpikir paradoks. Kita berpikir menghapus ketimpangan tapi malah menambah ketimpangan. Katanya mau pemerataan, tapi kita bikin mega proyek yang membuat ekonomi semakin terkonsentrasi di barat," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, secara tidak langsung dibangunnya jembatan ini akan semakin memperburuk keadaan kurang pasok perumahan (backlog) yang mencapai 15 juta unit.
Andrinof menganalisis, sebuah mega proyek akan bisa mendongkrak harga lahan yang nantinya berimbas pada mahalnya harga rumah. Apalagi konsesi proyek tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Menurutnya akan semakin sulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah.
"Penguasaan lahan oleh perusahaan besar akan mendongkrak harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Jadi ke depan kita harus betul-betul membangun itu untuk apa. Dalam sidang kabinet perdana kemarin, pesan pertama adalah tentang arah pembangunan yaitu jika ini membangun untuk manusia dan pembangunan," jelasnya.
(zul/hds)
Andrinof mengatakan, ada beberapa alasan yang mendasari proyek ratusan triliun rupiah ini tidak masuk dalam program infrastruktur yang dibangun dalam pemerintahan Jokowi-JK.
"Sampai sekarang tak pernah ada pernyataan dari Bapak Presiden akan memajukan itu ke dalam program proyek infrastruktur," tuturnya saat berbincang dengan media di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Andrinof mengatakan, Presiden Joko Widodo khawatir proyek ini malah mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Seharusnya transportasi laut yang lebih dikembangkan daripada darat.
"Beliau khawatir dampaknya pada 2 hal. Pertama mematikan identitas negara maritim karena di Selat Sunda itu adalah jalur penyebrangan terpadat di Nusantara. Kalau penyebrangannya dimatikan, itu akan mematikan (identitas)," papar Andrinof.
Alasan kedua, lanjut Andrinof, adalah jika proyek jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera ini jadi dibangun, itu malah bersebrangan dengan program pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.
"Kita harus menghentikan berpikir paradoks. Kita berpikir menghapus ketimpangan tapi malah menambah ketimpangan. Katanya mau pemerataan, tapi kita bikin mega proyek yang membuat ekonomi semakin terkonsentrasi di barat," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, secara tidak langsung dibangunnya jembatan ini akan semakin memperburuk keadaan kurang pasok perumahan (backlog) yang mencapai 15 juta unit.
Andrinof menganalisis, sebuah mega proyek akan bisa mendongkrak harga lahan yang nantinya berimbas pada mahalnya harga rumah. Apalagi konsesi proyek tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Menurutnya akan semakin sulit masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah.
"Penguasaan lahan oleh perusahaan besar akan mendongkrak harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Jadi ke depan kita harus betul-betul membangun itu untuk apa. Dalam sidang kabinet perdana kemarin, pesan pertama adalah tentang arah pembangunan yaitu jika ini membangun untuk manusia dan pembangunan," jelasnya.
Sebut Inspektorat DKI Lemah, Ahok Ingin Rekrut Auditor dari Kementerian
"Setelah dua tahun ini, saya sinyalir banyak oknum Inspektorat itu justru membantu SKPD membantu camat dan lurah untuk tidak ada temuan. Tapi ada oknum yang minta setoran. Banyak camat minta setoran dari lurah, atau oknum dinas minta setoran ke kasudin. Saya banyak laporannya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).
Karena alasan itu pula, Ahok melantik mantan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI jakarta, Muhammad Yusuf menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Saat pelantikan, Ahok memperkenalkan profil M Yusuf yang disebutnya pernah minta pensiun lantaran belajar S3.
"Sekarang sudah hampir selesai, jadi kami bantuan Beliau untuk masuk kembali karena Inspektorat kita sangat sangat lemah. Saya terpaksa meminta pertolongan Pak Yusuf karena kita ingin Inspektorat diperkuat. Dengan cara seperti ini kita DKI bisa betul-betul kerjasama untuk mencapai Jakarta Baru,” ujarnya.
Setelah Yusuf, Ahok membuka kesempatan untuk merekrut auditor lain dari luar lingkungan pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, dibutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun jika menunjuk auditor dari kalangan internal DKI Jakarta. Sementara sisa masa jabatan Ahok tinggal 3 tahun.
"Maka saya katakan kepada Pak Yusuf agar mencari, bila perlu kita merekrut auditor–auditor dari kementerian yang ada di sekitar Jakarta ini untuk perkuat Inspektorat kita. Karena kalau inspektorat lemah, pasti kita berantakan. Oknum-oknum yang minta-minta itu disingkirkan saja," pungkas Ahok.
Proyek MRT Jakarta Masih Berjalan, Bagaimana Perkembangannya?
Jakarta -Pengerjaan mega proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT) terus berlanjut. Pengerjaan fisiknya sudah mencapai 6% untuk lintasan layang dan 14% untuk lintasan bawah tanah.
"Secara keseluruhan pembangunan MRT sudah berjalan satu tahun sejak Oktober 2013 dengan progres 6% di elevated dan 14% di underground atau bawah tanah," sebut Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta M. Nasyir dalam paparan media di Blok M Plaza, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Ia menambahkan, dalam waktu dekat, pengerjaan akan mencapai tahap pembangunan konstruksi skala besar di titik Blok M, Sisingamangaraja dan Panglima Polim.
Untuk tahapan konstruksi skala besar pada jalur layang ini, lanjut dia, akan diawali dengan pengeboran untuk tiang pondasi viaduct di bagian tengah jalan.
"Pondasi tiang ini akan menjadi struktur utama penopang viaduct jalur layang MRT Jakarta sekaligus menjadi bagian dari Stasiun Blok M," sambung dia.
Ia melanjutkan, setelah pengeboran tersebut maka pengerjaan akan dilanjutkan dengan piling sebagai pondasi berdirinya pier atau kolom dan dilanjutkan dengan pemasangan struktur pier.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan, tahap pengerjaan sendiri akan dimulai efektif pada 1 November 2014
"Secara keseluruhan pembangunan MRT sudah berjalan satu tahun sejak Oktober 2013 dengan progres 6% di elevated dan 14% di underground atau bawah tanah," sebut Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta M. Nasyir dalam paparan media di Blok M Plaza, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Ia menambahkan, dalam waktu dekat, pengerjaan akan mencapai tahap pembangunan konstruksi skala besar di titik Blok M, Sisingamangaraja dan Panglima Polim.
Untuk tahapan konstruksi skala besar pada jalur layang ini, lanjut dia, akan diawali dengan pengeboran untuk tiang pondasi viaduct di bagian tengah jalan.
"Pondasi tiang ini akan menjadi struktur utama penopang viaduct jalur layang MRT Jakarta sekaligus menjadi bagian dari Stasiun Blok M," sambung dia.
Ia melanjutkan, setelah pengeboran tersebut maka pengerjaan akan dilanjutkan dengan piling sebagai pondasi berdirinya pier atau kolom dan dilanjutkan dengan pemasangan struktur pier.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami mengatakan, tahap pengerjaan sendiri akan dimulai efektif pada 1 November 2014
"Pengerjaan fisiknya dijadwalkan akan dimulai pada 1 November 2014 hingga pertengahan Januari 2015. Dimulai dengan pengeboran untuk tiang pondasi viaduct dan pemasangan pier di median (tengah) jalan pada area Blok M yang kemudian akan dilanjutkan pada area Jl. Sisingamangaraja dan Jl. Panglima Polim," ujar
Terkait pengerjaan ini sendiri, ditambahkannya perusahaan tengah melakukan persiapan rekayasa lalulintas di lajur jalan yang dilalui oleh proyek tersebut.
Rekayasa lalulintas diperlukan lantaran pengerjaan konstruksi skala besar pada jalur layang di Koridor Blok M ini akan memberikan dampak perubahan lajur lalu lintas di kawasan tersebut. Dimanan, bagian tengah jalan akan ditutup selama 3 bulan sebagai area kerja.
"Akan terjadi rekayasa lalu lintas dan sedikit pengurangan lajur dikarenakan area kerja yang terbatas di depan Blok M Plaza. Kami memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini," pungkas dia.
Terkait pengerjaan ini sendiri, ditambahkannya perusahaan tengah melakukan persiapan rekayasa lalulintas di lajur jalan yang dilalui oleh proyek tersebut.
Rekayasa lalulintas diperlukan lantaran pengerjaan konstruksi skala besar pada jalur layang di Koridor Blok M ini akan memberikan dampak perubahan lajur lalu lintas di kawasan tersebut. Dimanan, bagian tengah jalan akan ditutup selama 3 bulan sebagai area kerja.
"Akan terjadi rekayasa lalu lintas dan sedikit pengurangan lajur dikarenakan area kerja yang terbatas di depan Blok M Plaza. Kami memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini," pungkas dia.
Sinabung Jadi Prioritas Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar
Pengungsi erupsi Gunung Sinabung beristirahat di kamp Kabanjahe, Karo, Sumut, 11 September 2014. Setahun erupsi Gunung Sinabung yang menjatuhkan 16 korban jiwa hingga kini masih menunjukkan aktivitas dengan munculnya lava pijar dan luncuran awan panas.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengatakan korban pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu wilayah prioritas pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
"Dari keputusan Presiden, bahwa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, prioritas kota yang diutamakan salah satunya adalah Karo," ujar Puan dalam jumpa pers usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Puan mengatakan, pemerintah memfasilitasi hal-hal yang berkaitan pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar untuk pengungsi Sinabung. Pemerintah sedang berupaya agar program tersebut bisa terlaksana di lokasi tersebut.
Meskipun demikian, Puan mengakui untuk pelaksanaan program tersebut di Sinabung, memang masih memerlukan waktu karena adanya beberapa kendala yang harus diatasi oleh pemerintah.
"Wilayah dan situasi, kondisi pengungsi tidak menguntungkan," ucap Puan.
Sementara itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pendataan untuk pengungsi korban Sinabung yang akan mendapatkan kKartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar akan lebih mudah dilakukan. Pasalnya mereka berada dalam satu tempat pengungsian.
"Pendataan per kepala keluarga lebih mudah. Ada 371 KK. Desa lainnya 900 KK. Kalau pendekatannya keluarga, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar lebih mudah karena mereka satu lokasi," ujar Khofifah.
Ke KPK, Ahok Wajibkan Semua Pejabat Pemprov DKI Jakarta Laporkan Harta Kekayaan
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menginformasikan KPK mengenai semua pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ahok mengatakan, pejabat eselon I hingga eselon IV harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK.
"Mendaftarkan semua eselon kita. Pejabat eselon III sama eselon IV juga harus melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Semua pejabat struktural harus lapor nanti," kata Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Ahok mengatakan, sebelumnya, yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya hanya eselon I dan eselon II. Ahok ingin semua pejabatnya mendaftarkan harta kekayaan seiring rencana penerapan sistem cashless society oleh Pemprov DKI.
"Jadi, tahun depan, kita tidak bisa tarik cek lagi di atas Rp 25 juta. Jadi, semua uang harus ditransfer melalui bank," kata Ahok.
Selain itu, Ahok juga akan berdiskusi dengan pimpinan KPK mengenai tata niaga daging sapi di PD Dharmajaya yang terancam pailit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menemukan potensi penyalahgunaan anggaran dalam BUMD pengolahan daging sapi PD Dharmajaya.
Jumat pagi, Pemerintah Provinsi DKI melakukan perombakan terhadap para pejabat di jajaran eselon II. Ada dua jabatan yang mengalami pergantian pejabat kepala, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
Subscribe to:
Posts (Atom)