Thursday, August 21, 2014

Jelang Putusan MK, Jokowi Santai, Pengamanan Ahok Diperketat

JAKARTA, KOMPAS.com —Jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kamis (21/8/2014) ini, pengamanan di Gedung Balaikota Jakarta diperketat. Bahkan, pengamanan untuk dua pimpinan Ibu Kota juga diperketat. 
Pantauan Kompas.com, pengamanan untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencapai dua tim ajudan. Biasanya, Basuki hanya dikawal oleh satu tim yang terdiri dari lima orang ajudan. Pada hari-hari seperti pileg, pilpres, pengumuman KPU atas hasil pileg dan pilpres, serta pengajuan gugatan MK, Basuki juga hanya dikawal satu tim ajudan.

Pria yang akrab disapa Ahok itu tiba di kantornya, di Balaikota Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB. Basuki tiba bersama iring-iringan dua mobil ajudan pribadi. Politisi Partai Gerindra itu langsung masuk ke dalam ruang kerjanya di lantai 2, Balaikota Jakarta.

Sekitar 30 menit kemudian, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tiba. Ada sekitar delapan pengamanan melekat terhadap dirinya. Pengamanan seperti hari-hari biasa setelah Jokowi terpilih menjadi presiden RI 2014-2019.

Ketika ditanya mengenai pengamanan Balaikota, Jokowi enggan memberikan komentar. "Tanyakan ke Kapolri," kata Jokowi singkat. 
Saat dikonfirmasi, Komandan Pengamanan Dalam (Pamdal) Mohammad Yusuf mengatakan, pengamanan Balaikota diperketat saat putusan MK siang ini. Sebab, Balaikota Jakarta termasuk salah satu gedung vital pemerintahan dan berada di kawasan Ring 1.

"Jadi, pengamanan ini ada pengamanan yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, pengamanan yang tidak terlihat itu mereka yang tidak pakai baju dinas atau pakai baju preman istilahnya," kata Yusuf.
Staf pamdal lainnya, Sutejo, mengatakan, pengamanan Balaikota diperketat saat putusan MK. Terlebih lagi, Jokowi merupakan presiden terpilih 2014-2019. Staf Pamdal pun ada yang disiagakan dengan menggunakan seragam dan ada yang menggunakan baju preman.

Tiga pintu gerbang Balaikota Jakarta dijaga oleh sebanyak lima petugas pamdal. Biasanya, masing-masing pintu gerbang hanya dijaga oleh dua petugas.

"Di DPRD juga ada penambahan staf pamdal, masing-masing gerbang dijaga lima pamdal. Kalau di ruang Gubernur dan Wagub, penjagaan tetap seperti biasa," kata Sutejo. 
Berdasarkan pantauan, di halaman Balaikota, sudah banyak polisi yang berjaga. Mereka tampak duduk-duduk di pinggir air mancur dan taman Balaikota. Mereka tampak bersenjata lengkap dengan senjata laras panjang, gas air mata, serta tameng. Tidak adawater cannon atau barracuda yang bersiaga di halaman Balaikota Jakarta.

Rencananya, MK menggelar sidang putusan atas PHPU presiden dan wakil presiden di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta Pusat, pukul 14.00 siang ini. 

Polisi Siap Tembak Perusuh


JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Dwi Priyatno menyatakan siap melakukan tembak di tempat dan memproses hukum para perusuh saat berlangsungnya sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014) ini. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan putusan MK atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014.

"Pasti ditindak tegas kalau massa sudah anarkistis. Tegas itu kan ada ketentuan hukumnya, tidak semata-mata harus keras, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan juga," ucap Dwi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (20/8/2014).

Menurut Kapolda, pihaknya tidak segan menembak para perusuh jika pelaku sudah membahayakan petugas dan masyarakat. "Kita tidak mau ada unsur-unsur yang meracuni proses demokrasi. Kami lakukan tindakan sampai level 6. Kami persiapkan pasukan anti-anarkistis," kata Dwi.

Dalam penanganan massa, Polri merujuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Berikut ini ada enam tahapan (level) penggunaan kekuatan Polri.
1. Kekuatan yang memiliki dampak deteren;
2. Perintah lisan;
3. Kendali tangan kosong lunak;
4. Kendali tangan kosong keras;
5. Kendali senjata tumpul;
6. Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masayarakat dan petugas).

Secara terpisah, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman menyatakan, jajarannya siap mengamankan aksi unjuk rasa saat sidang putusan MK, Kamis (21/8) ini. Kapolri membenarkan ada pengerahan massa di lima wilayah provinsi, termasuk yang akan masuk ke Ibu Kota.

"Ya, ada (pengerahan massa). Tadi saya katakan ada pergerakan massa dari berbagai wilayah, termasuk dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Bali," ujar Sutarman seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).

Sutarman melaporkan soal kesiapan aparat dalam menjaga situasi menjelang dan pasca-sidang putusan MK kepada Presiden. Sutarman mengingatkan pengunjuk rasa untuk menaati ketentuan menyuarakan pendapat di depan umum. "Unjuk rasa diperbolehkan sepanjang tak melakukan tindakan anarkistis," ujarnya.

Ia mengungkapkan, belum ada pengerahan massa untuk berbuat anarki. "Massa yang akan turun berdemo di depan Gedung MK dalam keadaan tertib dan damai. Tapi, kami siap mengamankannya," ucapnya. (Harian Warta Kota)

No comments:

Post a Comment