Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui sistem e-budgeting berpotensi membuat SILPA membengkak. Ahok, begitu dia biasa disapa, berujar hal itu sering dijadikan alasan oleh SKPD yang bandel untuk mendesak mengembalikan lelang pengadaan barang dikembalikan ke cara lama.
Tapi Ahok menduga ada motif ‘udang di balik batu’ alias maksud tersembunyi beberapa SKPD yang masih ngotot tak mau ikut sistem baru. “Yang jadi pertanyaan kita ini kan kenapa SKPD ini enggak mau, apa karena dulu ada yang namanya anggaran siluman? Sekarang dia bangun persepsi seolah-olah kami lebih buruk daripada pak Foke karena banyak SILPA,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).
Dia lantas menegaskan pihaknya akan tetap konsisten menerapkan sistem pengadaan satu pintu alias ULP (Unit Layanan Pengadaan) meskipun dari 750 SKPD dan UKPD di DKI, baru ada 67 yang mengusulkan kegiatan.
“Saya bilang kami tidak masalah kok banyak SILPA, daripada balik ke sistem lama. Dengan adanya ULP kan dari 50-an ribu pengadaan barang yang kita masukin ke budgeting, keluar tinggal 7 ribu, lebih mudah diawasin kan,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Endang Widjajanti menuturkan pengadaan lelang melalui ULP dan sistem e-budgeting yang digunakan pemprov saat ini dapat mendorong penyerapan anggaran alih-alih menghambat kegiatan SKPD dan UKPD.
“Sistem lelang melalui ULP ini justru memperlancar, tidak ada yang menghambat karena sistem, tetapi berkas kegiatan SKPD lah yang belum lengkap,” kata dia di Balai Kota.
Endang berujar e-budgeting juga akan memudahkan pengawasan kegiatan SKPD. Dia berharap seluruh SKPD bisa mengajukan lelang kegiatan hingga batas waktu 16 Mei agar dapat dipetakan oleh ULP. [Detikcom]
No comments:
Post a Comment