“Ya enggak ada, enggak ada ganti rugilah,” ujar Humas Daop I PT KAI, Agus Komarudin, kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2014).
Kendati demikian, Agus membenarkan bahwa KAI sudah menyiapkan uang bongkar bagi warga. Uang bongkar tersebut juga sudah disosialisasikan ke warga.
“Kita itu ada semacam biaya bongkar gitu loh. Uang bongkar istilahnya, Rp 250.000 per meter persegi,” imbuhnya.
Agus menyatakan, meskipun hal itu sudah disosialisasikan ada sejumlah warga yang menawar dengan harga lebih tinggi.
“Tapi kita berdasarkan aturan tentunya harus diaplikasikan aturan-aturan yang kita punya seperti itu (Rp 250.000 per meter persegi),” terang Agus.
Sebagai informasi, lahan yang akan diambil kembali oleh KAI sekira 6 hektar.
PT KAI: Pengosongan Kampung Bahari Disosialisasikan 2 Tahun Lalu
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk meningkatkan frekuensi angkutan barang dengan menggunakan kereta api guna mengurangi tonase jalan raya terkendala penolakan dari warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Humas Daop I PT KAI, Agus Komarudin mengatakan kepadaKompas.com, rencana untuk memperlebar terminal bongkar muat di kawasan Lagoa, Kampung Bahari, Jakarta Utara, sebenarnya sudah disosialisasikan sejak dua tahun lalu.
“Itu sudah dua tahun sebenarnya sosialisasi di situ. Artinya begini, kalau bicara target kita inginnya segera,” kata Agus, ditemui di sela-sela seminar konvergensi yang digelar Kompas Gramedia, Rabu (7/5/2014).
Agus mengatakan, agar rencana tersebut bisa terealisasi maka butuh dukungan dari semua pihak termasuk dari warga setempat. “Bahwa ini memang tanah milik KAI yang memang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan bongkar muat angkutan barang di wilayah Tanjung Priok,” tutur Agus.
Dia menambahkan penertiban bangunan di Kampung Bahari bertujuan memperlebar terminal bongkar muat yang ada. Dengan terminal yang lebih luas, maka aktivitas bongkar muat, mulai dari memarkirkan kontainer, material handling, menyambung rangkaian, dan melangsir, jadi lebih leluasa.
“Maka ada peningkatan mobilitas angkutan barang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, serta sebaliknya,” pungkasnya.
Agus pun berharap, tahun ini semua permasalahan pembebasan lahan milik PT KAI itu bisa segera rampung. Dengan demikian, ketika double track jalur utara lintas Jawa beroperasi, infrastruktur di Tanjung Priok sudah siap, khususnya untuk angkutan barang atau logistik.
Agus mengatakan, agar rencana tersebut bisa terealisasi maka butuh dukungan dari semua pihak termasuk dari warga setempat. “Bahwa ini memang tanah milik KAI yang memang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan bongkar muat angkutan barang di wilayah Tanjung Priok,” tutur Agus.
Dia menambahkan penertiban bangunan di Kampung Bahari bertujuan memperlebar terminal bongkar muat yang ada. Dengan terminal yang lebih luas, maka aktivitas bongkar muat, mulai dari memarkirkan kontainer, material handling, menyambung rangkaian, dan melangsir, jadi lebih leluasa.
“Maka ada peningkatan mobilitas angkutan barang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, serta sebaliknya,” pungkasnya.
Agus pun berharap, tahun ini semua permasalahan pembebasan lahan milik PT KAI itu bisa segera rampung. Dengan demikian, ketika double track jalur utara lintas Jawa beroperasi, infrastruktur di Tanjung Priok sudah siap, khususnya untuk angkutan barang atau logistik.
No comments:
Post a Comment