Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengatakan perlu perubahan pengelolaan transportasi penyebrangan di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara.
Perubahan ini menyusul insiden terbakarnya Kapal Motor (KM) penumpang Zahro Express pada Minggu (1/1/2017).
Ketua DTKJ Elleng Tangkudung menyarankan perubahan pengelolaan transportasi itu bisa seperti PT Transjakarta.
"Pemprov DKI Jakarta bertanggungjawab langsung dan menjadikan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan satu BUMD," kata Ellen saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Artinya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi kapal penyebrangan menjadi operator dan bergabung dalam satu BUMD.
Tarif untuk operator diberlakukan seperti PT Transjakarta, dengan perbedaan rupiah per mil. Pengelolaan itu dinilai jauh lebih baik lantaran bisa memonitor langsung kelaikan dan operasional kapal sebagai transportasi publik.
"Bila ada operator kapal tak baik, maka bisa dikasih sanksi langsung oleh Pemprov DKI Jakarta," kata dia.
Pengelolaan terpadu itu juga bisa menyesuaikan standar kelaikan dari kapal. Ada pun saat ini pengelolaan kapal masih bersifat mandiri sehingga tak bisa termonitor dengan baik.
Seperti diketahui, kapal penumpang Zahro Express terbakar saat mengangkut ratusan penumpang menuju Pulau Tidung, Minggu (1/1/2017).
Kapal tersebut sering melayani perjalanan wisatawan ke area sekitar Kepulauan Seribu. Para penumpang adalah wisatawan yang ingin berlibur pada awal 2017 ini.
Namun, dalam perjalanan ke Pulau Tidung, kapal terbakar di tengah laut.
Berdasarkan data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 23 orang meninggal dunia.
Sebagian penumpang lainnya selamat, luka-luka dan ada juga penumpang yang masih hilang.
No comments:
Post a Comment