Pejabat MUI ke Israel, PKS: Mereka Tak Memahami Konstitusi Indonesia

Partai Keadilan Sejahtera mengkritik kunjungan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Sekretaris Fraksi PKS di DPR Sukamta menyebut rombongan Istibsyaroh itu tidak memahami kondisi kebatinan masyarakat Indonesia. 

Menurut Sukamta, tindakan tersebut mencederai dan melukai perasaan serta konstitusi bangsa Indonesia. "Seharusnya mereka yang hadir itu memahami konstitusi Indonesia dan juga sikap MUI serta kondisi kebatinan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memang menolak Israel. Tindakan ini jelas mencederai perasaan dan konstitusi bangsa Indonesia," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (20/1/2017).

Baca juga : Pejabatnya Temui Presiden Israel, MUI: Tak Ada Hubungan dengan Kami

Sukamta, yang juga anggota Komisi I DPR RI, menyinggung hubungan diplomatik Israel dengan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Dia berharap kunjungan rombongan tersebut tidak menimbulkan kesan mewakili sikap resmi Indonesia. 

"Apalagi pascakemenangan Trump di AS, kedudukan Israel bisa lebih kuat karena Trump berjanji akan memindahkan Kedubes Amerika ke Yerusalem sebagaimana ada yang mengklaim ibu kota Israel yang seharusnya adalah Yerusalem. Jangan sampai dengan kejadian ini Indonesia juga terkesan mendukung hal itu. Sepertinya Indonesia perlu menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak mewakili sikap resmi Indonesia," paparnya. 

Baca juga: Pejabatnya Ketemu Presiden Israel, MUI Bahas Sanksi Selasa Depan

Sukamta menambahkan, jika alasannya untuk diplomasi mewujudkan perdamaian di Palestina, kunjungan tersebut jelas tidak tepat. Sebab, selain tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia dalam konstitusi dengan tegas menolak penjajahan.

Baca juga: Bertemu Presiden Israel, Ini Pengakuan Istibsyaroh ke MUI

Sukamta menyebut Resolusi UNESCO 16 Oktober menyalahkan Israel yang telah merusak Masjid Al-Aqsa. Lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2334 pada 23 Desember 2016 tentang penghentian permukiman Israel di semua wilayah pendudukan Palestina dan tidak ada satu pun negara yang memveto. Amerika Serikat juga abstain. 

Menurut dia, kehadiran rombongan itu justru mendukung Israel dan tidak menghormati putusan PBB tersebut. "Dengan resolusi PBB tersebut, situasi dunia lebih kondusif untuk memperjuangkan Palestina, yang harusnya menjadi kesempatan RI mem-follow up hasil Konferensi Luar Biasa OKI, 6-7 Maret 2016, di Jakarta, karena badan-badan utama PBB sudah membuat resolusi utama. Kesempatan ini semestinya bisa dimanfaatkan maksimal oleh Pemerintah RI," tegas Sukamta.

Politisi PKS yang juga Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahari, pun menyayangkan pertemuan tersebut. "Aneh dan sangat disayangkan. Saya nggak habis pikir, jelas-jelas Israel memusuhi Islam, dalam hal ini Palestina, malah ini pengurus Majelis Ulama, yang notabene merupakan panutan umat Islam, malah ke Israel," jelas Abdul.

Abdul menambahkan Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dia menegaskan MUI harus segera memberikan klarifikasi terkait dengan hal ini.

"Katakanlah itu inisiatif dan atas nama pribadi, pasti Presiden Israel nggak bakalan mau menemuinya. Kalau atas nama MUI, sungguh sangat memprihatinkan. MUI harus segera memberikan klarifikasi kepada umat Islam tentang ini," ujar politikus PKS itu.