AHY ingin hidupkan BLT ala SBY, Ahok klaim KJP Jokowi lebih dahsyat

Calon Gubernur DKI jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewacanakan menghidupkan kembali Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) jika dipercaya memimpin ibu kota. Program BLT dijalankan di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama menanggapi rencana AHY. Menurutnya, program semacam itu sebenarnya sudah dilakukan semenjak Joko Widodo menjadi pemimpin DKI Jakarta. Namun, metode pemberiannya diubah, tidak secara tunai melainkan melalui rekening.

"Sebetulnya BLT itu, dari dulu saya katakan rakyat memang perlu dikasih BLT, tapi yang bersifat mendidik. Misalnya BLT zaman SBY Rp 150.000, itu arah sasaran semua kita bisa berdebat," katanya di Lembang, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sesungguhnya perbaikan sistem dari program BLT. Selain menggunakan sistem transfer, bantuan yang diberikan sangat jauh berbeda nominalnya dibandingkan di era SBY.

"BLT kami lebih dahsyat sebenernya, BLT kami 1 KJP Rp 600.000 sebulan. Kalau punya 3 anak Rp 1,8 juta. Saya kira yang memberikan BLT paling besar ya selama saya dan Jokowi," tegasnya.

Ahok menegaskan, bantuan yang diberikan Pemprov DKI dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran bantuan pendidikan dengan sistsm transfer mempermudah dilakukannya audit. Langkah ini merupakan hasil evaluasi dari penerapan BLT sebelumnya yang memberikan uang tunai secara langsung. Pemberian bantuan tetap harus mendidik sesuai dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Jadi kita bukan bagi-bagi uang. Kita mesti ingat sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial. Jadi kita harus mendidik, kita membantu rakyat miskin. Beli daging sapi Rp 35.000 pakai KJP. Anak yang mau kuliah kita bantu Rp 18 juta per anak. Kita berikan BLT bukan tanpa bantuan yang mendidik, bukan bagi-bagi uang kayak di zaman SBY, bukan. Itu saya enggak setuju," tutupnya.