Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) menolak wajib cuti bagi petahana selama masa kampanye sebagaimana diatur UU Pilkada. Ia mengaku memilih tidak melakukan kampanye daripada harus cuti berbulan-bulan selama menjalani proses kampanye.
"Menurut saya petahana itu kan dikontrak 60 bulan. Terus kamu empat bulan enggak boleh kerja, gimana? Kamu bingung juga. Itu kalau kamu pegawai. Lain halnya kalau kamu bukan mental pegawai," ungkap Ahok di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016). Masa kampanye Pilgub DKI Jakarta adalah 28 Oktober 2016-11 Februari 2017.
Kebijakan wajib cuti yang diuji materi di MK mengharuskan petahana cuti selama kampanye. Cuti dilakukan untuk menghindari petahana menggunakan fasilitas negara.
Untuk itu, Ahok lebih memilih tidak melakukan kampanye saat mengikuti Pilgub DKI 2017 nanti. Ia mengaku tidak menolak aturan wajib itu, hanya saja ia memutuskan menempuh judical review agar ada alternatif jika memang ada petahana yang tidak ingin cuti dan kampanye.
"Saya kan mental pegawai. Kalau kalian empat bulan disetop enggak digaji, enggak kerja. Aku kan sudah bilang aku nih mental pegawai. Aku nih kuli. Aku ini pekerja. Aku cuma merasa, kok aku mau kerja kamu paksa aku cuti untuk kampanye?" kata Ahok.
Penolakannya untuk kampanye ternyata juga ada alasan lain yakni dari sisi biaya. Ahok menyebut untuk berkampanye memerlukan modal yang besar maka lebih memilih bekerja mengawasi roda pemerintahan Pemprov DKI ketimbang mengeluarkan banyak uang.
"Kampanye itu biaya mahal loh. Keliling-keliling. Mahal kan biayanya. Saya mesti beli mobil baru, sewa mobil. Kalau penjaga, kita polisi dapet, pengawalan dapet. Saya bukan takut keluar. Kalau-kalau cuti, takut ada apa enggak pengawalan. Pengawalan malah lebih banyak," ujarnya.
"Kalau kampanye, lebih banyak pengawal. Semua intel akan turun ngawasin kita. Yang jadi masalah kan beda. Sekarang semua pegawai saya, enggak kerja lagi. Saya juga enggak boleh kerja sama orang loh," imbuh Ahok.
Tidak melakukan pekerjaan selama empat bulan tampaknya menjadi masalah besar untuk Ahok. Pekerjaan dan pengawasan terhadap kinerja para pegawainya menjadi alasan besar mengapa Ahok tidak ingin cuti.
"Selama cuti empat bulan, saya enggak boleh terima gaji segala macem. Enggak boleh ngurus kerjaan. Terus kalau empat bulan, kerjaan berantakan yang disalahin siapa? Empat bulan cukup lama lho," ujar dia.
"Saya bisa kerjain banyak, tanggul bisa saya awasi. Ini lagi musim hujan, La Nina. Pompa-pompa lagi ada perbaikan. Saringan lagi perbaikan. Jalan lagi dikerjain semua. Kalau saya enggak tungguin, ngeri juga. Kenapa? Yang kita ubah kan revolusi mental," tambah Ahok.
Meski telah melakukan perbaikan terhadap sistem atau SDM di Pemprov DKI, kandidat gubernur petahana itu menilai masih saja ada oknum PNS yang bandel. Maka di sisa waktunya menjabat pada periode ini, Ahok ingin memperbaiki sistem semaksimal mungkin.
"Saya butuh waktu bikin sistem, nanti udah makin ganti, pejabat kita kan udah semakin baik sekarang. Tapi yang enggak baik kan masih ada, nah kita masih butuh waktu selesain. Jadi kalau saya selesain satu periode lagi, sistem sudah terbentuk, ya sudah aman," terangnya.
Ahok memastikan lagi bahwa ia tidak anti-cuti. Ia hanya ingin diberikan alternatif dan diperbolehkan jika tidak ingin cuti dengan catatan tidak akan kampanye jelang Pilgub DKI 2017 nanti.
"Saya cuma katakan saya boleh pilih dong. Ya saya merasa kalau mau kontrak saya 60 bulan, ya 60 bulan dong. Kalau kamu mengatakan kalau gitu kamu jangan kampanye. Ya udah enggak kampanye enggak apa-apa. Orang kuli kok," beber Ahok.
"Lalu saya berpikir, ini juga suatu pola baru. Kalau MK menyetujui, petahana tidak butuh cuti asal tidak kampanye, ini juga satu tren baru di Indonesia," kuncinya.
No comments:
Post a Comment