JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Tony Tribagus Spontana menyatakan belum bisa memberi banyak keterangan tentang beredarnya "surat permohonan penangguhan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo" terkait kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan bus transjakarta.
Tony mengatakan, untuk lebih jelasnya, Kejagung akan menggelar konferensi pers, Jumat (30/5/2014) besok. "Ya, besok dikonfirmasi. Kita gelar konferensi pers. Waktunya akan diberitahu selanjutnya," kata Tony, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (29/5/2014).
Secara pribadi, Tony belum mengetahui adanya surat tersebut. Kendati demikian, Tony memastikan, hingga saat ini, Kejagung belum berencana memanggil Gubernur Jokowi maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Dari pemeriksaan beberapa saksi, belum ada indikasi keterlibatan Jokowi dalam kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) di APBD 2013 itu.
"Di dalam surat yang beredar katanya disebutkan Kejagung berkirim surat ke gubernur per tanggal 12 Mei. Tapi, beberapa hari kemarin tidak ada apa-apa kan? Jadi, artinya Pak Jokowi tidak atau belum terlibat," ujar Tony.
Sebelumnya diberitakan beredar surat permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung yang disebut dikirimkan oleh Jokowi. Surat itu ditulis di kertas dengan kop Gubernur DKI Jakarta dan di bagian bawah surat dibubuhi tanda tangan "Joko Widodo"
Surat yang ditujukan kepada Jaksa Agung itu berisi "Sehubungan dengan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta dari Kejaksaan Agung dengan nomor surat B-984/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan selaku penyelidik, perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada bus busway tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bersama ini, kami memohon untuk dapat diberikan penangguhan proses penyidikan sampai selesainya Pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih".
Tim kuasa hukum bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah surat yang disebutkan berasal dari Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta kepada Jaksa Agung Basrief Arief. Surat perihal kasus dugaan korupsi bus transjakarta yang beredar di media sosial itu disebut palsu.
"Perlu kami tegaskan bahwa surat yang beredar di media sosial adalah palsu. Jokowi tidak pernah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung agar tidak diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta," kata Todung Mulya Lubis, salah satu pengacara Jokowi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (29/5/2015).
Kejagung telah menetapkan Udar Pristono (mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan transjakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun.
Thursday, May 29, 2014
PT MRT Jakarta Mulai Kerjakan Dinding Stasiun Bawah Tanah
Lahan hijau di depan Ratu Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, sudah dibeton. Hal ini diupayakan untuk pembangunan MRT koridor I (Lebak Bulus-Bunderan Hotel Indonesia). Polda Metro Jaya mengerahkan 100 personel untuk mengurai kemacetan di sepanjang area proyek MRT.
JAKARTA, KOMPAS.com — PT MRT Jakarta mulai membuat soil pond (tempat penampungan tanah sementara) dan guide wall(dinding stasiun di sisi barat). Soil pond dan guide wall itu termasuk ke dalam tahap persiapan konstruksi utama.
Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta M Nasyir mengatakan, pembangunan dua tahap itu dilaksanakan sebelum tunnel boring machine (mesin bor) datang di Indonesia pada akhir 2015 mendatang.
"Pembuatan guide wall di sisi barat ini untuk shaft area, yang merupakan salah satu tahap awal pembuatan jalur masuk bagi mesin bor untuk membangun MRT bawah tanah," kata Nasyir, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (29/5/2014).
Pekerjaan ini sudah dilaksanakan sejak 27 Mei 2014 lalu. Sebelumnya, halte transjakarta Bundaran Hotel Indonesia juga telah ditutup sebagai dampak pembangunan ini. Ia memperkirakan, pekerjaan akan selesai dalam waktu satu bulan.
Guide wall merupakan pola yang dibuat sebelum membangun stasiun bawah tanah. Saat membangun stasiun bawah tanah, perlu penggalian sesuai pola yang telah direncanakan. Guide wallini memiliki panjang 300 meter, lebar 25 meter, serta kedalaman dua meter.
Setelah guide wall selesai, kemudian pihaknya mulai membangundiafragma wall atau d-wall.
"Akibatnya, akan berdampak dengan arus lalu lintas sekitar," kata Nasyir.
Akan ada perubahan jalur ke arah utara (arah ke Kedubes Jepang) menjadi tiga lajur normal. Sementara itu untuk lajur transjakarta di sisi timur, area konstruksi bisa dilintasi oleh kendaraan reguler atau mix traffic.
Sementara itu, jumlah jalur ke arah Selatan (Jalan Sudirman) tidak ada perubahan. Yakni lima lajur normal dan satu lajur transjakarta. Pengerjaan persiapan konstruksi skala besar ini akan dilaksanakan sepanjang bulan Mei 2014.
"Selain pembuatan soil pond dan guide wall, juga ada pekerjaan lainnya. Seperti pekerjaan penggalian lubang (test pit) di delapan titik, pengalihan lajur, relokasi halte bus transjakarta, dan penutupan lajur kendaraan," ujar dia.
Soal Surat Jokowi ke Jaksa Agung, Ini Jawaban Pemprov DKI
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui secara rinci terkait beredarnya surat yang diduga berasal dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada Kejaksaan Agung.
Surat yang beredar di media sosial dan di kalangan wartawan itu berisi tentang permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013.
"Saya tidak tahu dan tidak mengerti soal surat itu. Saya harus melihat suratnya dan baru bisa memastikan surat itu asli atau tidak," kata Heru, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (29/5/2014).
Ia kemudian menjelaskan, ciri-ciri surat resmi Gubernur DKI Jakarta harus memiliki logo burung garuda. Di bagian atas sebelah kiri terdapat nomor surat beserta tujuan dan perihal surat tersebut.
Nomor surat diberikan Biro Umum DKI. Surat resmi gubernur, lanjut dia, juga harus ada tembusannya. Penulisan tembusan berada di sebelah kiri bawah. Sementara itu, di bagian kanan bawah ada tanda tangan gubernur lengkap dengan stempel Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, di surat yang beredar, hanya ada lambang burung garuda beserta tanda tangan Jokowi saja. "Kalau tanda tangan dan tanggal surat, orang lain bisa membuat-buat. Resmi atau tidaknya, perlu di-cros check ke Biro Umum," kata Heru yang juga menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Sebelumnya ramai beredar di media sosial selembar surat yang ditandatangani Jokowi pada 14 Mei 2014 dan ditujukan kepada Jaksa Agung.
Surat itu berisi, "Sehubungan dengan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta dari Kejaksaan Agung dengan nomor surat B-984/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan selaku penyelidik, perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada bus busway tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bersama ini, kami memohon untuk dapat diberikan penangguhan proses penyidikan sampai selesainya Pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih".
Surat yang beredar di media sosial dan di kalangan wartawan itu berisi tentang permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013.
"Saya tidak tahu dan tidak mengerti soal surat itu. Saya harus melihat suratnya dan baru bisa memastikan surat itu asli atau tidak," kata Heru, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (29/5/2014).
Ia kemudian menjelaskan, ciri-ciri surat resmi Gubernur DKI Jakarta harus memiliki logo burung garuda. Di bagian atas sebelah kiri terdapat nomor surat beserta tujuan dan perihal surat tersebut.
Nomor surat diberikan Biro Umum DKI. Surat resmi gubernur, lanjut dia, juga harus ada tembusannya. Penulisan tembusan berada di sebelah kiri bawah. Sementara itu, di bagian kanan bawah ada tanda tangan gubernur lengkap dengan stempel Pemprov DKI Jakarta.
Sementara itu, di surat yang beredar, hanya ada lambang burung garuda beserta tanda tangan Jokowi saja. "Kalau tanda tangan dan tanggal surat, orang lain bisa membuat-buat. Resmi atau tidaknya, perlu di-cros check ke Biro Umum," kata Heru yang juga menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Sebelumnya ramai beredar di media sosial selembar surat yang ditandatangani Jokowi pada 14 Mei 2014 dan ditujukan kepada Jaksa Agung.
Surat itu berisi, "Sehubungan dengan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta dari Kejaksaan Agung dengan nomor surat B-984/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan selaku penyelidik, perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada bus busway tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bersama ini, kami memohon untuk dapat diberikan penangguhan proses penyidikan sampai selesainya Pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih".
Kedatangan Jokowi di Porong Disambut Tangis Korban Lumpur Lapindo
Warga Porong sambut Jokowi (Toriq/ detikcom)
Jakarta - Kedatangan Jokowi di Porong, Sidoarjo, benar-benar ditunggu warga. Calon presiden yang diusung PDIP ini sempat dicurhati seorang korban korban lumpur mengenai nasibnya.
"Pak Jokowi, kalau menang, nanti tolong bantu kami warga korban lumpur lapindo ini terima hak-hak nya secara penuh," kata seorang perempuan yang berjabat tangan dengan Jokowi sambil menahan tangis, Kamis (29/5/2014).
Jokowi tiba di tanggul penahan lumpur Lapindo titik 21 sekitar pukul 15.50 WIB. Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih datang dengan kawalan ketat dari Porles Sidoarjo.
Dari pengamatan detikcom, antusis simpatisan dan korban lumpur Lapindo terlihat begitu luar biasa. Tak pelak jalanan dan tanggul penahan lumpur menjadi lautan simpatisan Jokowi.
Sebelum menuju tanggul titik 21, dengan berjalan kaki dan dikawal 4 petugas kepolisian, Jokowi disambut musik patrol. Meski situasi sesak dipenuhi ratusan warga, Jokowi menyempatkan berjabat tangan dan tersenyum menyapa warga Sidoarjo. Tentu saja kehangatan dan keramahan Jokowi ini membawa harapan baru bagi warga Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo.
"Presidenku Joko Widodo, Jujur Merakyat Sederhana," teriak warga.
Di tanggul di titik 21, mantan Walikota Solo ini menyempatkan melihat 101 patung seni instalasi di tepi kolam lumpur. Dan ketika menuju aliran lumpur, Jokowi disambut 4 manusia lumpur. (Bdh)
"Pak Jokowi, kalau menang, nanti tolong bantu kami warga korban lumpur lapindo ini terima hak-hak nya secara penuh," kata seorang perempuan yang berjabat tangan dengan Jokowi sambil menahan tangis, Kamis (29/5/2014).
Jokowi tiba di tanggul penahan lumpur Lapindo titik 21 sekitar pukul 15.50 WIB. Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih datang dengan kawalan ketat dari Porles Sidoarjo.
Dari pengamatan detikcom, antusis simpatisan dan korban lumpur Lapindo terlihat begitu luar biasa. Tak pelak jalanan dan tanggul penahan lumpur menjadi lautan simpatisan Jokowi.
Sebelum menuju tanggul titik 21, dengan berjalan kaki dan dikawal 4 petugas kepolisian, Jokowi disambut musik patrol. Meski situasi sesak dipenuhi ratusan warga, Jokowi menyempatkan berjabat tangan dan tersenyum menyapa warga Sidoarjo. Tentu saja kehangatan dan keramahan Jokowi ini membawa harapan baru bagi warga Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo.
"Presidenku Joko Widodo, Jujur Merakyat Sederhana," teriak warga.
Di tanggul di titik 21, mantan Walikota Solo ini menyempatkan melihat 101 patung seni instalasi di tepi kolam lumpur. Dan ketika menuju aliran lumpur, Jokowi disambut 4 manusia lumpur. (Bdh)
GP Anshor Minta NU dan Anshor Dukung Jokowi-JK
Banyuwangi - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Pusat Nusron Wahid, menyerukan agar seluruh pengurus NU terutama Ansor mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi dan Jusuf Kalla.
Hal ini ditegaskan Nusron Wahid saat bertemu ratusan pengurus MWCNU, Ranting NU, Muslimat, Fatayat dan Ansor se-kabupaten Banyuwangi di Ponpes Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi, Kamis (29/5/2014).
"Kalau tidak ingat pak Jokowi ingat pak Yusuf Kalla. Kalau tidak ingat Pak Yusuf Kalla, ingat NU-nya," ujarnya dihadapan para undangan di Aula Ponpes Darussalam Blokagung.
Nusron Wahid hadir di Ponpes Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi bersama Aksa Mahmud dan Erwin Aksa CEO Bosowa. Sebelumnya rombongan naik pesawat pribadi dan mendarat di Bandara Blingbingsari, Banyuwangi.
Selain itu, Nusron mengingatkan kepada warga NU dan Anshor Banyuwangi, untuk tidak terpengaruh dengan kampanye hitam yang menjatuhkan nama Capres dan Cawapres tersebut.
"Jangan terpengaruh dengan kampanye hitam yang disebarkan. Tetap ingat dan terus dukung Jokowi dan Pak JK,"tandasnya.
Sementara itu, KH.Masykur Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi kepaada detikcom mengatakan, Pilpres Juni mendatang, warga NU tidak perlu bingung-bingung dan ragu lagi untuk memilih calon yang benar-benar perhatian terhadap jam’iyah Nahdlatul Ulama’.
“Warga NU harus pilih yang perhatian terhadap NU, Pak Yusuf Kalla adalah Mustasyar NU jadi tidak usah ragu-ragu lagi” ungkapnya.
Hal ini ditegaskan Nusron Wahid saat bertemu ratusan pengurus MWCNU, Ranting NU, Muslimat, Fatayat dan Ansor se-kabupaten Banyuwangi di Ponpes Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi, Kamis (29/5/2014).
"Kalau tidak ingat pak Jokowi ingat pak Yusuf Kalla. Kalau tidak ingat Pak Yusuf Kalla, ingat NU-nya," ujarnya dihadapan para undangan di Aula Ponpes Darussalam Blokagung.
Nusron Wahid hadir di Ponpes Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi bersama Aksa Mahmud dan Erwin Aksa CEO Bosowa. Sebelumnya rombongan naik pesawat pribadi dan mendarat di Bandara Blingbingsari, Banyuwangi.
Selain itu, Nusron mengingatkan kepada warga NU dan Anshor Banyuwangi, untuk tidak terpengaruh dengan kampanye hitam yang menjatuhkan nama Capres dan Cawapres tersebut.
"Jangan terpengaruh dengan kampanye hitam yang disebarkan. Tetap ingat dan terus dukung Jokowi dan Pak JK,"tandasnya.
Sementara itu, KH.Masykur Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi kepaada detikcom mengatakan, Pilpres Juni mendatang, warga NU tidak perlu bingung-bingung dan ragu lagi untuk memilih calon yang benar-benar perhatian terhadap jam’iyah Nahdlatul Ulama’.
“Warga NU harus pilih yang perhatian terhadap NU, Pak Yusuf Kalla adalah Mustasyar NU jadi tidak usah ragu-ragu lagi” ungkapnya.
Jokowi-JK Pakai Akuntan Publik untuk Audit Rekening Dana Kampanye
Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah membuka rekening bagi relawan yang ingin memberikan sumbangan bagi kampanye mereka. Rekening ini nantinya akan diaudit juga oleh akuntan publik.
"Adapun berkaitan dengan audit dana kampanye, pasangan Jokowi-JK telah menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto & rekan," ujar Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/5/2014).
Bukan hanya itu saja. Seluruh desain penggalangan dana yang dikelola bendahara tim kampanye juga diawasi oleh penggiat antikorupsi Teten Masduki.
"Bendahara Tim kampanye juga dibantu oleh Teten Masduki yang dikenal track recordnya di dalam pemberantasan korupsi," sambung Wasekjen PDIP ini.
Hasto menerangkan begitu pentingnya partisipasi publik terhadap dana kampanye pilpres. Dukungan yang diberikan rakyat mencerminkan semangat gotong royong rakyat demi masa depan bangsa.
"Dengan adanya tradisi baru terhadap penggalangan dana kampanye yang dilakukan secara terbuka ini, maka spirit yang dibangun adalah kesukarelaan karena keyakinan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK," tandasnya.
Ada tiga rekening resmi milik Jokowi-JK yang sudah dirilis ke publik. Warga dapat menyumbang secara sukarela ke rekening tersebut. Berikut daftar rekeningnya:
1. BRI KC Mal Ambasador, No Rek : 1223-01-000172-30-9 a/n Joko Widodo/Jusuf Kalla
2. Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, No Rek : 070-00-0909096-5 a/n Joko Widodo/Jusuf Kalla M
3. BCA KCP Mega Kuningan, No Rek : 5015.500015 a/n Joko Widodo/HM Jusuf Kalla.
"Adapun berkaitan dengan audit dana kampanye, pasangan Jokowi-JK telah menunjuk akuntan publik Anwar, Sugiharto & rekan," ujar Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/5/2014).
Bukan hanya itu saja. Seluruh desain penggalangan dana yang dikelola bendahara tim kampanye juga diawasi oleh penggiat antikorupsi Teten Masduki.
"Bendahara Tim kampanye juga dibantu oleh Teten Masduki yang dikenal track recordnya di dalam pemberantasan korupsi," sambung Wasekjen PDIP ini.
Hasto menerangkan begitu pentingnya partisipasi publik terhadap dana kampanye pilpres. Dukungan yang diberikan rakyat mencerminkan semangat gotong royong rakyat demi masa depan bangsa.
"Dengan adanya tradisi baru terhadap penggalangan dana kampanye yang dilakukan secara terbuka ini, maka spirit yang dibangun adalah kesukarelaan karena keyakinan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK," tandasnya.
Ada tiga rekening resmi milik Jokowi-JK yang sudah dirilis ke publik. Warga dapat menyumbang secara sukarela ke rekening tersebut. Berikut daftar rekeningnya:
1. BRI KC Mal Ambasador, No Rek : 1223-01-000172-30-9 a/n Joko Widodo/Jusuf Kalla
2. Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan, No Rek : 070-00-0909096-5 a/n Joko Widodo/Jusuf Kalla M
3. BCA KCP Mega Kuningan, No Rek : 5015.500015 a/n Joko Widodo/HM Jusuf Kalla.
Anies Baswedan: Pilih Pemimpin yang Berkarya, Bukan yang Beriklan
Bandung - Tim kampanye Jokowi JK, Anies Baswedan, meminta masyarakat untuk melihat track record para pemimpinnya. Anies menyerukan masyarakat memilih pemimpin yang berkarya, bukan yang sering beriklan.
"Yang satu calon berkarya, yang satu calon beriklan. Pilih pemimpin yang berkarya," kata Anies di kampanye relawan Jokowi JK, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/5/2014).
Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang bermartabat, sehat, dan berdaulat. Sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berintegritas dan tegas.
"Bedakan sikap sopan dengan lembek dan sikap tegas dengan buas," ujarnya.
"Karena hari, kita tidak bisa bedakan sikap tegas dan lembek," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Cawapres Jusuf Kalla mengatakan Jawa Barat adalah bagian representasi kecil dari Indonesia.
"Untuk itu, kita harua menangkan Jawa Barat!", teriak JK lantang yang disambut oleh tepuk tangan ribuan relawannya.
"Yang satu calon berkarya, yang satu calon beriklan. Pilih pemimpin yang berkarya," kata Anies di kampanye relawan Jokowi JK, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/5/2014).
Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang bermartabat, sehat, dan berdaulat. Sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berintegritas dan tegas.
"Bedakan sikap sopan dengan lembek dan sikap tegas dengan buas," ujarnya.
"Karena hari, kita tidak bisa bedakan sikap tegas dan lembek," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Cawapres Jusuf Kalla mengatakan Jawa Barat adalah bagian representasi kecil dari Indonesia.
"Untuk itu, kita harua menangkan Jawa Barat!", teriak JK lantang yang disambut oleh tepuk tangan ribuan relawannya.
Pasca Diresmikan Jokowi, Begini Wujud Kampung Deret Cipinang Besar Selatan
Pantauan detikcom Kamis (29/5/2014) bangunan rumah di kampung deret Cipinang Besar Selatan telah tertata apik. Meski masih ada pengerjaan dari tukang bangunan, namun prosesnya sudah sampai tahap akhir. Kondisi jalan-jalan setapak juga telah diperluas. Lokasinya memang berada di pinggir kali, namun nuansa lingkungannya kini tampak lebih asri.
"Sekarang tinggal finishing aja," ujar ketua RT 09/02, Cipinang Besar, Jakarta Timur Karsio (45).
Jika dahulu kampung ini terlihat padat dan kumuh. Kini telah berubah menjadi indah dan asri. Di setiap sudut kampung terdapat tempat sampah. Saluran air juga tak sempit seperti dahulu. Sejumlah tanaman merabat pun ditanam di sepanjang jalan.
"Sekarang akses jembatan juga lagi dibuat dengan beton," imbuhnya.
Pemprov sendiri memberikan bantuan uang sebesar 54 juta setiap rumah di kampung deret. Uang itu memang hanya cukup untuk membenahi bangunan rumah. Warga kemudian melakukan dana swadaya untuk lingkungan. Di kawasan ini, terdapat 3 RT yang mendapat program kampung deret.
"Harusnya selesai dua bulan lalu, tapi karena kondisi hujan jadi molor sampai empat bulan," imbuhnya.
Karsio mengatakan selain merenovasi bangunan. Pemprov DKI juga mewacanakan pembangunan turap di kali. "Tapi itu baru wacana, bilangnya bakal diturap kalau jembatan sudah selesai,"
Dalam pembangunannya, pemprov tidak membiarkan begitu saja. Warga disediakan konsultan pembangunan untuk mendesain rumah di kampung deret.
"Konsultan lebih cenderung sebagai pengawas, konsepnya sudah ada, jadi tinggal dibangun saja," ungkapnya.
Asrinya Kampung Deret Cipinang Besar Selatan, Warga: Hanya Kurang TPS
(Foto: Edo/detiknews)"Sejauh ini apresiasi warga bagus untuk kampung deret yang dibangun Jokowi," ujar ketua RT 09/02, Kampung Deret Cipinang Besar Selatan, Karsio saat ditemui di rumahnya. Kamis (28/5/2014).
Dia mengatakan konsep bangunan di kampung deret telah sesuai dengan tata ruang kota. Warga juga telah berencana membangun taman untuk ruang terbuka hijau. "Rencananya mau dibangun taman di depan," ujarnya.
Karsio mengingat kembali awal dirinya tinggal di kampung tersebut. Kondisi kampung yang kumuh dan jorok sudah menjadi pemandangan biasa.
"Sekarangan kondisi berbeda jauh, untuk di lingkungan saya di RT 2 sudah 99 pesen selesai. Yang satu persen tinggal lingkungan saja yang perlu diplurr (disemen) lagi," imbuhnya.
Meski masyarakat telah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, ia menyesalkan tak adanya TPS di kampung yang telah tertata apik itu.
"Warga emang nggak ada yang buang sampah ke kali lagi, sekarang yang jadi permasalah kampung ini nggak ada TPS. Penginnya kami, Pemprov menyediakan TPS di pinggir jalan yang telah dijadwalkan pengangkutannya," ungkapnya.
Dukung Jokowi, Relawan Bus Kota Bagi-bagi Kaos di Terminal Kampung Melayu
Dengan bermodalkan mobil pengeras suara para relawan ini mengumpulkan sopir dan juga kernet bus di lokasi itu. Mereka kemudian membagikan stiker dan juga kaos Jokowi. Kaos ini berwarna merah, hijau dan kuning, Kamis (29/5/2014).
Seorang soir Kopaja 612 (Kampung Melayu-Ragunan) Midan mengatakan sengaja datang ke lokasi itu untuk menjadi relawan Jokowi. Dia percaya Jokowi bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. "Jokowi kan dari Solo, begitu datang ke Jakarta seluruh masalah Jakarta beres. Sekarang ingin lihat saja Jokowi bisa gak memimpin Indonesia," katanya.
Dukungan yang sama diungkapkan seorang sopir TransJ bernama Yuri. Dia sengaja datang ke lokasi itu untuk memberikan dukungan ke Jokowi. "Biar urusan negara dan bangsa bisa selesai saya dukung Pak Gubernur," katanya.
Sementara itu, ketua koordinator tim Pos Perjuangan Rakyat Mustar Bona Ventura mengatakan relawan bus kota dibentuk untuk memenangkan Jokowi. Nama relawan bus kota dipilih karna mereka akan turun naik bus untuk menyampaikan ke penumpang agar memilih Jokowi.
"Relawan akan diberi kaos dan surat tugas. Kita juga membekali apa yang harus disampaikan ke penumpang," katanya.
Deklarasi Tim Pemenangan Jokowi-JK di Makassar Ricuh
Makassar - Deklarasi tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tribun mall Karebosi Link, Makassar, sekitar pukul 17.00 Wita, (29/5), diwarnai keributan.
Sekelompok anggota pengamanan dari Brigade 08 terlibat keributan dengan pengawal pribadi JK, Yadi Jentak. Keributan terjadi tidak lama setelah rombongan JK tiba di lokasi deklarasi, persis bersamaan dengan berkumandangnya lagu 'Indonesia Raya'.
Ketua Brigade 08 Lukman Sulaeman yang mencoba mengatur anggotanya dengan menggunakan megaphone ditegur oleh Yadi. Tidak terima ditegur, Lukman kemudian marah dan memancing emosi para anggotanya. Aksi saling dorong pun terjadi di belakang panggung yang akan digunakan JK.
Walikota Makassar Ramdhan Pomanto langsung mendatangi massa Brigade 08, namun para pasukan pengawal ini terlanjur emosi. Para anggota Brigade 08 yang berkemeja orange ini kemudian memilih 'walk-out' dari arena deklarasi.
Meskipun diwarnai kericuhan, prosesi deklarasi tim pemenangan Jokowi-JK tetap berlanjut tanpa ada hambatan berarti.
Yadi yang ditemui detikcom di sela acara menyebutkan pihak yang sengaja bikin ribut di deklarasi tim pemenangan Jokowi-JK adalah penyusup yang ingin mengacaukan proses deklarasi.
Sekelompok anggota pengamanan dari Brigade 08 terlibat keributan dengan pengawal pribadi JK, Yadi Jentak. Keributan terjadi tidak lama setelah rombongan JK tiba di lokasi deklarasi, persis bersamaan dengan berkumandangnya lagu 'Indonesia Raya'.
Ketua Brigade 08 Lukman Sulaeman yang mencoba mengatur anggotanya dengan menggunakan megaphone ditegur oleh Yadi. Tidak terima ditegur, Lukman kemudian marah dan memancing emosi para anggotanya. Aksi saling dorong pun terjadi di belakang panggung yang akan digunakan JK.
Walikota Makassar Ramdhan Pomanto langsung mendatangi massa Brigade 08, namun para pasukan pengawal ini terlanjur emosi. Para anggota Brigade 08 yang berkemeja orange ini kemudian memilih 'walk-out' dari arena deklarasi.
Meskipun diwarnai kericuhan, prosesi deklarasi tim pemenangan Jokowi-JK tetap berlanjut tanpa ada hambatan berarti.
Yadi yang ditemui detikcom di sela acara menyebutkan pihak yang sengaja bikin ribut di deklarasi tim pemenangan Jokowi-JK adalah penyusup yang ingin mengacaukan proses deklarasi.
Segenggam Lumpur Lapindo untuk Jokowi
Jakarta - Empat pria dengan tubuh penuh lumpur berjalan tertatih dari arah tengah kolam lumpur menuju satu titik di tepian. Tujuan mereka adalah seorang pria berkemeja kotak-kotak yang berdiri di tepian kolam derita warga Sidoarjo.
Ya, pria itu Jokowi, capres asal PDIP yang berpasangan dengan Jusuf Kalla untuk Pilpres 2014. Pria asal Solo itu menatap perjalanan keempat 'manusia lumpur' sambil mendengar riuh sorakan dukungan pencapresan di belakangnya.
Sesampainya di hadapan Jokowi, seorang pria menyerahkan segenggam lumpur untuk mantan Wali Kota Solo itu. Segenggam lumpur itu diterima dengan tangan kanan telanjang. Lalu tangan itu diangkatnya, dilambai-lambaikan.
Jokowi kemudian didapuk untuk berpidato di atas panggung 6x4 meter persegi yang telah disiapkan tak jauh dari kolam lumpur. Tak jelas benar kapan Jokowi mencuci tangannya, namun di panggung, saat menggenggam mic, tangan itu telah bersih dari lumpur. Ditatapnya sesaat ratusan pasang mata yang memandangnya.
Ayah 3 anak ini membuka pidatonya dengan salawat, hal yang dia selalu lakukan akhir-akhir ini. Lalu dia meminta maaf karena tak bisa lama berada di tempat itu.
Tak lama berbasa-basi Jokowi membahas soal penyelesaian lumpur Lapindo.
"Negara harus hadir menyelesaikan masalah lumpur Lapindo. Jika tidak, maka sama saja Negara melupakan kedaulatan rakyat," kata Jokowi di tanggul Lumpur Lapindo Titik 21, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014) sore.
Jokowi lalu diam. Cukup lama, sekitar 30 detik.
"Sudah jelas toh?" ujarnya kemudian. "Kalau sudah jelas, saya mohon pamit sekaligus izinkanlah saya menandatangani kontrak politik ini," ujar Jokowi.
Ada nada kecewa dari massa, mungkin karena pidato Jokowi terlalu singkat. Namun, nada kecewa itu langsung berganti sorak sorai ketika Jokowi menandatangani kontrak politik.
Ada 4 poin dalam kontrak politik itu, yang intinya adalah soal Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penanggulangan ganti rugi lumpur Lapindo, dan pengentasan kemiskinan.
Penandatanganan kontrak politik itu menjadi janji pengikat untuk menuntaskan permasalahan lumpur Lapindo. Janji seorang calon presiden yang menerima segenggam lumpur yang telah 8 tahun menggenangi 3 kecamatan di Sidoarjo.
Ya, pria itu Jokowi, capres asal PDIP yang berpasangan dengan Jusuf Kalla untuk Pilpres 2014. Pria asal Solo itu menatap perjalanan keempat 'manusia lumpur' sambil mendengar riuh sorakan dukungan pencapresan di belakangnya.
Sesampainya di hadapan Jokowi, seorang pria menyerahkan segenggam lumpur untuk mantan Wali Kota Solo itu. Segenggam lumpur itu diterima dengan tangan kanan telanjang. Lalu tangan itu diangkatnya, dilambai-lambaikan.
Jokowi kemudian didapuk untuk berpidato di atas panggung 6x4 meter persegi yang telah disiapkan tak jauh dari kolam lumpur. Tak jelas benar kapan Jokowi mencuci tangannya, namun di panggung, saat menggenggam mic, tangan itu telah bersih dari lumpur. Ditatapnya sesaat ratusan pasang mata yang memandangnya.
Ayah 3 anak ini membuka pidatonya dengan salawat, hal yang dia selalu lakukan akhir-akhir ini. Lalu dia meminta maaf karena tak bisa lama berada di tempat itu.
Tak lama berbasa-basi Jokowi membahas soal penyelesaian lumpur Lapindo.
"Negara harus hadir menyelesaikan masalah lumpur Lapindo. Jika tidak, maka sama saja Negara melupakan kedaulatan rakyat," kata Jokowi di tanggul Lumpur Lapindo Titik 21, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5/2014) sore.
Jokowi lalu diam. Cukup lama, sekitar 30 detik.
"Sudah jelas toh?" ujarnya kemudian. "Kalau sudah jelas, saya mohon pamit sekaligus izinkanlah saya menandatangani kontrak politik ini," ujar Jokowi.
Ada nada kecewa dari massa, mungkin karena pidato Jokowi terlalu singkat. Namun, nada kecewa itu langsung berganti sorak sorai ketika Jokowi menandatangani kontrak politik.
Ada 4 poin dalam kontrak politik itu, yang intinya adalah soal Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penanggulangan ganti rugi lumpur Lapindo, dan pengentasan kemiskinan.
Penandatanganan kontrak politik itu menjadi janji pengikat untuk menuntaskan permasalahan lumpur Lapindo. Janji seorang calon presiden yang menerima segenggam lumpur yang telah 8 tahun menggenangi 3 kecamatan di Sidoarjo.
Surat Penolakan Dipanggil Kejagung Beredar, Jokowi: Itu Fitnah!
Surat Jokowi palsu (Ist)"Itu fitnah. Fitnah-fitnah seperti itu banyak beredar," kata Jokowi usai menghadiri deklarasi relawan GK Forbes di GOR Bhayangkara, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2014).
Jokowi menegaskan dirinya tak pernah dipanggil Kejaksaan terkait kasus TransJ berkarat. Dengan begitu, tak pernah ada surat balasan penolakan panggilan dari dirinya.
"Kan sudah disampaikan oleh Jaksa Agung, tidak ada keterlibatan saya," ujarnya.
Beredar surat palsu penolakan Jokowi atas panggilan Kejaksaan Agung. Surat palsu itu seolah menanggapi panggilan Kejagung untuk Jokowi pada 12 Mei 2014. Dalam surat tersebut, Jokowi meminta penyidikan kasus ditangguhkan hingga Pilpres 2014 selesai.
Surat itu mengatasnamakan Gubernur DKI Joko Widodo. Ada tanda tangan di atas nama Jokowi di surat tersebut.
DKI Gratiskan PRJ Monas
Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta kembali mengadakan Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) Monas. Ajang hiburan dan pameran multi produk kreatif untuk menyambut Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta tersebut, akan digratiskan bagi warga selama enam hari yakni dari tanggal 10-15 Juni mendatang di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kegiatan ini diadakan agar warga Jakarta bisa menikmati suasana pesta rakyat di ajang PRJ yang sebenarnya. Sehingga seluruh warga dapat merasakan pesta rakyat yang dirasa sudah mulai terkikis dalam gelaran tahunan PRJ di Kemayoran. Ditegaskan Basuki, pada kegiatan ini warga yang berkunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Karena itu merupakan tujuan dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada warganya menikmati HUT DKI.
“Semua gratis, warga Jakarta silakan datang dan menikmatinya,” kata Basuki, Rabu (28/5).
Acara PRJ Monas ini akan diikuti lebih dari 3000 peserta usaha kecil menengah (UKM) dan pedagang kaki lima (PKL) se-DKI Jakarta. Berbagai macam produk kreatif binaan dari Pemprov DKI, BUMN dan BUMD akan dipamerkan. “Ada 2.600 stand yang gratis. Sementara sebanyak 1.600 ditawarkan ke BUMN dan BUMD, sewa. Kami akan menyeleksi secara ketat siapa saja yang akan mengisi stand di PRJ Monas ini,” ungkap Ahok.
Acara PRJ Monas 2014 ini diselenggarakan tanpa menggunakan biaya APBD, tapi mengandalkan sponsorship. Dalam kegiatan ini akan dimeriahkan oleh 140 komunitas yang ada di Jakarta, pentas musik betawi, bazar kuliner khas Betawi, kegiatan amal, dan juga setiap harinya akan diisi dengan acara tematik. [Beritajakarta]
Basuki Jamin DKI Tak Minim Pembangunan
Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan bahwa proyek yang tidak didaftarkan ke unit layanan pengadan (ULP) barang dan jasa, akan dicoret dan tidak akan dimasukan ke anggaran pengadaan barang dan jasa (APBD) Perubahan 2014. Namun ia memastikan, hal ini tidak membuat Jakarta minim terhadap pembangunan. pasalnya, sudah akan ada beberapa proyek pengganti yang dipersiapkan agar anggaran tetap terserap.
Menurut Basuki, beberapa proyek pengganti tersebut antara lain renovasi rumah sakit yang membutuhkan dana sekitar Rp 2 triliun, serta pembangunan rumah susun terpadu di pasar rakyat yang menelan anggaran sekitar Rp 1 miliar.
“Terus PT Pembangunan Jaya perlu untuk reklamasi pantai, mereka perlu Rp 1,5 triliun. Kita juga mau bangun area terbuka di kampung-kampung perlu sekitar Rp 3 triliun,” jelasnya di Balaikota Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI berniat menaikan level Bank DKI menjadi bank BUKU 3, yakni bank yang bisa membuka cabang di seluruh Indonesia.
Karena itu, Basuki mengatakan bahwa Pemprov DKI berniat menyuntikan dana sebesar Rp 3 triliun kepada bank tersebut.
“Menurut Bank Indonesia, Bank DKI hanya perlu Rp 3 triliun lagi untuk jadi bank buku tiga yang boleh buka cabang di seluruh Indonesia. Karena itu, kita mau setor Rp 3 triliun ke Bank DKI,” jelasnya.
Seperti diberitakan, hingga saat ini, penyerapan anggaran pada APBD DKI 2014 baru mencapai persentase sebesar 11 persen. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, ada 1.886 paket lelang proyek yang belum sempat terdaftar di ULP.
Sebelumnya, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, ada sekitar 5.114 paket lelang proyek yang didaftarkan hingga hari terakhir yang jatuh pada Jumat (16/4/2014). Jumlah tersebut, kata dia, setara dengan 73 persen dari jumlah total yang seluruhnya berjumlah 7.000 paket. [Kompas.com]
Thursday, May 22, 2014
Ahok: Sumbang Truk Sampah, Iklan Akan Dipermudah
Sejumlah truk dan motor pengangkut sampah yang disumbangkan Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia kepada Pemprov DKI, di Balaikota Jakarta (22/5/2014)
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap agar semakin banyak pihak yang mau membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan truk pengangkut sampah. Ia berjanji, pihak yang bersedia menyumbangkan truk akan diberi kemudahan untuk beriklan.
"Pasang iklan saya kasih, kok. Yang penting bisa dukung kami mewujudkan Jakarta yang bersih," kata Basuki seusai acara serah terima truk dan motor pengangkut sampah sumbangan Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Menurut Basuki, Jakarta membutuhkan 700-800 truk sampah baru karena yang ada saat ini sudah tak layak untuk beroperasi.
Sejauh ini, kata dia, Pemprov DKI telah menerima 73 truk pengangkut sampah hasil sumbangan dari berbagai pihak. Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia menyumbangkan 53 truk dan 5 motor pengangkut sampah.
"Siapa yang mau nyumbang lagi, kita terbuka, kok. Siapa tahu, dari 53, beranak jadi 530, kan lumayan. Siapa tahu truknya bisa beranak, dari 1 jadi 10," kelakarnya.
Selain truk, Basuki juga mengatakan bahwa Pemprov DKI sedang membutuhkan mobil pengeruk sampah (wheel loader). Ia berharap, nantinya tiap kecamatan akan dilayani wheel loader.
"Sekarang kami baru punya lima. Harapannya sih tiap kecamatan ada wheel loader. Harga per unitnya Rp 1,7 miliar. Kalau ada yang mau nyumbang, silakan saja," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sebelumnya, sudah ada beberapa pihak yang ikut menyumbangkan truk sampah kepada Pemprov DKI. Mereka antara lain adalah PT Gaya Makmur, Taipei Economic and Trade Office (TETO), Bank Mandiri, dan Indonesia Petroleum Association.
Penghuni Rusun Tak Punya KTP DKI, Siap-siap Diusir!
JAKARTA, KOMPAS.com- Pada Juni mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan mengusir seluruh penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tak memiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili DKI. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, kebijakan itu dalam rangkan penertiban unit rusun yang tidak sesuai peruntukan.
Ia mengaku, di empat rusun itu, masih ada beberapa unit yang belum ditempati oleh warga relokasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menginstruksikan Yonathan untuk memberi tenggat waktu hingga dua pekan mendatang. Jika, mereka tak kunjung menghuni unit rusun, hak mereka akan dialihkan ke warga lainnya.
"Ke depannya, kalau kita tertibkan rusun, indikatornya KTP. Kalau tidak punya KTP DKI dan alamat domisili sesuai rusun yang ditempati, ya kita keluarkan," kata Yonathan, di Balaikota Jakarta, Kamis (22/5/2014).
Saat ini, semua dinas yang berkaitan dengan penertiban rusun akan bekerjasama untuk memperkuat posisi DKI agar lebih berlandaskan hukum, seperti penyesuaian KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta.
Dinas Perumahan, kini, sedang melakukan pendataan untuk penyesuaian alamat penghuni rusun dengan rusun yang ditempati. Apabila masih ada warga yang belum memiliki KTP DKI, maka dapat membuat dengan lampiran surat pengantar RT/RW di lingkungan rusun tersebut.
Ada empat rusunawa yang menjadi prioritas, yakni Rusun Marunda, Muara Baru, Pinus Elok, dan Pulogebang. Dalam dua pekan mendatang, pihak Dinas Perumahan telah membuat Surat Perjanjian (SP) baru bagi penghuni rusun yang sudah menyesuaikan KTP-nya.
"Kami selesaikan SP-nya, Dukcapil selesaikan permasalahan KTP-nya. Penertiban akan mudah, karena ada SP, KTP, dan asas domisili. Target, tanggal 2 Juni, sudah kami laporkan ke Wagub," kata Yonathan.
Dinas Perumahan, kini, sedang melakukan pendataan untuk penyesuaian alamat penghuni rusun dengan rusun yang ditempati. Apabila masih ada warga yang belum memiliki KTP DKI, maka dapat membuat dengan lampiran surat pengantar RT/RW di lingkungan rusun tersebut.
Ada empat rusunawa yang menjadi prioritas, yakni Rusun Marunda, Muara Baru, Pinus Elok, dan Pulogebang. Dalam dua pekan mendatang, pihak Dinas Perumahan telah membuat Surat Perjanjian (SP) baru bagi penghuni rusun yang sudah menyesuaikan KTP-nya.
"Kami selesaikan SP-nya, Dukcapil selesaikan permasalahan KTP-nya. Penertiban akan mudah, karena ada SP, KTP, dan asas domisili. Target, tanggal 2 Juni, sudah kami laporkan ke Wagub," kata Yonathan.
Ahok Sumringah Terima 53 Truk Sampah Sumbangan Pengusaha Tionghoa
JAKARTA, KOMPAS.com — Wajah Wakil Gubernur DKI Jakarta tampak sumringah pada Kamis pagi ini. Dia terlihat berbincang-bincang dengan pengusaha-pengusaha Tionghoa yang menyumbangkan 53 truk sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, di depan Balaikota Jakarta.
Acara serah terima dilakukan di Balaikota Jakarta, ditandai dengan penyerahan delapan truk dan satu motor yang diterima oleh pria yang akrab disapa Ahok itu. Dia berharap, sumbangan tersebut dapat memancing pihak-pihak lain agar ikut serta terlibat dalam pengadaan truk pengangkut sampah.
Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia memang telah menjanjikan akan memberikan 53 truk sampah sejak Januari 2014.
"Lima puluh tiga truk ini sudah sangat membantu, apalagi ada motornya juga. Ini jadi mempermudah pengangkutan sampah di gang-gang kecil," kata Ahok, Kamis (22/5/2014).
Menurut Ahok, Jakarta membutuhkan 700-800 truk sampah baru karena yang ada saat ini sudah tak layak beroperasi. Sejauh ini, kata dia, Pemprov DKI telah menerima 73 truk pengangkut sampah hasil sumbangan dari berbagai pihak.
"Kalau truk sampahnya banyak, tidak akan ada lagi sampah yang tidak terangkut sampai membusuk... sampai ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena bau sampah yang menyengat," ujarnya.
Sebelumnya, sudah ada beberapa pihak yang ikut menyumbangkan truk sampah kepada Pemprov DKI. Mereka antara lain adalah PT Gaya Makmur, Taipei Economic and Trade Office (TETO), Bank Mandiri, dan Indonesia Petroleum Association.
Acara serah terima dilakukan di Balaikota Jakarta, ditandai dengan penyerahan delapan truk dan satu motor yang diterima oleh pria yang akrab disapa Ahok itu. Dia berharap, sumbangan tersebut dapat memancing pihak-pihak lain agar ikut serta terlibat dalam pengadaan truk pengangkut sampah.
Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia memang telah menjanjikan akan memberikan 53 truk sampah sejak Januari 2014.
"Lima puluh tiga truk ini sudah sangat membantu, apalagi ada motornya juga. Ini jadi mempermudah pengangkutan sampah di gang-gang kecil," kata Ahok, Kamis (22/5/2014).
Menurut Ahok, Jakarta membutuhkan 700-800 truk sampah baru karena yang ada saat ini sudah tak layak beroperasi. Sejauh ini, kata dia, Pemprov DKI telah menerima 73 truk pengangkut sampah hasil sumbangan dari berbagai pihak.
"Kalau truk sampahnya banyak, tidak akan ada lagi sampah yang tidak terangkut sampai membusuk... sampai ada warga yang tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena bau sampah yang menyengat," ujarnya.
Sebelumnya, sudah ada beberapa pihak yang ikut menyumbangkan truk sampah kepada Pemprov DKI. Mereka antara lain adalah PT Gaya Makmur, Taipei Economic and Trade Office (TETO), Bank Mandiri, dan Indonesia Petroleum Association.
Ahok: Dari Awal, Pristono Enggak Mau Lihat Saya...
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menceritakan mengenai kasus yang membelit Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut Basuki, dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan Pristono sempat mengadakan pertemuan pada 19 Mei 2014.
Saat itu, Basuki melihat Pristono menunjukkan sikap yang tidak biasa terhadap dia.
"Dari awal masuk sampai terakhir, dia enggak melihat saya, gilabener itu orang," ujar Basuki kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014) petang.
"Kesal banget kali dia, ya," sambung Basuki.
Basuki juga sempat melontarkan candaannya perihal tuntutan yang hendak diberikan Pristono kepadanya ke ranah hukum terkait pencemaran nama baik.
"Harusnya kamu (Kompas.com) yang dituntut. Kan kamu yangnyebarin pertama foto-foto itu," candanya.
Selain ketiga orang itu, turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Biro Hukum, Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertemuan itu membahas banyak hal.
Pada saat itu, Basuki mengemukakan bahwa pembahasan sempat menyinggung soal pemberian bantuan hukum kepada Pristono. Pertimbangannya, semua pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut proses hukum harus diberi bantuan hukum. "Itu alasan prosedural saja, dibantu," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, selain persoalan pemberian bantuan hukum terhadap Pristono, mereka juga membicarakan proses pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) dari awal sampai akhir.
"Kita ingin tahu versi kepala dinas gimana," ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Rabu siang.
Jokowi telah mengetahui kronologi proses pengadaan bus-bus baru yang berkarat itu. Namun, dia enggan mengungkap ataupun menanggapinya. Ia menyerahkan kasus itu ke ranah hukum.
Pristono merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan BKTB pada tahun 2013. Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir, tindakan korupsi Pristono merugikan dana negara Rp 1,5 triliun.
Bersama Pristono, Kejagung juga menetapkan Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai tersangka.
Dalam pemeriksaan pertama, Kejagung menetapkan Drajad Adhyaksa (pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan bus, peremajaan angkutan umum reguler, dan bus transjakarta) serta Setyo Tugu (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dishub DKI) sebagai tersangka.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk BKTB mengalami kerusakan di sejumlah komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak memiliki tali kipasmesin.
Pristono membenarkan bahwa ada kerusakan pada beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari Tiongkok ke Indonesia.
Seharusnya bus-bus itu datang ke Jakarta pada awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat pada akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Saat itu, Basuki melihat Pristono menunjukkan sikap yang tidak biasa terhadap dia.
"Dari awal masuk sampai terakhir, dia enggak melihat saya, gilabener itu orang," ujar Basuki kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014) petang.
"Kesal banget kali dia, ya," sambung Basuki.
Basuki juga sempat melontarkan candaannya perihal tuntutan yang hendak diberikan Pristono kepadanya ke ranah hukum terkait pencemaran nama baik.
"Harusnya kamu (Kompas.com) yang dituntut. Kan kamu yangnyebarin pertama foto-foto itu," candanya.
Selain ketiga orang itu, turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Biro Hukum, Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pertemuan itu membahas banyak hal.
Pada saat itu, Basuki mengemukakan bahwa pembahasan sempat menyinggung soal pemberian bantuan hukum kepada Pristono. Pertimbangannya, semua pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut proses hukum harus diberi bantuan hukum. "Itu alasan prosedural saja, dibantu," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, selain persoalan pemberian bantuan hukum terhadap Pristono, mereka juga membicarakan proses pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) dari awal sampai akhir.
"Kita ingin tahu versi kepala dinas gimana," ujar Jokowi di Grand Sahid Jaya, Rabu siang.
Jokowi telah mengetahui kronologi proses pengadaan bus-bus baru yang berkarat itu. Namun, dia enggan mengungkap ataupun menanggapinya. Ia menyerahkan kasus itu ke ranah hukum.
Pristono merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta dan BKTB pada tahun 2013. Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir, tindakan korupsi Pristono merugikan dana negara Rp 1,5 triliun.
Bersama Pristono, Kejagung juga menetapkan Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), sebagai tersangka.
Dalam pemeriksaan pertama, Kejagung menetapkan Drajad Adhyaksa (pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan bus, peremajaan angkutan umum reguler, dan bus transjakarta) serta Setyo Tugu (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dishub DKI) sebagai tersangka.
Sebanyak 5 dari 90 bus baru transjakarta dan 10 dari 18 bus baru untuk BKTB mengalami kerusakan di sejumlah komponen. Misalnya, banyak komponen berkarat, berjamur, dan beberapa instalasi tidak dibaut. Bahkan ada yang tidak memiliki tali kipasmesin.
Pristono membenarkan bahwa ada kerusakan pada beberapa komponen bus transjakarta dan BKTB yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Pristono menyebutkan bahwa kerusakan itu terjadi saat proses pengapalan dari Tiongkok ke Indonesia.
Seharusnya bus-bus itu datang ke Jakarta pada awal Desember 2013. Namun, akibat cuaca buruk, kapal baru dapat merapat pada akhir Desember 2013. "Jadi selama perjalanan, air laut terciprat-ciprat ke bus itu dan pada akhirnya menimbulkan karat di beberapa bagian," ujarnya.
Basuki: Di Mana Aktivis yang Dulu Teriak Lantang?
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan agar semua pejabat se-Indonesia menyaksikan film dokumenter Jalanan. Menurutnya, film tersebut dapat menggugah rasa empati terhadap golongan yang selama ini terpinggirkan.
"Kalau kita sudah nonton film ini, tapi kita masih tidak peduli sama masalah sosial di Jakarta, itu kita berarti keterlaluan. Nah, saya ingin menggugah semua. Kamu rasain tidak sih ini film? Selama ini kita bekerja buat siapa?" kata Basuki seusai menyaksikan pemutaran film Jalanan di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014) sore.
Menurut Basuki, ada salah satu bagian di film Jalanan yang sangat ia sukai. Bagian itu menggambarkan aktivis pembela rakyat yang "kebelinger" setelah memperoleh jabatan.
"Sekarang saya mau tanya, di mana aktivis-aktivis yang dulu?" katanya tanpa menyebut nama.
Basuki menyaksikan penayangan film Jalanan bersama dengan semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) se-DKI Jakarta. Turut hadir pula sutradara film, Daniel Ziv, beserta tiga pemeran utama film tersebut, Ho, Titi, dan Boni.
Film Jalanan bercerita tentang perjuangan tiga orang pengamen dalam menghadapi kerasnya kehidupan di kota Jakarta. Beberapa waktu lalu, film ini telah sempat diputar di bioskop. Film ini merupakan film dokumenter terbaik dalam ajang Busan International Film Festival (BIFF) 2013.
"Kalau kita sudah nonton film ini, tapi kita masih tidak peduli sama masalah sosial di Jakarta, itu kita berarti keterlaluan. Nah, saya ingin menggugah semua. Kamu rasain tidak sih ini film? Selama ini kita bekerja buat siapa?" kata Basuki seusai menyaksikan pemutaran film Jalanan di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014) sore.
Menurut Basuki, ada salah satu bagian di film Jalanan yang sangat ia sukai. Bagian itu menggambarkan aktivis pembela rakyat yang "kebelinger" setelah memperoleh jabatan.
"Sekarang saya mau tanya, di mana aktivis-aktivis yang dulu?" katanya tanpa menyebut nama.
Basuki menyaksikan penayangan film Jalanan bersama dengan semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) se-DKI Jakarta. Turut hadir pula sutradara film, Daniel Ziv, beserta tiga pemeran utama film tersebut, Ho, Titi, dan Boni.
Film Jalanan bercerita tentang perjuangan tiga orang pengamen dalam menghadapi kerasnya kehidupan di kota Jakarta. Beberapa waktu lalu, film ini telah sempat diputar di bioskop. Film ini merupakan film dokumenter terbaik dalam ajang Busan International Film Festival (BIFF) 2013.
Ambil Sertifikasi Guru, Dimintai "Uang Amplop" Rp 50.000
JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang guru salah satu sekolah menengah pertama di bilangan Jakarta Selatan, sebut saja A, mengaku diminta pungutan dengan jumlah bervariasi oleh petugas pencairan tunjangan sertifikasi guru Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan (Sudin Pendidikan Jaksel).
"Kadang minta Rp 50.000, istilah mereka minta 'amplop'. Itu diminta kalau kita mau ambil SK sertifikasi guru," ujarnya kepadaKompas.com, Kamis (22/5/2014) siang.
Aksi pungutan liar tidak hanya terjadi pada dia saja, tetapi juga guru yang telah bersertifikasi di satu SMP. Bahkan, sejumlah guru itu sampai menyatukan uangnya untuk diberikan ke sang oknum pegawai negeri sipil.
"Yang terakhir itu terkumpul sampai Rp 1 juta. Kalau enggak begitu, tunjangan akan lama banget turunnya. Sementara itu, kita butuh," lanjutnya.
Guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut mengatakan, pencairan uang tunjangan sertifikasi guru selalu bermasalah, yakni sejak ia mendapatkan sertifikasi pada 2007 silam hingga 2014 ini.
Padahal, tunjangan sertifikasi guru sebesar gaji pokok sangatlah penting bagi seorang guru seperti dirinya. Persoalan yang dihadapi, lanjutnya, mulai dari pemotongan tunjangan, hingga mekanisme pencairan yang pelik dan tidak tepat waktu.
"Kayak bulan ini saya ke sudin, enggak taunya dibagiinnya di sekolah lain. Katanya disuruh ambil di sana. Lah, kita kan mestingajar anak-anak. Gimana bisa bolos?" ujarnya.
"Yang paling benar pembagiannya itu waktu tahun 2009, pas mau pemilu. Itu pemberian tunjangan yang paling bagus," lanjutnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun terkejut. Dia menegaskan bahwa pengambilan tunjangan guru bersertifikasi di sudin tidak dipungut biaya sepeser pun.
"Saya akan cek. Harus saya pecat orang-orang seperti itu. Negara ini harus cepat kayak gini," ujar Lasro.
"Kadang minta Rp 50.000, istilah mereka minta 'amplop'. Itu diminta kalau kita mau ambil SK sertifikasi guru," ujarnya kepadaKompas.com, Kamis (22/5/2014) siang.
Aksi pungutan liar tidak hanya terjadi pada dia saja, tetapi juga guru yang telah bersertifikasi di satu SMP. Bahkan, sejumlah guru itu sampai menyatukan uangnya untuk diberikan ke sang oknum pegawai negeri sipil.
"Yang terakhir itu terkumpul sampai Rp 1 juta. Kalau enggak begitu, tunjangan akan lama banget turunnya. Sementara itu, kita butuh," lanjutnya.
Guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut mengatakan, pencairan uang tunjangan sertifikasi guru selalu bermasalah, yakni sejak ia mendapatkan sertifikasi pada 2007 silam hingga 2014 ini.
Padahal, tunjangan sertifikasi guru sebesar gaji pokok sangatlah penting bagi seorang guru seperti dirinya. Persoalan yang dihadapi, lanjutnya, mulai dari pemotongan tunjangan, hingga mekanisme pencairan yang pelik dan tidak tepat waktu.
"Kayak bulan ini saya ke sudin, enggak taunya dibagiinnya di sekolah lain. Katanya disuruh ambil di sana. Lah, kita kan mestingajar anak-anak. Gimana bisa bolos?" ujarnya.
"Yang paling benar pembagiannya itu waktu tahun 2009, pas mau pemilu. Itu pemberian tunjangan yang paling bagus," lanjutnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun terkejut. Dia menegaskan bahwa pengambilan tunjangan guru bersertifikasi di sudin tidak dipungut biaya sepeser pun.
"Saya akan cek. Harus saya pecat orang-orang seperti itu. Negara ini harus cepat kayak gini," ujar Lasro.
Subscribe to:
Posts (Atom)