Suasana di TPS Hongkong (Foto: Anis Hidayah/Migrant Care)
Jakarta - Ratusan WNI di Hongkong tidak bisa mencoblos karena datang setelah Tempat Pemilihan Suara (TPS) ditutup. Mereka berunjuk rasa menuntut dibukanya kembali TPS.
Disela-sela tuntutan mereka untuk masuk ke TPS, diduga ada oknum Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tidak netral. Sebab, oknum tersebut hanya memperbolehkan masuk bagi calon pemilih yang akan memilih salah satu pasangan saja.
Namun hal itu dibantah oleh Ketua Bawaslu Muhammad. Muhammad yang juga berada di lokasi mengatakan PPLN sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
"PPLN telah menjalani tugas dengan baik sesuai prinsip penyelenggaran pemilu luber jurdil," ujar Muhammad saat dikonfirmasi wartawan, Senin (7/7/2014).
Muhammad mengatakan penutupan TPS sudah sesuai jadwal yang ditentukan dan izin yang diberikan oleh pemerintah Hongkong. Sebab, TPS digelar di tempat publik di Victoria Park.
"Victoria Park adalah publik space yang diatur oleh otoritas setempat. Maksimal bisa digunakan hingga pukul 17.00," imbuhnya.
Menurut Muhammad, tidak terlayaninya seluruh WNI karena PPLN akomodatif pada pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Sementara partisipasi masyarakat yang melonjak signifikan menjadi kendala.
Disela-sela tuntutan mereka untuk masuk ke TPS, diduga ada oknum Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tidak netral. Sebab, oknum tersebut hanya memperbolehkan masuk bagi calon pemilih yang akan memilih salah satu pasangan saja.
Namun hal itu dibantah oleh Ketua Bawaslu Muhammad. Muhammad yang juga berada di lokasi mengatakan PPLN sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
"PPLN telah menjalani tugas dengan baik sesuai prinsip penyelenggaran pemilu luber jurdil," ujar Muhammad saat dikonfirmasi wartawan, Senin (7/7/2014).
Muhammad mengatakan penutupan TPS sudah sesuai jadwal yang ditentukan dan izin yang diberikan oleh pemerintah Hongkong. Sebab, TPS digelar di tempat publik di Victoria Park.
"Victoria Park adalah publik space yang diatur oleh otoritas setempat. Maksimal bisa digunakan hingga pukul 17.00," imbuhnya.
Menurut Muhammad, tidak terlayaninya seluruh WNI karena PPLN akomodatif pada pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Sementara partisipasi masyarakat yang melonjak signifikan menjadi kendala.
No comments:
Post a Comment