Setidaknya, menurut Mahfud, sejak pilpres digelar pada 9 Juli hingga dia mundur pada 22 Juli, PKS tak pernah menunjukkan data apa pun kepada dirinya atau pun tim pemenangan lainnya.
"Katanya data di PKS itu kan hilang. Saya justru marah sama PKS karena mereka tidak pernah menunjukkan data apa pun ke saya. Saya sendiri heran kenapa data itu tidak pernah ditunjukkan ke saya," kata Mahfud saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2014) malam.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang menyebut dirinya sengaja disusupkan ke dalam tim pemenangan. Tudingan itu sebelumnya diberitakan oleh sebuah media online dan tersebar luas di media sosial.
Berita tersebut juga menyatakan, ada sejumlah data terkait barang bukti pilpres Prabowo-Hatta yang dihilangkan. "Kalau begitu tidak ada gunanya saya di situ (tim pemenangan). Katanya sampai ada seratus ribu lembar (data), tetapi tidak pernah ditunjukkan," tambahnya.
Mahfud mengatakan, tak adanya transparansi soal data itu salah satu alasan ia enggan melanjutkan tugasnya ke ranah hukum untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud memang enggan melakukan hal itu karena merasa akan terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua MK.
Selama ini, Prabowo-Hatta memang mengandalkan PKS untuk melakukan real count internal hingga pengumpulan data terkait kecurangan hasil pilpres. Kemantapan Prabowo untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK pun datang setelah dia bersama Hatta dan sejumlah elite partai koalisi mengecek pusat tabulasi data nasional di Kantor DPP PKS.
Permohonan ke MK sudah diajukan pada Jumat malam. Tim hukum Prabowo-Hatta membawa empat tumpuk kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan “Alat Bukti Dalam Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pasangan Calon Prabowo-Hatta”.
Sebelumnya, mereka berencana membawa data sebanyak 10 truk, tetapi batal dilakukan.
SOLO, KOMPAS.com - Maraknya tuduhan di media sosial terhadap Mahfud MD yang dianggap sebagai “penyusup” di tim sukses Prabowo-Hatta, juga ditanggapi oleh presiden terpilih, Joko Widodo.
Jokowi saat berkunjung ke kampung halamannya, Solo, mengaku tidak tahu apa apa tentang persoalan tersebut. “Tidak tahu saya,” katanya singkat dan disambut gelak tawa warga sekitar yang mengerumuni mantan Wali Kota Solo tersebut, Jumat malam (25/7/2014).
Jokowi justru mencoba mengajak warga untuk kembali berteman kembali dengan tetangga kanan kiri, dan juga dengan sahabat yang pernah berbeda pendapat terkait pilpres. “Kita penginnya mendinginkan suasana, tonggo sama tonggo, rukun meneh, konco karo konco rukun meneh, nggih mboten (tetangga dan tetangga, rukun kembali, teman dan teman rukun kembali, ya tidak)," kata Jokowi.
"Katanya data di PKS itu kan hilang. Saya justru marah sama PKS karena mereka tidak pernah menunjukkan data apa pun ke saya. Saya sendiri heran kenapa data itu tidak pernah ditunjukkan ke saya," kata Mahfud saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2014) malam.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang menyebut dirinya sengaja disusupkan ke dalam tim pemenangan. Tudingan itu sebelumnya diberitakan oleh sebuah media online dan tersebar luas di media sosial.
Berita tersebut juga menyatakan, ada sejumlah data terkait barang bukti pilpres Prabowo-Hatta yang dihilangkan. "Kalau begitu tidak ada gunanya saya di situ (tim pemenangan). Katanya sampai ada seratus ribu lembar (data), tetapi tidak pernah ditunjukkan," tambahnya.
Mahfud mengatakan, tak adanya transparansi soal data itu salah satu alasan ia enggan melanjutkan tugasnya ke ranah hukum untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud memang enggan melakukan hal itu karena merasa akan terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua MK.
Selama ini, Prabowo-Hatta memang mengandalkan PKS untuk melakukan real count internal hingga pengumpulan data terkait kecurangan hasil pilpres. Kemantapan Prabowo untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK pun datang setelah dia bersama Hatta dan sejumlah elite partai koalisi mengecek pusat tabulasi data nasional di Kantor DPP PKS.
Permohonan ke MK sudah diajukan pada Jumat malam. Tim hukum Prabowo-Hatta membawa empat tumpuk kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan “Alat Bukti Dalam Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pasangan Calon Prabowo-Hatta”.
Sebelumnya, mereka berencana membawa data sebanyak 10 truk, tetapi batal dilakukan.
SOLO, KOMPAS.com - Maraknya tuduhan di media sosial terhadap Mahfud MD yang dianggap sebagai “penyusup” di tim sukses Prabowo-Hatta, juga ditanggapi oleh presiden terpilih, Joko Widodo.
Jokowi saat berkunjung ke kampung halamannya, Solo, mengaku tidak tahu apa apa tentang persoalan tersebut. “Tidak tahu saya,” katanya singkat dan disambut gelak tawa warga sekitar yang mengerumuni mantan Wali Kota Solo tersebut, Jumat malam (25/7/2014).
Jokowi justru mencoba mengajak warga untuk kembali berteman kembali dengan tetangga kanan kiri, dan juga dengan sahabat yang pernah berbeda pendapat terkait pilpres. “Kita penginnya mendinginkan suasana, tonggo sama tonggo, rukun meneh, konco karo konco rukun meneh, nggih mboten (tetangga dan tetangga, rukun kembali, teman dan teman rukun kembali, ya tidak)," kata Jokowi.
No comments:
Post a Comment