Jakarta - Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres. Prabowo juga mengecam KPU yang dianggapnya curang. Bagaimana sikap pemerintah soal itu?
"Sesuai dengan amanat UUD '45 dan UU Pilpres, maka segala hal yang terkait penyelenggaraan pemilu berada dalam kewenangan KPU," terang Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kemenko Pohukam di Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (22/7/2014).
"Oleh karena itu terhadap hal yang disampaikan Capres Prabowo pengelolaannya sepenuhnya oleh KPU, terkait juga Bawaslu dan MK, apabila masih berlanjut. Oleh karena itu pemerintah berpandangan serahkan seluruhnya pada yang sudah diatur dalam UU," tambah Djoko.
Menurut dia, juga aparat keamanan juga terus berkomitmen menjaga keamanan agar demokrasi tetap terjamin. "Polri dibantu aparat lain akan bertindak tegas apabila ada pihak yang melanggar hukum," tutupnya.
No comments:
Post a Comment